Pluralitas dan integrasi nasional dalam struktur sosial masyarakat

1. Pluralitas dan Integrasi Nasional dalam Struktur Sosial Masyarakat Indonesia
Indonesia sebagai bangsa yang diidentifikasi memiliki kemajemukan masyarakat berdasar
pada agama, suku, adat, budaya, dan kondisi kekinian yang dipengaruhi oleh ekonomi.
Menurut Parsudi Suparlan (dalam Rustanto, t.t), “Indonesia adalah sebuah masyarakat
majemuk yang dicirikan pada wujud pentingnya kesukubangsaan sebagai identitas diri”.
Kemajemukan itulah yang nantinya melahirkan struktur sosial masyarakat. Struktur sosial
masyarakat adalah model pelapisan masyarakat atau penggolongan masyarakat dalam
segmen-segmen berdasar karakteristik tertentu, yang kemudian membudaya. Struktur sosial
masyarakat berperan sebagai pembeda dan pengelompokkan penduduk atau masyarakat
dalam jenjang sosial yang bersifat hierarkis (Herwanto, 2013). Sebagai masyarakat plural
sejak zaman Hindia-Belanda, Indonesia berada dalam kondisi keberagaman tinggi (Furnivall
dalam Nasikun, 1995). Kemajemukan diniali sebagai bentuk identitas nasional bangsa. Plural
Societies adalah masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih elemen yang hidup sendiri-
sendiri tanpa adanya pembauran satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Secara
politik, masyarakat masjemuk Indonesia diidentifikasi dengan tanda ketiadaan kehendak
bersama (common will), berfokus pada sekumpulan individu dari pada suatu kesatuan
organis, serta dalam kehidupan ekonomi, ditandai sengan ketiadaan kesamaan terhadap
permintaan sosial bersama (common social demand). Menurut Pierre L van de Berghe,
karakteristik masyarakat plural sebagai sifat dasar kemajemukan yakni : (1) terjadinya
segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok ynag seringkali memiliki sub-kebudayaan
yang berbeda satu sama lain; (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam
lembaga-lembaga yang bersifat non komplementer; (3) kurang mengembangkan konsensus di
antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar; (4) secara relatif sering kali
mengalami konflik-konflik di antara kelompok satu dengan kelompok yang lain; (5) secara
relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam
bdang ekonomi, serta; (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-
kelompok yang lain. Secara fungsional konservatif, strukur sosial diperlukan demi
mengupayakan terpenuhinya runtutan interdependensi kompleks. Menurut pendekatan ini,
startifikasi bertanggung jawab dalam usaha pengisian jabatan, bersifat inhern dan diperlukan
demi kelangsungan sistem. Hal ini bertolak belakang dengan model pendekatan konflik,
bahwa pelapisan yang ada adalah ulah kelompok-kelompok elitis yang berkuasa secara
sengaja untuk mempertahankan dominansinya hingga menimbulkan bentukan sosial yang
diskriminatif. Dalam ilmu sosiologi, dasar dan inti pelapisan sosial adalah tidak adanya
keseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban serta kewajiban dan tanggung jawab di
antara anggota masyarakat. Yang perlu di garis bawahi adalah korelasi anatara kemajuan
dengan strata sosial, bahwa semakin maju suatu masyarakat, berbanding lurus dengan tingkat

2. kompleksitas pelapisan sosial yang terjadi di dalamnya (Herwanto, 2013). Pelapisan
masyarakat sejatinya telah ada sejak manusia mengenal kehidupan bersama dalam organisasi
sosial, dan atas kesadaran saling membutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.
Struktur sosial masyarakat dikategorikan dalam dua jenis yakni secara horizontal dan vertikal
(Nasikun, 1995). Mengacu pada model horizontal, kemajemukan masyarakat Indonesia
dihasilkan atas pluralitas tinggi terhadap suku, ras, budaya, dan agama. Dalam hal ini,
tingginya tingkat kemajemukan secara horizontal dinilai dapat memperkaya aspek budaya
Indonesia. Mengingat perbedaan ini tidak dapat dipisahkan dengan bentukan Indonesia yang
mengupayakannya untuk ada. Hal ini dapat terlihat bagaimana faktor geografis berperan
mensegmentasikan budaya masing-masing daerah. Bukan hanya bagaimana geografis
wilayah Indonesia yang berbentuk kesatuan kepulauan, namun juga mengenai pengaruh
topografi hingga klimatologis. Perbedaan mendasar seperti disebutkan di atas menjadikan
Indonesia kaya akan model adat kedaerahan. Banyak cabang yang terlahir dari perbedaan
ekologis seperti kontur tanah dan curah hujan yang berpengaruh pada bentukan mayoritas
pekerjaan. Seperti model ladang di luar jawa atau shifting cultivation dan wet rice cultivation,
pertanian lahan basah yang berkembang di daerah jawa-bali (Rustanto, t.t). Sejatinya,
karakteristik struktur majemuk horizontal dapat mengintegrasikan dominasi budaya pluralitas
di Indonesia dalam satu kesatuan toleransi. Perbedaan bukan ditujukan untuk saling
menghegemoni dan mensubordinat atau memarginalkan budaya lain, namun seiring dengan
kemajuan yang diupayakan pemerintah, pluralitas budaya sebagai karakteristik nasional
mampu memicu dan bertindak sebagai promotor kesatuan atas Bhineka Tunggal Ika, sebagai
amunisi kekuatan pertahanan dan perlawanan terhadap agresi asing (Jackson & Sorensen,
1999).
Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia digolongka dalam model ekstrimis
lapisan atas dan lapisan bawah. Di antara keduanya memiliki kecanggungan yang tajam
(Nasikun, 1995). Model struktur majemuk masyarakat secara vertikal cenderung didominasi
oleh faktor ekonomi. Ekonomi menggerakkan besar pendapatan yang mempengaruhi bentuk
gaya hidup yang pada akhirnya dapat diidentifikasi secara jelas bagaimana kalangan borjuis
menikmati fasilitas penunjang sebagai penganut sosialita dengan mudah, namun di sisi lain
ketidaksemerataan potensi yang menghasilkan bentuk ketimpangan tajam berimbas pada
kalangan proletar. Kelas bawah cenderung berkutat pada posisinya yang bahkan sulit untuk
memenuhi tuntutan pokoknya. Pada praktiknya, pandangan vertikal memiliki konsekuensi
terhadap adanya bentuk konflik sosial (Nasikun, 1995). Hal ini terjadi akibat perbedaan
pemahaman dan penyalahgunaan kepemilikan aspek kekuatan oleh beberapa pihak.
Kecemburuan sosial antara masyarakat bawah terhadap pihak atas mampu mendorong
berbagai pergolakan sebagai alasan adanya kekecewaan terhadap sistem ekonomi kompleks.
Model horizontal tak pelak juga mampu menimbulkan disintegrasi sosial. Sepertihalnya
permasalahan panjang yang melibatkan penganut Syiah dan Su’ni yang terjadi di ranah
Madura beberapa waktu lalu.

3. Menurut Nasikun (1995), karakter nasional yang dibangun dari pluralitas atas
ketidaksamaan dalam masyarakat sejatinya dapat mendorong terjadinya ketidakharmonisan
hingga berujung pada potensi konfliktual. Perbedaan identitas mampu melahirkan
pemahaman yang berbeda. Kecurigaan dan aksi saling menjatuhkan akan berimbas pada
ketidakselarasan kepentingan yang akan hadir memecah integrasi kesatuan, dan membentuk
gesekan antar budaya sosial. Menilik pada disintegrasi sebagai konsekuensi logis, tidak
meniadakan kekuatan pluralitas yang mampu menguatkan sistem nasional ketika diolah dan
dikomandoi oleh sistematika aturan yang tidak terkesan tumpang tindih. Secara jelas struktur
majemuk masyarakat Indonesia telah disegmentasikan sejak zaman kolonial. Pada masanya,
penjajahan di Indonesia mengkategorikan segala aspek seperti hak pendidikan, kesehatan,
dan hukum pada pembagian golongan yakni, golongan satu yang dikuasai pihak Belanda dan
keturunannya, golongan akhir oleh bangsa pribumi, serta di antara keduanya terdapat
kalangan China Tionghoa yang memiliki keistimewaan berarti (Nasikun, 1995). Saat itu,
bentukan golongan dalam struktur masyarakat tidak menimbulkan konfliktual yang tajam,
meski tidak juga meniadakan gerakan aspiratif pribumi dalam permasalahan perbedaan
pengakuan dan kesempatan di berbagai bagian. Namun, pada masa kolonial, masyarakat
Indonesia terintegrasi dalam cakupan kedaerahan, berusaha mendobrak peranan dominan
pihak asing, bukan pergolakan kesatuan yang sering terjadi saat ini. Di mana masyarakat
Indonesia kehilangan pemahaman penuh mengenai toleransi dan kesatuan, serta seakan
terhipnotis untuk saling mendominasi dan mengabaikan semangat integrasi nasional. Dari
pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat majemuk merupakan masyarakat
yang tersegmen dalam kelompok-kelompok, yang memiliki entitas berbeda, hidup bersama
dalam kesatuan wilayah hukum namun dipetakan ke dalam golongan atas dasar garis budaya
(Rustanto, t.t). Struktur masyarakat Indonesia yang hadir atas kemajemukan dan pluralitas
sejatinya tidak dapat dipisahkan dengan agenda konflik yang dapat menjadi boomerang
pecahnya kesatuan nasional. Semakin tingginya model perbedaan berbanding lurus terhadap
konsekuensi logisnya. Namun, dalam pandangan optimisme, sejak Indonesia merdeka dengan
berdiri di atas empat pilar utama, bertindak sebagai landasan berpikir dan pemahaman bahwa
kemajemukan dapat menjadi alasan untuk menatap masa depan bangsa dalam integrasi
nasional yang saling menguatkan oleh sikap tolerir dan kesadaran sebagai satu kesatuan yang
terikat dalam instrumen hukum Indonesia. Karena itulah, kemudian Indonesia membawa
semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Mangrwa yang diambil dari Kitab
Sutasoma karya Mpu Tantular. Karena Indonesia itu beragam, karena Indonesia itu kaya,
karena Indonesa itu satu. Penulis mengharapkan adanya kesadaran pluralitas secara rasional,
mengedepankan saling menghargai demi terwujudnya kesatuan persatuan bangsa. Serta
optimisme kuat, mengolah keberagaman dalam suatu wadah entitas karakter nasional
sebagai national power bangsa Indonesia.

4. Referensi :
Herwanto. 2013. Kuliah Pengantar Sosiologi : “Stratifikasi Sosial”. Mata Kuliah Pengantar
Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya.
Jackson, Robert & Sorensen, Georg. 1999. Pengantar Studi Hubungan Internasional.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nasikun. 1995. Struktur Majemuk Indonesia dalam Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, pp. 27-50,
Nasikun. 1995. Struktur Masyarakat Indonesia dalam Masalah Integrasi Nasional. Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, pp. 61-87
Rustanto, Bambang. t.t. [online] Struktur Masyarakat Majemuk dalam Mata Kuliah Peksos
dengan Masyarakat Multikultur STKS Bandung.

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. STRUKTUR SOSIAL PLURALIS
Indonesia sebuah negara yang terkenal akan pluralitas dan keberagaman budaya
maupun etnis yang menjadikan masyarakat dalam negara ini tergolong memiliki struktur
sosial yang majemuk. Clifford Geertz (1963 dalam Nasikun, 1995) mengungkapkan bahwa
masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terbagi ke dalam sub-sub sistem yang berdiri
sendiri, yakni masing-masing dari sub-sistem tersebut terikat ke dalam oleh ikatan-ikatan
yang bersifat primordial atau dengan kata lain masyarakat majemuk adalah masyarakat yang
struktur sosialnya memiliki sub-sub kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam tulisan ini,
penulis setuju dengan pendapat dari Nasikun mengenai struktur sosial masyarakat Indonesia
yang ditandai oleh dua ciri yakni ciri horizontal dan ciri vertikal, kemudian penulis juga
setuju dengan pendapat dari Nasikun yang mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan
pluralitas di Indonesia khususnya faktor geografis.
Nasikun (1995) menyebutkan bahwa kemajemukan struktur sosial di Indonesia ditandai oleh
dua ciri yakni horizontal dan vertikal. Ciri struktur horizontal yang dimaksud adalah bahwa
struktur masyarakat Indonesia di tandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial
berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, dan adat istiadat kedaerahan.
Selanjutnya ciri struktur vertikal yang dimaksud adalah struktur sosial masyarakat Indonesia
ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah
yang cukup tajam. Dari kedua hal tersebut, penulis beropini bahwasannya secara umum dapat
terlihat bahwa dalam ciri struktur horizontal lebih menitik beratkan terhadap diferensiasi
sosial sebagai akibat dari pluralitas dari segi ras, etnis, agama maupun budaya sedangkan
pada ciri struktur vertikal adalah bentuk dari stratifikasi sosial. Lebih lanjut Nasikun (1995)
yang mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab pluralitas di Indonesia, yakni: (1)
Keadaan geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan yang terbentang luas dari sabang
hingga merauke, yakni bahwa luasnya kepulauan yang ada di Indonesia dihuni oleh berbagai
golongan ras dan etnis yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda yang dipersatukan oleh
ikatan-ikatan emosional serta akan memandang diri mereka masing-masing sebagai suatu
jenis kelompok tersendiri. Pendapat dari Nasikun ini juga didukung oleh Hefner (2005) yang
mengatakan bahwa keadaan geografis yang membagi wilayah Indonesia kurang lebih terdiri
dari 3.000 pulau dan kurang lebih 300 suku yang masing-masing memiliki bahasa dan
identitas yang berbeda. (2) Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera

6. yaitu Pasifik dan Hindia, yakni merupakan jalur perdagangan laut antar negara, yang
membuat Indonesia menjadi salah satu sasaran tempat berdagang oleh pedagang-pedagang
dari luar negeri sekaligus menyebarkan agama dan kepercayaan yang mempengaruhi
terciptanya pluralitas agama di dalam masyarakat Indonesia. (3) Perbedaan iklim dan struktur
tanah yang ketiganya menciptakan sebuah pluralitas agama, ekonomi, sosial budaya, serta
regional (Nasikun, 1995).
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa ciri struktur vertikal lebih menitik beratkan
pada stratifikasi sosial. Pada dasarnya stratifikasi sosial yang ada di Indonesia juga dapat
dilihat pada stratifikasi era kolonialisme Belanda yang membagi-bagi ras bahwa bangsa
Belanda berada di tingkat pertama dalam stratifikasi sosial, orang-orang Tionghoa berada di
tingkatan kedua, dan orang-orang pribumi berada pada tingkatan terakhir (Nasikun, 1995).
Berlanjut pada era penjajahan Jepang, yang mengubah struktur sosial menjadi Jepang pada
urutan pertama, kemudian bangsa Indonesia ditempat kedua diikuti dengan bangsa Eropa
pada tingkatan terakhir. Namun seiring dengan berjalannya waktu, struktur sosial masyarakat
Indonesia juga turut berubah pasca kemerdekaan yakni tidak adanya urutan stratifikasi yang
membanding-bandingkan antara satu ras dengan yang lainnya. Namun pluralitas yang ada
tidak akan terlepas dari adanya konflik sosial. Nasikun (1995) mengungkapkan bahwa
konflik yang terjadi pada era penjajahan berbeda dengan era pasca kemerdekaan, yakni
konflik yang terjadi karena pluralitas pada saat penjajahan lebih ke arah konflik yang bersifat
eksklusif yaitu masalah timbulnya pertentangan didalam pembagian status, kekuasaan dan
sumber-sumber ekonomi yang terbatas pada masyarakat. Sedangkan konflik yang terjadi
pada era pasca kemerdekaan merupakan konflik antar golongan-golongan yang bersifat
silang-menyilang atau dengan kata lain konflik yang disebabkan adanya pluralitas sesudah
masa kemerdekaan dipicu oleh adanya perbedaan-perbedaaan internal di antara golongan
pribumi itu sendiri (Nasikun, 1995).
Ditengah konflik sosial yang begitu kompleks, terdapat nilai-nilai asli Indonesia yang
terkandung didalam struktur sosial masyarakat. Wahid (1981) mengungkapkan bahwa bangsa
Indonesia merupakan bangsa yang mampu menciptakan keserasian tanpa menghilangkan
kreativitas perorangan dan menjunjung tinggi perdamaian, hal ini sesuai dengan semboyan
pancasila bahwa berbeda-beda tapi tetap satu dengan gotong royong sebagai implementasi
untuk bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial tanpa meninggalkan
identitas golongan masing-masing. Namun hal ini perlahan mulai pudar, dikarenakan nilai
pancasila tidak sepenuhnya dapat diterapkan di masyarakat untuk menyelesaikan berbagai
konflik, seperti konflik etnis dan agama yang masih menjadi permasalahan utama di
Indonesia (Hefner, 2005).

7. B. INTEGRASI NASIONAL
Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan perbedaan yang
ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar baik dari
kebudayaan ataupun wilayahnya. Di satu sisi hal ini membawa dampak positif bagi bangsa
karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya
budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat, namun selain menimbulkan sebuah
keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru.

8. Faktor-Faktor Pendorong Integrasi Nasional sebagai berikut:
1. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan.
2. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam
Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928.
3. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan
merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
4. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara, sebagaimana dibuktikan oleh
banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
5. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan,
Pancasila dan UUD 1945, bendera Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa
kesatuan bahasa Indonesia.
Faktor-Faktor Penghambat Integrasi Nasional sebagai berikut:
1) Masyarakat Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor
kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama
yang dianut, ras dan sebagainya.
2) Wilayah negara yang begitu luas, terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh
lautan luas.
3) Besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong
keutuhan, kesatuan dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar
negeri.
4) Masih besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil
pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah
SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan), gerakan separatisme dan kedaerahan,
demonstrasi dan unjuk rasa.
5) Adanya paham “etnosentrisme” di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan
kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.
Contoh Wujud Integrasi Nasional, antara lain sebagai berikut:
a) Pembangunan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Jakarta oleh Pemerintah Republik
Indonesia yang diresmikan pada tahun 1976. Di kompleks Taman Mini Indonesia Indah
terdapat anjungan dari semua propinsi di Indonesia (waktu itu ada 27 provinsi). Setiap

9. anjungan menampilkan rumah adat beserta aneka macam hasil budaya di provinsi itu,
misalnya adat, tarian daerah, alat musik khas daerah, dan sebagainya.
b) Sikap toleransi antarumat beragama, walaupun agama kita berbeda dengan teman,
tetangga atau saudara, kita harus saling menghormati.
c) Sikap menghargai dan merasa ikut memiliki kebudayan daerah lain, bahkan mau
mempelajari budaya daerah lain, misalnya masyarakat Jawa atau Sumatra, belajar menari
legong yang merupakan salah satu tarian adat Bali. Selain anjungan dari semua propinsi
di Indonesia, di dalam komplek Taman Mini Indonesia Indah juga terdapat bangunan
tempat ibadah dari agama-agama yang resmi di Indonesia, yaitu masjid (untuk agama
Islam), gereja (untuk agama Kristen dan Katolik), pura (untuk agama Hindu) dan wihara
(untuk agama Buddha). Perlu diketahui, bahwa waktu itu agama resmi di Indonesia baru
5 (lima) macam.
Contoh-Contoh Pendorong Integrasi Nasional :
a. Adanya rasa keinginan untuk bersatu agar menjadi negara yang lebih maju dan tangguh di
masa yang akan datang.
b. Rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia
c. Adanya rasa untuk tidak ingin terpecah belah, karena untuk mencari kemerdekaan itu
adalah hal yang sangat sulit.
d. Adanya sikap kedewasaan di sebagian pihak, sehingga saat terjadi pertentangan pihak ini
lebih baik mengalah agar tidak terjadi perpecahan bangsa.
e. Adanya rasa senasib dan sepenanggungan
f. Adanya rasa dan keinginan untuk rela berkorban bagi bangsa dan negara demi terciptanya
kedamaian
Bentuk Integrasi Nasional sebagai berikut :
§ Asimilasi, yaitu pembauran kebudayaan yang disertai ciri khas kebudayaan asli.
§ Akulturasi, yaitu penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan
asli
Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan
pemerintah dan wilayahnya (saafroedin bahar, 1998). “mengintegrasikan berarti membuat
atau menyempurnakan dengan jalan terpusah-pisah. Menurut howard wrigins (1996),
integrasi berarti penyatuan bangsa-bangsa yang berbeda dari suatu masyarakat menjadi suatu

10. keseluruhan yang lebih utuh atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang banyak
menjadi suatu bangsa. Jadi menurutnya, integrasi bangsa dilihatnya sebagai peralihan dari
banyak masyarakat kecil menjadi suatu masyarakat yang besar.
Tentang integrasi, myron weiner (1971) memberikan lima definisi mengenai integrasi yaitu :
a. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam
suatu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional, membangun rasa kebangsaan
dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang yang lebih sempit.
b. Integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat diatas
unit-unit sosial yang lebih kecil yang betanggotakan kelompok-kelompok sosial budaya
masyarakat tertentu.
c. Integrasi menunjuk pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang
diperintah. Mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok
elit dan massa.
d. Integrasi menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan
dalam memelihara tertib sosial.
e. Integrasi menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi
mencapai tujuan bersama.
Sejalan dengan definisi tersebut, myron weiner membedakan lima tipe integrasi
nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku
(tindakan integratif). Integrasi merupakan upaya menyatukan bangsa-bangsa yang berbeda
dari suatu masyarakat menjadi satu bangsa.
Howard Wriggins (1996) menyebut adanya pendekatan atau cara bagaimana para
pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima pendekatan yang selanjutnya
disebut sebagai faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa yaitu :
1) Adanya ancaman dari luar
2) Gaya politik kepemimpinan
3) Kekuatan lembaga-lembaga politik
4) Ideologi nasional
5) Kesempatan pembangunan ekonomi
Sunyoto Usman (1998) menyatakan bahwa suatu kelompok masyarakat dapat terintegrasi
apabila :

11. 1. Masyarakat dapat menentukan dan menyepapakati nilai-nilai fundamental yang dapat
dijadikan rujukan bersama
2. Masyarakat terhimpun dalam unit sosial sekaligus memiliki “croos cutting loyality”
3. Masyarakat berada saling ketergantungan diantara unit-unit sosial yang terhimpun di
dalamnya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pluralitas dan
kemajemukan struktrur sosial di Indonesia pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh faktor
geografis khususnya bentuk kepulauan yang membagi wilayah Indonesia terdiri atas
pulau-pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke yang memiliki beragam
kebudayaan. Namun keberagaman dan pluralitas yang ada tidak terlepas dari adanya
berbagai konflik sosial yang disebabkan oleh adanya fragmentasi antar ras maupun etnis.
Hal ini juga tidak terlepas dari permasalahan utama mengenai konflik agama dan etnis
yang tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dengan nilai-nilai Pancasila dikarenakan nilai-
nilai Pancasila tidak sepenuhnya dapat diterapkan di masyarakat.