Dokumen tersebut membahas tentang etika pelayanan publik di Indonesia yang masih menghadapi berbagai tantangan seperti pelayanan yang kurang ramah dan berbelit-belit serta praktik KKN. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip etika pelayanan publik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat serta kriteria pelayanan publik yang berkualitas.

1. Etika Pelayanan Publik
MONALISA IBRAHIM, S.Sos., M.AP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDENRENG RAPPANG
2019

2. Etika Pelayanan Publik

3.  Ada tiga hal yang penyebabkan rendahnya
daya saing Bangsa Indonesia ( Menurut
Hatta Radjasa), yaitu:
1. Rendahnya pelayanan publik
2.Tingginya angka korupsi
3. Kondisi ketersediaan infrastruktur yang
tergolong masih minim.
Pelayanan publik di Indonesia ternyata
masih terdapat banyak masalah.

4.  Pelayanan pada birokrasi publik masih diwarnai
dengan pelayanan yang kurang ramah, berbelit-belit,
kurang transparan, dan syarat dengan praktek KKN.
Seharusnya, pelayanan publik membuat masyarakat
merasa tertolong dan terpenuhi kebutuhannya.
Bukannya malah dipersulit jika mengurus suatu hal.
Melihat kurangnya pelayanan publik di negara ini,
kajian etika pelayanan publik sangat
diperlukan dalam mewujudkan
pelayanan publik yang berorientasi
kesejahteraan masyarakat bukan
golongan.

5. Pengertian Etika Pelayanan Publik

6.  Menurut Denhardt (dalam Keban, 2008:
168) etika pelayanan public diartikan
sebagai filsafat dan professional standart
(kode etik), atau moral atau right rules
of conduct (aturan berperilaku yang benar)
yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi
pelayanan publik atau administrator publik.
 Definisi Denhardt tersebut menekankan
etika pelayanan publik sebagai kode etik.
 Kode etik merupakan pola aturan atau tata
cara sebagai pedoman berperilaku dan
berbudaya.

8.  Rohman, dkk (2010: 24) mendefinisikan
bahwa etika pelayanan publik adalah suatu
cara dalam melayani publik dengan
menggunakan kebiasaan-kebiasaan yang
mengandung nilai-nilai hidup dan hukum
atau norma yang mengatur tingkah laku
manusia yang dianggap baik.
 Definisi Rohman dkk tersebut
menekankan penggunaan nilai-nilai luhur
dalam pelayanan publik.

9. Prinsip Etika Pelayanan Publik
Nilai-nilai dasar yang tercantum dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa dan Kode Etik Pegawai Negeri
Sipil (Pasal 6). (ASN)
Ketaqwaan Kepada TuhanYg Maha Esa
Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD
1945.
Semangat Nasionalisme.
Mengutamakan Kepentingan negara diatas
kepentingan pribadi /golongan.

10. Karakteristik Pelayanan Bermutu
 Adanya atau hadirnya fasilitas fisik, peralatan dan
orang (pelayan atau petugas) yang memenuhi syarat
untuk pelayanan yang baik.
 Keandalan, kemampuan untuk memberikan layanan
yang diharapkan secara teliti dan konsisten.
 Kesiagaan atau ketanggapan, yakni kemauan untuk
memberikan pelayanan dengan segera atau cepat
dan kesediaan untuk membantu pelanggan.
 Jaminan, pengetahuan, keramahtamahan, dan
kemampuan untuk memberikan kepercayaan dan
keyakinan.
 Empati, kepedulian dan perhatian khusus kepada
pelanggan (pihak yang membutuhkan pelayanan).

11. Prinsip2 Pelayanan Publik
 1. Transparansi
 Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan
secara memadai serta mudah dimengerti.
 2.Akuntabilitas
 Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 3. Kondisional
 Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang
pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
 4. Partisipasif
 Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan
aspirasi, kebutuhan,dan harapan masyarakat.
 5. Kesamaan hak
 Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status
ekonomi.
 6. Keseimbangan hak dan kewajiban
 Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

12. 1.Transparansi
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh
semua pihak yang membutuhkan dan disediakan
secara memadai serta mudah dimengerti.

13. 2.Akuntabilitas
Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.

14. Kriteria Pelayanan Publik
 Sederhana,
 Jelas,
 Akurat,
 Tepat waktu,
 Aman,
 Tersedia sarana dan prasarana pendukung,
 Bertanggung jawab,
 Mudah dijangkau,
 Berdisiplin,
 Ramah,
 Sopan,
 Ruang kerja yang nyaman

15. Netralitas Pegawai Negeri Sipil
 Pertama, sebagai pelaksana peraturan dan
perundangan yang telah ditetapkan
pemerintah.Untuk mengemban tugas ini, netralitas
PNS
 Kedua, melakukan fungsi manajemen pelayanan
publik.Ukuran yang dipakai untuk mengevaluasi
peran ini adalah seberapa jauh masyarakat puas atas
pelayanan yang diberikan PNS
 Ketiga, PNS harus mampu mengelola pemerintahan.
Artinya pelayanan pada pemerintah merupakan
fungsi utama PNS.Setiap kebijakan yang diambil
pemerintah harus dapat dimengerti dan dipahami
oleh setiap PNS sehingga dapat dilaksanakan dan
disosialisasikan sesuai dengan tujuan kebijakan
tersebut

16.  3 Fokus Etika Publik.
 1. Pelayanan publik berkualitas dan relevan.
Artinya, kebijakan publik harus responsif dan mengutamakan
kepentingan publik.
 2. Fokus refleksi karena tak hanya menyusun
kode etik atau norma, etika publik membantu
mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan publik dan
alat evaluasi yang memperhitungkan konsekuensi etis.
Dua fungsi ini menciptakan budaya etika dalam
organisasi dan membantu integritas pejabat publik.
 3. Modalitas etika: bagaimana menjembatani
norma moral dan tindakan.