Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, jenis, tingkat, bentuk, dan contoh-contoh kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Jenis kebijakan dapat berupa distributif, ekstraktif, atau regulatif. Kebij
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu penentuan agenda, perumusan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian proses untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah guna penyelesaian masalah sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kebijakan publik, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peran birokrat lapangan, dan diskresi dalam implementasi kebijakan.
Analisis Kebijakan Sosial merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menganalisis masalah sosial dan kebijakan sosial yang diambil untuk menanggapi masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pemahaman proses kebijakan, kondisi sosial, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan guna menentukan efektivitasnya. Terdapat tiga pendekatan ut
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORALSiti Sahati
Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mengandung konsekuensi moral. Kebijakan publik harus mempromosikan keadilan sosial dan partisipasi warga negara, serta menangani masalah lingkungan dan pelayanan umum. Selain itu, kebijakan publik perlu mempertimbangkan moral individu dan kelompok serta pertanggungjawaban administrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, tujuan, jenis, tingkat, bentuk, dan contoh-contoh kebijakan publik. Kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian tindakan pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan. Jenis kebijakan dapat berupa distributif, ekstraktif, atau regulatif. Kebij
Proses kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yaitu penentuan agenda, perumusan alternatif, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian proses untuk membuat dan mengevaluasi kebijakan pemerintah guna penyelesaian masalah sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang implementasi kebijakan publik, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, peran birokrat lapangan, dan diskresi dalam implementasi kebijakan.
Analisis Kebijakan Sosial merupakan ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menganalisis masalah sosial dan kebijakan sosial yang diambil untuk menanggapi masalah tersebut. Analisis ini melibatkan pemahaman proses kebijakan, kondisi sosial, implementasi kebijakan, dan evaluasi dampak kebijakan guna menentukan efektivitasnya. Terdapat tiga pendekatan ut
Model kebijakan publik memberikan kerangka untuk memahami proses kebijakan secara sederhana. Terdapat beberapa model seperti model institusional yang fokus pada struktur pemerintahan, dan model elite yang melihat administrator negara sebagai kelompok kecil. Model-model ini berguna untuk menganalisis faktor-faktor pengaruh terhadap kebijakan.
KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEPUTUSAN-KEPUTUSAN YANG MENGANDUNG KONSEKUENSI MORALSiti Sahati
Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mengandung konsekuensi moral. Kebijakan publik harus mempromosikan keadilan sosial dan partisipasi warga negara, serta menangani masalah lingkungan dan pelayanan umum. Selain itu, kebijakan publik perlu mempertimbangkan moral individu dan kelompok serta pertanggungjawaban administrasi.
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
Modul ini membahas konsep kebijakan publik dan privat, jenis kebijakan publik, proses pengambilan keputusan kebijakan, dan tantangan dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah membantu peserta memahami konsep-konsep tersebut dan dapat mengidentifikasi jenis kebijakan serta tantangannya.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik, mulai dari pengertian, ciri, tipe, tujuan pembuatan, tanggapan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perumusan, hingga proses pembuatan kebijakan publik. Secara ringkas, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan, perumusan, penerapan, dan evalu
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Ceramah untuk Pelatihan Khusus Analis Kebijakan
Pusbangkom TSK LAN-RI, 1 Juli 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paradigma dan teori kebijakan sosial membahas paradigma sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok kajian ilmu pengetahuan dan teori kebijakan sosial yang terdiri dari teori representasional, eksplanatori, dan normatif serta tipologi kebijakan seperti residual, institusional, liberal, dan konservatif.
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang diskusi kelompok mengenai praktik agile bureaucracy di era new normal dan tantangannya. Beberapa poin penting yang dibahas adalah definisi agile bureaucracy, platform digital untuk mendukung agile bureaucracy seperti OSS, SPBE, Satu Data, dan INSW, serta evaluasi terhadap implementasi platform-platform tersebut. Juga dibahas mengenai peran dan kesiapan pemerintah dalam mewujudkan tujuan digital serta prakondisi yang dibutuhkan agar
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publikAgus Dwiyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Ia menjelaskan definisi inovasi pelayanan publik, jenis-jenis inovasi yang ada, kendala dan faktor pendorong terjadinya inovasi, siapa saja yang berpotensi melakukan inovasi, mengapa inovasi penting untuk peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat, serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendorong ter
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
Modul ini membahas konsep kebijakan publik dan privat, jenis kebijakan publik, proses pengambilan keputusan kebijakan, dan tantangan dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah membantu peserta memahami konsep-konsep tersebut dan dapat mengidentifikasi jenis kebijakan serta tantangannya.
Dokumen tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan sosial yang bertujuan untuk menilai kinerja suatu kebijakan, menemukan masalah, dan melakukan modifikasi. Evaluasi dapat berupa monitoring proses pelaksanaan, hasil akhir kebijakan, atau dampaknya dengan menggunakan data dari dokumentasi, survei, observasi, wawancara, atau focus group discussion. Terdapat berbagai jenis, tujuan, dan tantangan evaluasi ke
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai biodata singkat Tri Widodo W. Utomo, seorang ahli peneliti utama bidang administrasi publik. Dokumen tersebut juga menjelaskan struktur penyajian materi yang akan disampaikan oleh Tri Widodo W. Utomo pada Diklat Tata Pemerintahan, termasuk polemik public administration, SANKRI, kelembagaan negara, dan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Suplemen Materi “Agenda Setting dan Perumusan Kebijakan”
Diklat Analisis Kebijakan Publik Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Jakarta, 4-5 Maret 2013
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mempelajari analisis kebijakan publik, definisi kebijakan publik, kategori kebijakan publik, dan teori pembuatan keputusan kebijakan publik seperti teori rasional komprehensif dan inkremental.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan publik, mulai dari pengertian, ciri, tipe, tujuan pembuatan, tanggapan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam perumusan, hingga proses pembuatan kebijakan publik. Secara ringkas, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang disusun untuk kepentingan masyarakat melalui proses perencanaan, perumusan, penerapan, dan evalu
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Ceramah untuk Pelatihan Khusus Analis Kebijakan
Pusbangkom TSK LAN-RI, 1 Juli 2019
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Paradigma dan teori kebijakan sosial membahas paradigma sebagai pandangan mendasar tentang apa yang menjadi pokok kajian ilmu pengetahuan dan teori kebijakan sosial yang terdiri dari teori representasional, eksplanatori, dan normatif serta tipologi kebijakan seperti residual, institusional, liberal, dan konservatif.
Digital Government: Strategi Mewujudkan Agile Bureaucracy?Tri Widodo W. UTOMO
Dokumen tersebut membahas tentang diskusi kelompok mengenai praktik agile bureaucracy di era new normal dan tantangannya. Beberapa poin penting yang dibahas adalah definisi agile bureaucracy, platform digital untuk mendukung agile bureaucracy seperti OSS, SPBE, Satu Data, dan INSW, serta evaluasi terhadap implementasi platform-platform tersebut. Juga dibahas mengenai peran dan kesiapan pemerintah dalam mewujudkan tujuan digital serta prakondisi yang dibutuhkan agar
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Inovasi dan best practices dalam pelayanan publikAgus Dwiyanto
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan inovasi pelayanan publik di Indonesia. Ia menjelaskan definisi inovasi pelayanan publik, jenis-jenis inovasi yang ada, kendala dan faktor pendorong terjadinya inovasi, siapa saja yang berpotensi melakukan inovasi, mengapa inovasi penting untuk peningkatan daya saing dan kepuasan masyarakat, serta langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mendorong ter
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian good governance dan prinsip-prinsipnya, serta pengertian manajemen dan pentingnya penerapan e-government dalam pemerintahan modern untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
Dokumen tersebut membahas tentang good governance yang memiliki delapan karakteristik utama yaitu konsensus, partisipasi, sesuai aturan hukum, efektif dan efisien, ekuitas dan inklusif, responsif, transparan, dan akuntabel. Good governance bertujuan untuk mengelola sumber daya nasional secara maksimal berdasarkan kesadaran dan kesepakatan bersama masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang good governance yang mencakup pengertian, latar belakang, unsur-unsur, dan agenda pelaksanaannya. Good governance didefinisikan sebagai pemerintahan yang baik dengan proses dan hasil yang memenuhi standar, serta partisipasi masyarakat. Unsur-unsur utamanya meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, rule of law, partisipasi, dan responsivitas. Agenda pelaksanaannya terkait aspek politik,
Makalah administrasi negara ini akan sangat penting bagi kita selaku pelajar guna menambah wawasan kita sebagai pelajar yang luar biasa yang selalu ingin tahu dan berkreasi
Be & gg, basrizal, hapzi ali, the corporate culture infact and implicatio...basrizal82
Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di
dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu
pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance
Be & gg, Asep Muhamad Perdiana, Hapzi Ali, Board of Director,Board Committes,...Asep Muhamad Ferdiana
Board of Directors adalah istilah yang digunakan di Amerika Serikat untuk kelompok pengawas dan pengelola perusahaan yang terdiri dari perwakilan pemegang saham mayoritas, pendiri perusahaan, kreditor utama, dan orang-orang yang berjasa pada perusahaan
Dokumen tersebut membahas pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterbukaan diperlukan agar pembangunan nasional benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang tidak transparan dapat menyebabkan berbagai masalah seperti penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan. Upaya untuk mencegah hal tersebut meliputi penerapan asas-asas
Peran Sistem Pengaturan, Good Governancecelinatavi
Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik good governance yang meliputi 8 butir, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi konsensus, adil dan bersifat umum, efektif dan efisien, serta pertanggungjawaban. Dokumen tersebut juga membahas kaitan good governance dengan etika bisnis.
BE & GG, Poltak Bobby, Hapzi Ali, Good Corporate Governance, Universitas Merc...Bobby Sirait
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan good governance di Indonesia dan menjelaskan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi masyarakat, supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, serta akuntabilitas. Dokumen tersebut juga membahas pendekatan good corporate governance yang sesuai dengan budaya Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sembilan prinsip utama good governance yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis.
Similar to Kebijakan publik sbg keputusan mengandung konsekuensi moral (20)
Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis, termasuk kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Hasil identifikasi ini kemudian dicocokkan untuk merumuskan strategi perusahaan dengan memaksimalkan kekuatan dan peluang, serta meminimalkan kelemahan dan ancaman. Analisis SWOT perlu ditingkatkan agar lebih mendalam dan kuantitatif untuk mengurangi permasalahan dan
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan dalam merencanakan strategi jangka panjang. Visi berfungsi sebagai aspirasi masa depan perusahaan, misi menjelaskan lingkup operasi saat ini, sementara tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai. Proses penetapan visi, misi, dan tujuan perlu melibatkan seluruh komponen perusahaan dan dievaluasi secara berkala.
Dokumen tersebut merangkum berbagai aspek dasar manajemen, mulai dari definisi, prinsip, tujuan, sistem, fungsi, hingga perkembangannya. Topik-topik kunci meliputi definisi manajemen, prinsip-prinsip manajemen, fungsi-fungsi manajemen, serta perkembangan pemikiran manajemen dari masa ke masa.
Materi 3 dosen 1 perkembangan pemikiran manajemenmonalisaibrahim
Dokumen tersebut membahas perkembangan pemikiran manajemen, mulai dari manajemen sebagai praktik yang dilakukan sejak zaman prasejarah hingga berkembang menjadi disiplin ilmu baru. Terdapat lima aliran pemikiran manajemen yaitu klasik, perilaku, kuantitatif, kontijensi, dan kualitas. Juga disebutkan beberapa pionir manajemen seperti Taylor, Fayol, Owen, Babbage, dan Munsterberg.
Manajer bertugas mengoordinasikan kegiatan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Terdapat berbagai tingkatan manajer sesuai dengan posisi dan tanggung jawabnya. Fungsi utama manajer meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta hubungan antarpersonal. Keterampilan penting bagi manajer adalah keterampilan konseptual, kemampuan berkomunikasi, manajemen waktu, dan peng
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekonomi. Secara singkat, sistem ekonomi adalah serangkaian mekanisme dan lembaga yang mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam suatu masyarakat. Terdapat beberapa jenis sistem ekonomi yang dijelaskan seperti sistem ekonomi tradisional, terpusat, liberal, campuran, dan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem ekonomi Pancasila di Indonesia, termasuk pemikiran para tokoh seperti Bung Hatta, Wilopo, dan Wijoyo Nitisastro tentang sistem ekonomi. Juga dibahas tentang sistem ekonomi masa Orde Lama yang bernama Sosialisme Ina dan sistem ekonomi masa Orde Baru yang menggunakan Garis Besar Haluan Negara.
1. Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang memiliki konsekuensi moral dan melibatkan partisipasi masyarakat. 2. Dokumen tersebut membahas berbagai aspek kebijakan publik seperti keadilan sosial, lingkungan hidup, pelayanan masyarakat, dan pertanggungjawaban aparatur negara. 3. Analisis etik diperlukan dalam menilai kebijakan publik agar sesuai dengan
Dokumen tersebut membahas tentang ilmu alamiah dasar dan perkembangan pikiran manusia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa ilmu alamiah dasar mengkaji konsep dan prinsip dasar alam semesta, sedangkan perkembangan pikiran manusia dimulai dari rasa ingin tahu dan mitos hingga penggunaan metode ilmiah.
Dokumen tersebut membahas tentang globalisasi ekonomi, yang merupakan peningkatan saling ketergantungan ekonomi antar negara akibat perkembangan teknologi dan pergerakan barang, jasa, dan modal lintas batas negara. Globalisasi memiliki dampak positif seperti peningkatan produksi global, namun juga dampak negatif seperti menghambat pertumbuhan industri dalam negeri dan memperburuk neraca pembayaran suatu negara. Contoh globalisasi e
Dokumen tersebut membahas sistem ekonomi Indonesia sebelum Orde Baru dan pelaku-pelaku ekonomi utamanya. Sistem ekonomi Pancasila menganut prinsip demokrasi ekonomi dengan peran dominan koperasi, perusahaan negara dan swasta. Program-program ekonomi awal Indonesia gagal karena faktor politik dan ketidakstabilan pemerintahan.
Dokumen ini membahas tentang hakikat ilmu administrasi, kesisteman administrasi, fenomena administrasi, dan peran manusia dalam administrasi. Ilmu administrasi adalah ilmu yang membentuk pola pikir manusia untuk mencapai pemikiran yang sistematis dan kritis terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Administrasi merupakan sistem yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berhubungan untuk membentuk kebulatan utuh. Fenomena administrasi meliputi solidar
2. Kebijakan Publik merupakan sejumlah manusia
yg memiliki kebersamaan berpikir, perasaan ,
harapan, sikap dan suatu tindakan yg benar dan
bersih berdasarkan nilai norma yg mereka miliki.
Memahami pola perilaku Aparat Negara dlm
menerjemahkan kepentingan2 rakyatnya.
Kebijakan Publik ( Public Policy )
3. Kebijakan Publik Sebagai Keputusan –
Keputusan Yang Mengandung
Konsekuensi Moral
Membahas secara rinci tentang ukuran – ukuran
normativ dlm interaksi antara pengusaha,
penyelenggara atau Administrator Negara dgn rakyat
atau masyarakat umum serta bagaimana seharusnya
kebijakan2 publik itu dilaksanakan.
4. Contoh kasus Wawasan dan
Analisas
A. Keadilan Sosial
B. Partisipasi dan Aspirasi WA
C. Masalah Lingkungan
D. Pelayanan Umum
E. Moral Individu atau Moral Kelompok
F. Pertanggung jawaban Administrasi
G. Analisis Etis
5. 1. Keadilan Sosial
Tolak ukur keberhasilan pranata publik yang harus
diperhatikan ialah terwujudnya kemakmuran
ekonomis dlm wujud keadilan sosial.
1. Setiap warga Negara berhak atas kesejahteraan
dasar atau taraf minimum hidup.
2. Negara mempunyai persatuan orang yang
bertanggung jawab atasa taraf hidup minimum
semua warganya
3. Penempatan kerja secara penuh merupakan
puncak tujuan sosial yang harus didukung oleh
Masyarakat yg seimbang dan teratur sehingga seluruh WN
memperoleh kesempatan guna membangun suatu merujuk kpd
masyarakat ( society ) atau negara yg dapat berfungsi sbg
subjek maupun objek.
6. UUD 1945 pasal 27 ayat 1,2 (mengenai
kedudukan dan hak WN),
Pasal 31 ayat 1,2 (mengenai pertahanan negara)
Pasal 33 ayat 1,2,3 ( mengenai pendidikan)
Pasal 33 ayat 1,2,3 ( mengenai kesejahtraan
sosial)
Pasal 34 ( mengenai fakir miskin dan anak2
terlantar)
GBHN dan Ketetapan MPR pd Pemilihan Umum
Mewujudkan keadilan sosial bg seluruh rakyat
Indonesia
Penyelenggraan adm. Pemerintahan yg menuju
cita2 kesejahtraan atau keadilan sosial merupakan
kewajiban bagi seluruh aparat negara disetiap
jenjang.
7. Prinsip keadilan sosial distributif adalah
mengandaikan adanya distribusi barang dan
sumber-sumber daya secara adil.
Kebijakan -kebijakan Publik yg harus menjamin
pemerataan sumber2 daya yg terdapat di suatu
negara . Yang paling penting dalam prinsip ini
adalah meguntungkan kaum fakir dan miskin.
Maka para pengambil keputusan perlu menyadari
masih banyak kelompok-kelompok yang sangat
tertinggal. Dan pengambilan keputusan harus
bersifat objektif dalam mengatasi kemiskinan
Negara, bukan berdasarkan kepentingan pribadi.
8. Delapan Jalur Pemerataan bagi proyek-proyek
pembangunan di Indonesia.
(1) Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok
rakyat banyak,
(2) Pemerataan kesempatan memperoleh
pendidikan dan pelayanan kesehatan,
(3) Pemerataan distribusi pendapatan,
(4) Pemerataan kesempatan kerja,
(5) Pemerataan pembangunan,
(6) Pemerataan partisipasi dalam pembangunan,
(7) Pemerataan penyebaran pembangunan
diseluruh tanah air, dan
(8) Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan
hukum.
9. Tersisihnya tenaga kerja berpendidikan rendah
dari sistem produksi kemudian menyebabkan
banyaknya pengangguran dgn berbagai bentuk
akibat buruk yg ditimbulkanya.
Kemiskinan telah mengakibatkan kurangnya
pendidikan dan keterampilan. Rendahnya
pendidikan dan keterampilan mengakibatkan
daya tawar, daya kerja, dan produktivitas yang
rendah. Karena produktivitas yg rendah maka
penghasilan yg diperoleh juga rendah yg berarti
meluasnya kemiskinan.
TIDAK TEPAT SASARAN
10.
11. 1. Partisipasi dan Aspirasi Warga
Negara
Secara umum corak partisipasi warga negara dapat
dibedakan menjadi 4 macam :
1. Partisipasi dalam pemilihan.
2. Partisipasi kelompok warga negara.
3. Kontak antara warga negara dan pemerintah.
4. Partisipasi warga negara secara langsung
dilingkungan pemerintahan.
Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari pembangunan sehingga nantinya
seluruh lapisan masyarakat akan memperoleh hak
dan kekuatan yang sama untuk menuntut atau
mendapatkan bagian yang adil dari mamfaat
pembangunan
12. 3. Masalah Lingkungan Hidup
5 Aspak yg perlu mendapatkan perhatian :
1. Masalah pertumbuhan kependudukan.
( wilayah pemukiman yg sehat, tanpa menganggu potensi alami
SDA)
2. Pembangunan sektoral.
(pengembangan sektor pariwisata sambil menjaga lingkungan
hidup)
3. Media Lingkungan
(spt;tanah,air,tata ruang, memiliki master plan)
4. Lingkungan sbg unsur-unsur penunjang
(misalnya pendidikan, pengembangan ilmu dan teknologi,
pengaturan aparatur, atau pembebanan biaya terhadap
konservasi lingkungan)
5. Legitimasi menerapkan peraturan PerUU formal mengenai
lingkungan secara tegas No. 4 thn 1982 “ketentuan pengelolaan
lingkungan hidup, PP no.29 thn 1986.
13. 4. Pelayanan Umum
Menyangkut Bidang Kesehatan, pendidikan,
transportasi, perumahan, kesejahtraan sosial,
gisi, listrik, kebutuhan pokok dll.
Kepentingan pribadi dijadikan komoditas yg
diperdagangkan untuk kepentingan pribadi dan
kelompok.
Bentuk organisasi birokrasi yg diharapkan
memiliki daya tanggap yg baik terhadap
kepentingan2 umum adalah bentuk organisasi
adaptif.
14. Bentuk organisasi birokrasi yg diharapkan memiliki daya
tanggap yg baik terhadap kepentingan2 umum adalah
bentuk organisasi adaptif.
1. Berorentasi pada kebutuhan para pemakai jasa
2. Bersifat kreatif dan inovatif
3. Menganggap SDM sbg modal tetap jangka panjang
4. Kepemimpinan yg memiliki kemampuan pemersatu
berbagai kepentingan dlm organisasi,sehingga
menumbuhkan sinergisme.
Para Aparat secara individu hrs lebih peka terhadap
kebutuhan2 masyarakat dan tidak membeda-bedakan
pelayanan antara warga negara yg satu dengan warga
negara lainya.
15. 5. Moral Individu/Moral Kelompok
Ada dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan
keputusan para pejabat negara :
1. Aspek lazim yaitu cara-cara dimana kebijakan dan
praktek pelaksanaan tugas pegawai negeri mendukung
sikap-sikap dan titik tinjauan yang memungkinkan
tanggung jawab atas kinerja , memperhitungkan
kepentingan banyak pihak, pejabat-pejabat atasan,
mandat legislatif, dan akhirnya kesejahteraan publik
yang akan menjadi kewajiban pegawai-pegawai negeri
serta mempengaruhi prilaku mereka.
16. 2. Aspek terbatas yaitu cara-cara dimana
pertanggungjawaban moral untuk kebijakan-kebijakan
yang masuk akal itu sendiri dilaksanakan.
Moral individu mensyaratkan bahwa dalam
hubungannya dengan orang lain seseorang harus
mengikuti norma-norma etis dan melaksanakan
kewajiban-kewajiban sebagai pertanggungjawaban
antar manusia.
Sedangkan moral kolektif terbentuk karena
tergabungnya pertanggungjawaban didalam suatu
kelompok sehingga proses tindakan-tindakan etis yang
terwujud itu terbentuk karena persetujuan diantara
individu-individu yang terdapat didalamnya.
17. 6. Pertanggungjawaban Administrasi
Pertanggungjawaban biasanya diartikan sebagai proses antar pribadi
yang menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang dalam
hubungannya dengan orang lain sehingga ia dapat menerima hak dan
wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya. Akan
tetapi dalam administrasi publik pertanggungjawaban mengandung tiga
konotasi.
1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas.
Terdapat dua bentuk akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas eksplisit dan
akuntabilitas implisit.
A. Akuntabilitas eksplisit merupakan pertanggung jawaban seorang
pejabat negara manakala ia diharuskan untuk menjawab atau memikul
konsekuensi atas cara-caranya dalam melaksanakan tugas-tugas
kedinasan.
B. Akuntabilitas implisit berarti bahwa segenap aparatur negara secara
implisit bertanggungjawab atas setiap pengaruh yang tak terduga dari
akibat-akibat keputusan yang dibuat.
2. Pertanggungjawaban sebagai sebab-akibat.
Pertangunggjawaban ini muncul bila orang mengatakan bahwa suatu
18. 3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban.
Apabila seseorang bertanggung jawab dalam artian
kewajiban untuk melakukan sesuatu.
Tipe-tipe sistem pertanggungjawaban :
1. Pertanggungjawaban birokratis adalah mekanisme yang
secara luas dipakai untuk mengelola kehendak-kehendak
lembaga negara.
2. Pertanggungjawaban legal adalah mirip dengan bentuk
birokrasi karena ia juga melibatkan penerapan kontrol yang
terus menerus atas aktivitas administrasi negara.
3. Pertanggungjawaban profesional, dicirikan oleh
penempatan kontrol atas aktivitas-aktivitas organisasional
ditangan para pejabat yang punya kepakaran atau
keterampilan khusus dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
4. Pertanggungjawaban politis merupakan sistem
pertanggungjawaban yang sangat dibutuhkan bagi
administrator di negara-negara demokratis.
19. Analisis Etis
Tidak Mudah untuk menilai tindakan-tindakan seseorang, apakah sudah sesuai
dengan norma etika atau belum. Apalagi kalau tindakan tersebut berproses
melalui serangkaian keputusan yang panjang.
Konsep moralisme legal dapat dirumuskan dari dua sisi tuntutan yang
menyangkut tindakan manusia yaitu :
1. Sisi ”moralis”, bahwa tindakan-tindakan tertentu memang secara intrinsik dapat
disebut salah.
2. Sisi ”legal”, bahwa tindakan-tindakan yang salah adalah tindakan-tindakan
yang ilegal atau melawan hukum.
Tipe-tipe pelanggaran atau permasalahan :
1. Ketidakjujuran
Para pejabat negara selalu punya peluang untuk melakukan tindakan-tindakan
yang tidak jujur dalam tugas-tugasnya. Berbagai pungutan liar atau penggelapan
merupakan contoh yang paling nyata.
2. Perilaku yang buruk
Tindakan penyuapan, pemberian uang sogok, suap, atau uang semir merupakan
contoh perilaku yang buruk.
20. 3. Konflik kepentingan
Pembayaran uang jasa oleh para kontraktor kepada
pejabat pemerintah mungkin dianggap wajar kalau itu
dilakukan secara sukarela. Tetapi jelas ada perbedaan
normatif jika pemberian itu dimaksudkan untuk
mempengaruhi keputusan yang hendak diambil pejabat
tersebut.
4. Melanggar peraturan perundangan
Bertindak tanpa wewenang yang sah dan melanggar
peraturan-peraturan yang berlaku.
5. Perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan
Seorang pegawai kerapkali diberhentikan oleh
atasannya dengan alasan yang tidak berhubungan
dengan tindakan yang tidak efisien atau kesalahan
lainnya.
21. 6. Pelanggaran terhadap prosedur
Prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kadang-
kadang tidak tertulis dalam perundangan, tetapi
sesungguhnya prosedur itu punya kekuatan seperti
peraturan perundangan dan karena itu setiap instansi
akan lebih baik jika melaksanakannya secara konsisten.
7. Tidak menghormati kehendak pembuat peraturan
perundangan
Pejabat-pejabat negara dalam tindakannya telah sesuai
dengan peraturan perundangan dan prosedur yang
berlaku. Meskipun demikian bukan tidak mungkin
bahwa mereka sebenarnya gagal dalam mengikuti
kehendak pembuat peraturan.
22. 8. Inefisiensi dan pemborosan
Pemborosan dana, waktu, barang, atau sumber-sumber
daya milik organisasi tanpa alasan yang dapat
dipertanggungjawaban adalah tindakan yang tidak dapat
dibenarkan.
9. Menutup-nutupi kesalahan
Pejabat publik seringkali menolak untuk memberikan
keterangan yang sesungguhnya kepada badan-badan
legislatif karena merasa bahwa penyimpangan-
penyimpangan dalam organisasinya adalah
tanggungjawabnya sendiri, sehingga badan legislatif
kemudian diabaikan.
10. Kegagalan mengambil prakarsa.
Tidak adanya prakarsa dapat disebabkan oleh :
- Ketakutan terhadap kritik yang mungkin terlontar meskipun
organisasi sangat memerlukan perbaikan.
- Perasaan tidak aman untuk berbuat karena enggan