4. 1.Latar Belakang Hubungan Internasional
Latar penyebab terjadinya hubungan internasional adalah
kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak
merata.
Hal tersebut mendorong kerjasama antar negara dan antar
individu yang tunduk pada hukum yang dianut negaranya
masing-masing.
Hubungan Internasional merupakan hubungan
antarnegara atau antar individu dari negara yang berbeda-
beda,perbedaan tersebut baik dalam hubungan politis,
budaya, ekonomi ataupun hankam.
Beberapa faktor yang ikut menentukan dalam proses
hubungan internasional, baik secara bilateral maupun
multilateral, antara lain adalah kekuatan nasional, jumlah
penduduk, sumber daya, dan letak geografis.
5. Suatu bangsa yang merdeka tidak dengan serta merta
dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara
lain,untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan
mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut
membutuhkan dukungan dari negara lain.
Untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara
harus mengadakan hubungan yang baik dengan
negara lain.
2.Makna Kebijakan Politik Luar Negri Indonesia
6. Tujuan :
1.Untuk menjaga kedaulatan negara dan
mempertahankan kemerdekaan bangsa;
2.Ikut serta menciptakan perdamaian dunia
internasional, sebab hanya dalam keadaan
damai kita dapat memenuhi kesejahteraan
rakyat.
3.Menggalang persaudaraan antarbangsa
sebagai realisasi dari semangat Pancasila.
3.Tujuan dan Prinsip Politik Luar Negri Indonesia
7. Prinsip :
1. Negara Indonesia menjalankan politik damai, dalam arti
bangsa Indonesia bersama-sama dengan masyarakat
bangsa-bangsa lain di dunia ingin menegakkan
perdamaian dunia.
2. Negara Indonesia ingin bersahabat dengan negara-negara
lain atas dasar saling menghargai dan tidak akan
mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Indonesia
menjalankan politik bertetangga baik dengan semua
negara di dunia.
3. Negara Indonesia menjunjung tinggi sendi-sendi hukum
internasional.
4. Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial
internasional dengan berpedoman kepada Piagam PBB.
8. Perjanjian Internasioal adalah perjanjian antar negara
/ antara negara dengan oraganisasi internasional yang
menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan
kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan
perjanjian tersebut.
Menurut Pasal 38 Ayat (1),perjanjian internasional
merupakan sumber utama dari sumber-sumber
hukum internasional lainnya.
Hal tersebut dapat dibuktikan terutama dalam
kegiatan internasional .
4.Perjanjian Internasional yg dilakukan Indonesia
9. Kedudukan perjanjian internasional sangat penting
karena beberapa alasan.
1.Perjanjian internasional lebih menjamin
kepastian hukum sebab perjanjian internasional
dilakukan secara tertulis.
2.Perjanjian internasioal mengatur masalah-
masalah kepentingan bersama diantaranya pada
subjek hukum internasional.
10. Dalam membuat suatu perjanjian internasional harus
diperhatikan beberapa asas berikut.
1.Pacta Sunt Servada
Asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah
dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
2.Egality Right
Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan
hubungan / perjanjian internasioal mempunyai kedudukan
yang sama.
3.Reciprosipitas
Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap
negara lain dapat dibalas setimpal,baik negatif maupun
positif.
11. 4.Bonafides
Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan
harus didasari oleh etikad baik dari ke-2 pihak dalam
perjanjian tersebut dan tidak ada pihak yang dirugikan.
5.Courtesy
Asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan
negara.
6.Rebug sig Stantibus
Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang
mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjnajian itu.
12. Perwakilan Diplomatik adalah perwakilan yang
kegiatannya mewakili negaranya dalam
melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara
penerima / suatu organisasi internasional
Perwakilan dalam arti politik disebut sbg “diplomat”
sedangkan perwakilan non-politik disebut
“konsuler”.
5.Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia
13. Tugas :
1.Representasi
Melakukan protes,mengadakan penyelidikan
dengan pemerintah sbg penerima.
2.Negosisasi
Mengadakan perundingan baik dengan negara
tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara2
lainnya.
3.Observasi
Menelaah dengan teliti setiap kejadian dinegara
penerima yang mungkin dapat mempengaruhi
kepentingan negaranya.
Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Indonesia
14. 4.Proteksi
Melindungi pribadi,harta benda dan kepentingan
warga negaranya yang berada diluar negeri.
5.Persahabatan
Menningkatkan hubungan persahabatan antara
negara pengirim dengan negara penerima dibidang
apapun.
15. Fungsi :
a. Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan
di negara penerima atau pada suatu organisasi
internasional.
b. Melindungi kepentingan nasional dan warga negara
Indonesia di negara penerima.
c. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan.
d. Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap
imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya
dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.
e. Mengabdi kepada kepentingan nasional dalam
mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
16. f. Menciptakan persahabatan yang baik antara negara
Republik Indonesia dan semua negara guna menjamin
pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.
g. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap
warga negara Indonesia yang berada di wilayah
kerjanya.
h. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan,
konsuler protokol,komunikasi dan persandian.
i. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan,
perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan
diplomatik.
17. 1. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh
Perangkat
Merupakan kepala perwakilan diplomatik tingkat tinggi
yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik
Indonesia melalui Menteri Luar Negeri.
2. Kuasa Usaha
Kuasa Usaha adalah pejabat dinas luar negeri dan
pegawai negeri lainnya yang ditunjuk oleh menteri luar
negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan
diplomatik.
Hal ini dilakukan selama duta besar luar biasa dan
berkuasa penuh tidak berada di wilayah kerjanya, atau
sama sekali berhalangan dalam menjalankan tugasnya.
Perangkat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia
18. 3. Atase-Atase Republik Indonesia
a. Atase Pertahanan
Atase pertahanan adalah perwira TNI/POLRI dari
kementerian pertahanan dan keamanan yang
diperbantukan kepada kementerian luar negeri.
Perwira ini ditempatkan di perwakilan luar negeri
dengan status sebagai unsur korps diplomatik.
Mereka melaksanakan tugas-tugas perwakilan luar
negeri di bidang pertahanan dan keamanan.
19. b. Atase Teknis
Atase teknis adalah pegawai negeri RI
dari kementerian luar negeri atau pegawai
negeri dari kementerian lain atau dari lembaga
pemerintahan nonkementerian.
Atase teknis diangkat dan diberhentikan oleh
menteri luar negeri atas usul menteri dan
pimpinan lembaga pemerintah non-
kementerian yang bersangkutan.
