MUNA

1. ANCAMAN INTEGRASI NASIONAL DI BIDANG POLITIK DAN STRATEGI
Kalian tentunya pernah melihat peta dunia. Dalam peta tersebut, kalian dapat menunjukkan
posisi negara Indonesia yang berada di tengah-tengah dunia dilewati garis khatulistiwa, diapit
oleh dua benua yaitu Asia dan Australia, serta berada diantara dua samudera yaitu Samudera
Hindia dan Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia berada pada posisi
silang sangat sangat strategis.
Perlu kalian ketahui, bahwa posisi silang negara Indonesia tidak hanya meliputi aspek
kewilayahan saja, melainkan meliputi pula aspek-apek kehidupan sosial, antara lain:
 Penduduk Indonesia berada diantara daerah berpenduduk padat di utara dan daerah
berpenduduk jarang di selatan.
 Ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan.
 Demokrasi Pancasila berada diantara demokrasi rakyat di utara (Asia daratan bagian
utara) dan demokrasi liberal di selatan.
 Ekonomi Indonesia berada diantara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi
kapitalis di selatan.
 Masyarakat Indonesia berada diantara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat
individualis di selatan.
 Kebudayaan Indonesia dinatara kebuadayaan timur di utara dan kebudayaan barat di
selatan.
Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada diantara sistem pertahanan continental di
utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan dan timur. Posisi silang Indonesia
sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah potensi sekaligus ancaman bagi integrasi
nasional bangsa Indonesia.
Dikatakan sebuah potensi karena akan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa
Indonesia serta akan memperkokoh keberadaan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat
disepelekan perannya dalam menunjang kemajuan serta terciptanya perdamaian dunia. Akan
tetapi, posisi silang ini juga mejadikan Indonesia sebagai negara yang tidak terbebas dari
ancaman yang dapat memecah belah bangsa.
Apa sebenarnya yang menjadi ancaman bagi integrasi nasional negara Indonesia? Ancaman bagi
integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam
berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-
militer. Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian, berikut ini diuaraikan secara singkat
ancaman yang dihadapi Bangsa Indonesia baik yang berupa ancaman militer maupun non-milter.

2. Ancaman di Bidang Politik
Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar
negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik
terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-
militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan
negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih
berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk
menghadapinya.
Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan
kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa,
atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selain itu, ancaman
separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai
bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan
perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati
masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan
kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko
yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.
Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Politik
Dalam menghadapi ancaman yang berdimensi politik, strategi pertahanan di bidang politik
ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang
ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Menurut Noor Ms Bakry (2009:366),
strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan
demokrasi Pancasila yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis
serta mampu Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.
Adapun, langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan strategi dalam menghadapi
ancaman berdimensi politik dilakukan melalui dua pendekatan berikut.
1) Pendekatan ke dalam
Yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam
kerangka negara demokrasi yang menghargai kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa
Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis
serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan ke dalam diwujudkan melalui
pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas ke dalam penguatan tiga
pilar berikut.

3.  Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih,
berwibawa, bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan bertanggung jawab yang
berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara, seperti tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 Penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan
profesional pada bidangnya. Lembaga legislatif yang mampu bekerja sama dengan
pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi (berupa peraturan
perundang-undangan) bagi kepentingan pembangunan nasional. Lembaga legislatif yang
melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan
dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara bukan atas kepentingan golongan atau
pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi.
 Penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat
sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat sebagai subjek politik dan pembangunan
nasional. Kekuatan politik berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam
pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstituennya sehingga menjadi warga
negara yang sadar hukum yang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara.
(Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 85)
2) Pendekatan ke luar
Pendekatan keluar diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui
peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama dan saling
percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi
konflik antarnegara, yang dimulai dari tataran internal, regional, supraregional, hingga global.
Pendekatan keluar diwujudkan dengan cara berikut.
 Pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan
kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upaya-
upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat serta
penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan.
 Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan
berperan dalam membangun dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam
kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi
urusan dalam negeri.
 Pada lingkup supraregional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam
penguatan ASEAN plus Enam yang terdiri atas 10 negara anggota bersama-sama dengan
Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, melalui hubungan
bilateral yang harmonis dan terpelihara serta diwujudkan dalam kerja sama yang lebih
konkret. Dalam kerangka penguatan ASEAN plus Enam tersebut, kinerja politik luar
negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerja sama yang memberikan
jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

4. tidak adanya intervensi, terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah
kedaulatan Indonesia.
 Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal
dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai
anggota PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Forum
Regional ASEAN (ARF). Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi potensi-
potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan
nasional Indonesia serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Lapis pertahanan
militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan
wilayah NKRI, mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat
usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan nir-militer. Implementasi upaya
pertahanan militer dalam konteks menghadapi ancaman berdimensi politik (Buku Putih
Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 86).

5. Contoh kasus Ancaman Integrasi Nasional Dalam Bidang Politik
i. Politik uang (money politics)
Kasus korupsi yang marak terjadi pada Pemil 2014 kemaren, banyak partai politik yang
melakukan politik uang ini dengan cara konvensional yaitu dengan memberikan sejumlah uang
maupun barang.
ii. Politik SARA
Politik sara adalah politik yang mengeksplorasikan perbedaan agama dan etnis bahkan ideologi.
Contoh kasusnya adalah puluhan orang yang mengaku warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan
berdemo menolak Lurah Susan dengan alasan agama Lurah Susan yang dilantik sebagai Lurah
Lenteng Agung baru-baru ini merupakan produk kebijakan lelang lurah dari Gubernur DKI
Jakarta, Jokowi penolakan atas Lurah Susan atas alasan agama sangatlah tidak tepat.
iii. Politik Oligarki
Oligarki adalah bentuk pemerintahan berikut sistem politik yang kekuasaan politiknya secara
efektif dipegang oleh satu kelompok ataupun golongan masyarakat. Baik dibedakan menurut
keluarga ataupun kekayaan. Ini merupakan pelanggaran dalam hal demokrasi. Demokrasi ini
memiliki dua dimensi.
Sebagai kasus contohnya, berkaitan dengan kasus suap yang ditijikan kepada Ratu Atut dan
adiknya Tubagus (Wawan), yang ternyata memiliki Dinasti Politiknya sendiri, diantaranya
Kakak Tri Atut sebagai Walikota Tanggerang Selatan, Kakak Tri Atut menjadi Walikota Serang,
dan anak tirinya Hervani yang menjadi wakil bupati Pandeglang. Hal ini menimbulkan
kontroversi karena sistem politik di Banten ridak lagi murni atas nama domokrasi.
iv. Penyerangan batas wilayah negara
Kasus Ambalat. Ambalat adalah blok laut yang terletak di Laut Sulawesi dan Selat Makasar di
dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah Malaysia dan Kalimantan Timur. Persoalan
klaim dimulai saat adanya perjanjian Tapal Batas Kontonental Indonesia yang ditanda tangani
oleh Indonesia dan Malaysia. Namun Indonesia akhirnya melihat hal tersebut sebagai ekspansi
terhadap wilayah Indonesia dan mengurangi kedaulatan NKRI.