Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia menurut UUD 1945, meliputi pengertian HAM, penjabaran HAM dalam UUD 1945 pada beberapa pasal, konsep HAM secara global dan menurut PBB, permasalahan dan upaya penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia menurut UUD 1945, meliputi pengertian HAM, penjabaran HAM dalam UUD 1945 pada beberapa pasal, konsep HAM secara global dan menurut PBB, permasalahan dan upaya penegakan HAM di Indonesia, serta contoh pelanggaran HAM.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) khususnya hak cipta dan kasus pelanggaran hak cipta lagu band GIGI yang digunakan sebagai soundtrack film Toilet 105 tanpa izin. Dokumen tersebut juga menjelaskan tindakan hukum yang diambil manajemen GIGI untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta tersebut.
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Rizki Gumilar
Teks tersebut membahas tentang teori-teori Emile Durkheim mengenai sosiologi. Secara ringkas, Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara bertindak, berfikir, dan berperasaan yang ada di luar individu dan memiliki pengaruh memaksa. Ia juga membahas kesadaran kolektif, teori bunuh diri, dan metode pengamatan fakta sosial menurut Durkheim.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan bentuk pengampunan dan pemulihan hak yang diberikan presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi menghapus hukuman pidana, amnesti menghapus kesalahan, abolisi menghentikan proses hukum, dan rehabilitasi memulihkan hak orang yang diadili.
Serangan Israel terhadap Palestina pada 2008-2009 melanggar hukum kemanusiaan internasional. Serangan selama 22 hari menewaskan 1443 orang sipil Palestina dan melukai 5000 orang lainnya. Meskipun ada mekanisme untuk mengadili pelanggaran hukum kemanusiaan, Israel belum meratifikasi konvensi yang relevan dan kemungkinan besar tidak akan mengadili warganya sendiri. Masyarakat internasional perlu terus mendesak Dewan Keamanan P
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.
Dokumen tersebut membahas dua hal utama:
1. Pengertian dan sejarah hukum laut nasional Indonesia serta pengakuan batas perairan teritorial Indonesia oleh Mahkamah Internasional.
2. Dua perkembangan penting dalam sejarah hukum laut internasional yaitu pengakuan doktrin landas kontinen dan perubahan batas perairan teritorial.
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen hukum HAM internasional dan nasional yang digunakan untuk perlindungan HAM. Beberapa instrumen hukum internasional yang disebutkan antara lain Deklarasi Umum HAM PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sedangkan instrumen hukum nasional Indonesia yang disebutkan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39
Inisiasi 2 Perbuatan Perusahaan dan Menjalankan Pekerjaan (1).pptxWillyAlfalah1
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan bentuk-bentuk perusahaan serta tanggung jawab pengusaha dalam menjalankan bisnis, meliputi persekutuan perdata, perusahaan perseorangan, perusahaan berbadan hukum seperti PT dan koperasi, serta pembantu pengusaha seperti makelar dan notaris.
Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada korban perang dan menjamin hak asasi manusia bagi mereka yang terlibat konflik bersenjata. Hukum ini didasarkan pada asas kepentingan militer, perikemanusiaan, dan kesatriaan serta prinsip kepentingan militer yang mengatur hak negara untuk mengalahkan musuh dengan kekuatan minimal.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
Dokumen tersebut membandingkan definisi koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012. Terdapat perbedaan dalam pengertian, prinsip, cakupan, dan pedoman koperasi antara kedua undang-undang. Secara ringkas, UU No 17 Tahun 2012 lebih jelas mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum dan modalnya, serta menekankan pada prinsip pelayanan prima.
Dokumen tersebut berisi soal ulangan tengah semester mata pelajaran IPA kelas VIII SMP Al-Madina. Soal terdiri dari 25 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan uraian yang meliputi materi tentang sistem transportasi pada tumbuhan dan manusia, tekanan, gelombang, dan anatomi organ pendengaran. Siswa diinstruksikan untuk mengerjakan soal secara teliti dalam waktu 90 menit.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HAKI) khususnya hak cipta dan kasus pelanggaran hak cipta lagu band GIGI yang digunakan sebagai soundtrack film Toilet 105 tanpa izin. Dokumen tersebut juga menjelaskan tindakan hukum yang diambil manajemen GIGI untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta tersebut.
Teori Anomie jika dihubungkan dengan Kejahatan Bunuh Diri Rizki Gumilar
Teks tersebut membahas tentang teori-teori Emile Durkheim mengenai sosiologi. Secara ringkas, Durkheim mendefinisikan fakta sosial sebagai cara bertindak, berfikir, dan berperasaan yang ada di luar individu dan memiliki pengaruh memaksa. Ia juga membahas kesadaran kolektif, teori bunuh diri, dan metode pengamatan fakta sosial menurut Durkheim.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum humaniter internasional, tujuan, asas, dan hubungannya dengan hak asasi manusia.
2. Hukum humaniter internasional bertujuan untuk meminimalkan penderitaan akibat konflik bersenjata dengan memberikan perlindungan bagi korban perang.
3. Asas-asasnya mencakup kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan.
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang hak kekayaan intelektual (HKI) yang mencakup hak cipta, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran hak desain tata letak sirkuit terpadu di Indonesia.
Grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi merupakan bentuk pengampunan dan pemulihan hak yang diberikan presiden berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi menghapus hukuman pidana, amnesti menghapus kesalahan, abolisi menghentikan proses hukum, dan rehabilitasi memulihkan hak orang yang diadili.
Serangan Israel terhadap Palestina pada 2008-2009 melanggar hukum kemanusiaan internasional. Serangan selama 22 hari menewaskan 1443 orang sipil Palestina dan melukai 5000 orang lainnya. Meskipun ada mekanisme untuk mengadili pelanggaran hukum kemanusiaan, Israel belum meratifikasi konvensi yang relevan dan kemungkinan besar tidak akan mengadili warganya sendiri. Masyarakat internasional perlu terus mendesak Dewan Keamanan P
Konstitusi pada hakikatnya adalah kontrak sosial yang membatasi kekuasaan dalam negara dan menjamin hak asasi manusia sebagai hukum dasar tertinggi menurut teori hukum Hans Kelsen.
Dokumen tersebut membahas dua hal utama:
1. Pengertian dan sejarah hukum laut nasional Indonesia serta pengakuan batas perairan teritorial Indonesia oleh Mahkamah Internasional.
2. Dua perkembangan penting dalam sejarah hukum laut internasional yaitu pengakuan doktrin landas kontinen dan perubahan batas perairan teritorial.
Dokumen tersebut membahas mengenai instrumen hukum HAM internasional dan nasional yang digunakan untuk perlindungan HAM. Beberapa instrumen hukum internasional yang disebutkan antara lain Deklarasi Umum HAM PBB, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sedangkan instrumen hukum nasional Indonesia yang disebutkan meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 39
Inisiasi 2 Perbuatan Perusahaan dan Menjalankan Pekerjaan (1).pptxWillyAlfalah1
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan bentuk-bentuk perusahaan serta tanggung jawab pengusaha dalam menjalankan bisnis, meliputi persekutuan perdata, perusahaan perseorangan, perusahaan berbadan hukum seperti PT dan koperasi, serta pembantu pengusaha seperti makelar dan notaris.
Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan kepada korban perang dan menjamin hak asasi manusia bagi mereka yang terlibat konflik bersenjata. Hukum ini didasarkan pada asas kepentingan militer, perikemanusiaan, dan kesatriaan serta prinsip kepentingan militer yang mengatur hak negara untuk mengalahkan musuh dengan kekuatan minimal.
Dokumen tersebut membahas tentang kualifikasi dalam hukum perdata internasional. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian kualifikasi, macam-macam kualifikasi seperti kualifikasi menurut lex fori, lex causae, dan kualifikasi secara otonom. Juga dibahas tentang kualifikasi primer dan sekunder serta pembedaan antara kualifikasi substansial dan prosedural.
Perbedaan UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 tahun 2012 dilihat dari segi definisirinawlnsr
Dokumen tersebut membandingkan definisi koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992 dan UU No 17 Tahun 2012. Terdapat perbedaan dalam pengertian, prinsip, cakupan, dan pedoman koperasi antara kedua undang-undang. Secara ringkas, UU No 17 Tahun 2012 lebih jelas mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum dan modalnya, serta menekankan pada prinsip pelayanan prima.
Dokumen tersebut berisi soal ulangan tengah semester mata pelajaran IPA kelas VIII SMP Al-Madina. Soal terdiri dari 25 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan uraian yang meliputi materi tentang sistem transportasi pada tumbuhan dan manusia, tekanan, gelombang, dan anatomi organ pendengaran. Siswa diinstruksikan untuk mengerjakan soal secara teliti dalam waktu 90 menit.
This document contains a test with questions about a text describing a school. It has three sections:
1) Ten multiple choice questions about details in the text such as the type of text, location of the school, and facilities it contains.
2) A gap fill exercise using words from a provided word bank.
3) A sentence rearrangement activity with 5 jumbled sentences.
Teks tersebut merupakan lembar soal ujian tengah semester mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kelas IX yang berisi 40 pertanyaan pilihan ganda dan 5 pertanyaan essay mengenai konsep-konsep globalisasi, politik luar negeri Indonesia, dan hubungan internasional. Soal-soal tersebut bertujuan mengetes pemahaman siswa terhadap materi-materi pelajaran yang telah diajarkan.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia mengatur tentang hak, kewajiban, dan upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia di Indonesia. Upaya tersebut meliputi pelayanan keagamaan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan hukum, dan sosial bagi lanjut usia potensial dan tidak potensial untuk memastikan mereka dapat berperan aktif dalam masyarakat se
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Secara singkat, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat berdasarkan kehendak rakyat. Hak asasi manusia merupakan salah satu pilar demokrasi. Di Indonesia, demokrasi dan hak asasi manusia tercantum dalam konstitusi sebagai acuan sistem pemerintahan.
Dokumen tersebut membahas tentang norma dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi norma, jenis-jenis norma yang berlaku dalam masyarakat, latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan makna serta arti penting proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia.
Bab 1 membahas tentang norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat empat jenis norma yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Setiap norma memiliki sumber, isi, dan sanksi tersendiri yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi di masyarakat.
MAKALAH KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT SEBAGAI BAGIAN DARI HAK WARGA NEGAR...Lisca Ardiwinata
Makalah ini membahas tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat sebagai bagian dari hak warga negara Indonesia. Ia menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat secara bebas namun juga harus bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Makalah ini juga menjelaskan berbagai cara untuk menyampaikan pendapat seperti secara lisan, tulisan, demonstrasi, serta pentingnya men
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk mengemukakan pendapat di muka umum, seperti secara lisan melalui pidato, dialog, diskusi, atau tulisan melalui petisi, poster, dan brosur. Demonstrasi, kortège, rapat umum, mimbar bebas, dan tindakan seperti mogok makan juga dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat kepada publik.
Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kitadevi harisandi
Pendidikan sangat penting bagi masa depan. Pendidikan membantu mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku seseorang agar dapat hidup dan bermasyarakat dengan baik. Pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter anak dan remaja agar menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya.
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan pembelajaran dan materi pelajaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup pengertian, ciri-ciri, pelanggaran, dan upaya penegakan HAM.
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Dokumen tersebut membahas sejarah perjuangan hak asasi manusia (HAM) dan perkembangannya, serta pengakuan HAM di Indonesia. Beberapa poin utama yang disinggung antara lain perjuangan awal untuk menghapuskan perbudakan dan penindasan, pengakuan HAM oleh PBB pada tahun 1948, serta pengakuan HAM sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia dalam konstitusi Indonesia.
Dokumen tersebut membahas sejarah perjuangan hak asasi manusia (HAM) dan perkembangannya, serta pengakuan HAM di Indonesia. Secara singkat, dokumen menjelaskan bahwa (1) perjuangan HAM dimulai dari perjuangan individu dan kelompok untuk melawan penindasan, (2) HAM secara resmi diakui melalui deklarasi PBB pada 1948, dan (3) Indonesia mengakui HAM dalam konstitusi dan undang-undangnya.
Dokumen tersebut membahas tentang sejarah perjuangan hak asasi manusia, pengertian hak asasi manusia, landasan pengakuan hak asasi manusia, empat generasi hak asasi manusia, sejarah perkembangan hak asasi manusia di berbagai belahan dunia dan Indonesia, serta penegakan hak asasi manusia di Indonesia melalui lembaga-lembaga yang dibentuk.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) dan perkembangan pemikiran HAM, bentuk-bentuk HAM menurut deklarasi universal HAM PBB 1948, pengaturan HAM di Indonesia melalui UUD 1945 dan UU No. 39/1999 tentang HAM, serta lembaga-lembaga terkait perlindungan HAM di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia (HAM) dengan menjelaskan prinsip-prinsip pokok, nilai-nilai utama, konteks HAM di Indonesia, sejarah perkembangan HAM di Indonesia, jenis pelanggaran HAM, dan instrumen HAM nasional.
-Pengertian HAM
-Sejarah Perkembangan HAM
-Perjuangan HAM di Indonesia
-Macam-macam HAM
-Dasar hukum HAM
-Contoh pelanggaran HAM di Indonesia
P.s.
Sumber juga berasal dari beberapa slideshare yg sudah ada;)
Dokumen tersebut membahas tentang hak asasi manusia dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai pengertian hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam UUD 1945, hak dan kewajiban warga negara, serta realisasi hak asasi manusia di Indonesia meski masih banyak tantangan.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila dan beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Dokumen tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk beragama, berpendapat, dan mendapat perlindungan, namun juga memiliki kewajiban untuk taat hukum, ikut membela negara, dan menghormati hak asasi orang lain. Dokumen tersebut juga men
Similar to Materi pendidikan kewarganegaraan kelas 7 (20)
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
1. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
Materi PKn Kelas 7 Semester 2
BAB III
PERLINDUNGAN DAN PENEGAKKAN HAM
A. Hakikat, Hukum dan Kelembagaan HAM
1. Pengertian HAM
Istilah Hak Asasi Manusia
– Human Rights (Inggris)
– Droit de L’home (Perancis)
– Menselijke Rechten (Belanda)
HAM adalah hak dasar/hak pokok/hak pundamental yang melekat pada kodrat manusia
yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir.
Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM :
HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia.
Contoh:
a. Hak Hidup (Life) ———pasal 28A
b. Hak Kemerdekaan (Liberty) ——— pasal 28E
c. Hak Memiiliki Sesuatu (Property)
d. Hak mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan (Happy) —- pasal 28H
Jenis-jenis HAM
HAM meliputi berbagai bidang, antara lain :
a. Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)
– Hak memeluk agama
– Hak melaksanakan ibadah
– Hak mengemukakan pendapat
b. Hak asasi Ekonomi (Property Rights)
2. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
– Hak memiliki sesuatu
– Hak membeli dan menjual sesuatu
– Hak memilih pekerjaan
c. Hak Asasi Politik (Political Rights)
– Hak untuk diakui sebagai WNI
– Hak untuk memilih dan dipilih
– Hak untuk berserikat dan berkumpul
d. Hak Asasi Social dan Kebudayaaan (Social and Culture Rights)
– Hak mendapatkan pendidikan
– Hak mendapatkan pelayanan kesehatan
– Hak mengembangkan kebudayaan
2. Sejarah Perjuangan HAM
a. HAM di Inggris
– Magna Charta (1215)
– Pettion of Rights (1628)
b. HAM di Amerika Serikat
– 1776
– ―Declaration of Independence‖
– The Four Freedom (Franklin D Roosevelt)
– Freedom of Speech (kebebasan berbicara)
– Freedom of Religion (kebebasan memilih agama)
– Freedom from Fear (kebebasan dari rasa takut
– Feedom from want (kebebasan dari kekurangan dan kelaparan )
c. HAM di Perancis
– 1789
– ―Declaration des droits de L’homme et du citoyen‖
–
d. HAM di PBB
– 10 Desember 1948
– Universal Declaration of Human Rights
3. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
e. HAM di Indonesia
– 18 agustus 1945
– Pembukaan UUD 1945
3. Dasar hukum penegakkan HAM di Indonesia
a. Pancasila
Sila ke-2 ―Kemanusiaan yang adil dan beradab‖
b. UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 ―Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
Pasal UUD 1945
– Pasal 27 (1)(2)(3
– Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J
– Pasal 29 (2)
– Pasal 31 (1)
– Pasal 32 (1)
– Pasal 33 (1)(2)(3)
– Pasal 34 (1)
c. TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM berisi ―Piagam HAM bagi bangsa Indonesia‖
– 8 Bab
– Hak hidup, hak berkeluarga/melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak keadilan,
hak kemerdekaan, hak kebebasan informasi, hak keamanan dan hak kesejahteraan.
d. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM
– 11 Bab, 106 pasal
– Ditetapkan 23 September 1999
– Hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak
kebebasan pribadi, hak rasa aman, hak kesejahteraan, hak wanita dan hak anak-anak
e. UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
4. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
– Pasal 4 ―Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memerisa dan memutus perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat‖
– Pasal 7 ―Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi :
a. Kejahatan genosida
b. Kejahatan terhadap kemanusiaan
– Untuk menyelesaikan berbagai masalah HAM berat
4. Lembaga-lembaga Perlindungan HAM
a. KOMNAS HAM (Komisi Nasional HAM)
– Diatur dalam BAB VII, pasal 75-99 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM
b. Pengadilan HAM
c. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HAM
d. Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi (BKBHPT)
5. Latar belakang lahirnya perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia
-Banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM
-Terjadinya penjajahan yang mengakibatkan penderitaan
-Untuk menjaga harkat, derajat dan martabat manusia
6. Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang HAM
– Pasal 27
(1) Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2) Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
(3) Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara.
– Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya
– Pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J
– Pasal 29
ayat (2) ―Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-
masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu‖.
– Pasal 30
ayat (1) ― Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan Negara‖.
5. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
– Pasal 31
ayat (1) ― Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan‖.
– Pasal 32
ayat (1) ―Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya‖.
– Pasal 33
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara.
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikusai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
– Pasal 34
ayat (1) ―Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara‖
Hak asasi dalam bidang apakah yang terkandung dalam tiap-tiap pasal tersebut diatas ?
7. Instrumen HAM Nasional
a. UUD 1945
b. TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang HAM bagi bangsa Indonesia
c. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM
d. UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
B. Kasus pelanggaran dan upaya penegakkan HAM
1. Kasus-kasus pelanggaran HAM
a. Kategori pelanggaran HAM berat, menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM
– Genocida (pembunuhan masal)
– Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
– Penyiksaan
– Penghilangan orang secara paksa
– Perbudakkan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
Kategori pelanggaran HAM lainnya :
6. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
Pelanggaran HAM ???
– Rasialisme
– Diskriminasi
– Terorisme
– Pemerintahan totaliter
– Kejahatan perang
– Genocida
b. Contoh kasus pelanggaran HAM
– Kasus Poso (Sulawesi)
– Kasus Tri sakti (1998)
– Huru hara Ambon, Sampit (Kalteng)
– Tanjung Priok (1984)
– Kasus Timika, kasus Aceh
– Kasus bom Bali I, II
– Kasus Marsinah, kasus Munir dll.
2. Cara-cara penanganan pelanggaran HAM
– Melalui KOMNAS HAM
– Melalui Pengadilan HAM
– sebagian sudah diproses, divonis dan dieksekusi.
C. Menghargai upaya perlindungan HAM
1. Peran Lembaga Perlindungan HAM
a. Tugas dan wewenang Komnas HAM
– Melakukan pengkajian dan penelitian intrumen internasional HAM.
– Pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengaan perlindungan, penegakkan dan
kemajuan HA
– Mendamaikan kedua belah pihak
– Memberikan saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan
– Dst
7. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
b. Tugas Pengadilan HAM
– Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
– Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang
dilakukan diluar batas territorial wilayah Negara RI oleh warga Negara Indonesia.
2. Mengklasifikasi pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan HAM
a. Pasal 27 (1): HAM dalam hukum dan pemerintahan
Pasal 27 (2) : HAM dalam pekerjaan dan penghidupan yang layak
Pasal 27 (3) : HAM dalam pemebelaan negara
b. Pasal 28 : hak berserikat dan berkumpul
Pasal 28A : hak hidup
Pasal 28B : hak berkeluarga, hak melanjutkan keturunan
Pasal 28C : hak mengembangkan dan memajukan diri
Pasal 28D : hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak untuk bekerja,
hak dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan
Pasal 28E : hak memeluk agama dan beribadah, hak berserikat dan berkumpul
Pasal 28F : hak berkomunikasi dan memperoleh informasi
Pasal 28G : hak atas perlindungan diri, hak terbebas dari penyiksaan, hak memperoleh suaka
politik dari Negara lain
Pasal 28H : hak hidup sejahtera, hak mendapat kemudahan, hak atas jaminan sosial
Pasal 28I : hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,
hak beragama, hak untuk tidak diperbudak
Pasal 28J : kewajiban asasi untuk menghormati hak asasi orang lain
c. Pasal 29 (2) : hak memeluk agama dan beribadah
d. Pasal 30 (1) : hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
e. Pasal 31 (1) : hak mendapatkan pendidikan
f. Pasal 32 (1) : hak memajukan kebudayaan nasional
g. Pasal 33 (1)(2)(3) : hak dalam bidang perekonomian
h. Pasal 34 (1) : hak bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
D. Menghargai upaya penegakkan HAM
1. Sikap positif terhadap uapaya perlindungan HAM
– Menghargai upaya ibu/bapak dalam melindungi anak-anaknya
– Membina dan mendidik para siswa di sekolah
8. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
– Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, pergaulan maupun
masyarakat
– Mempelajari tentang peran lembaga-lembaga perlindungan HAM, seperti KOMNAS HAM
– Menghargai dan mengakui pluralism pendapat dan kepentingan dalam masyarakat
– dll
2. Sikap positif terhadap upaya penegakkan HAM
– Membiasakan hidup rukun dengan anggota keluarga
– Turut serta membantu tegaknya keadilan dan kebenaran
– Membantu dengan menjadi saksi dalam proses penegakkan HAM
– Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di Pengadilan HAM
– Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dal lembaga-lembaga HAM bila terjadi
pelanggaran HAM
– Dll
BAB IV
KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT
A. Hakikat kemerdekaan mengemukakan pendapat
1. Pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat
– Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan
pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 ayat 1 UU No 9 Tahun 1998)
– Setiap warga Negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat
sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara (pasal 2 ayat 1 UU no 9 Tahun 1998)
2. Landasan hukum kemerdekaan mengemukakan pendapat
a. Pasal 28 UUD 1945
― Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang‖.
b. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945
―Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat‖.
c. UU No 9 Tahun 1998
Tentang ―Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum‖.
3. Bentuk-bentuk penyempaian pendapat di muka umum (pasal 9 UU no 9 Tahun 1998)
9. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
a. Demontrasi (unjuk rasa)
adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan
lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrative di muka umum
b. Pawai
adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan.
c. Rapat Umum
adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu
d. Mimbar Bebas
adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka
tanpa tema tertentu.
Tempat dan waktu yang tidak boleh digunakan untuk penyampaian pendapat di muka umum
(pasal 9 ayat (2) UU No 9/1998)
a. Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan
udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat dan obyek-obyek vital nasional
b. Pada hari besar nasional.
B. Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat
1. Mengapa kemerdekaan mengemukakan pendapat itu penting ?
– Karena dapat mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisifasi dan kreatifitas
setiap warga Negara sebagai perwujudan hak dan tanggungjawab berdemokrasi.
– Karena kalau tidak diberi kebebasan maka kita tidak bisa menyampaikan gagasan, pikiran,
keinginan, kehendak, kepentingan dan berarti melanggar HAM.
2. Asas-asas kemerdekaan menyampaikan pendapt di muka umum (pasal 3 UU No 9/1998)
a. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
b. Asas musyawarah dan mufakat
c. Asas kepastian hukum dan keadilan
d. Asas proporsionalitas
e. Asas manfaat
10. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
3. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum (pasal 10-14 UU No 9/1998)
a. Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada POLRI yang
disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin atau penanggungjawab kelompok selambat-
lambatnya 3 X 24 jam sebelum kegiatan dimulai.
b. Surat pemberitahuan secara tertulis kepada POLRI memuat :
– Maksud dan tujuan
– Tempat, lokasi dan rute
– Waktu dan lama
– Bentuk
– Penanggungjawab
– Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
– Alat peraga yang dipergunakan
– Jumlah peserta
c. Setiap sampai 100 (seratus) orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai
harus ada seorang sampai dengan 5 (lima) orang penanggungjawab.
d. Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum POLRI bertanggungjawab
memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di
muka umum.
e. Pembatalan pelaksnaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan
langsung oleh penanggungjawab kepada POLRI selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam
sebelum waktu pelaksanaan.
C. Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan
bertanggungjawab
1. Akibat pembatasan terhadap kemerdekaan berpendapat
– Munculnya sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap kehiduapan berdemokrasi, berbangsa dan
bernegara
– Munculnya kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah, karena merasa dibodohi, dikebiri
dan dipasung hak-haknya
– Terbentuknya tirani penguasa yang menhambat terciptanya pemerintahan yang jurdil dan
demokratis
– Terkekangnya komunikasi social, perlawanan rakyat
– Negara kehilangan pikiran atau ide kreatif dari rakyat
– Terancamnya stabilitas nasional
2. Akibat mengemukakan pendapat tanpa batas
11. https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
– Merusak rasa kebersamaan dan persatuan bangsa
– Mengganggu ketentraman, keamanan dan ketertiban umum
– Memunculkan provokasi, hasutan, memfitnah, permusuhan, penghinaan, dendam dan
kebencian
– Menimbulkan anrkis, kekacauan, kerusakan
– dll
3. Mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggungjawab
– Kebebasan tanpa tanggungjawab akan melahirkan kekerasan dan atnggungjawab tanpa
kebebasan akan melahirkan ketakutan dan pengekangan
– Argument yang kuat, mewakili kepentingan umum, bermanfaat, terbuka, dilandasi nilai
keadilan, demokrasi sesuai aturan
4. Hak dan kewajiban Warga Negara saat menyampaikan pendapat di muka umum
– Hak-hak warga Negara :
– Mendapat perlindungan hukum
– Mengeluarkan pikiran secara bebas
– Membentuk organisasi /perkumpulan
– Kewajiban warga Negara :
– Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
– Menjaga keamanan dan ketertiban umum
– Mematuhi hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
https://asminkarris.wordpress.com/2011/12/27/materi-pkn/
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan, untuk SMP kelas VII, Jakarta :
Pusat Pembukuan Jakarta, 2008.
Tim Abdi Guru, Pendidikan Kewarganegaraan, untuk SMP kelas VII, Jakarta : Penerbit
Erlangga, 2006
Rajin Berlatih (Ratih), Pendidikan kewarganegaraan, untuk SMP kelas VII, Penerbit
Sekawan, Klaten
Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Penerbit Fokus Media, Bandung
Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Hak Asasi Manusia, Penerbit
Nuansa Aulia, Bandung, 2006
Undang – Undang Tentang 6 Hukum, Penerbit Asa Mandiri, Jakarta, 2006