Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan mengatur tentang pendidikan kebidanan, izin praktik, dan praktik kebidanan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kebidanan serta memberikan pelindungan hukum bagi bidan dan klien.
Ada 4 standar utama profesi bidan, yaitu:
1. Standar pelayanan bidan
2. Standar praktik bidan
3. Standar pendidikan bidan
4. Standar pendidikan berkelanjutan bidan
Tanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatanmilanurmilayanti
Dokumen tersebut membahas tanggung jawab dan peran bidan dalam pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan pelayanan mulai dari komunitas, fasilitas kesehatan primer hingga tersier. Bidan berperan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti dalam memberikan pelayanan kebidanan yang mencakup ibu, anak dan keluarga berencana."
Dokumen tersebut membahas tentang pemasangan IUD pada model, meliputi pengertian IUD, mekanisme kerjanya, indikasi dan kontraindikasinya, serta waktu yang tepat untuk pemasangan IUD. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah praktik pemasangan IUD mulai dari konseling hingga persiapan klien dan alat serta ruangan operasi.
Dokumen tersebut membahas tentang proses pemeriksaan kesehatan jemaah haji untuk menetapkan status kesehatan dan kelayakan mereka untuk melaksanakan ibadah haji, meliputi tahapan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, penetapan status risiko kesehatan, vaksinasi meningitis, dan penetapan status istithaah kesehatan seperti memenuhi syarat, sementara tidak memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat s
Sistem pendidikan kebidanan di Indonesia telah berkembang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Pada awalnya dilakukan pelatihan singkat bagi dukun bayi, kemudian dibukanya sekolah-sekolah bidan hingga saat ini terdapat program sarjana dan pascasarjana kebidanan. Perkembangan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Bidan memiliki peran dan fungsi sebagai pengelola, pendidik, peneliti dan pelaksana layanan kesehatan ibu dan anak. Fungsi utama bidan adalah memberikan asuhan kesehatan seperti manajemen kebidanan, pelayanan dasar, asuhan kehamilan, persalinan, nifas dan balita baik secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan. Bidan juga berperan sebagai pengelola layanan kesehatan dasar, pendidik kesehatan masy
Ada 4 standar utama profesi bidan, yaitu:
1. Standar pelayanan bidan
2. Standar praktik bidan
3. Standar pendidikan bidan
4. Standar pendidikan berkelanjutan bidan
Tanggung jawab bidan di tatanan pelayanan kesehatanmilanurmilayanti
Dokumen tersebut membahas tanggung jawab dan peran bidan dalam pelayanan kesehatan di berbagai tingkatan pelayanan mulai dari komunitas, fasilitas kesehatan primer hingga tersier. Bidan berperan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik dan peneliti dalam memberikan pelayanan kebidanan yang mencakup ibu, anak dan keluarga berencana."
Dokumen tersebut membahas tentang pemasangan IUD pada model, meliputi pengertian IUD, mekanisme kerjanya, indikasi dan kontraindikasinya, serta waktu yang tepat untuk pemasangan IUD. Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah praktik pemasangan IUD mulai dari konseling hingga persiapan klien dan alat serta ruangan operasi.
Dokumen tersebut membahas tentang proses pemeriksaan kesehatan jemaah haji untuk menetapkan status kesehatan dan kelayakan mereka untuk melaksanakan ibadah haji, meliputi tahapan pemeriksaan kesehatan di puskesmas, penetapan status risiko kesehatan, vaksinasi meningitis, dan penetapan status istithaah kesehatan seperti memenuhi syarat, sementara tidak memenuhi syarat, atau tidak memenuhi syarat s
Sistem pendidikan kebidanan di Indonesia telah berkembang sejak zaman kolonial hingga saat ini. Pada awalnya dilakukan pelatihan singkat bagi dukun bayi, kemudian dibukanya sekolah-sekolah bidan hingga saat ini terdapat program sarjana dan pascasarjana kebidanan. Perkembangan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
Bidan memiliki peran dan fungsi sebagai pengelola, pendidik, peneliti dan pelaksana layanan kesehatan ibu dan anak. Fungsi utama bidan adalah memberikan asuhan kesehatan seperti manajemen kebidanan, pelayanan dasar, asuhan kehamilan, persalinan, nifas dan balita baik secara mandiri, kolaborasi maupun rujukan. Bidan juga berperan sebagai pengelola layanan kesehatan dasar, pendidik kesehatan masy
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.KesPuskesmas palasa
Dokumen tersebut merupakan CV dari Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes yang mencakup riwayat pendidikan, pengalaman kerja, jabatan organisasi, dan penjelasan singkat tentang Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kegiatan pemantauan ibu hamil resiko tinggi di Puskesmas Tandilang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini ibu hamil berisiko tinggi, memberikan edukasi kesehatan, dan merencanakan persalinan yang aman. Ibu hamil berisiko tinggi meliputi usia muda atau tua, jarak persalinan dekat, gizi buruk, anemia, dan riwayat medis. Kegiatan ini akan dilaksanakan
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas tentang Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) yang bertujuan untuk memantau cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terus-menerus di setiap wilayah. PWS KIA meliputi pemantauan pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan ibu nifas, pelayanan neonatus, serta deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan
Lingkup praktik kebidanan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan masyarakat, yang dirinci lebih lanjut meliputi asuhan kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, dan kesehatan anak dan komunitas."
Modul ini membahas tentang etika dan kode etik kebidanan. Modul ini menjelaskan pengertian etika profesi, konsep profesional, dan etika pelayanan kebidanan. Modul ini juga membahas pentingnya pelaksanaan etika dalam memberikan pelayanan kebidanan secara profesional."
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelayanan kesehatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia Makkah untuk tahun 2020. Dokumen menjelaskan latar belakang, tujuan, struktur organisasi, dan tugas masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.
Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi bidan yang mencakup definisi profesi dan profesional, perilaku yang diharapkan dari profesional, pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip dan asuhan, serta prinsip pelaksanaan etika dalam pelayanan kebidanan.
professional self regulation of midwifery by Dr.emi nurjasmi, M.KesPuskesmas palasa
Dokumen tersebut merupakan CV dari Dr. Emi Nurjasmi, M.Kes yang mencakup riwayat pendidikan, pengalaman kerja, jabatan organisasi, dan penjelasan singkat tentang Ikatan Bidan Indonesia (IBI).
Dokumen ini menjelaskan kerangka acuan kegiatan pemantauan ibu hamil resiko tinggi di Puskesmas Tandilang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini ibu hamil berisiko tinggi, memberikan edukasi kesehatan, dan merencanakan persalinan yang aman. Ibu hamil berisiko tinggi meliputi usia muda atau tua, jarak persalinan dekat, gizi buruk, anemia, dan riwayat medis. Kegiatan ini akan dilaksanakan
Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS-KIA)pjj_kemenkes
Dokumen tersebut membahas tentang Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) yang bertujuan untuk memantau cakupan dan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak secara terus-menerus di setiap wilayah. PWS KIA meliputi pemantauan pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan ibu nifas, pelayanan neonatus, serta deteksi dini faktor risiko dan komplikasi kebidanan dan
Lingkup praktik kebidanan meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, dan kesehatan masyarakat, yang dirinci lebih lanjut meliputi asuhan kehamilan, persalinan, nifas, keluarga berencana, dan kesehatan anak dan komunitas."
Modul ini membahas tentang etika dan kode etik kebidanan. Modul ini menjelaskan pengertian etika profesi, konsep profesional, dan etika pelayanan kebidanan. Modul ini juga membahas pentingnya pelaksanaan etika dalam memberikan pelayanan kebidanan secara profesional."
Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelayanan kesehatan Klinik Kesehatan Haji Indonesia Makkah untuk tahun 2020. Dokumen menjelaskan latar belakang, tujuan, struktur organisasi, dan tugas masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.
Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi bidan yang mencakup definisi profesi dan profesional, perilaku yang diharapkan dari profesional, pendekatan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip dan asuhan, serta prinsip pelaksanaan etika dalam pelayanan kebidanan.
Dokumen tersebut membahas tentang prinsip pengembangan karier bidan yang terkait dengan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Ada empat peran utama bidan yaitu sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Sebagai pelaksana, bidan bekerja secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan dalam memberikan pelayanan kebidanan.
KONSEP PENGANTAR ASUHAN KEBIDANAN (pola pengembangan pendidikan bidan) tita_chubie
Dokumen tersebut membahas tentang sistem dan standar pendidikan kebidanan di Indonesia, meliputi (1) undang-undang dan peraturan terkait pendidikan kebidanan, (2) jenjang pendidikan kebidanan, (3) alur kredensial pendidikan kebidanan, (4) prinsip dan nilai penyelenggaraan pendidikan kebidanan, (5) standar nasional pendidikan kebidanan, dan (6) kerangka kualifikasi nasional untuk pendidikan kebidanan.
Dokumen tersebut membahas tentang standar pendidikan bidan di Indonesia, dimulai dari sejarah perkembangan pendidikan bidan dan berbagai program pendidikan bidan yang pernah ada, serta uraian mengenai 9 standar pendidikan bidan yang meliputi lembaga pendidikan, falsafah, organisasi, sumber daya pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, tujuan pendidikan, proses pendidikan, dan hasil belajar."
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. UU No. 36 tahun 2014 dan UU Kebidanan No. 4 tahun 2019 mengatur secara komprehensif tentang pendidikan dan pelayanan kebidanan di Indonesia.
2. UU Kebidanan mengatur standar pendidikan kebidanan meliputi akademik, vokasi, dan profesi serta uji kompetensi bagi lulusan.
3. Dokumen tersebut juga membahas tantangan dan perkembangan terkini dalam praktik ke
Karir didefinisikan sebagai sejarah kedudukan seseorang dalam rangkaian pekerjaan atau posisi selama masa kerjanya. Pengembangan karir bidan adalah perjalanan pekerjaan seseorang dalam organisasi kebidanan sejak diterima hingga berhenti bekerja, yang meliputi karir fungsional berdasarkan peran dan fungsi, serta karir struktural sesuai tingkat organisasi dan kebijakan.
Karir didefinisikan sebagai sejarah kedudukan seseorang dalam berbagai pekerjaan selama masa kerjanya. Pengembangan karir bidan adalah perjalanan pekerjaan seseorang dalam organisasi kebidanan sejak diterima hingga berhenti bekerja, yang mencakup karir fungsional dan struktural.
Bab ii profil dan pengembangan renop 2013 2014Muhamad Fauzi
Dokumen tersebut merupakan ringkasan profil dan pengembangan STIKes Binawan. STIKes Binawan didirikan pada tahun 2001 dan telah berkembang dengan program studi baru serta kerjasama pendidikan internasional. Namun, terhentinya program kerjasama menyebabkan penurunan kinerja. STIKes Binawan melakukan penyesuaian strategi dan kebijakan guna meningkatkan kinerja kembali. Saat ini STIKes Binawan telah meraih
Modul ini membahas konsep praktik keperawatan profesional dengan menjelaskan kurikulum, kerangka konsep, jenis dan jenjang pendidikan keperawatan sesuai KKNI, standar pendidikan, serta perkembangan pendidikan keperawatan di Indonesia yang telah bergeser dari pendidikan dasar menjadi pendidikan tinggi.
Keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan yang meliputi 5 level kompetensi kerja bidan mulai dari Bidan Praktisi I hingga Bidan Praktisi V. Standar kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kebidanan di Indonesia dan diharapkan dapat mendukung pembangunan kesehatan nasional.
PPT PENGKAJIAN SISTEM MUSKULOSKELETAL 2.pptxEmohAsJohn
PENGKAJIAN MUSKULOSKELETAL
Gangguan neurologi sangat beragam bentuknya, banyak dari pasien yang menderita gangguan memori dan tidak mampu menjalani aktivitas sehari-hari secara normal. Penyakit-penyakit neurologi kebanyakan memiliki efek melemahkan kehidupan pasien, sehingga memberikan pengobatan neurologis sangat penting bagi kehidupan pasien.
PRESENTASI LAPORAN TUGAS AKHIR ASUHAN KEBIDANAN KOMPREHENSIFratnawulokt
Peningkatan status kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu hal prioritas di Indonesia. Status derajat kesehatan ibu dan anak sendiri dapat dinilai dari jumlah AKI dan AKB. Pemerintah berupaya menerapkan program Sustainable Development Goals (SDGs) dengan harapan dapat menekan AKI dan AKB, tetapi kenyataannya masih tinggi sehingga tujuan dari penyusunan laporan tugas akhir ini untuk memberikan asuhan kebidanan secara komprehensif dari ibu hamil trimester III sampai KB.
Metode penelitian menggunakan Continuity of Care dengan pendokumentasian SOAP Notes. Subjek penelitian Ny. “H” usia 34 tahun masa kehamilan Trimester III hingga KB di PMB E Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
Hasil asuhan selama masa kehamilan trimester III tidak ada komplikasi pada Ny. “E”. Masa persalinan berjalan lancar meskipun terdapat kesenjangan dimana IMD dilakukan kurang dari 1 jam. Kunjungan neonatus hingga nifas normal tidak ada komplikasi, metode kontrasepsi memilih KB implant.
Kesimpulan asuhan pada Ny. “H” ditemukan kesenjangan antara kenyataan dan teori di penatalaksanaan, tetapi dalam pemberian asuhan ini kesenjangan masih dalam batas normal. Asuhan kebidanan ini diberikan untuk membantu mengurangi kemungkinan terjadi komplikasi pada saat masa kehamilan hingga KB.
2. PELAYANAN KEBIDANAN, YANG MERUPAKAN SALAH SATU BENTUK PELAYANAN KESEHATAN
DITUJUKAN KHUSUS KEPADA :
PELAYANAN KEBIDANAN HARUS DIBERIKAN
SECARA BERTANGGUNG JAWAB, AKUNTABEL,
BERMUTU, DAN AMAN
PEREMP
UAN
BAYI
BARU
LAHIR
BAYI
BALITA
ANAK
PRASEKO
LAH
KESEHAT
AN
REPROD
UKSI
PEREMPU
AN
KELUARG
A
BERENCA
NA
3. FENOMENA
•PROFESI BIDAN DI INDONESIA MASIH DIHADAPKAN
OLEH BERBAGAI MACAM KENDALA SEPERTI
PERSEBARAN BIDAN YANG BELUM MERATA DAN
MENJANGKAU SELURUH WILAYAH TERPENCIL DI
INDONESIA, SERTA PENDIDIKAN KEBIDANAN YANG
SAMPAI SAAT INI SEBAGIAN BESAR MASIH PADA JENIS
PENDIDIKAN VOKASI YANG MENYEBABKAN
PENGEMBANGAN PROFESI BIDAN BERJALAN SANGAT
LAMBAT
4. •DALAM HAL PRAKTIK KEBIDANAN, MASIH TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN
ANTARA KEWENANGAN DAN KOMPETENSI YANG DIMILIKI OLEH BIDAN.
SELAIN ITU, BIDAN SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN KEBIDANAN PERLU
DIPERSIAPKAN KEMAMPUANNYA UNTUK MENGATASI PERKEMBANGAN
PERMASALAHAN KESEHATAN DALAM MASYARAKAT.
5. • BIDAN DALAM MELAKSANAKAN PELAYANAN KESEHATAN BERPERAN SEBAGAI
PEMBERI PELAYANAN KEBIDANAN, PENGELOLA PELAYANAN KEBIDANAN,
PENYULUH DAN KONSELOR BAGI KLIEN, PENDIDIK, PEMBIMBING, DAN
FASILITATOR KLINIK, PENGGERAK PERAN SERTA MASYARAKAT DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, SERTA PENELITI.
• PELAYANAN KEBIDANAN YANG DIBERIKAN OLEH BIDAN DIDASARKAN PADA
PENGETAHUAN DAN KOMPETENSI DI BIDANG ILMU KEBIDANAN YANG
DIKEMBANGKAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN KLIEN.
6. • KETENTUAN MENGENAI PROFESI BIDAN MASIH TERSEBAR DALAM BERBAGAI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAN BELUM MENAMPUNG KEBUTUHAN HUKUM DARI PROFESI
BIDAN MAUPUN MASYARAKAT
• HAL INI MENGAKIBATKAN BELUM ADANYA KEPASTIAN HUKUM BAGI BIDAN DALAM
MENJALANKAN PRAKTIK PROFESINYA, SEHINGGA BELUM MEMBERIKAN PEMERATAAN
PELAYANAN, PELINDUNGAN, DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI BIDAN SEBAGAI PEMBERI
PELAYANAN KEBIDANAN DAN MASYARAKAT SEBAGAI PENERIMA PELAYANAN
KEBIDANAN
• PENGATURAN KEBIDANAN BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN MUTU BIDAN, MUTU
PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KEBIDANAN, MEMBERIKAN PELINDUNGAN DAN
KEPASTIAN HUKUM KEPADA BIDAN DAN KLIEN, SERTA MENINGKATKAN DERAJAT
KESEHATAN MASYARAKAT.
8. BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 2
PENYELENGGARAAN KEBIDANAN BERASASKAN
a.
PERIKEMANUSI
AAN
b. NILAI
ILMIAH
c. ETIKA DAN
PROFESIONALI
SME
d. MANFAATe. KEADILAN
f.
PERLINDUNGA
N
g.
KESELAMATA
N KLIEN
9. BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 3
meningkatkan mutu pendidikan Bidan;
meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan
memberikan pelindungan dan kepastian hukum
kepada Bidan dan Klien
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
terutama kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi,
balita, dan anak prasekolah.
12. PASAL 5
Pendidikanakademiksebagaimana dimaksuddalamPasal 4 huruf a terdiri atas:
• a. Programsarjana
• b. Programmagister
• c. Programdoktor
Pendidikan akademiksebagaimanadimaksuddalamPasal 4 huruf a terdiri atas:
Lulusan pendidikan akademiksebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a dapat
melanjutkan programpendidikan profesi.
13. PASAL 6
Pendidikanakademiksebagaimana dimaksuddalamPasal 4 huruf a terdiri atas:
Pendidikan vokasi sebagaimanadimaksuddalamPasal 4 huruf b merupakan program
diplomatiga kebidanan
Lulusan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) yangakan menjadi
Bidan lulusan pendidikan profesi harusmelanjutkanprogrampendidikan setara
sarjana ditambahpendidikanprofesi
14. PASAL 7
Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c
merupakan program lanjutan dari program pendidikan setara sarjana
atau program sarjana
18. 1. BIDANPALINGBANYAKMENDAPATKAN2 (DUA)SIPB.
2. SIPBSEBAGAIMANADIMAKSUDPADAAYAT(1)BERLAKUUNTUK:
a. 1 (SATU)DI TEMPATPRAKTIKMANDIRIBIDANDAN 1 (SATU) DI FASILITASPELAYANAN KESEHATANSELAIND1 TEMPAT
PRAKTIKMANDIRIBIDAN; ATAU
b. 2 (DUA)PRAKTIKKEBIDANANDI FASILITAS PELAYANANKESEHATANSELAINDI TEMPATPRAKTIKMANDIRIBIDAN.
Pasal26
21. 1. PENYELENGGARAFASILITASPELAYANANKESEHATANHARUSMENDAYAGUNAKAN BIDANYANGMEMILIKI STRDANSIPB.
2. PENYELENGGARAFASILITASPELAYANANKESEHATANYANGMENDAYAGUNAKAN BIDANYANGTIDAKMEMILIKISTR DAN SIPB
SEBAGAIMANADIMAKSUDPADAAYAT(1)DIKENAISANKSI ADMINISTRATIF BERUPA:
a. TEGURANTERTULIS;
b. PENGHENTIAN SEMENTARAKEGIATAN; ATAU
c. PENCABUTANIZIN
3. KETENTUANLEBIHLANJUTMENGENAI TATACARAPENGENAANSANKSI ADMINISTRATIFSEBAGAIMANADIMAKSUDPADA AYAT
(2) DIATURDENGAN PERATURANMENTERI
Pasal28
23. BAGIANKESATU
UMUM
PASAL41
1. PraktikKebidanandilakukandi:
a. Tempat PraktikMandiriBidan; dan
b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
2. PraktikKebidanansebagaimanadimaksudpadaayat (1)harusdilakukansesuaidengan kompetensidan kewenangan sertamematuhi kode
etik,standar profesi,standar pelayananprofesi, dan standar proseduroperasional.
26. PASAL44
1. Bidan lulusanpendidikanprofesiyangmenjalankanPraktikKcbidanandi Tempat PraktikMandiriBidanwajibmemasangpapannama praktik.
2. Ketentuan mengena1papan namapraktik sebagaimana dimaksudpadaayat (1)dilaksanakan sesuaidengan ketentuanperaturan perundang-
undangan.
3. Bidan yangtidakmemasang papan namapraktik sebagaimana dimaksudpadaayat (1)dikenaisanksiadministratifberupa:
a. teguranlisan;
b. peringatantertulis;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksiadministratifsebagaimanadimaksudpadaayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri
27. PASAL45
1. Bidan yangmenjalankanPraktikKebidanandi Tempat PraktikMandiriBidanwajibmelengkapisaranadan prasaranapelayanansesuaidengan
standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bidan yangtidakmelengkapisaranadan prasaranapelayanan sebagaimana dimaksudpadaayat (1)dikenaisanksiadministratifberupa:
a. teguranlisan;
b. peringatantertulis;
c. denda administratif; dan/atau
d. pencabutan izin.
3. Ketentuan mengenaitatacarapengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksudpadaayat (2) diatur dengan PeraturanMenteri
29. PASAL46
1. DalammenyelenggarakanPraktikKebidanan,Bidanbertugasmemberikanpelayananyangmeliputi:
a. pelayanan kesehatanibu;
b. pelayanan kesehatananak;
c. pelayanan kesehatanreproduksiperempuandan keluarga berencana;
d. pelaksanaan tugas berdasarkanpelimpahan wewenang; dan/atau
e. pelaksanaan tugas dalamkeadaanketerbatasan tertentu.
2. Tugas Bidan sebagaimanadimaksudpadaayat (1)dapat dilaksanakan secarabersama atau sendiri.
3. Pelaksanaan tugas sebagaimanadimaksudpada ayat (1)dilaksanakansecara bertanggung jawabdan akuntabel.
30. PASAL47
1. DalammenyelenggarakanPraktikKebidanan,Bidandapatberperansebagai:
a. pemberiPelayananKebidanan;
b. pengelolaPelayananKebidanan;
c. penyuluhdankonselor;
d. pendidik,pembimbing,danfasilitator klinik;
e. penggerakperansertamasyarakatdanpemberdayaanperempuan; dan/ataupeneliti.
2. PeranBidansebagaimanadimaksudpadaayat(1) dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.
1. Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan dapat berperan sebagai:
a. pemberi Pelayanan Kebidanan;
b. pengelola Pelayanan Kebidanan;
c. penyuluh dan konselor;
d. pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik;
e. penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan; dan/atau
f. peneliti.
2. Peran Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
33. PASAL49
DALAMMENJALANKANTUGASMEMBERIKANPELAYANAN KESEHATANIBUSEBAGAIMANADIMAKSUDDALAMPASAL46 AYAT(1)
HURUFA, BIDANBERWENANG
a. memberikanAsuhanKebidananpadamasa
sebelumhamil;
b. memberikanAsuhanKebidananpadamasa
kehamilannormal;
c. memberikanAsuhanKebidananpadamasa
persalinandanmenolongpersalinannormal;
d. memberikanAsuhanKebidananpadamasa
nifas;
e. melakukanpertolonganpertama
kegawatdaruratanibu hamil,bersalin,nifas,dan
rujukan;dan
f. melakukandeteksidinikasusrisikodan
komplikasipadamasakehamilan,masapersalinan,
pascapersalinan,masanifas,sertaasuhan
pascakegugurandandilanjutkandenganrujukan.
43. PASAL61
BIDANDALAMMELAKSANAKANPRAKTIKKEBIDANAN BERKEWAJIBAN:
a. memberikan
Pelayanan Kebidanan
sesuai dengan
kompetensi,
kewenangan, dan
mematuhi kode etik,
standar profesi,
pelayanan profesi,
standar prosedur
operasional
b. memberikan
informasi yang benar,
jelas, dan lengkap
mengenai tindakan
Kebidanan kepada
Klien dan/atau
keluarganya sesuai
kewenangannya;
c. memperoleh
persetujuan dari Klien
atau keluarganya atas
tindakan yang akan
diberikan;
d. merujuk Klien yang
tidak dapat ditangani
ke dokter atau
Fasilitas Pelayanan
Kesehatan;
e.
mendokumentasikan
Asuhan Kebidanan
sesua1 dengan standar
f. menjaga
kerahasiaan kesehatan
Klien;
g. menghormati hak
Klien;
h. melaksanakan
tindakan pelimpahan
wewenang dari dokter
sesuai dengan
Kompetensi Bidan;
i. melaksanakan
penugasan khusus yang
ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat;
j. meningkatkan mutu
Pelayanan Kebidanan;
k. mempertahankan
dan meningkatkan
pengetahuan dan/atau
keterampilannya
melalui pendidikan
dan/atau pelatihan;
dan/atau
l. melakukan
pertolongan gawat
darurat.
52. PASAL68
1. Dalam rangka pemerataan dan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Kebidanan, Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat melakukan pendayagunaan Bidan sesuai dengan tugas dan fungsi
masing-masing.
2. Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek pemerataan,
pemanfaatan, dan pengembangan.
3. Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas pendayagunaan Bidan
di dalam dan luar negeri.
Pendayagunaan Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan melalui
penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. PASAL69
1. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan
pengawasan Bidan dengan melibatkan Konsil dan Organisasi Profesi Bidan sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk:
• meningkatkan mutu Pelayanan Kebidanan;
• melindungi masyarakat dari tindakan Bidan yang tidak sesuai standar; dan
3. memberikan kepastian hukum bagi Bidan dan masyarakat
55. PASAL70
Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
57. PASAL71
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap orang yang sedang mengikuti pendidikan
Kebidanan diploma empat dapat berpraktik sebagai Bidan lulusan diploma empat di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan setelah lulus pendidikan kecuali praktik mandiri Bidan
58. PASAL72
Bidan lulusan pendidikan diploma empat sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dapat berpraktik
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kecuali praktik mandiri Bidan
59. PASAL73
STR dan SIPB yang telah dimiliki oleh Bidan sebelum Undang-Undang ini diundangkan, dinyatakan
tetap berlaku sampai jangka waktu STR dan SIPB berakhir
60. PASAL74
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penerbitan STR yang masih dalam proses, diselesaikan
berdasarkan prosedur sebelum Undang-Undang ini diundangkan
61. PASAL75
Bidan lulusan pendidikan Kebidanan di bawah diplomatiga Kebidanan yang telah melakukan Praktik
Kebidanan sebelumUndang-Undang ini diundangkan masih tetap dapat melakukan Praktik Kebidanan
untuk jangka waktupaling lama BulanOktober Tahun2020
62. PASAL76
1. Bidan lulusan pendidikan diploma tiga dan Bidan lulusan pendidikan diploma empat yang telah melaksanakan Praktik
Kebidanan secara mandiri di Tempat Praktik Mandiri Bidan sebelum Undang Undang ini diundangkan, dapat
melaksanakan Praktik Kebidanan secara mandiri di Tempat Praktik Mandiri Bidan untuk jangka waktu paling lama 7
(tujuh) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
2. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidan lulusan pendidikan diploma tiga yang melaksanakan
praktik mandiri Bidan dapat mengikuti penyetaraan Bidan lulusan pendidikan profesi melalui rekognisi pembelajaran
lampau.
3. Rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
63. PASAL77
Pelaksanaan Registrasi ulang untuk Bidan yang lulus pendidikan sebelum Tahun 2013 melampirkan
ijazah sebagai pengganti Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi