Dokumen ini menjelaskan tentang Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA) yang berfungsi sebagai alat manajemen untuk meningkatkan layanan kesehatan ibu dan anak dengan fokus pada 9 kegiatan utama. PWS KIA juga mencakup indikator pemantauan, metode pembuatan grafik, serta langkah-langkah pelembagaan dan pelaporan untuk memastikan efektivitas program. Tujuan utamanya adalah untuk melakukan pemantauan yang berkelanjutan dan responsif dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.

1. PWS KIA
Pemantauan Wilayah setempat
Oleh
YOPITA RATNASARI

2. SURVEI DEMOGRAFI KESEHATAN INDONESIA
(SDKI) 2007
AKI 228/100.000 KH =1
ibu meninggal / jam
AKN 19/1.000 KH=9
Neonatal, meninggal / jam.
AKB 34/1.000 KH = 17
bayi /jam
AKABA 44/1.000 KH = 22
Balita meninggal tiap jam

3. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS
SETELAH MENGIKUTI PEMBELAJARAN INI MAHASISWA DAPAT:
Pengertian PWS KIA
Tujuan PWS KIA
Prinsip Program KIA
Indikator Pemantauan dalam PWS KIA
Cara Pembuatan Grafik PWS KIA
Pelembagaan PWS KIA
Pelaksanaan dan Pelaporan PWS KIA

4. 1.Pengertian PWS KIA
 Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu
dan Anak (PWS KIA) adalah alat manajemen
untuk melakukan pemantauan program KIA di
suatu wilayah kerja secara terus menerus, agar
dapat dilakukan tindak lanjut yang cepat dan
tepat.
PWS KIA = SURVEILANS KIA

5. 2. TUJUAN PWS KIA
2. Tujuan PWS KIA
Tujuan
umum :
1
2
Tujuan
Khusus :
1
2
3
4
5
6
7
8

6. 3. Prinsip Program KIA
Pengelolaan program KIA
bertujuan memantapkan dan
meningkatkan jangkauan serta
mutu pelayanan KIA secara
efektif dan efisien
Difokuskan pada 9 pokok
kegiatan

7. 9 POKOK KEGIATAN DALAM PROGRAM KIA:
1. Peningkatan pelayanan
antenatal sesuai standar bagi
seluruh ibu hamil di semua
fasilitas kesehatan.
2. Peningkatan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan kompeten
diarahkan ke fasilitas
kesehatan.
3. Peningkatan pelayanan
bagi seluruh ibu nifas sesuai
standar di semua fasilitas
kesehatan.
4. Peningkatan pelayanan
bagi seluruh neonatus sesuai
standar di semua fasilitas
kesehatan ataupun melalui
kunjungan rumah.
5. Peningkatan deteksi dini
faktor risiko dan komplikasi
kebidanan dan neonatus oleh
tenaga kesehatan maupun
masyarakat.
6. Peningkatan penanganan
komplikasi kebidanan dan
neonatus secara adekuat dan
pengamatan secara terus-
menerus oleh tenaga
kesehatan di fasilitas
kesehatan.
7. Peningkatan pelayanan
kesehatan bagi seluruh bayi
sesuai standar di semua
fasilitas kesehatan.
8. Peningkatan pelayanan
kesehatan bagi seluruh anak
balita sesuai standar di
semua fasilitas kesehatan.
9. Peningkatan pelayanan KB
sesuai standar.

8. 4. Indikator Pemantauan dalam PWS KIA
1. Akses pelayanan antenatal (cakupan K1)
Cakupan K1 = X 100%
Jumlah sasaran ibu hamil dalam 1 tahun
dapat diperoleh melalui Proyeksi, dihitung
berdasarkan perkiraan jumlah ibu hamil
dengan menggunakan rumus :
1,10 X angka kelahiran kasar (CBR) X jumlah
penduduk

9. 2. Cakupan pelayanan ibu hamil (cakupan
K4)
Cakupan K4 = X 100%
Jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 tahun
dihitung dengan menggunakan rumus :
1,05 X angka kelahiran kasar (CBR) X
jumlah penduduk

10. 3. Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan
(Pn)
Cakupan Pn = X 100%
Jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 tahun
dihitung dengan menggunakan rumus :
1,05 X angka kelahiran kasar (CBR) X jumlah
penduduk

11. 4. Cakupan pelayanan nifas oleh tenaga
kesehatan (KF3)
Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :
Cakupan KF3 = X 100%
Jumlah sasaran ibu nifas sama dengan jumlah
sasaran ibu bersalin.

12. 5. Cakupan pelayanan neonatus pertama (KN 1)
Adalah cakupan neonatus yang mendapatkan
pelayanan sesuai standar pada 6 – 48 jam setelah
lahir di suatu wilayah kerja pada kurun waktu
tertentu.
Cakupan KN1 = X100%
Jumlah sasaran bayi bisa didapatkan dari
perhitungan berdasarkan jumlah perkiraan (angka
proyeksi) bayi dalam satu wilayah tertentu dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :
Jumlah sasaran bayi = Crude Birth Rate x jumlah
penduduk

13. 6. Cakupan pelayanan neonatus Lengkap (KN
Lengkap).
Adalah cakupan neonatus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
sedikitnya tiga kali yaitu 1 kali pada 6 – 48 jam, 1 kali pada hari ke 3 – hari
ke 7 dan 1 kali pada hari ke 8 – hari ke 28 setelah lahir disuatu wilayah
kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan KN lengkap =

14. 7. Deteksi faktor risiko dan komplikasi oleh
Masyarakat
Cakupan bumil resti
dideteksi masyarakat = X100%
8. Cakupan Penanganan komplikasi Obstetri
(PK)
Cakupan PK =

15. 9. Neonatus dengan komplikasi yang
ditangani
Cakupan neonatus
dengan komplikasi ditangani = X 100
%

16. 10. Cakupan kunjungan bayi (29 hari – 11
bulan)
Adalah cakupan bayi yang mendapatkan pelayanan paripurna minimal 4 kali
yaitu 1 kali pada umur 29 hari – 2 bulan, 1 kali pada umur 3 – 5 bulan, dan
satu kali pada umur 6 – 8 bulan dan 1 kali pada umur 9 – 11 bulan sesuai
standar di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.
Cakupan kunjungan
bayi paripurna = X 100%

17. 11. Cakupan pelayanan anak balita (12 – 59 bulan).
Cakupan pelayanan anak
= X 100
balita (12 – 59 bulan)
12. Cakupan Pelayanan kesehatan anak balita sakit yang
dilayani dengan MTBS
Cakupan pelayanan
= X
100%
anak balita

18.  13. Cakupan Peserta KB aktif
(Contraceptive Prevalence Rate)
Cakupan peserta KB aktif = X 100%

19. 5. Cara Pembuatan Grafik PWS KIA
 PWS KIA disajikan dalam bentuk grafik dari tiap indikator yang
dipakai, yang juga menggambarkan pencapaian tiap desa/kelurahan
dalam tiap bulan. Dengan demikian tiap bulannya dibuat 13 grafik.
 Langkah-langkah
A. Pengumpulan data
a) Data Dasar
b) Data pelayanan
B. Pengolahan Data
1. Pembersihan data : melihat kelengkapan dan kebenaran pengisian
formulir yang tersedia.
2. Validasi : melihat kebenaran dan ketepatan data.
3. Pengelompokan : sesuai dengan kebutuhan data yang harus
dilaporkan.

20. C. PENGGAMBARAN GRAFIK
Langkah-langkah Penggambaran grafik:
 Penyiapan Data
 Data grafik antar wilayah
 Data grafik Antar waktu
 Data grafik antar variabel
 Penggambaran Grafik

22. D. ANALISA GRAFIK

23. E. TINDAK LANJUT
STATUS TINDAK LANJUT
Baik
Cukup
Desa yang berstatus baik atau cukup, pola
penyelenggaraan KIA perlu dilanjutkan dengan
penyesuaian tertentu sesuai kebutuhan
Kurang
Jelek
Desa berstatus kurang atau jelek memerlukan
analisis lebih mendalam serta dicari penyebab
rendahnya atau menurunnya cakupan bulanan
sehingga dapat diupayakan cara penanganan
masalah secara lebih spesifik

24. 6. PELEMBAGAAN PWS-KIA
pemanfaatan PWS KIA secara teratur dan terus
menerus pada semua siklus pengambilan keputusan
untuk memantau penyelenggaraan program KIA, di
semua tingkatan administrasi pemerintah, baik yang
bersifat teknis program maupun yang bersifat
koordinatif nonteknis dan lintas sektoral

25. •LANGKAH-LANGKAH PELEMBAGAAN PWS-KIA
1. Penunjukkan
petugas pengolahan
data di tiap tingkatan,
untuk menjaga
2. Pemanfaatan
pertemuan lintas
program
3. Pemantauan PWS
KIA untuk
meyakinkan lintas
sektoral
4. Pemanfaatan PWS
KIA sebagai bahan
Musrenbang desa
dan kabupaten/kota

26. 7. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PWS-KIA
PELAKSANAAN
Tingkat Kegiatan
Provinsi Pertemuan reorientasi, pertemuan sosialisasi, fasilitasi,
evaluasi/tindak lanjut
Kabupaten Pertemuan reorientasi, pertemuan sosialisasi, fasilitasi,
evaluasi/tindak lanjut
Kecamatan Pertemuan reorientasi, pertemuan sosialisasi, memfasilitasi bidan
desa, implementasi PWS KIA di puskesmas, tindak lanjut
Desa Implementasi PWS KIA oleh Bidan di Desa, tindak lanjut

27. PELAPORAN PWS-KIA
3. Di tingkat kabupaten/propinsi untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan
Propinsi/Departemen Kesehatan setiap 3 bulan :
Lampiran 1 –Lampiran 8
2. Di tingkat puskesmas untuk dilaporkan ke Dinas Kesehatan
kabupaten/kota setiap bulan
LB 3 KIA LB 3 Gizi
LB 3
Imunisasi
Rekapitulasi
Kohort KB
1. Di tingkat Desa untuk dilaporkan ke Puskesmas setiap bulan :
Register KIA Rekapitulasi Kohort KB