Penurunan Biaya Logistik dan Implementasi Sistem ICT -- SISLOGNAS yang Terintegrasi Secara Nasional dan Terhubung Secara Gobal untuk Daya Saing Nasional dan Kesejahteraan Rakyat
Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS telah ditetapkan melalui Perpres No.26/2012, tanggal 5 Maret 2012, yang mensyaratkan agar pengembangannya dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja K/L, serta Pemerintah Daerah terkait pada periode 2010-2015, dan periode selanjutnya 2016-2020, dan 2021-2025.
Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) 2011-2025 karena merupakan sub sistem dari kebijakan peningkatan konektifitas nasional.
Rencana Induk Pelabuhan Nasional 2030 membahas perencanaan sistem pelabuhan Indonesia untuk 20 tahun ke depan. Rencana ini memperkirakan peningkatan volume komoditas utama seperti batu bara, CPO, dan petikemas, serta perluasan fasilitas terminal baru seperti terminal batu bara, CPO, dan BBM untuk menunjang aktivitas perdagangan internasional yang semakin besar. Rencana ini juga menetapkan hinterland untuk setiap pelabuhan dan distribusi komoditas
Formulasi Strategi Sistem Logistik Maritim membahas pentingnya pengembangan sistem logistik maritim untuk mendukung kebijakan kelautan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diskusi mencakup perlunya penyusunan strategi sistem logistik maritim yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik."
Dokumen tersebut membahas mengenai peran angkutan penyeberangan dan pengembangannya di Indonesia. Secara ringkas, angkutan penyeberangan berperan sebagai alat transportasi massal yang menghubungkan seluruh nusantara, namun menghadapi berbagai kendala infrastruktur dan regulasi yang membatasi pengembangannya. Dokumen ini memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan potensi sungai dan danau sebagai sarana angkutan penyeberangan guna mend
The document presents a master plan for the Patimban Port in West Java Province, Indonesia. It summarizes container terminal demand projections that indicate demand increasing from 250,000 TEUs in 2019 to 7.5 million TEUs in 2037. It also shows car terminal demand projections ranging from 101,789 vehicles in 2021 to 516,264 vehicles in 2037. The document analyzes mode split between rail and road for container transport under two scenarios, with rail demand ranging from 0.05-2.38 million TEUs between 2022-2037 depending on the scenario.
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan transportasi multimoda di Pulau Jawa dengan memanfaatkan peran strategis perkeretaapian untuk menghubungkan wilayah-wilayah strategis seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi di beberapa rute utama di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkutan kereta api."
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Rencana Induk Pelabuhan Nasional 2030 membahas perencanaan sistem pelabuhan Indonesia untuk 20 tahun ke depan. Rencana ini memperkirakan peningkatan volume komoditas utama seperti batu bara, CPO, dan petikemas, serta perluasan fasilitas terminal baru seperti terminal batu bara, CPO, dan BBM untuk menunjang aktivitas perdagangan internasional yang semakin besar. Rencana ini juga menetapkan hinterland untuk setiap pelabuhan dan distribusi komoditas
Formulasi Strategi Sistem Logistik Maritim membahas pentingnya pengembangan sistem logistik maritim untuk mendukung kebijakan kelautan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diskusi mencakup perlunya penyusunan strategi sistem logistik maritim yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik."
Dokumen tersebut membahas mengenai peran angkutan penyeberangan dan pengembangannya di Indonesia. Secara ringkas, angkutan penyeberangan berperan sebagai alat transportasi massal yang menghubungkan seluruh nusantara, namun menghadapi berbagai kendala infrastruktur dan regulasi yang membatasi pengembangannya. Dokumen ini memberikan rekomendasi untuk memaksimalkan potensi sungai dan danau sebagai sarana angkutan penyeberangan guna mend
The document presents a master plan for the Patimban Port in West Java Province, Indonesia. It summarizes container terminal demand projections that indicate demand increasing from 250,000 TEUs in 2019 to 7.5 million TEUs in 2037. It also shows car terminal demand projections ranging from 101,789 vehicles in 2021 to 516,264 vehicles in 2037. The document analyzes mode split between rail and road for container transport under two scenarios, with rail demand ranging from 0.05-2.38 million TEUs between 2022-2037 depending on the scenario.
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan transportasi multimoda di Pulau Jawa dengan memanfaatkan peran strategis perkeretaapian untuk menghubungkan wilayah-wilayah strategis seperti pelabuhan, bandara, dan kawasan industri. Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi di beberapa rute utama di Pulau Jawa diharapkan dapat meningkatkan kapasitas angkutan kereta api."
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Dokumen tersebut membahas konsep multimodalitas dalam transportasi barang di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa sistem transportasi yang terintegrasi antar moda dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan mengkombinasikan berbagai jenis moda seperti kapal, kereta api, truk dan pesawat udara. Dokumen juga membahas indikator konektivitas transportasi antar wilayah di Indonesia beserta contoh kasus koridor utara Pulau J
The process of collecting multiple shipments of goods from several shippers for several consignee are packaged in a single unit that carried out by a third party
JURNAL PDP VOL 2 NO1 Benny Agus Setiono Fasilitas Pelabuhanbennyagussetiono
PERANAN FASILITAS PELABUHAN DALAM MENUNJANG KEGIATAN BONGKAR MUAT DI DIVISI TERMINAL JAMRUD
PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) CABANG TANJUNG PERAK SURABAYA
Perkembangan klaster industri digambarkan sebagai suatu siklus hidup klaster industri. Siklus hidup klaster merupakan sesuatu hal yang mulai menjadi prioritas untuk dipelajari saat ini (Bergman, 2008). Semenjak tahun 1998 hingga sekarang, telah banyak penelitian dilakukan untuk mempelajari dinamika klaster dengan tujuan mencari bagaimana bentuk siklus hidup klaster (Maskell & Kebir, 2005). Penelitian tersebut dilakukan untuk melakukan identifikasi karakteristik serta kebijakan dan strategi yang diberikan dalam tiap tahapan perkembangan klaster. Selain itu, penelitian dilakukan dengan mempelajari kondisi nyata yang terjadi pada klaster yang telah dikembangkan. Hal itu dilakukan untuk menjawab mengapa klaster-klaster dengan kondisi awal yang sama ketika terbentuk, tetapi hasil perkembangannya dapat jauh berbeda (Bergman, 2008). Kemungkinan hasil perkembangan yang dapat terjadi yaitu terdapat klaster yang berkembang dengan pesat sedangkan lainnya justru mengalami penurunan kinerja bahkan dapat mengalami kegagalan.
Penelitian untuk mengidentifikasi siklus hidup klaster telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda ((Swann, 2002); (Brenner, 2004); (Maskell & Kebir, 2005); (Bergman, 2008); (Menzel & Fornahl, 2009)). Brenner (2004) mengemukakan teori klaster serta teori siklus hidup klaster secara lengkap setelah melakukan identifikasi menyeluruh pada keseluruhan tahapan siklus hidup mulai dari entry, exit dan growth. Penelitian tersebut disempurnakan oleh Menzel (2009). Dalam penelitiannya, Menzel (2009) menggunakan pendekatan knowledge-based dalam menganalisa siklus hidup klaster. Penelitian tersebut berhasil menemukan penjelasan mengapa siklus hidup klaster berbeda dengan siklus hidup industri serta menemukan kemungkinan adanya tahap renewal setelah klaster mengalami tahap decline atau lock-in.
Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan tersebut menggunakan obyek yaitu spontaneus cluster yang berada pada negara maju. Sedangkan penelitian tentang siklus hidup pada government driven cluster (klaster inisiasi pemerintah) yang biasanya banyak terdapat pada negara berkembang, masih sedikit dilakukan.
Telah diketahui bahwa klaster Industri di Indonesia secara dominan merupakan hasil inisiasi pemerintah (Depperin, 2008). Klaster industri telah menjadi suatu kebijakan pemerintah Indonesia dengan tujuan memperkuat struktur industri Indonesia semenjak tahun 2005 (Depperin, 2007). Tetapi dalam perkembangannya masih belum menunjukkan hasil positif yang signifikan memperkuat struktur industri.Dalam makalah ini penulis membahas tentang Klaster Industri dan Aglomerasi serta study kasus terkait Klaster dan Aglomerasi serta keterkaitan antara Klaster dan Aglomerasi dalam pengembangan ekonomi wilayah.
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Dokumen tersebut membahas tentang pergeseran paradigma dari keunggulan daya saing menjadi keunggulan kolaboratif dalam pembangunan daerah. Kolaborasi antar berbagai pihak dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi bersama dan peningkatan keterampilan serta produktivitas.
Petunjuk Teknis ini memberikan panduan menyusun Rencana Induk Pelabuhan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, sistematika penulisan dokumen studi, dan prosedur penetapannya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas perencanaan pelabuhan agar sesuai kebutuhan wilayah dan terintegrasi dengan transportasi lainnya.
Menguraikan tentang toeri-teori dalam ilmu wilayah seperti export base model, teori pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neo-klasik, model kumulatif kausatif, model interregional, dan teori jaringan keterkaitan desa-kota.
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
1. Manajemen transportasi meliputi pengaturan sistem transportasi untuk meningkatkan mobilitas dengan menghemat sumber daya
2. Terdapat dua jenis manajemen yaitu manajemen sistem transportasi untuk penyediaan sarana dan manajemen kebutuhan perjalanan untuk mengatur arus lalu lintas
3. Masalah utama dalam transportasi jalan raya perkotaan adalah rendahnya mobilitas, keamanan lalu lintas, dan polusi lingkungan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah.
2. Beberapa strategi akselerasi inovasi daerah yang dibahas adalah teknik berpikir kreatif, laboratorium inovasi, dan contoh-contoh inovasi yang telah dilakukan beberapa daerah.
3
File presentation ini adalah presentasi yang di bawakan oleh Bappenas dalam Workshop Mendorong Peran Kelompok Rentan dalam Implementasi Pembangunan Inklusif yang di selenggarakan oleh Humanity & Inclusion dengan dukungan dari European Union, Pemerintah Yogyakarta, Perkumpulan Idea, CIQAL, dan Bengkel APPEK pada tanggal 23 Oktober 2018, di Yogyakarta.
Perencanaan transportasi bertujuan mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang bergerak dengan aman, nyaman dan murah. Sistem transportasi terdiri dari sistem kegiatan, jaringan, dan pergerakan lalu lintas yang saling terkait. Kebutuhan transportasi berasal dari interaksi aktivitas sosial dan ekonomi. Tata guna lahan dan transportasi saling mempengaruhi, di mana peningkatan aksesibilitas dapat mengubah penggunaan
Dokumen tersebut membahas tentang industri ekstraktif migas dan penerimaan negara. Secara garis besar, industri migas terdiri atas kegiatan hulu dan hilir. Kegiatan hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sedangkan hilir meliputi pengolahan, penyimpanan, dan perdagangan. Penerimaan negara berasal dari kontrak kerja sama dan pajak atas kegiatan migas.
Perpres No. 26/2012 mengatur pembangunan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional. Kebijakan ini menggunakan berbagai instrumen implementasi seperti program kerja berurutan, lembaga koordinasi, anggaran, informasi publik, partisipasi pemangku kepentingan, akuntabilitas, dan transparansi untuk merealisasikan tujuan pembangunan sistem logistik nasional.
Dokumen tersebut membahas konsep multimodalitas dalam transportasi barang di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa sistem transportasi yang terintegrasi antar moda dapat meningkatkan efisiensi logistik nasional dengan mengkombinasikan berbagai jenis moda seperti kapal, kereta api, truk dan pesawat udara. Dokumen juga membahas indikator konektivitas transportasi antar wilayah di Indonesia beserta contoh kasus koridor utara Pulau J
The process of collecting multiple shipments of goods from several shippers for several consignee are packaged in a single unit that carried out by a third party
JURNAL PDP VOL 2 NO1 Benny Agus Setiono Fasilitas Pelabuhanbennyagussetiono
PERANAN FASILITAS PELABUHAN DALAM MENUNJANG KEGIATAN BONGKAR MUAT DI DIVISI TERMINAL JAMRUD
PT. PELABUHAN INDONESIA III (Persero) CABANG TANJUNG PERAK SURABAYA
Perkembangan klaster industri digambarkan sebagai suatu siklus hidup klaster industri. Siklus hidup klaster merupakan sesuatu hal yang mulai menjadi prioritas untuk dipelajari saat ini (Bergman, 2008). Semenjak tahun 1998 hingga sekarang, telah banyak penelitian dilakukan untuk mempelajari dinamika klaster dengan tujuan mencari bagaimana bentuk siklus hidup klaster (Maskell & Kebir, 2005). Penelitian tersebut dilakukan untuk melakukan identifikasi karakteristik serta kebijakan dan strategi yang diberikan dalam tiap tahapan perkembangan klaster. Selain itu, penelitian dilakukan dengan mempelajari kondisi nyata yang terjadi pada klaster yang telah dikembangkan. Hal itu dilakukan untuk menjawab mengapa klaster-klaster dengan kondisi awal yang sama ketika terbentuk, tetapi hasil perkembangannya dapat jauh berbeda (Bergman, 2008). Kemungkinan hasil perkembangan yang dapat terjadi yaitu terdapat klaster yang berkembang dengan pesat sedangkan lainnya justru mengalami penurunan kinerja bahkan dapat mengalami kegagalan.
Penelitian untuk mengidentifikasi siklus hidup klaster telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda ((Swann, 2002); (Brenner, 2004); (Maskell & Kebir, 2005); (Bergman, 2008); (Menzel & Fornahl, 2009)). Brenner (2004) mengemukakan teori klaster serta teori siklus hidup klaster secara lengkap setelah melakukan identifikasi menyeluruh pada keseluruhan tahapan siklus hidup mulai dari entry, exit dan growth. Penelitian tersebut disempurnakan oleh Menzel (2009). Dalam penelitiannya, Menzel (2009) menggunakan pendekatan knowledge-based dalam menganalisa siklus hidup klaster. Penelitian tersebut berhasil menemukan penjelasan mengapa siklus hidup klaster berbeda dengan siklus hidup industri serta menemukan kemungkinan adanya tahap renewal setelah klaster mengalami tahap decline atau lock-in.
Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan tersebut menggunakan obyek yaitu spontaneus cluster yang berada pada negara maju. Sedangkan penelitian tentang siklus hidup pada government driven cluster (klaster inisiasi pemerintah) yang biasanya banyak terdapat pada negara berkembang, masih sedikit dilakukan.
Telah diketahui bahwa klaster Industri di Indonesia secara dominan merupakan hasil inisiasi pemerintah (Depperin, 2008). Klaster industri telah menjadi suatu kebijakan pemerintah Indonesia dengan tujuan memperkuat struktur industri Indonesia semenjak tahun 2005 (Depperin, 2007). Tetapi dalam perkembangannya masih belum menunjukkan hasil positif yang signifikan memperkuat struktur industri.Dalam makalah ini penulis membahas tentang Klaster Industri dan Aglomerasi serta study kasus terkait Klaster dan Aglomerasi serta keterkaitan antara Klaster dan Aglomerasi dalam pengembangan ekonomi wilayah.
DARI KEUNGGULAN DAYA SAING MENJADI KEUNGGULAN KOLABORATIF 29-30 MARET 2022.pdfSugeng Budiharsono
Dokumen tersebut membahas tentang pergeseran paradigma dari keunggulan daya saing menjadi keunggulan kolaboratif dalam pembangunan daerah. Kolaborasi antar berbagai pihak dipandang sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing daerah melalui inovasi bersama dan peningkatan keterampilan serta produktivitas.
Petunjuk Teknis ini memberikan panduan menyusun Rencana Induk Pelabuhan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, sistematika penulisan dokumen studi, dan prosedur penetapannya. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas perencanaan pelabuhan agar sesuai kebutuhan wilayah dan terintegrasi dengan transportasi lainnya.
Menguraikan tentang toeri-teori dalam ilmu wilayah seperti export base model, teori pertumbuhan jalur cepat, teori pusat pertumbuhan, teori neo-klasik, model kumulatif kausatif, model interregional, dan teori jaringan keterkaitan desa-kota.
Pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan daya saing daerah di era revol...Sugeng Budiharsono
Menguraikan Pengembangan Ekonomi Lokal yang berbasis klaster di era Revolusi Industri 4.0 yang serba digital, dan bagaimana daerah mensikapinya dengan melakukan lompatan raksasa.untuk mencapai Revolusi Industri 4.0 dengan hati-hati, agar jangan sampai terjatuh atau gagal.
1. Manajemen transportasi meliputi pengaturan sistem transportasi untuk meningkatkan mobilitas dengan menghemat sumber daya
2. Terdapat dua jenis manajemen yaitu manajemen sistem transportasi untuk penyediaan sarana dan manajemen kebutuhan perjalanan untuk mengatur arus lalu lintas
3. Masalah utama dalam transportasi jalan raya perkotaan adalah rendahnya mobilitas, keamanan lalu lintas, dan polusi lingkungan
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas pentingnya inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah.
2. Beberapa strategi akselerasi inovasi daerah yang dibahas adalah teknik berpikir kreatif, laboratorium inovasi, dan contoh-contoh inovasi yang telah dilakukan beberapa daerah.
3
File presentation ini adalah presentasi yang di bawakan oleh Bappenas dalam Workshop Mendorong Peran Kelompok Rentan dalam Implementasi Pembangunan Inklusif yang di selenggarakan oleh Humanity & Inclusion dengan dukungan dari European Union, Pemerintah Yogyakarta, Perkumpulan Idea, CIQAL, dan Bengkel APPEK pada tanggal 23 Oktober 2018, di Yogyakarta.
Perencanaan transportasi bertujuan mengembangkan sistem transportasi yang memungkinkan manusia dan barang bergerak dengan aman, nyaman dan murah. Sistem transportasi terdiri dari sistem kegiatan, jaringan, dan pergerakan lalu lintas yang saling terkait. Kebutuhan transportasi berasal dari interaksi aktivitas sosial dan ekonomi. Tata guna lahan dan transportasi saling mempengaruhi, di mana peningkatan aksesibilitas dapat mengubah penggunaan
Dokumen tersebut membahas tentang industri ekstraktif migas dan penerimaan negara. Secara garis besar, industri migas terdiri atas kegiatan hulu dan hilir. Kegiatan hulu meliputi eksplorasi dan produksi minyak dan gas, sedangkan hilir meliputi pengolahan, penyimpanan, dan perdagangan. Penerimaan negara berasal dari kontrak kerja sama dan pajak atas kegiatan migas.
Perpres No. 26/2012 mengatur pembangunan Sistem Logistik Nasional (Sislognas) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan ekonomi nasional. Kebijakan ini menggunakan berbagai instrumen implementasi seperti program kerja berurutan, lembaga koordinasi, anggaran, informasi publik, partisipasi pemangku kepentingan, akuntabilitas, dan transparansi untuk merealisasikan tujuan pembangunan sistem logistik nasional.
Dokumen tersebut membahas rencana peta jalan pengembangan sistem logistik ikan nasional di Indonesia, yang mencakup identifikasi isu-isu implementasi, analisis kesenjangan sistem logistik ikan saat ini, pendekatan rantai pasokan ikan, dan tingkat kedewasaan tatakelola rantai pasokan ikan."
Komisi Nasional Pengelolaan Rantai Pasok Ikan. Bagaimana meningkatkan kemampuan mengelola potensi produktivitas ikan secara berkeadilan dan lestari? Kuncinya adalah pembenahan urusan hulu-hilir perikanan. Pembenahan pasar termasuk industri pengolahan ikan menjadi mesin penggerak dan diselaraskan dengan perbaikan hulu untuk mempercepat akurasi data dan skema reformasi perizinan. Rantai pasok berbasis transaksi tidak dapat diandalkan dan sudah saatnya dikembangkan rantai pasok berbasis tanggung-jawab yang dapat menjamin volume pasokan yang bermutu dengan harga yang stabil.
Asia Logistics Insights: Driving Continuous Improvement to Make Indonesia a L...Togar Simatupang
What is the position of Indonesia in ASEAN logistics? How is the benchmarking of logistics development in Japan and ASEAN Countries? What is the appropriate logistics system applied in Indonesia? Can Indonesia achieve efficient logistics performance or exceed other countries?
Dokumen tersebut membahas strategi pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia untuk menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Ekonomi kreatif dijelaskan sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dan mampu menciptakan lapangan kerja. Beberapa strategi yang disarankan adalah pemberdayaan industri kreatif, pengembangan sumber daya manusia, dan pemberian insentif untuk mendukung pertumbuhan
Dokumen ini membahas strategi rantai pasok logistik. Logistik didefinisikan sebagai proses perencanaan dan pengendalian aliran barang dan informasi dari sumber hingga konsumen untuk memenuhi permintaan pelanggan secara efisien. Logistik mencakup pekerjaan memindahkan dan memposisikan persediaan sepanjang rantai pasok, termasuk pembelian bahan baku, manajemen persediaan, pemrosesan pesanan, pergudangan, dan transportasi
Innovation of small medium enterprises for sustainabilityTogar Simatupang
This document provides an overview of innovation for small and medium enterprises (SMEs) and sustainability. It discusses how SMEs can practice innovation for sustainability through various initiatives in Indonesia. The document defines innovation and identifies 10 types of innovation. It also examines barriers to innovation for SMEs in Indonesia, such as lack of standards, limited access to advisory services and markets, shortage of qualified personnel, and difficulties obtaining financing. The document proposes that SMEs follow a path dependent model of open innovation to move from efficiency-driven to innovation-driven operations.
The role of archipelagic countries in asean logistics finalTogar Simatupang
This study is focused on Indonesia based on secondary data and interviews that attempt to address the issues of archipelagic countries in supporting ASEAN logistics connectivity. A key finding shows the concept of archipelagic logistics chain is needed to link logistics capability to economic and social development that contribute to a sustainable economic growth.
Duniaindustri.com memperkenalkan fitur terbaru yakni download database industri aktual. Lebih dari 100 database industri dari berbagai sektor industri manufaktur (tekstil, agro, kimia, makanan-minuman, elektronik, farmasi, otomotif, rokok, semen, perkapalan, dan lainnya), komoditas, pertanian, perkebunan, sumber daya mineral, logistik, infrastruktur, properti, perbankan, reksadana, media, consumer, hingga makro-ekonomi.
Fostering Collaboration UK and Indonesian UniversitiesTogar Simatupang
This document proposes a preliminary project to foster collaboration between UK and Indonesian universities on developing creative industries. The project would:
1) Create a forum for UK and Indonesian universities to share knowledge on potentials and studies of Indonesia's creative industry sectors.
2) Produce a book and multimedia profiling promising Indonesian creative sectors to distribute to UK universities.
3) Facilitate joint project proposals between UK-Indonesian university partnerships for funding to boost sector development. The project aims to strengthen university ties, information sharing, and jointly innovating to advance Indonesia's competitive and sustainable creative industries.
This document summarizes a research paper that applies drama theory to explain collaborative value creation in service innovation. It outlines the paper's introduction, definitions of key concepts like service innovation and value creation, and a case study of a buyer-seller relationship in the marine industry. The summary then describes how drama theory is used to analyze the relationship's evolution from a traditional transactional model to one of collaboration through three phases: 1) traditional transactions, 2) initial cooperation, and 3) stable value co-creation partnerships. The conclusion suggests further case studies could provide more insights into collaborative value creation processes across industries.
This document introduces the concept of business engineering. It begins by providing context about increasing business complexity due to globalization. It then defines engineering as the application of science and math to solve technical problems. Business engineering applies engineering principles to business by transforming enterprises through procedure models, methods and tools. The document outlines the scope of business engineering, including enterprise modeling and frameworks. It also discusses similar bachelor's degree programs in business engineering from universities in Malaysia and Germany that take an integrated approach to business and engineering knowledge.
This document contains data on industrial investment in Indonesia from 2010-2015. It includes information on:
1. Palm oil plantation investments from both foreign and domestic sources, which have grown at average annual rates of 140% and 15% respectively. Domestic investment in the palm oil industry grew by an average of 145% annually.
2. The government is establishing eight special economic zones for palm oil processing to sustain investment growth.
3. The data contains 12 pages and is useful for investors, financial institutions, researchers, and regulators to understand trends in Indonesia's industrial sector.
PETA PANDUAN (ROAD MAP) DAN RENCANA AKSI SISTEM LOGISTIK NASIONALFirdaus Albarqoni
Dokumen ini membahas rencana aksi dan roadmap sistem logistik nasional Indonesia untuk periode 2011-2025. Roadmap ini bertujuan mengembangkan sistem logistik nasional yang efektif dan efisien melalui tahapan jangka menengah dan panjang, dengan fokus pada komoditas utama, pelaku logistik, infrastruktur, SDM, regulasi dan kelembagaan.
Dokumen ini membahas rencana aksi dan peta panduan (roadmap) untuk pengembangan sistem logistik nasional Indonesia dalam tiga tahap yaitu jangka menengah (2011-2015), menengah II (2016-2020), dan panjang (2021-2025). Roadmap ini menetapkan sasaran penurunan rasio biaya logistik dan peningkatan skor indeks kinerja logistik. Rencana aksi mencakup pengembangan infrastruktur, regulasi, SDM, teknologi informasi, serta pel
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)Kacung Abdullah
Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan klaster industri kerajinan dan barang seni di Wilayah I, khususnya klaster bordir dan sulaman di Bukittinggi. Kebijakan ini mencakup pendekatan pembentukan klaster, fase pengembangannya, dasar hukum, sasaran jangka panjang untuk pemasaran, serta program yang dilaksanakan pada 2011 untuk memperkuat klaster bordir Bukittinggi.
Dokumen tersebut membahas tentang percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia untuk meletakkan fondasi pembangunan yang berkualitas. Disebutkan bahwa kondisi infrastruktur transportasi Indonesia masih perlu ditingkatkan, terutama di sektor kereta api, pelabuhan, dan transportasi udara. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan transportasi Indonesia untuk periode 2015-2019 sesuai dengan target RPJMN, termasuk p
Dokumen tersebut merupakan lampiran keputusan menteri perhubungan tentang penetapan rencana induk pelabuhan nasional. Dokumen ini membahas tentang kebijakan pelabuhan nasional Indonesia yang mencakup strategi peningkatan investasi swasta, persaingan yang sehat, integrasi perencanaan, dan perlindungan lingkungan maritim. Dokumen ini juga membahas proyeksi lalu lintas muatan melalui pelabuhan serta hierarki, lokasi dan rencana pemb
Panel iv rakornas 2019 - kementerian perhubunganJoseph Sitepu
Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan infrastruktur perhubungan Indonesia untuk periode 2020-2024 dengan fokus pada lima prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia maju. Program-program prioritas infrastruktur perhubungan mencakup peningkatan konektivitas, kinerja layanan, keselamatan dan keamanan, serta dukungan terhadap pembangunan ekonomi dan pariwisata.
Kompleksitas perijinan impor dan ekspor, ketidaktersediaan fasilitas pelacakan barang, serta kurang mudahnya akses layanan logistik menjadi beberapa penyebab inefisiensi logistik di Indonesia. Duplikasi dokumen dan ketidakseimbangan informasi pasokan dan permintaan serta ketiadaan platform logistik terintegrasi dari hulu ke hilir juga berkontribusi pada masalah tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang potensi sinergi antara BUMN sektor logistik di Indonesia untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi logistik nasional. BUMN sektor logistik memiliki infrastruktur, fasilitas, dan layanan yang tersebar di seluruh Indonesia namun belum dioptimalkan secara bersama-sama.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
UNIKBET : Bandar Slot Pragmatic Play Ada Deposit Via Bank Aceh Syariah Resmi ...unikbetslotbankmaybank
Pada hari ini 07 Juni 2024, Link Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Bank Aceh Syariah Promo Bonus Terbesar Banyak Promo Spektakuler di provider Pragmatic Play adalah Unikbet karena berlicensi resmi internasional. Maka dari itu, Untuk anda para pemain slot online yang berada di kota Cikampek, bisa bermain dengan tenang dan aman. Berikut rekomendasi daftar situs slot bisa deposit pakai Bank Aceh Syariah khusus untuk anda yang berlokasi di Kota Cikampek:
1. Slot Gates of Gatot Kaca 1000
2. Slot Sugar Rush 1000
3. Slot Aztec Gems
4. Slot Way of Ninja
5. Slot Joker's Jewels
6. Nexus Gates of Olympus™
Kepada anda para warga kota Cikampek, jangan menunggu terlalu lama lagi. Buruan daftar akun slot Bank Aceh Syariah resmi anda hanya di unikbet sekarang juga.
Hubungi kontak resmi kami :
» Telegram : 0813 7044 7146
» Link Daftar : unikbet . link / daftar
» Whatsapp : 0813 7044 7146
Atau Langsung ketik di Google : " UNIKBET "
#Cikampek #slotBankAcehSyariah #slotviaBankAcehSyariah #daftarslotBankAcehSyariah #unikbet
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng.pptxFORTRESS
MODERN!!! WA 0821 7001 0763 (ALUMINOS) Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Pintu Aluminium Kaca di Kuta Selatan, Pintu Aluminium Minimalis di Bangli, Daun Pintu Aluminium di Jembrana, Pintu Kamar Aluminium di Pekutatan.
ALUMINOS FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja, solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99, Rt.005/Rw.003, Binong, Kec. Curug, Kabupaten Tangerang, Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo, Pekanbaru, Surabaya, Lampung, Palembang, Kendari, Makassar, Balikpapan, Medan, Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura, Kab Bangli, Kab Buleleng-Singaraja, Kab Gianyar, Kab Jembrana-Negara, Kab Karangasem-Amlapura, Kab Klungkung-Semarapura, Kab Tabanan, Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintukacaaluminiumdibuleleng #pintualuminiumkacadikutaselatan #pintualuminiumminimalisdibangli #daunpintualuminiumdijembrana #pintukamaraluminiumdipekutatan
Pintu Kaca Aluminium di Buleleng, Toko Pintu Aluminium Terdekat di Kuta Utara, Pintu Kusen Aluminium di Kintamani, Pintu Wc Aluminium di Melaya, Kusen Dan Pintu Aluminium di Blahbatuh.
PERPRES NO. 26/2012 TENTANG CETAK BIRU PENGEMBANGAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL (SISLOGNAS)
1. Penurunan Biaya Logistik dan Implementasi Sistem ICT -- SISLOGNAS yang
Terintegrasi Secara Nasional dan Terhubung Secara Gobal untuk Daya Saing Nasional
dan Kesejahteraan Rakyat
Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak
Surabaya, 19 Desember 2012
2. I. Cetak Biru, Kedudukan dan Peran Tim Kerja Pengembangan Sislognas
A. Latar Belakang dan hubungan SISLOGNAS dengan MP3EI
B. Tim Kerja, Sekretariat dan 6 Sub Tim Kerja Pengembangan SISLOGNAS
II. Pelaksanaan Cetak Biru Sislognas dan Tindak Lanjut
A. Perpres No.26/2012 – Pasal-Pasal Utama
B. Pendekatan Utama
C. Kondisi yang Diharapkan
D. Esensi Program Aksi
E. Rencana Aksi/Big Win
III. Stocktake Implementasi SISLOGNAS sampai Desember 2012
A. Fokus Program Tahun 2012
B. Penurunan Biaya Logistik di Pelabuhan
C. Pembangunan E-LOGISTIK (INALOG)
IV. Rekomendasi
3. I. CETAK BIRU, KEDUDUKAN DAN PERAN TIM
KERJA PENGEMBANGAN SISLOGNAS
4. Kebijakan SISLOGNAS (Cetak Biru, Tim SISLOGNAS, dan Perbaikan Peraturan) merupakan
amanat dari Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 dan bagian dari RPJMN 2010-2014,
khususnya Prioritas Nasional No. 7 (Iklim Investasi dan Iklim Usaha) pada Substansi Inti No.
3 (Logistik Nasional).
Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS telah ditetapkan melalui Perpres No.26/2012,
tanggal 5 Maret 2012, yang mensyaratkan agar pengembangannya dijabarkan dalam
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L), Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
dan Rencana Kerja K/L, serta Pemerintah Daerah terkait pada periode 2010-2015, dan
periode selanjutnya 2016-2020, dan 2021-2025.
SISLOGNAS adalah Bagian dari PILAR II MP3EI (Konektivitas Nasional), karena itu:
– Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS menjadi bagian dari tugas dan
tanggung jawab Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(KP3EI) 2011-2025 karena merupakan sub sistem dari kebijakan peningkatan konektifitas
nasional.
– Tim Kerja Pengembangan SISLOGNAS yang susunan keanggotan dan tugasnya ditetapkan
oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI merupakan
bagian dari Pokja Konektifitas.
5. Misi Ekonomi Indonesia 2025
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur”
1 2
• Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro yg
dijabarkan lebih lanjut dalam RKP dan RK-Kementerian/Lembaga setiap tahunnya
• Cetak Biru berperan dalam mencapai sasaran RPJMN, menunjang Implementasi MP3EI, dan mewujudkan
visi ekonomi Indonesia Tahun 2025
MP3EI
Konektivitas
Koridor
Ekonomi
Sistem Logistik
Nasional
IPTEIPKT /E IKNSOVASI
3
Meningkatkan
Daya Saing
Meningkatkan
Kesejahteraan
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Harian KP3EI melalui Surat
Keputusan Nomor. KEP-49/M.EKON/05/2012, tanggal 10 Mei 2012, telah menetapkan
Tim Kerja Pengembangan Sislognas.
Berdasarkan mandat dari SK Menko Perekonomian tersebut, Deputi Bidang
Koordinasi Industri dan Perdagangan Selaku Ketua Tim Kerja Pengembangan
Sislognas, melalui Surat Keputusan No.KEP-27/D.IV.M.EKON/ 07/2012, tanggal 24 Juli
2012, menetapkan susunan keanggotaan dan tugas Sekretariat dan 6 Sub Tim Kerja
(STK), sesuai dengan 6 Key Drivers:
ENAM PENGGERAK UTAMA SISLOGNAS
Komoditas Utama (Key Commodity)
Infrastruktur Logistik
Pelaku dan Penyedia Jasa
Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Harmonisasi Regulasi
Daya saing
Nasional
Kesejahteran
Masyarakat
SISLOGNAS
7. Tugas Tim Kerja Pengembangan SISLOGAS
• Mengkoordinasikan dan memfasilitasi implementasi pelaksanaan Cetak
Biru Pengembangan SISLOGNAS
• Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan implememntasi
pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan SISLOGNAS
• Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi pelaksanaan Cetak
Biru Pengembangan SISLOGNAS
• Menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah stategis yang
diperlukan dalam implementasi pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan
SISLOGNAS
• Melaksanakan tugas terkait lainnya berdasarkan arahan ketua harian
KP3EI 2011-2025
9. Pasal 1
(1) Menetapkan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.
(2) Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional merupakan panduan
dalam pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan terkait serta
koordinasi kebijakan dan pengembangan Sistem Logistik Nasional.
(3) Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional terdiri dari 6 (enam)
bagian, meliputi:
• Bab1 : Pendahuluan;
• Bab 2: Perkembangan dan Permasalahan Logistik Nasional;
• Bab 3: Kondisi Yang Diharapkan dan Tantangannya;
• Bab 4: Strategi dan Program;
• Bab 5 :Peta Panduan (Road Map) dan Rencana Aksi; dan
• Bab 6: Penutup dan Tindak Lanjut.
(4) Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Presiden ini.
10. Pasal 2
Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional berfungsi sebagai acuan bagi menteri,
pimpinan lembaga non kementerian, gubernur, dan bupati/walikota dalam rangka penyusunan
kebijakan dan rencana kerja yang terkait pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang
tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintah daerah sebagai bagian dari
dokumen perencanaan pembangunan.
Pasal 3
(1) Pelaksanaan Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, dikoordinasikan oleh
Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (KP3EI) yang
dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas KP3EI, dapat dibentuk Tim Kerja yang susunan
keanggotaan dan tugasnya ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
selaku Ketua Harian KP3EI.
Pasal 4:
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [5 Maret 2012].
11. CETAK BIRU Sistem Logistik Nasional….
PENDEKATAN
UTAMA
• Berbasis Manajemen
Rantai Pasok (Supply
Chain Management)
• Paradigma : ship follows
the trade & ship promotes
the trade
• Menggunakan pendekatan
6 kunci penggerak utama
logistik (six key drivers)
12. ENAM PENGGERAK UTAMA SISLOGNAS
Komoditas Utama (Key Commodity)
Infrastruktur Logistik
Pelaku dan Penyedia Jasa
Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Harmonisasi Regulasi
Daya saing
Nasional
Kesejahteran
Masyarakat
13. Visi 2025
Locally Integrated, Globally Connected for National Competitiveness and Social Welfare
Misi
1. Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat dan peningkatan daya saing produk nasional di pasar
domestik, regional, dan global.
2. Membangun simpul simpul logistik nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan,
perkotaan, antar wilayah dan antar pulau sampai dengan Pelabuhan Hub Internasional
melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Tujuan
Memperlancar arus barang secara efektif dan efisien
1. Menurunkan biaya logistik, memperlancar arus barang dan meningkatkan pelayanan logistik
sehingga meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global dan pasar domestik.
2. Menjamin ketersediaan komoditas pokok dan strategis di seluruh wilayah Indonesia dengan harga
yang terjangkau sehingga mendorong pencapaian masyarakat adil dan makmur, dan memperkokoh
kedaulatan dan keutuhan NKRI;
3. Mempersiapkan diri untuk mencapai target integrasi logistik ASEAN pada tahun 2013, integrasi
pasar ASEAN pada tahun 2015, dan integrasi pasar global pada tahun 2020
14. Desa
Desa
Desa
Desa
Pelabuhan Hub
Internasional
EROPA
Antar Pulau
Kota/
Kab
Pelabuhan Hub
Internasional
ASIA
Pelabuhan Hub
Internasional
AMERIKA
Pelabuhan Hub
Internasional
Indonesia
Antar Pulau
Antar Pulau
Kota/
Kab
Integrasi Jaringan Lokal dan Nasional Koneksi Jaringan Global
Desa
Desa
Desa
Desa
Kota/
Kab
Pelabuhan Hub
Internasional
AFRIKA
Pelabuhan Hub
Internasional
AUSTRALIA
Desa
15. Menyatukan Logistik dan Rantai Pasok Nasional,
Penguatan Kapasitas Penyedia Jasa Logistik dan Pelaku
Logistik Nasional
Roadmap Sistem
Transportasi Nasional
Roadmap Sistem Pengadaan
Nasional
Roadmap Sistem Informasi
Nasional
Roadmap Sistem
Perdagangan Nasional
Membangun Kerangka
Kelembagaan
Cetak Biru Sistem
Logistik Nasional
Integrasi Jaringan
Logistik ASEAN
Integrasi Jaringan
Logistik Global
2011 2012 2014 2015 2020 2025
16.
17. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
Terwujudnya Pusat Distribusi
Regional Komoditas pokok dan
Strategis pada setiap Koridor
Ekonomi
Revitalisasi dan pengembangan
jejaring rantai pasok komoditas
ekspor
Meningkatnya efektivitas
pengoperasian dry port
Terwujudnya Pusat Distribusi
Propinsi Komoditas pokok dan
strategis di Propinsi Konsumen
Terbangunnya jejaring rantai
pasok dengan mitra dagang
Indonesia
Terwujudnya Inland FTA
Beroperasinya secara efektif
jaringan Logistik Penyangga
Komoditas pokok dan Strategis pada
setiap koridor ekonomi
Efektif dan efisiennya jaringan rantai
pasok global komoditas ekspor
Dominasi term of trade FOB untuk
impor dan CIF untuk ekspor
1. Kinerja Komoditas Penggerak Utama
Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
• Disetiap Koridor Ekonomi terdapat
PL dan PJL yang menjadi pemain
lokal dan nasional yang handal dan
berdaya saing
• Disetiap koridor ekonomi terdapat
UKM dan koperasi penyedia jasa
logistik sebagai pemain lokal dan
nasional yang handal dan berdaya
saing
• Disetiap Koridor Ekonomi terdapat
PL dan PJL yang menjadi pemain
handal regional
• Disetiap Propinsi terdapat UKM dan
koperasi penyedia jasa logistik
sebagai pemain lokal dan nasional
yang handal dan berdaya saing
Terwujudnya PL dan PJL Nasional klas
dunia (world class player)
2. Kinerja Pelaku Logbistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL)
18. 2. Kinerja Pelaku Logbistik (PL) dan Penyedia Jasa Logistik (PJL)
Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
• Meningkatnya peran BUMN
PJL (Pos, BGR, Bulog, dll)
dalam Logistik pedesaan
dan nasional
• Revitalisasi BUMN Niaga
sebagai trading house
komoditas pokok dan
strategis serta komoditas
ekspor
• Terwjudnya BUMN PJL
sebagai pemain andalan
dalam logistik pedesaan
dan nasional
• Terwujudnya BUMN Niaga
sebagai trading house klas
dunia (world class player)
Terwujudnya PL dan PJL
Nasional klas dunia (world
class player)
19. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
• Ditetapkan dan selesainya rancangan
rinci pelabuhan hub laut
internasional untuk Kawasan Timur
Indonesia di Bitung dan untuk
Kawasan Barat Indonesia di Kuala
Tanjung
• Ditetapkannya pelabuhan hub udara
international di Jakarta, Kuala Namu,
dan Makasar.
• Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara di
Bandara Soekarno Hatta
• Terwujud dan beroperasi secara
terjadwal jalur pelayaran short sea
shipping (SSS) di jalur Pantura dan
Lalintim Sumatera untuk
menggalakkan transportasi laut
sebagai backbone transportasi
nasional
• Meningkatnya peran KA untuk
menangani angkutan barang jarak
jauh di Jawa dan Sumatera
Dibangunnya pelabuhan hub laut
internasional untuk Kawasan Timur
Indonesia di Bitung, dan untuk
Kawasan Barat Indonesia di Kuala
Tanjung
Pengembangan pelabuhan kargo
udara di Manado, Bali, Balikpapan,
Morotai, Biak, dsb
Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara di
bandara utama
Terbangun dan beroperasi secara
efektif dan efisien jaringan
transportasi laut antar pulau dalam
rangka mewujudkan transportasi
laut sebagai backbone transportasi
nasional
Terbangunnya Trans Java dan Trans
Sumatera, serta Jalur KA yang
menghubungkan antara pusat
produksi dan simpul transportasi
Terintegrasinya pelabuhan hub
laut internasional dengan
pelabuhan utama, pelabuhan
pengumpul dan pelabuhan
pengumpan serta pusat
pertumbuhan ekonomi, dan
beroperasi secara efektif dan
efisien.
Beroperasinya secara efektif dan
efisien pelabuhan kargo udara
internasional
Transportasi laut beroperasi
secara efektif dan telah berfungsi
sebagai backbone transportasi
nasional
Beroperasinya secara efektif KA
sebagai pilihan utama transportasi
barang di Indonesia
3. Kinerja Infratruktur Transoprtasi
20. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
• Meningkatnya sinergi dan
efektivitas angkutan truk,
angkutan sungai, danau dan
penyeberangan dalam
mewujudkan sistem angkutan
multi moda
• Terbangunnya terminal
multimoda dan pusat-pusat
logistik (logistics centers) di
bandar udara utama dan
pelabuhan laut utama di setiap
koridor ekonomi
Meningkatnya peran
angkutan truk angkutan
sungai, danau dan
penyeberangan sebagai
bagian dari angkutan multi
moda disetiap koridor
ekonomi
Terbangun dan terkoneksinya
jaringan transportasi multi
moda antar pelabuhan hub
internasional, pelabuhan laut
utama, bandar udara utama,
pusat-pusat pertumbuhan
dan dry port
Angkutan truk, angkutan
sungai, danau dan
penyeberangan berperan
sebagai bagian integral dari
sistem angkutan multi moda
dalam rangka mewujudkan
konektivitas lokal dan
nasional
Terwujudnya jaringan
transportasi multi moda yang
menghubungkan simpul
simpul logistik
3. Kinerja Infratruktur Transoprtasi
21. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
Sinkronisasi regulasi dan
kebijakan logistik nasional
untuk mendorong efisiensi
kegiatan ekspor impor
Penguatan pelaksanaan
regulasi dan kebijakan
Sinkronnya regulasi dan
kebijakan antar sektor dan
antar wilayah (pusat,
daerah, dan antar daerah)
Penegakan regulasi dan
kebijakan
Terwujudnya peraturan
perundangan yang
terunifikasi (UU Logistik
Nasional) yang menjamin
kelancaran arus barang
secara efisien baik domestik
maupun internasional
Regulasi dan kebijakan
logistik nasional
terselenggara secara efektif
4. Kinerja Regulasi dan Kebijakan
22. 5. Kinerja Kelembagaan
Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
Terbentuknya Tim Kerja
Logistik Nasional sebagai
pengawas pelaksanaan
Cetak Biru Sislognas dan
Damage Control Unit
Meningkatnya peran,
koordinasi dan sinergi
inter dan antara asosiasi
dan stakeholder logistik
ditingkat lokal dan
nasional
Meningkatnya peran
Institusi/Kelembagaan
Logistik pada level
Nasional dan Asean
Meningkatnya peran,
koordinasi dan sinergi
inter dan antar asosiasi
dan stakeholder logistik
di tingkat ASEAN
Terbentuknya institusi
Permanen yang
menangani dan
mengkoordinasikan
Sistem Logistik nasional
Meningkatnya peran,
koordinasi dan sinergi
inter dan antar asosiasi
dan stakeholder logistik
ditingkat regional dan
global
23. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
1. Penetapan dan pengembangan
Pelabuhan Hub Laut Internasional di
Kuala Tanjung dan Bitung (termasuk
rencana rincinya), dan Pelabuhan
Hub Udara Internasional di Jakarta,
Kuala Namu, dan Makasar.
2. Terbangunnya Pelabuhan Kalibaru
sebagai Perluasan Pelabuhan
Tanjung Priok
3. Beroperasinya Short Sea Shipping di
jalur perairan Pantura dan Jalintim
Sumatera
4. Peningkatan peran kargo kereta api
di Jawa dan Sumatera.
5. Pembangunan sistem otomasi dan
informasi logistik nasional yang
terintegrasi secara elektronik
(INALOG)
1. Terbangunnya International
Pelabuhan Hub Laut Internasional di
Kuala Tanjung dan Bitung, dan
pengembangan kargo udara di
Manado, Bali, Balikpapan, Morotai
dan Biak.
2. Terbangun dan terkoneksinya
jaringan transportasi multi moda
antar pelabuhan hub internasional,
pelabuhan laut utama, bandar
udara utama, pusat-pusat
pertumbuhan dan dry port.
3. Terbangunnya Trans Java dan Trans
Sumatera rail way
4. Pengoperasian e-Logistik yang
terintegrasi dan terkoneksi dengan
jaringan ASEAN
1. Beroperasinya secara penuh
Pelabuhan Hub Laut Internasional
di Kuala Tanjung dan Bitung, dan
pelabuhan hub kargo udara
internasional
2. Efektifnya pengoperasian jaringan
transportasi multi moda yang
menghubungkan simpul simpul
logistik
3. Beroperasinya secara efektif
angkutan K
4. kereta api barang Trans Java dan
Trans Sumatera rail way sebagai
angkutan darat jarak jauh
24. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
6. Peningkatan kapasitas angkut
armada kapal perintis dan
nasional untuk transportasi
penumpang dan kargo di
kawasan Timur Indonesia
7. Peningkatan ketersediaan,
kualitas dan kapasitas
angkutan laut antar pulau
melalui pemberdayaan
pelayaran nasional dan
pelayaran rakyat.
8. Terbangunnya logistics center
untuk melayani consolidated
container bagi LCL cargo
eksportir UKM
9. Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara
di Bandara Soekarno Hatta
5.Beroperasinya model sistem
pelayanan 24/7 kargo udara di
Bandara Utama
6.Peningkatan pangsa pasar
Penyedia Jasa Logistik Nasional
sebagai pemain logistik klas
dunia
7. Terwujudnya Pusat Distribusi
Propinsi Komoditas pokok dan
Strategis di Propinsi
Konsumen
8.Peningkatan kemampuan PL
dan PJL dalam membangun
jaringan rantai pasok
komoditas ekspor di pasar
global.
5.Beroperasinya jaringan
transportasi antar pulau secara
efektif sehingga transportasi laut
sebagai backbone transportasi
nasional
6. Efektifnya pengoperasian jaringan
transportasi multi moda yang
menghubungkan simpul simpul
logistik
7.Pelaku Logistik dan Penyedia Jasa
Logistik Nasional menjadi pemain
logistik kelas dunia yang handal
8. Tekoneksinya e-Logistik Nasional
kedalam Jaringan Logistik Global
25. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
10. Revitalisasi BUMN Niaga
sebagai Trading House
Komoditas Pokok dan
Strategis serta Komoditas
unggulan ekspor
11. Meningkatnya Peran BUMN
(Pos, BGR dan Bulog) dalam
Logistik Pedesaan
12. Terselenggaranya sistem
pendidikan dan pelatihan
profesi logistik nasional yang
berstandar internasional
13. Terwujudnya Pusat Distribusi
Regional Komoditas pokok
dan Strategis pada setiap
koridor ekonomi
9. Terwujudnya Inland FTA
10. Pekerja logistik di Indonesia
bersertifikasi logistik
nasional yang berstandar
internasional
9. Terwujudnya peraturan
perundangan yang terunifikasi
(UU Logistik Nasional) yang
menjamin kelancaran arus
barang secara efisien baik
domestik maupun internasional
26. Tahap I
(2011-2015)
Tahap II
(2016-2020)
Tahap III
(2021-2025)
14. Sinkronnya regulasi dan
kebijakan yang mendorong
efisiensi kegiatan ekspor
impor
15. Terbentuknya Tim Logistik
Nasional sebagai Pengawas
Pelaksanaan Cetak Biru
Sislognas dan sebagai
Damage Control Unit
16. Penetapan tarif pelayanan
jasa logistik dengan
denominasi Rupiah.
17. Efektifnya pengoperasian Dry
Port
7. Sinkronnya regulasi dan
kebijakan antar sektor dan
antar wilayah ( pusat,
daerah, dan antar daerah)
27. III. STOCKTAKE IMPLEMENTASI SISLOGNAS, DESEMBER 2012:
Penurunan Biaya Pelayanan Logistik di Pelabuhan dan
Penerapan ICT System (INALOG)
28. 1. Key Driver Komoditi Utama:
Pembangunan Pusat Distribusi Regional (Bigwin 8);
2. Key Driver Infrastruktur Transportasi:
Penurunan biaya logistik di Pelabuhan (Bigwin 15);
Optimalisasi Dry Port Cikarang dan Pembangunan Dry Port Entikong (Bigwin 17);
Penetapan Pelabuhan Hub Laut Internasional di Kuala Tanjung dan Bitung (Bigwin 1)
3. Key Driver Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik:
Revitalisasi BUMN Niaga dan Peningkatan Peran BUMN (Bigwin 11 dan 12);
Pengembangan Short Sea Shipping (Bigwin 3);
Revitalisasi Transportasi Angkutan Barang dan Pangan
4. Key Driver Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik:
Keilmuan dan Program Studi Logistik di Perguruan Tinggi
Standar Kompetensi Profesi Logistik dan Lembaga Sertifikasi Profesi (Bigwin 13);
5. Key Driver ICT:
Konsep Sistem e-Logistik Nasional - INALOG (Bigwin 5);
6. Key Driver Regulasi dan Kelembagaan:
Kebijakan Optimalisasi Peran Dryport.
29. A. Kebijakan Umum Penurunan Biaya Logistik:
Penurunan biaya logistik menjadi landasan kebijakan ekonomi secara umum.
Tahun 2010, Anggota APEC agreed to adopt 10 percent as the overarching target
for improving supply-chain performance in terms of time, cost and uncertainty
by 2015
Cetak Biru Pengembangan Sislognas menetapkan bahwa pada periode 2011-
2015 (Tahap I), penurunan biaya logistik nasional terhadap PDB sebesar 3%
pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2011.
Target utama adalah menurunkan biaya logistik di pelabuhan, karena biaya-biaya
jasa di pelabuhan memiliki konstribusi yang signifikan dari keseluruhan
biaya logistik.
30. B. Masalah Utama Tingginya Biaya Logistik di Pelabuhan:
1. Tidak adanya benchmarking yang jelas dalam penetapan Struktur Tarif Jasa
Kepelabuhanan, dan indikasi/kecenderungan adanya praktek kartel.
Saat ini penentuan sistem pengenaan tarif batas atas ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara beberapa asosiasi penyedia jasa di pelabuhan dengan asosiasi
pengguna jasa, tanpa didasari benchmarking yang jelas. Hasil kesepakatan,
selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Dirjen Perhubungan Laut.
2. Kurang memadainya Infrastruktur Pelabuhan: menyebabkan rendahnya produktivitas
yang berakibat lamanya dwelling time atau waktu kapal sandar di pelabuhan.
3. Kurangnya Persaingan Usaha Terminal Operator.
Sebagian besar Terminal Pelabuhan sampai operator gudang saat ini sebagian
besar dikelola oleh PT. Pelindo, yang menyebabkan tidak ada persaingan pelayanan
antara terminal operator.
4. Penerapan ICT yang terbatas:
Saat ini di Pelabuhan Tanjung Priok baru JICT dan PT. KOJA saja yang menyediakan
pelayanan elektornik kepada pengguna jasa untuk melakukan container tracking.
31. C. Perkembangan:
Telah dilakukan beberapa kali pertemuan dengan kementerian/-lembaga dan
asosiasi terkait untuk membahas langkah dan upaya penurunan biaya logistik di
pelabuhan.
Telah diluncurkan uji coba I-Care (Integrated Cargo Release System – Cargolink)
di Koja tanggal 14 November 2012. I-Care adalah proses pelayanan good release
pasca proses custom clearance oleh INSW. Dalam implementasi Cargolink ini
terjadi pertukaran dokumen elektronis antara Shipping Line, Consignee
(Importir/Eksportir/PPJK), TPS, Bank, dan Perusahaan Trucking, sehingga dapat
dilakukan percepatan proses pengeluaran barang yang akhirnya mempersingkat
dwelling time.
32. D. Tindak Lanjut Kebijakan yang diperlukan:
1. Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelayaran secara penuh dalam
operasional pelabuhan.
Agar terbuka peluang bagi operator terminal lainnya yang berminat
untuk mengoperasikan pelabuhan di Indonesia.
2. Perlu adanya regulasi untuk mewajibkan penerapan ICT tools pada
Penyedia Jasa di Pelabuhan untuk menyederhanakan prosedur dan proses
serta mengurangi waktu pelayanan; dan
3. Perlu adanya revisi atas Keputusan Menteri Perhubungan untuk meninjau
kembali penetapan dan penerapan tentang komponen dan besaran tarif
batas atas pelayanan jasa barang agar para penyedia jasa di pelabuhan
menjamin kepastian penerapan harga dan kualitas jasa kepelabuhanan bagi
pengguna jasa.
4. Perlu dibentuk Tim Kerja Khusus untuk mengkaji mengenai komponen dan
besaran tarif batas atas pelayanan jasa barang
33. 1. Perkembangan:
Sistem INALOG adalah pengembangan lanjutan dari sistem Indonesia National Single
Window yang mengintegrasikan sistem TIK pergerakan barang di wilayah dalam negeri
Indonesia, sehingga melalui keduanya direalisasikan “domestically integrated, globally
connected”.
Telah disampaikan surat Deputi Menko Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan
kepada Kementerian Negara BUMN No. S-220/D.IV.M.EKON/-10/2012 tanggal 1 Oktober
2012, untuk menyiapkan program “Pengembangan, Pengelolaan, Pengoperasian serta
Revitalisasi Bisnis BUMN Sektor Maritim” dalam kerangka pembangunan TIK berskala
nasional bagi BUMN-BUMN yang telah memiliki jaringan logistik.
2. Tindak lanjutan :
Pembuatan desain e-logistik (INALOG)
Perlu menjadi agenda rapat koordinasi setingkat Menteri untuk mendorong terjadinya
sinergi antara Tim Kerja SISLOGNAS dengan Kementerian Negara BUMN dalam
mengimplementasikan Cetak Biru SISLOGNAS.
34. 1. Perlu adanya regulasi yang menentukan standar pelayanan minimum
(SPM) jasa kepelabuhanan baik terhadap keragaan jenis layanan
maupun standar kualitas layanan;
2. Perlu adanya kebijakan dan sekaligus sinkronisasi regulasi dalam
upaya perbaikan tata kelola jasa kepelabuhan yang mendorong
tumbuh dan berkembangnya kompetisi yang sehat antar penyedia jasa
kepelabuhan;
3. Perlu adanya kebijakan yang dapat meniadakan pungutan biaya tak
langsung dan adanya persaingan usaha dalam kegiatan jasa pelayanan
di pelabuhanan;
4. Perlu segera dilakukan implementasi ICT system secara utuh di
pelabuhan yang dapat menurunkan biaya, lead-time dan ketidak-pastian.
Adanya kejelasan standar penetapan biaya pelayanan di pelabuhan sangat
diperlukan untuk pembuatan feasibility study pengembangan
infrastruktur logistics yang menyangkut pelabuhan sebagai “nodes” dari
rangkaian sistem rantai-pasok nasional (projects list).
35. LAMPIRAN
GAMBARAN UMUM
BIAYA LOGISTIK DI PELABUHAN
DAN CONTOH KASUS
[DISAMPAIKAN OLEH BAPAK TRI ACHMADI]
Editor's Notes
Perencanaan Pembangunan sinergi dengan tata kelola industri logistik :
Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost.
Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost.
Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost.
Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost.
Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost.
Industrial development planning, which includes industrial scale, structure and the location of the main producing area directly affect the logistics distribution, scale, level and is the key influencing factor of the logistics cost.