Formulasi Strategi Sistem Logistik Maritim membahas pentingnya pengembangan sistem logistik maritim untuk mendukung kebijakan kelautan Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Diskusi mencakup perlunya penyusunan strategi sistem logistik maritim yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik."

1. Formulasi Strategi Sistem
Logistik Maritim
Togar M. Simatupang
Rektor Institut Teknologi Del
Diskusi Penyusunan Formulasi Sistem Logistik Maritim dalam rangka mendukung Kebijakan
Kelautan Indonesia terkait Program Prioritas Industri Maritim dan Konektivitas Laut
Depok, 12-13 November 2018

2. Kilasan
1. Pendahuluan
2. Sistem Logistik
3. Sistem Logistik Nasional
4. Prioritas Nasional
5. Pengukuran Kinerja Logistik
6. Sistem Logistik Maritim
7. Pemantauan Kinerja Sistem Logistik Maritim
8. Penutup
2

3. Pendahuluan
• Cita-cita menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia salah satunya adalah
dengan membangun konektivitas dan logistik maritim.
• Fokus membangun konektivitas maritim melalui tol laut adalah untuk
memperkecil disparitas harga dan menjamin ketersediaan barang pokok.
• Biaya logistik maritim yang mahal karena adanya beberapa inefisiensi di
pelabuhan yang masih perlu terus dibenahi.
• Pembenahan sistem logistik maritim belum mendapat perhatian yang memadai
untuk dapat meningkatan efisiensi dan produktivitas.
• Permasalahan utama bidang sistem logistik maritim adalah adanya kebijakan
yang cenderung tumpang tindih, konflik antar pelaku, minimnya data lapangan,
dan rendahnya upaya peningkatan kinerja logistik maritim.
• Perlunya suatu upaya untuk dapat mengidentifikasi indikator kinerja utama dari
sistem logistik maritim dan cara yang dapat memadukan berbagai pemangku
kepentingan untuk melukan pembenahan yang terus-menerus.
3

4. Sistem Logistik
4

5. Logistik dan Rantai Pasok
5
This chart illustrates the relationship among materials
management, physical distribution, logistics management, and
supply chain management. Distribution is a component of logistics
management, and logistics management is a component of supply
chain management.
Source: Markus Hesse and Jean-Paul Rodrigue (2004), "The
transport geography of logistics and freight distribution",
Journal of Transport Geography, Vol. 12, No. 3, pp. 171–184.
http://www.wtgblog.com/history-of-logistics-and-supply-
chain-management-infographic/

6. Lingkup Rantai Pasok, Rantai Logistik, dan
Rantai Transportasi
Source: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch5en/conc5en/scope_supply_chain.html 6

7. Definisi Logistik
• Logistik adalah bagian dari rantai pasok (supply chain) yang menangani
arus barang, arus informasi, dan arus uang melalui proses pengadaan
(procurement), penyimpanan (warehousing), transportasi (transportation),
distribusi (distribution), dan pelayanan pengantaran (delivery services)
sesuai dengan jenis, kualitas, jumlah, waktu, dan tempat yang dikehendaki
konsumen, secara aman, efektif dan efisien, mulai dari titik asal (point of
origin) sampai dengan titik tujuan (point of destination).
• Peraturan Presiden RI Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem
Logistik Nasional
• Ciri-ciri Logistik:
• Aliran: barang, informasi, uang
• Sarana: gudang, pabrik, terminal
• Kegiatan: pengadaan, penyimpanan, transportasi, penyebaran, dan pengantaran
• Misi: menambah kegunaan waktu dan tempat serta tepat guna
7

8. Pengolahan pesanan
(pengadaan) dan
Layanan Pelanggan
Persediaan
Transportasi
Jaringan
Fasilitas
Gudang,
Penanganan material,
Pengemasan
Fungsi Lainnya:
• Pembelian
• Perencanaan
produksi
• Peramalan
permintaan
• Pentarifan
• Barang kembali
• Sisa, skrap, sampah
Fungsi Logistik
8

9. 28%
8%
5%
59%Inventory Carrying
Warehousing
Transport
Order Entry/Admin
Unsur utama logistik
mewakili 10% dari GDP
dunia, atau sekitar US$ 4.0
trillion
Source: A. T. Kearney
Kegiatan Logistik – Pasar Global
9

10. Sektor Logistik
10

11. Pengertian Sistem Logistik
• Sistem logistik adalah proses interaksi yang terintegrasi antara
berbagai pelaku dalam kegiatan logistik (fasilitas, transportasi,
persediaan, komunikasi, penanganan, dan penyimpanan) dimana
terjadi keterkaitan antar peran dan antar fungsi hari hulu ke hilir
untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja logistik dalam
mendapatkan barang atau jasa yang tepat, ke tempat yang tepat,
pada waktu yang tepat, dan dalam kondisi yang diinginkan.
11

12. Jaringan Sistem Logistik
12

13. Sistem Logistik Nasional
13

14. • Cetak Biru merupakan arah dan pola pengembangan Sislognas pada tingkat kebijakan makro yang
dijabarkan lebih lanjut dalam RKP dan RK-Kementerian/Lembaga setiap tahunnya
• Cetak Biru berperan dalam mencapai sasaran RPJMN, menunjang Implementasi MP3EI, dan mewujudkan
visi ekonomi Indonesia Tahun 2025
MP3EI
Konektivitas
Koridor
Ekonomi
Sistem Logistik
Nasional
Misi Ekonomi Indonesia 2025
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
dan makmur”
IPTEKSIPTEK / INOVASI
1 2
3
Meningkatkan Daya
Saing
Meningkatkan
Kesejahteraan
14

15. PENDEKATAN
UTAMA
• Berbasis Manajemen Rantai
Pasok (Supply Chain
Management)
• Paradigma:
• ship follows the trade dan
• ship promotes the trade
• Menggunakan pendekatan 6
kunci penggerak utama logistik
(six key drivers)
CETAK BIRU Sistem Logistik Nasional…
Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru
Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas)
15

16. Sistem Logistik Nasional
Sumber Daya Manusia (SDM) Logistik
Infrastruktur Logistik
Pelaku dan Penyedia Jasa
Komoditas Utama (Key Commodity)
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Harmonisasi Regulasi
Daya saing
Nasional
Kesejahteran
Masyarakat
ENAM PENGGERAK UTAMA SISLOGNAS
16

17. Desa
Desa
Desa
Integrasi Jaringan Lokal dan Nasional Koneksi Jaringan Global
Pelabuhan Hub
Internasional
EROPA
Antar Pulau
Kota/
Kab
Pelabuhan Hub
Internasional
ASIA
Pelabuhan Hub
Internasional
AMERIKA
Pelabuhan Hub
Internasional
Indonesia
Antar Pulau
Antar Pulau
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Kota/
Kab
Kota/
Kab
Pelabuhan Hub
Internasional
AFRIKA
Pelabuhan Hub
Internasional
AUSTRALIA
Desa
17

18. PRIORITAS NASIONAL
PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN
KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN
18

19. Meningkatkan Sistem Logistik
1. Membangun infrastruktur dan sarana transportasi dan distribusi
yang handal, efisien dan efektif
2. Mewujudkan Sistem Logistik Perikanan dan Pertanian yang
terintegrasi dengan sistem logistik nasional
19

20. 20

21. 21

22. 22

23. Paket XV: Perbaikan Sistem Logistik Nasional untuk mempercepat
Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional
• Pemberian Kesempatan Meningkatkan Peran dan Skala Usaha, dengan kebijakan yang
memberikan peluang bisnis untuk angkutan dan asuransi nasional dalam mengangkut barang
ekspor impor, serta meningkatkan usaha galangan kapal/pemeliharaan kapal di dalam negeri.
• Kemudahan Berusaha dan Pengurangan Beban Biaya bagi Usaha Penyedia Jasa Logistik Nasional,
dengan kebijakan antara lain:
i. mengurangi biaya operasional jasa transportasi;
ii. menghilangkan persyaratan perizinan angkutan barang;
iii. meringankan biaya investasi usaha kepelabuhanan;
iv. standarisasi dokumen arus barang dalam negeri;
v. mengembangkan pusat distribusi regional;
vi. kemudahan pengadaan kapal tertentu; dan
vii. mekanisme pengembalian biaya jaminan peti kemas, dsb.
• Penyederhanaan Tata Niaga untuk mendukung kelancaran arus barang, dengan membentuk Tim
Tata Niaga Ekspor Impor dalam rangka mengurangi LARTAS dari 49% menjadi sekitar 19% atau
mendekati rata-rata non tariff barrier negara-negara ASEAN sebesar 17%.
23

24. Pengukuran Kinerja Logistik
24

25. The Logistics Virtuous and Vicious Cycles
Sumber: https://transportgeography.org/?page_id=4567 25

26. Pendekatan Pengukuran Kinerja Sistem
Logistik
Makro
•Biaya logistik sebagai prosentase PDB
•Menggunakan asumsi tertentu
•Cepat dan mudah
•Contoh:
•Bahagia, I.; Sandee, H. and R.
Meeuws (2013). “State of logistics
Indonesia 2013”, Washington DC:
World Bank.
•Guasch J.L. and Kogan J (2006).
“Inventories and Logistic Costs in
Developing Countries: Levels and
Determinants”, Policy Research
Working Paper 2552. Washington
DC: World Bank.
Mikro
•Kinerja berdasarkan survei
•Biaya logistik sebagai prosentase nilai
penjualan
•Memerlukan sampel yang besar
untuk keandalan
•Contoh:
•Fast Path dari USAID,
•Latin American and Caribbean (LAC)
Observatory
Persepsi
•Berdasarkan indeks persepsi
subyektif diberikan oleh penyedia
jasa pengiriman
•Indikator yang unik dan dapat
dikorelasikan dengan lainnya
•Data lapangan lainnya juga
dikumpulkan
•Contoh:
•LPI dari World Bank
•Turku: level logistik pabrikan dan
ritel di Finlandia
26
Sistem Logistik Maritim adalah kombinasi yang kompleks dari layanan dan prosedur yang melibatkan operasi publik dan
swasta sehingga tidak mudah untuk melakukan pengukuran untuk sebagian atau keseluruhan rantai pasok.

27. Masukan dan Keluaran Indikator Indeks
Kinerja Logistik (Logistics Performance Index)
27

28. Kinerja Logistik Indonesia 2014-2018
• Pada 2018, peringkat Indonesia
meningkat ke posisi 46 dengan skor
3,15 atau naik 17 tingkat dari
sebelumnya di posisi 63 dengan
skor 2,98.
• Dari semua aspek penilaian LPI
2018, aspek kepabeanan meraih
skor terendah sebesar 2,67.
• Sementara itu, aspek penilaian
tertinggi adalah ketepatan waktu
dengan skor 3,67.
• Aspek lainnya yaitu infrastruktur
dengan skor 2,89, pengiriman
barang internasional 3,23, kualitas
dan kompetensi logistik 3,1, dan
pelacakan dan penelusuran barang
sebesar 3,3.
Sumber: “Kinerja Logistik Mulai Kompetitif, Biaya Masih Menjadi PR” (26 Juli 2018) pada
http://industri.bisnis.com/read/20180726/98/820964/kinerja-logistik-mulai-kompetitif-biaya-masih-menjadi-pr 28

29. Fasilitasi Pedagangan
• Fasilitasi perdagangan yang lebih baik — penyederhanaan, modernisasi, dan harmonisasi
proses ekspor dan impor — dapat mengurangi biaya perdagangan hingga 9% di Asia dan
Pasifik, demikian menurut laporan bersama 2017 dari Asian Development Bank (ADB)
dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP).
• Pembentukan Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) melalui SK Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 199 Tahun 2018 pada tanggal 11 Mei 2018.
• Perjanjian Fasilitasi Perdagangan mengatur mengenai transparansi informasi terkait
ekspor, impor, dan transit, termasuk di dalamnya prosedur, bea masuk dan pajak yang
dikenakan, biaya-biaya lainnya, pembatasan atau larangan, dan penalti; prosedur
pelepasan dan pembebasan barang; Post-clearance audit; penggunaan standar,
penerapan single window, pemeriksaan sebelum pengiriman; dan ketentuan mengenai
perlakuan khusus untuk negara berkembang dan kurang berkembang.
• Perjanjian Fasilitasi Perdagangan bertujuan untuk meningkatkan perdagangan global
melalui peningkatan transparansi dan simplifikasi prosedur ekspor dan impor untuk
mempercepat pergerakan, pelepasan dan pembebasan (release and clearance) barang,
termasuk barang dalam transit.
29

30. Indikator Fasilitasi Perdagangan
1. ‘Port efficiency’ is designed to measure the quality of infrastructure of maritime and air ports.
• Port Efficiency Index
• Port facilities and inland waterways
• Air transport
2. ‘Customs environment’ is designed to measure direct customs costs as well as administrative transparency of customs
and border crossings.
• Irregular payments, Import fees are low, Hidden import barriers, Bribery and corruption , Corruption Perceptions Index (Transparency
International)
3. ‘Regulatory Environment’ is designed to measure the economy’s approach to regulations.
• Transparency and stability of environmental regulations
• Stringency of regulatory standards
• Compliance with international environmental agreements
• Enforcement of environmental regulation
4. ‘E-Business Usage’ is designed to measure the extent to which an economy has the necessary domestic infrastructure
(such as telecommunications, financial intermediaries, and logistics firms) and is using networked information to
improve efficiency and to transform activities to enhance economic activity.
• “Percentage of companies that use the Internet for e-commerce”
Sumber: Wilson, J., C. Mann, and T. Otsuki. 2003. “Trade Facilitation and Economic Development: A New Approach to Measuring the Impact.” World Bank Economic Review,
17(3): 367- 389. Wilson, J., C. Mann, and T. Otsuki, 2005. “Assessing the Benefits of Trade Facilitation: A Global Perspective." The World Economy, 28(6): 841-71.
30

31. Contoh Pemantauan Fasilitasi Perdagangan
Indikator:
• Jumlah Titik periksa
• Sogokan (pungli)
• Keterlambatan
Pemburu rente
menyebabkan
peningkatan biaya
logistik
31

32. Sistem Logistik Maritim
32

33. Sistem Logistik Maritim
• Logistik Maritim adalah proses perencanaan, pelaksanan, dan
pengendalian pergerakan barang dan informasi melalui pelayaran.
• Sistem Logistik Maritim adalah proses interaksi yang terintegrasi
antara berbagai pelaku dalam kegiatan logistik melalui perairan untuk
meningkatkan kapasitas dan kinerja logistik dalam mengantar barang
yang tepat, ke tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam
kondisi yang diinginkan.
• Aktor utama:
• Usaha pelayaran
• Operator terminal atau pelabuhan
• Penyedia jasa pengiriman barang (freight forwarder)
33

34. Sistem Logistik Maritim Antar Pelabuhan
34

35. Fungsi Utama dan Kegiatan Pendukung Logistik Maritim
Pengiriman Pelabuhan/Terminal
operation
Kargo Penelurusan
Fungsi utama
memindahkan kargo dari
pelabuhan ke pelabuhan
pengiriman penerimaan;
bongkar /muat kargo;
bongkar muat;
menghubungkan ke
transportasi darat.
pemesanan kapal; dan
mempersiapkan dokumen
yang diperlukan untuk
pengangkutan laut dan
perdagangan, atas nama
pengirim.
Kegiatan pendukung
dokumentasi yang
berkaitan dengan
perdagangan laut;
pelacakan container dan
informasi; layanan
intermoda.
pergudangan; menawarkan
pusat distribusi; pengujian;
majelis; memperbaiki.
manajemen persediaan;
pengemasan; pergudangan
Sumber: Dong-Wong Song dan Photis M. Panayides (2012), Maritime Logistics: a complete guide to effective shipping and port Management.
35

36. Sistem Logistik Maritim
Sumber: Song, D.-W. & Panayides, P.M., 2012. Maritime logistics: a contemporary issues, London: Kogan Page.
36

37. Ekonomi Maritim
Sumber: “The Ocean Economy”, pada https://transportgeography.org/?page_id=5354 37

38. Port Management Information System
Sumber: https://www.porttechnology.org/directory/transas_marine/products/8965/Port-Management-
Information-System
38

39. Smart Ship Platform
Sumber: “Japan develops smart ship platform” (4 Oct 2016), https://www.marinemec.com/news/view,japan-develops-
smart-ship-platform_44850.htm
Monohakobi Technology Institute
ISO 16425:2013 Ships and marine technology -- Guidelines for the installation of ship communication networks for
shipboard equipment and systems
39

40. Sistem Komunitas Pelabuhan
Sumber: “Port Community System (PCS) at Indian Ports”,
http://www.indianpcs.gov.in/ipacpsweb/html/portlet/aboutpcs/en_US/aboutpcs/AboutIPA.jsp 40

41. Pemantauan Kinerja Sistem Logistik Maritim
41

42. Pembinaan Pelayaran
a. memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang secara massal melalui perairan dengan selamat, aman, cepat, lancar,tertib dan
teratur, nyaman, dan berdaya guna, dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat;
b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan
lingkungan maritim sebagai bagian dari keseluruhan moda transportasi secara terpadu dengan memanfaatkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi;
c. mengembangkan kemampuan armada angkutan nasional yang tangguh di perairan serta didukung industri perkapalan yang andal
sehingga mampu memenuhi kebutuhan angkutan baik di dalam negeri maupun dari dan ke luar negeri;
d. mengembangkan usaha jasa angkutan di perairan nasional yang andal dan berdaya saing serta didukung kemudahan memperoleh
pendanaan, keringanan perpajakan, dan industri perkapalan yang tangguh sehingga mampu mandiri dan bersaing;
e. meningkatkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya
alur-pelayaran, kolam pelabuhan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran yang memadai dalam rangka menunjang angkutan di perairan;
f. mewujudkan sumber daya manusia yang berjiwa bahari, profesional, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan
penyelenggaraan pelayaran; dan
g. memenuhi perlindungan lingkungan maritim dengan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang bersumber dari
kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, serta keselamatan dan keamanan.
Sumber: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang PELAYARAN
Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas
angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan
keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
42

43. 7 Pilar Kebijakan Kelautan Indonesia
Kebijakan
Kelautan
Indonesia
Tata kelola dan kelembagaan kelautan
Ekonomi, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan
Pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut
Budaya bahari
Diplomasi maritim
Pengelolaan sumberdaya kelautan dan pengembangan sumberdaya manusia
43

44. Persoalan dan Pembenahan Sistem Logistik
Maritim (Bank Dunia)
Persoalan:
• Operasi pelabuhan yang tidak efisien:
Pelabuhan sering menjadi titik
penghambat dalam rantai logistik
Indonesia, akibat infrastruktur yang
terbatas, regulasi yang minim atau
tumpang tindih, konflik antar sektor,
dan produktivitas yang rendah.
• Pasar layanan logistik yang tidak
kompetitif.
• Prosedur perdagangan yang panjang.
Pendekatan:
• Memperkuat tatakelola dan operasional
pelabuhan.
• Menumbuhkan lingkungan usaha yang
kompetetif bagi penyedia layanan
logistik untuk meningkatkan masuknya
operator dalam pasar logistik.
• Membuat proses perdagangan menjadi
lebih efisien dan transparan untuk
mengurangi waktu dan biaya proses
perdagangan.
Sumber:
• World Bank (2016) The Indonesia First Logistics Reform Development Policy Loan.
• “Bank Dunia Beri Pinjaman Rp4,2 Triliun ke Indonesia untuk Benahi Logistik Maritim”, 30/06/2018, pada:
https://today.line.me/id/pc/article/Bank+Dunia+Beri+Pinjaman+Rp4+2+Triliun+ke+Indonesia+untuk+Benahi+Logistik+Maritim-PL2mM0
44

45. Komponen Sistem Logistik Maritim
Pengirim
Pelabuhan
Asal
Pelabuhan
Tujuan
Penerima
Penyedia Jasa Pengiriman, Pengangkutan, Pergudangan, Terminal, Keuangan, dan Dokumen
Standar, Teknologi, Fasilitasi Perdagangan, Kompetensi SDM
Pelayaran
Kebijakan Logistik Maritim
45

46. Siklus Kebijakan Sistem Logistik Maririm
Penentuan Agenda
(isu dan prioritas)
Formulasi
Adopsi (ratifikasi)
Implementasi
Evaluasi
Pemeliharaan
46

47. Prakarsa Pemantauan Kinerja Sistem Logistik
Maritim
Permasalahan
•Konflik kepentingan dan
prioritas yang berbeda.
•Dokumen strategi yang
berbeda-beda di lintas
kementerian dan
menghasilkan
rekomendasi praktis
yang berbeda-beda.
•Kesulitan dalam
menentukan kesepatan
dan sasaran perbaikan.
•Data tidak tersedia dan
tidak ada prosedur atau
mekanisme intervensi
pemecahan masalah.
•Produktivitas yang
rendah.
Pendekatan
•Reformasi logistik
maritim
•Penyelarasan prioritas
dengan para pemangku
kepentingan.
•Pandangan holistik
untuk mengatasi
berbagai tantangan
pelaksanaan guna
mewujudkan reformasi
logistik maritim
Prakarsa
•Wahana Pemantauan
Kinerja Sistem Logistik
Maritim (Monitoring and
Evaluation Platform for
Maritime Logistics
Performance – MEP-
MLP) yang
memungkinkan
pemangku kepentingan:
•Memantau indikator
kinerja utama
•Melakukan perbaikan
secara berkelanjutan.
•Menggunakan
mekanisme intervensi
dan penyelesaian
hambatan di lapangan
ketika diperlukan.
Manfaat
•Tersedianya menu
inisiatif kunci dan
dijabarkan lebih lanjut
menjadi inisiatif khusus.
•Adanya dukungan data
dan informasi dari
lapangan agar inisiatif
dapat terwujud secara
efisien
•Terjalinnya kerjsama
Pemerintah dan sektor
swasta di tingkat
operator maupun
pengguna akhir.
•Adanya mekanisme
secara proaktif agar
memastikan koordinasi
yang lebih baik.
47

48. Apa yang baru?
Bagaimana berkerjasama untuk memperbaiki kinerja logistik maritim
Standarisasi prosedur pemantauan antar agen
Dokumentasi standar
Transparansi dan perbaikan berbasis data
Penelusuran data dan pelacakan pihak yang bertanggung jawab untuk peningkatan kinerja
Manfaat wahana (platform) berbasis web
Tindak lanjut dan akuntabilitas pencapaian sasaran perbaikan
48

49. Kondisi Yang Diharapkan
Pemantauan Indikator
Kinerja Logistik Maritim
• Tercapainya
kesepakatan indikator
kinerja sistem logistik
maritim
• Terwujudnya platform
yang dapat memantau
indikator kinerja
secara berkala
Peningkatan Kinerja
Logistik Maritim
• Terwujudnya pelaku
yang bertanggung-
jawab dan mampu
melakukan perbaikan
kinerja
• Terwujudnya pelaku
atau agen yang
profesional
Peningkatan Indeks
Kinerja Logistik
Indonesia
• Logistik maritim yang
efisien dan produktif
• Tersedianya jaringan
infrastruktur sistem
logistik maritim
49

50. Rencana KerjaKonsorsium
Penanggung-
Jawab
Panitia
RAB
Perencanaan
Kebutuhan
Data
Prosedur dan
Platform
Pelaksanaan
Pengumpulan
dan Validasi
Data
Dasbor
Pengendalian
Rencana
Tindak
Perbaikan
Pelaporan
Evaluasi
50

51. Kerangka Platform
•Pelabuhan
•Usaha Pelayaran
•Jasa Pengiriman
•Pemilik Barang
•Pemerintah
Penyedia Data
•Pemasukan Data
•Validasi Data (approval)
Platform (e-
monitoring) •Perusahaan Kapal
•Pemilik Barang
•Pemerintah
•Otoritas Pelabuhan (OP)
•Lembaga Penelitian
Pengguna Data
•Penilaian Capaian
•Penetapan Target
•Rencana Tindak
•Perbaikan
•Evaluasi Kemajuan
•Pengakuan Pencapaian
Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Tujuan Platform adalah:
1. Sebagai wahana dalam pemantauan kinerja Sistem Logistik Maritim bagi para pihak terkait (pemangku
kepentingan), baik pemerintah maupun swasta.
2. Penentuan prioritas dan indikator dalam rangka peningkatan kinerja.
3. Pengembangan kegiatan perbaikan yang lebih rinci, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah,
pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Koordinasi sistem akuntabilitas kinerja dan pemberdayaan secara optimal sumber daya yang
dibutuhkan, dalam rangka meningkatkan kinerja sistem logistik maritim.
51
1. Pusat Layanan
2. Koridor Tol Laut

52. 1. Pendekatan Pusat Layanan Logistik Maritim
52

53. 1. Contoh Pendekatan Pusat Layanan:
Port Performance Scorecard (UNCTAD)
Sumber: UNCTAD (2016) Port Performance: Linking Performance Indicators to Strategic Objectives.
Port Performance Scorecard Network
Port Performance Scorecard Flowchart
Normal Port Performance
53

54. 2. Pendekatan Koridor Tol Laut
54

55. 2. Contoh Pendekatan Koridor:
FastPath® a transport logistics diagnostics tool (USAID)
Sumber: USAID (2010) West Africa Transport Logistics Analysis Using FastPath: Tema–Ouagadougou Corridor Final Report.
Charles Kunaka dan Robin Carruthers (2014) Trade and Transport Corridor Management Toolkit. , the World Bank, Washington. 55

56. Tugas Tim Kerja Pengembangan Sistem
Logistik Maritim (SISLOGMAR)
• Mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan Pemantauan
Kinerja SISLOGMAR
• Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan implementasi
perbaikan kinerja SISLOGMAR
• Melakukan evaluasi implementasi pelaksanaan perbaikan SISLOGMAR
• Menyiapkan rekomendasi kebijakan dan langkah-langkah strategis
yang diperlukan dalam implementasi pelaksanaan SISLOGMAR
56

57. Penutup
• Sistem Logistik Maritim merupakan interaksi antar pelaku atau agen yang mengalirkan
barang dan jasa lewat pelayaran untuk mencapai nilai tambah dan efisiensi yang lebih
baik.
• Pelaku utama adalah otoritas dan operator pelabuhan, pemilik barang, jasa penyedia
pengiriman, dan usaha pelayaran termasuk pemerintah.
• Mekanisme peningkatan kinerja memerlukan kerjasama antar pelaku kepentingan dan
metode untuk memantau keadaan di lapangan dan usaha untuk memperbaiki kinerja
logistik maritim.
• Paparan ini mengusulkan wahana pemantauan kinerja sistem logistik maritim (e-
platform) berbasis web yang dapat dilakukan dengan dua pendekatan:
1. Pendekatan titik layanan: pelabuhan, kawasan berikat, dan lainnya
2. Pendekatan koridor logistik maritim: koridor tol laut
• Pembentukan tim ad hoc, penugasan, perancangan, dan uji coba dapat diusulkan agar
dapat munculnya komitmen berbagai pihak dalam meningkatkan kinerja sistem logistik
maritim.
57

58. Terima Kasih
58