Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik+Lingkungan, Aspek Ekonomi, Aspek Sosial dan Budaya. Berisi definisi aspek, meliputi apa saja, dan kebutuhan data yang akan dicari dalam rencana tata ruang.
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
disampaikan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada Seminar nasional Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN). Mewujudkan Kota Masa Depan Indonesia. Jakarta 13 Desember 2012
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/KotaPenataan Ruang
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota - Batang Tubuh RDTR
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
1. SISTEM TRANSPORTASI
oleh :
Dr. Don Gaspar N da Costa, ST., MT
Program Studi Teknik SipilFakultas Teknik
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG
2. VISI TRANSPORTASI
PERKOTAAN
EFISIEN-EFEKTIF-AMAN-NYAMAN
YG TERWUJUD DALAM:
1. PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN MOBILITAS
– Aksesibilitas = ukuran kemudahan pencapaian tujuan; dipengaruhi oleh jarak / waktu / biaya
perjalanan
– Mobilitas = ukuran kemudahan / kemampuan perjalanan; dipengaruhi oleh ketersediaan
sarana (angkutan) dan prasarana (keterhubungan fisik serta kondisi fungsional jalan +
jembatan)
2. PENINGKATAN STRUKTUR PEREKONOMIAN WILAYAH
– Indikator ekonomi = PDRB (sector unggulan); peranan ekonomi dari tiap komponen system transportasi
terhadap kemampuan peningkatan PDRB harus menjadi dasar penentuan kebijakan pengelolaan Sistrans
3. PENINGKATAN STRUKTUR SOSIAL KEMASYARAKATAN
– Korelasi antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan / perluasan Kawasan budidaya (lokasi hunian,
pemanfaatan lahan tidur, dlsb)
– Kemampuan penyediaan sarana-prasarana transportasi untuk melayani aktivitas social-ekonomi
masyarakat
1st Week
3. VISI TRANSPORTASI
PERKOTAAN
EFISIEN-EFEKTIF-AMAN-NYAMAN
YG TERWUJUD DALAM:
3. PERBAIKAN KUALITAS LINGKUNGAN
– Pembangunan / pengembangan infrstruktur jalan harus diikuti kebijakan
pengendalian dampak shg tidak menurunkan kualitas lingkungan alamiah
maupun binaan
– Kebijakan otomotif harus berorientasi pada perlindungan keselamatan pengguna
dan kelestarian lingkungan (non pollutant impact)
4. PENINGKATAN KINERJA KELEMBAGAAN PENYELENGGARA
SISTEM TRANSPORTASI
– Kordinasi lintas sector (jalan-PU; rambu/marka-DISHUB; disiplin lalin-POLRI;
pemanfaatan lahan/asal-tujuan perjalanan_TATA KOTA
lanjutan
4. Pengertian
SISTEM TRANSPORTASI
Sistem :
Bentuk, mekanisme dan dinamika keterkaitan
berkelanjutan, atau ketergantungan dan interaksi
timbal balik antar unsur pembentuk suatu pola
aktivitas/ruang
Transportasi :
Perpindahan orang, barang, informasi, jasa
dari asal ke tujuan dengan sarana dan media
tertentu; dalam waktu tertentu
Sistem Transportasi :
interaksi atau keterkaitan timbal balik antar unsur-
unsur pembentuk aktivitas perpindahan orang,
barang, jasa dan informasi dari asal ke tujuan
perjalanan dalam ruang dan waktu tertentu secara
sistematis dengan aman, nyaman dan lancar
5. Ciri-ciri Sistem
1. Memiliki sub sistem
(unsur pembentuk
system
transportasi)
2. Terdapat hubungan
antar sub sistem
3. Memiliki proses
(metabolisme) kerja
4. Memiliki visi, misi
dan tujuan (agenda)
5. Memiliki sistem
kontrol
6. Memiliki lingkup
kerja/pengaruh
tersendiri
1. Sub sistem tersebut merupakan faktor-faktor utama
pembentuk sistem. Salah satu faktor utama merupakan “inti
sistem” itu sendiri. Pririotas pengelolaan ditetapkan
berdasarkan hirarki tersebut.
2. Hubungan antar variabel bersifat timbal
balik/interaktif/iteratif. Variabel pemicu dan penjelas
tiap elemen menjadi faktor pengungkit implementasi dan
efisiensi implementasi sistem. Faktor penghambat harus
ditemukan dan dikendalikan.
3. Metabolisme berlangsung berdasarkan input, diproses
berdasarkan metode/cara tersendiri dan menghasilkan output
4. Visi, misi dan tujuan bersifat terukur sehingga bisa
dievaluasi. Ukuran tersebut ditetapkan berdasarkan
rancangan dan hasil olahan input informasi, energi (sumber
daya) dan materi/obyek (metode, kebijakan, rencana, atau
program) . Untuk itu dibutuhkan kelembagaan
pengelolaan yang memadai.
5. Proses kontrol sistem dilakukan berdasarkan kesesuaian
produk dengan visi, misi dan tujuan implementasi sistem;
sesuai kapasitas sistem
6. Lingkungan kerja/pengaruh relatif terbatas, namun terbuka
terhadap perubahan lingkungan eksternal; berbasis prinsip
zerro sum game (interaksi sinergis antar elemen, tidak ada
elemen yang dirugikan). Residu sistem menjadi
tanggungjawab sistem tersebut.
6. Tugas-1
• mendeskripsikan visi-misi dan kinerja pengelolaan
transportasi di Kota Kupang / kabupaten kelahiran tiap
peserta MK berdasarkan CIRI-CIRI SISTEM (slide 4)
maupun TAGET CAPAIAN KINERJA (Slide 2-3)
• Kinerja system transportasi dijelaskan melalui:
– Deskripsi dan foto kemacetan, kecelakaan dan/atau ketertiban
berlalu lintas
– Keterseidaan dan kualitas fasilitas layanan perjalana
NB: jika dari kota yg seasal maka kajian kinerja tidak
boleh sama / copy paste
7. TANTANGAN PENGELOLAAN
SISTEM TRANSPORTASI
• AKTIVITAS DAN DAMPAKNYA BERDIMENSI RUANG DAN WAKTU
– Tiap jenis aktivitas penyediaan dan/atau pengoperasian sarana-prasarana transportasi
pasti memberikan dampak positif sekaligus negative
– Jika dampak tidak segera ditangani maka skala dan luasan wilayah terkena dampak dapat
semakin besar
– Oleh krn itu segala dampak potensial harus diidentifikasi guna dipatntau dan dikelola
secara berkelanjutan
• TIAP UNSUR PEMBENTUK SISTEM TRANSPORTASI MEMILIKI
KETERBATASAN KAPASITAS / DAYA DUKUNG & DAYA TAMPUNG
– Kapasitas ruas dan simpang jalan seringkali dibatasi oleh ketersediaan lahan sehingga laju
pertumbuhan jenis dan jumlah kendaraan bermotor dapat menurunkan kapasitas bagian
jalan
– Kinerja bagian jalan di koridor tertentu (contoh Soeharto-Sudirman / jalur Kuanino) dapat
terlampaui apabila tarikan dan bangkitan perjalanan akibat pertumbuhan jenis, jumlah,
skala dan kerapatan kegiatan social-eko sudah terlalu tinggi
2nd Week
8. TANTANGAN PENGELOLAAN
SISTEM TRANSPORTASI
• KEMAMPUAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
PENDANAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI
– Lebar dan kualitas permukaan jalan seringkali buruk karena kemampuan
penyediaan dana pemeliharaan terbatas
– Kondisi ini diperburuk dg ketiadaan data base kondisi fungsional jalan shg
terdapat kesulitan pengelolaan ruas0ruas jalan strategis
• LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KENDARAAN
BERMOTOR YANG LEBIH CEPAT DARI KEMAMPUAN
PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN SARANA-PRASARANA
TRANSPORTASI
– Laju kerusakan permukaan jalan bersifat eksponensial karena kemampuan
pemeliharaan tidak seimbang dengan laju pertumbuhan jumlah kendaraan
bermotor (frekuensi lintasan dan tonase kendaraan)
lanjutan
9. Kapasitas Sistem Transportasi; dibatasi ruang dan waktu
Tata Guna
Lahan
Aktivitas
Transportasi
Sarana-
Prasarana
Transportasi
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4/maksimum
Level 1 Level 2
Level 3
Level 4/maksimum
Level 1
Level 2
Level 3
Level 4/maksimum
10. CONTOH KEGAGALAN SISTEM
• DARI ASPEK TATA GUNA LAHAN
– TIDAK TERSEDIANYA ZONING-REGULATION [TERLAMPAUINYA DAYA DUKUNG & DAYA
TAMPUNG KAWASAN]
– OKUPASI RUMIJA / RUMAJA UNTUK AKTIVITAS SOSIEL-EKONOMI (KESULITAN
PELEBARAN JALAN DAN MANAJEMEN REKAYASA LALIN)
– TATA RUANG YANG TIDAK TERINTEGRASI DENGAN SISTEM LAYANAN TRANSPORTASI
(RENDAHNYA PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PEMASARAN PRODUK AKIBAT PROBLEM
AKSESIBILITAS DAN MOBILITAS)
• DARI ASPEK SARANA-PRASARANA
– HANCURNYA SISTEM LAYANAN ANGKUTAN UMUM (RENDAHNYA LOAD FACTOR DAN
AKSES AU, PERSAINGAN DENGAN ANGKURAN SEWA ONLINE MAUPUN OFFLINE)
– PENINGKATAN JUMLAH KENDARAAN PRIBADI DAN DAMPAK IKUTANNYA (KEMACETAN,
POLUSI, KECELAKAAN LALIN)
– HILANG, RUSAK, BELUM TERSEDIANYA RAMBU/MARKA/LAMPU JALAN (KETERSEDIAAN
DAN KUALITAS FAS PELENGKAP JALAN)
• DARI ASPEK AKTIVITAS TRANSPORTASI
– POLA PERJALANAN (KEMACETAN DAN DAMPAK IKUTANNYA: POLUSI, BIAYA
KEMACETAN]
– PERILAKU PERJALANAN (KECELAKAAN DAN DAMPAKNYA: PEMISKINAN, BIAYA
KECELAKAAN)
– KESEMRAWUTAN (KETIADAAN FUNGSI PENGATURAN PELAKU PERJALANAN)
– PELANGGARAN ATURAN [DISIPLIN, PENEGAKAN HUKUM]
11. Diagram dan Muara Interaksi antara
Unsur-Unsur Pembentuk Sistem Transportasi
Tata Guna
Lahan
Aktivitas
Transportasi
Sarana-
Prasarana
Transportasi
Peningkatan Aksesibilitas &
Mobilitas, Produktivitas Eko,
Struk. Sos, Kualitas Lingkungan
dan Kinerja Kelembagaan
Perubahan fisik/non-fisik pada salah satu Komponen
Pembentuk Sistem tersebut akan Mengubah Karakter
Komponen lainnya
12.
13. Tugas-2
Mendeskripsikan berbagai persoalan transportasi di
Kota Kupang:
• Dari aspek tata guna lahan apa saja masalahnya
• Dari aspek sarana-prasarana apa saja masalahnya
• Dari aspek aktivitas transportasi apa saja
masalahnya
Untuk tiap masalah harus dilengkapi dengan contoh
kasus di lapangan, plus foto pendukungnya
14. POLA PERJALANAN
[LANJUTAN ASPEK TANTANGAN PENGELOLAAN]
• PENINGKATAN JUMLAH LOKASI DAN DURASI
KEMACETAN → PENINGKATAN BIAYA
KEMACETAN
• RUNTUHNYA SISTEM LAYANAN ANGKUTAN
UMUM AKIBAT LAJU PERTUMBUHAN
KEPEMILKAN KENDARAAN PRIBADI
• PENURUNAN AKSESIBILITAS [BERTAMBAHNYA
JARAK TEMPUH] AKIBAT KETIDAKMAMPUAN
JARINGAN JALAN DALAM MENAMPUNG
PERTUMBUHAN JUMLAH PERJALANAN
3rd Week
15. CARA PERUMUSAN
KEBIJAKAN / STRATEGI dengan SWOT ANALYSIS MODEL
DIDASARKAN PADA HASIL KAJIAN LINGKUNGAN EKSTERNAL DAN
INTERNAL
CONTOH: APABILA KUPANG HENDAK DIJADIKAN WATER FRONT CITY
KEKUATAN
Dukungan kebijakan dalam RUTR dan RDTR BWK II Kota Kupang tentang Water Front City; daya
dukung kawasan (ketersediaan lahan, minat investasi)
KELEMAHAN
Jumlah & lokasi titik konflik sangat tinggi, resiko kecelakaan & keselamatan perjalanan sangat
tinggi. Sebagian ruang milik jalan terokupasi permanen akibat lemahnya penyelenggaraan sistem
perijinan, posisi tawar lemah
PELUANG
Pemandangan laut yang alamiah & indah, ketersediaan lahan, tingkat kompromi masyarakat yang
tinggi; tidak semua ruang milik jalan sudah terokupasi
TANTANGAN
Pengendalian kerusakan lingkungan, penyediaan sekaligus peningkatan akses dan layanan publik
akan potensi aktivitas sosial-ekonomi pesisir
17. TUGAS-3
AMATI PERSOALAN LALU LINTAS DI SEKITAR RUMAHMU
LALU TENTUKAN STRATEGI / KEBIJAKAN
PENGENDALIANNYA DENGAN MENGGUNAKAN MATRIX
ANALISIS SWOT DIMANA INPUT ANALISISNYA HRS MELIPUTI:
1. APA FAKTOR PENYEBABNYA [KELEMAHAN /
WEAKNESS]
2. ASPEK APA YANG MENDUKUNG [PELUANG /
OPPORTUNITY] KEMUNGKINAN PENYELESAIANNYA
3. ASPEK APA YANG DAPAT MENGHAMBAT /
MENGHALANGI UPAYA PENGENDALIANNYA
[TANTANGAN / THREAT]
4. DUKUNGAN YANG BISA DIPEROLEH BAIK DARI PIHAK
LUAR MAUPUN DARI DALAM LINGKUNGAN
INTERNAL [KEKUATAN / STRENGTH] UNTUK
MENYELESAIKAN PERSOALAN TERSEBUT
18. • Initially: Sosial-ekonomi trips (ke t4 kerja,
pendidikan, rekreasi, kunjungan keluarga, dll)
• Today: transport bukan lagi sekedar cara
berpindah, namun menunjukkan kualitas dan
manfaat perpindahan (physical and functional
connectivity)
• Even, kini mewakili gaya hidup
(Simbol perkembangan peradaban,
life style)
Peranan Sistem Transportasi dalam
Masyarakat
4th Week
19. Peranan Ekonomi Sistem Transportasi
Place Utility
Perbaikan komponen
sistem transportasi
memungkinkan
peningkatan nilai
dan keuntungan
distribusi komoditi
di tujuan
perjalanan akibat :
1. Makin singkatnya
waktu
tempuh/perjalanan,
shg terjadi
pengurangan biaya
perjalanan
2. Meningkatnya
frekuensi
perjalanan
(mobilitas)
3. Memicu peningkatan
volume produksi &
distribusi
Cost
Jarak
A Rp
B Rp
C Rp
Pengurangan Biaya
Transportasi Akibat
Perbaikan Sistem
Transportasi
X2
X1
Perubahan Biaya
Transportasi per Satuan
Perubahan Panjang Jarak
Tempuh
20. Peranan Ekonomi Sistem Transportasi lanjutan
Time
Utility
• Perbaikan
komponen sistem
transportasi
berdampak pada
pengurangan
waktu tempuh
sehingga terjadi
peningkatan
frekuensi
perjalanan yang
pada gilirannya
berdampak pada
peningkatan
volume distribusi
komoditi =
peningkatan
jumlah
Travel Time
Jarak
t2
Pengurangan Waktu
Tempuh Akibat
Perbaikan Sistem
Transportasi
X2
X1
Perubahan Waktu
Tempuh per Satuan
Perubahan Panjang
Jarak Tempuh
t3
t1
21. – Quality Utility
• Perbaikan komponen sistem
transportasi berdampak pada
pengendalian jaminan keamanan,
keutuhan dan kualitas komoditi
yang dipindahkan serta lingkungan
transportasi sedemikian sehingga
mampu menjaga nilai jual produk /
komoditi (keuntungan penjualan) di
lokasi tujuan pemasaran
Peranan Ekonomi
Sistem Transportasi lanjutan
22. Peranan Ekonomi Sistem Transportasiresume
– Peningkatan pertumbuhan perekonomian akibat peningkatanproduksi
sejalan dengan peningkatanvolume (kapasitas) angkut dan frekuensi
perjalanan
– Peningkatanvolume produksi= perluasanwilayahpemasaran/panjang
jarak perjalanan
– Peningkatankegiatanekonomi = mengikutsertakanpeningkatan mobilitas
# Transportasi memperbesar jangkauan terhadap sumber alam/buatan
sekaligus menciptakan kemudahan penyediaan barang/jasa di tempat lain
# Transportasi memungkinkan pencapaian tujuan dalam berbagai alternatif
23. Tugas-4 (kelompok @ 4 orang)
• Cara meningkatkan struktur perekonomian Kawasan
strategis ekonomi di tiap bagian wilayah kota / BWK
– Pilih BWK yang dinilai memiliki nilai ekonomis dari aspek wisata /
usaha ekonomis lainnya (baik yg sudah ada maupun yang masih
berupa lahan kosong)..mis: desa wisata Baumata, dll.
– Deskripsikan obyek / aspek ekonomis apa yang sudah ada dan yang
ingin ditingkatkan dan/atau direncanakan, plus alasannya
– Jelaskan bgm strategi (pakai matrix SWOT) dan cara meningkatkan
nilai ekonomis produk / kawasan melalui perbaikan berbagai
komponen pembentuk system transportasi (aspek tata guna lahan,
sarana-prasarana dan aktivitas transportasi apa saja yang mau
diperbaiki / ditingkatkan kualitasnya)
• Usulan strategi tsb harus ril, sesuai kondisi di lapangan
(ketersediaan lahan, jaringan jalan, dll)
24. Peranan Sosial Sistem Transportasi
• Dampak pertumbuhan jumlah penduduk:
– Peningkatan jumlah perjalanan sehingga dapat berdampak
pada:
• Peningkatan kepadatan.kemacetan → memicu polusi dna risiko kecelakaan
• Penurunan reliabilitas angkutan umum apabila tidak semua lokasi aktivitas
dilayani rute angkutan umum → Peningkatan kebutuhan akan kendaraan
pribadi
• peningkatan kemampuan penyediaan anggaran pembangunan
infrastruktur jalan yang mampu menjamin kelancaran dan keselamatan
serta kenyamanan perjalanan
5th Week
25. Peranan Sosial Sistem Transportasi
• Dampak pertumbuhan jumlah penduduk:
– Peningkatan jenis perjalanan harian maupun mingguan
• Bekerja
• Rekreatif (individu, kelompok)
• Pendidikan
• Perdagangan
• Kunjungan Keluarga/Kekerabatan
26. Peranan Sosial Sistem Transportasi
• Dampak pertumbuhan jumlah penduduk:
– Peningkatan jumlah kendaraan pribadi
• Kemacetan di pusat kota memicu pergeseran lokasi
permukiman/Urban Sprawl
• Peningkatan risiko kecelakaan akibat meningkatnya
perjalanan yang “tidak perlu” semisal berbelanja eceran
ke kios/warung terdekat dengan menggunakan sepeda
motor padahal bisa berjalan kaki
27. Peranan Sosial Sistem Transportasi
• Dampak pembangunan jaringan jalan
– Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas
• Kemacetan di pusat kota memicu pergeseran lokasi
permukiman/Urban Sprawl
– Perubahan fungsi guna lahan
• Lahan kosong menjadi perumahan permukiman
• Peningkatan nilai lahan
• Perubahan statss social kawasan
28. Peranan Sosial Sistem Transportasi
• Dampak perubahan fungsi peruntukan lahan
[produk rencana tata ruang]:
– Peningkatan jenis, jumlah dan skala aktivitas social-
ekonomi
• Penurunan daya dukung dan daya tampung
• Peningkatan nilai kawasan / nilai jual tanah
• Perubahan wajah kawasan [dari lahan kosong / kumuh menjadi area
rekreasi]
– Degradasi lingkungan alamiah maupun buatan
• Polusi
• Kecelakaan lalu lintas
• Pencemaran lingkungan
29. Tugas-5
(5 kelompok, @ mengamati 1 kecamatan di Kota Kupang)
Strategi pengelolaan rute AU dan Penanganan Jalan akibat
perubahan struktur social (kepadatan dan sebaran lokasi
budidaya)
1. Tampilkan riwayat perubahan kerapatan bangunan dari
Goegle (1 kelompok 1 kecamatan) dalam kurun waktu 10
tahun terakhir
2. Tampilkan ada/tidaknya penambahan ruas jalan dan/atau
pelebaran jalan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir di ruas-
ruas jalan utama kecamatan tersebut
3. Buat kesimpulan tentang korelasi antara pertambahan
jumlah penduduk dan kinerja jaringan jalan dalam Kawasan
tersebut
30. Peranan LingkunganSistemTransportasi
a.Berdampak Negatif :
– Polusi Udara
• Emisi gas dan partikel debu knalpot kendaraan
(suspended particles) dimana utk tiap kenaikan
10g/m3 udara terjadi peningkatan laju kematian
sebesar 0,1%
• Partikel debu jalanan akibat perubahan kecepatan
• Pemicu penyakit saluran pernapasan, iritasi,
penurunan kemampuan penyerapan oksigen akibat
peningkatan konsentrasi timah dalam darah
– Polusi Suara
• Akibat :
– variasi kecepatan kendaraan, peningkatan jumlah
kendaraan, gradien dan permukaan jalan, mesin
kendaraan.
• Intensitas suara (dB), tingkat gangguannya pada
manusia dB(A)
6th Week
31. Peranan Lingkungan Sistem Transportasi
• Lanjutan Dampak Negatif :
– Getaran/Vibrasi
•Timbul akibat perubahan
beban yang diberikan ke
permukaan jalan oleh
suspensi kendaraan
•Akibat impact tak
beraturan pada permukaan
jalan oleh bunyi frekuensi
yang rendah
32. Peranan Lingkungan Sistem Transportasi
b.Berdampak Positif
• Memicu pertumbuhan kawasan terisolir
– Pembukaan jalan baru memungkinkan pembukaan
kawasan permukiman/perdagangan/pendidikan/
rekreatif baru
– Pembangunan jalan berdampak pada penciptaan
akses dan meningkatkan mobilitas antar kawasan
• Penciptaan kawasan yang tertib, memiliki
aksesibilitas tinggi
• Pemerataan aktivitas di sepanjang jaringan
• Mendistribusikan perjalanan
• Memungkinkan terbentuknya taman hijau di
sepanjang ruas/jalinan jalan
33. Peranan Politik Sistem Transportasi
• Menciptakan pemerataan/persatuan
dengan mengurangi daerah terisolir
• Pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya
• Peningkatan mobilitas dalam
pelayanan keamanan dan ketahanan
nasional
• Kemudahan mobilisasi ke daerah bencana
34. Peranan Sistem Transportasi
SISTEM TRANSPORTASI MEMUNGKINKAN PERGERAKAN
PENUMPANG DAN BARANG DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT
LAINNYA.
KUALITAS PERPINDAHAN PENUMPANG DAN BARANG
TERSEBUT DENGAN DEMIKIAN DIPENGARUHI OLEH
KETERSEDIAAN ALAT ANGKUT DAN KETERHUBUNGAN ANTAR
KAWASAN SERTA KEBUTUHAN PERPINDAHAN DARI SATU
TEMPAT KE TEMPAT LAINNYA.
PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAN SOSIAL DENGAN
DEMIKIAN JUGA DIPENGARUHI OLEH KUALITAS SISTEM
TRANSPORTASI WILAYAH
PERCEPATAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAN
STRUKTUR SOSIAL DENGAN SENDIRINYA DAPAT DIPERBAIKI
MELALUI :
1. PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN ALAT ANGKUT DAN
JARINGAN JALAN PENGHUBUNG ANTAR KAWASAN SERTA
2. MELALUI PENGEMBANGAN JENIS DAN SKALA AKTIVITAS
SOSIAL-EKONOMI DI KAWASAN-KAWASAN STRATEGIS DALAM
WILAYAH PELAYANANNYA
35. Tugas-6
Mendeskripsikan indicator kinerja lingkungan akibat
aktivitas transportasi, plus alat ukurnya masing-
masing
• Standar baku mutu lingkungan akibat polusi udara
(partikel dan gas dari knalpot kendaraan
bermotor), suara (kebisingan akibat kepadatan lalu
lintas), debut saat pekerjaan konstruksi jalan dan
akibat tebaran debu tepi jalan (sisa pekerjaan
konstruksi)
38. POLA JARINGAN JALAN
1. POLA LINEAR 2. POLA RADIAL 3. POLA RING-
RADIAL 4. POLA GRID 5. POLA TRIBUTARY
39. Red Area
(rawan macet)
• KELEBIHAN:
– Penguasaan Pengguna akan
Ruang Kota (Guna Lahan)
& Jalan (Akses) relatif lebih
‘mudah’
– Pemeliharaan jalan
terjangkau
• KELEMAHAN :
– Pemusatan aktivitas di satu
koridor jalan memicu
kemacetan
– Alternatif pergerakan
terbatas
POLA LINEAR
40. Red Area
(rawan macet)
• KELEBIHAN:
– Akses ke pusat kota dari
dan ke tiap pojok kota
tinggi
– Pola jaringan mempercepat
pertumbuhan kota ke arah
luar kota secara simultan
• KELEMAHAN :
– Pemusatan aktivitas di CBD
akan memicu kemacetan
– Butuh ruas jalan
penghubung dalam pola
ring-radial untuk
mendistribusikan arus dari
dan ke CBD
– Tergantung kondisi
topografi
POLA RADIAL
CBD
41. • KELEBIHAN:
– Akses dari dan ke pusat
kota (CBD) sangat tinggi
– Memicu pertumbuhan pusat
aktivitas baru di simpul-
simpul ring-radial
– Arus lalu lintas terdistribusi
secara merata
• KELEMAHAN :
– Butuh biaya pembangunan
yang relatif lebih besar
– Sangat dipengaruhi oleh
kondisi topografi kawasan
POLA RING-RADIAL
CBD
Red Area
(rawan macet)
42. POLA JARINGAN JALAN RADIAL DAN PADA PEMUSATAN AKTIVITAS SOSIAL-EKONOMI DI SIMPUL RADIAL
(CBD) BERDAMPAK PADA KEMACETAN AKIBAT PEMUSATAN TUJUAN PERJALANAN PADA CBD.
PERTUMBUHAN LALU LINTAS DENGAN DEMIKIAN DIKENDALIKAN DENGAN MENGEMBANGKAN JARINGAN
JALAN MENGIKUTI POLA RING – RADIAL. POLA RING-RADIAL TERSEBUT HENDAKNYA DIIKUTI DENGAN
PENGEMBANGAN STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN LAHAN YANG SESUAI DENGAN POLA RING-
RADIAL TERSEBUT SEDEMIKIAN SEHINGGA TERCIPTA SIMPUL-SIMPUL BARU DI SIMPUL-SIMPUL
PERTEMUAN POLA RADIAL DAN RING-RADIAL.
PERTUMBUHAN SIMPUL-SIMPUL BARU TERSEBUT AKAN MENDISTRIBUSIKAN PERJALANAN YANG PADA
GILIRANNYA AKAN MENYEIMBANGKAN BEBAN LALU LINTAS DI TIAP RUAS JALAN DI SELURUH SISTEM
JARINGAN JALAN PERKOTAAN.
MELALUI MEKANISME TERSEBUT :
1TERCIPTA PEMERATAAN PEMBANGUNAN (AKTIVITAS SOSIAL-EKONOMI TERDISTRIBUSI)
2MUNCULNYA SIMPUL-SIMPUL AKTIVITAS SOSIAL-EKONOMI YANG BARU AKAN MENDISTRIBUSIKAN
PERJALANAN (MENGURANGI KEPADATAN DAN KEMACETAN LALU LINTAS)
C B D
43. POLA KISI-KISI
CBD
Red Area
(rawan macet)
• KELEBIHAN:
– AKSES DAN MOBILITAS
SANGAT sangat tinggi
– Penataan kawasan
terhubung terkesan lebih
teratur dan rapi
– Pengaturan hirarki jalan
lebih mudah
• KELEMAHAN :
– Butuh biaya pembangunan
yang jauh lebih besar
– Jumlah kawasan dengan
resiko kecelakaan (titik
konflik) makin tinggi
– Kebisingan meningkat
KISI-KISI
44. POLA TRIBUTARY
CBD
Red Area
(rawan macet)
• KELEBIHAN:
– AKSES relatif tinggi karena
aspek penatagunaan lahan
lebih flesibel
– Potensi MOBILITAS tinggi
karena persebaran lokasi guna
lahan dalam pola mixed land
used
• KELEMAHAN :
– Aspek keterhubungan dimensi
dan jaringan terbatas (banyak
jalan buntu)
– Jumlah kawasan dengan resiko
kecelakaan (titik konflik)
makin tinggi
– Pengembangan jaringan tidak
terpola dan sulit dalam perenc
rute angkutan umum
TRYBUTARI
45. Resume Pertemuan Minggu ke-8
• Pola jaringan jalan ikut membentuk tingkat aksesibilitas perjalanan
antar kawasan sehingga memengaruhi tujuan / frekuensi perjalanan
• Oleh karena itu struktur dan hirarki jaringan jalan harus selalu
direview secara regular / periodic, tergantung tingkat perubahan di
tiap elemen pembentuk system transportasi lainnya
• Hirarki jaringan jalan yang buruk memicu problem hambatan
samping jalan sehingga solusi Manajemen dan Rekayasa Lalu
Lintas seringkali tidak memadai sehingga pertimbangan dimensi
[pelebaran jalan / aspek geometri] yang relative mahal seringkali
memicu konflik kepentingan
46. Tugas-7
Menentukan pola jaringan jalan arteri dan kolektor di
tiap wilayah kecamatan
• Mhs asal Kota Kupang menggunakan wil kec t4
domisili saat ini (lampirkan bukti KTP) sedangkan
Mhs luar Kota Kupang menggunakan kecamatan
asal (lampirkan bukti KTP)
• Gambarkan pula rute angkutan umum yang
melintasi ruas jalan arteri dan kolektor (edit peta
Goegle image)
47. INTEGRASI TRANSPORTASI
DAN GUNA LAHAN
• 1st ISSUE
– KETERHUBUNGAN FISIK
• APAKAH SEMUA LOKASI AKTIVITAS SOSIAL-EKONOMI
SUDAH DAPAT DIJANGKAU DENGAN MUDAH?
– INDIKATOR: TERSEDIA ANGKUTAN UMUM. JARAK / WAKTU TEMPUH,
TINGKAT PERGANTIAN ANGKUTAN UMUM, KETERSEDIAAN
ANGKUTAN ALTERNATIF
• APAKAH SEMUA LOKASI POTENSIL [LAHAN TIDUR] SUDAH
DIPERSIAPKAN DENGAN PRASARANA PENDUKUNG
PENGEMBANGANNYA?
– INDIKATOR: ADA RUTE ALTERNATIF / TIDAK; FUNGSI PERUNTUKAN
LAHAN SUDAH DIKONVERSI / BELUM?
9th Week
48. INTEGRASI TRANSPORTASI
DAN GUNA LAHAN
• 2nd ISSUE
– KETERHUBUNGAN FUNGSIONAL
• APAKAH TERDAPAT KONEKTIVITAS
AKTIVITAS [SALING DUKUNG] ANTAR
LOKASI BUDIDAYA?
• APAKAH ADA FASILITAS MULTI-MODA
[TRANSFER ANTAR MODA]?
• KETERSEDIAAN DAN KETERHUBUNGAN
FASILITAS DALAM RUANG LAYANAN /
KORIDOR SOSIAL-EKONOMI YANG SAMA?
49. Strategi Integrasi Transportasi dan Guna Lahan
1. Analisis Kapasitas Kawasan
– Daya Dukung
• Potensi SDA
– Daya Tarik Alamiah; obyek rekreasi [pemandangan, pemandian, dll]
– Ketersediaan Lahan: produksi hasil bumi, lokasi hunian rekreatif [vila, home
stay]
– Kebun wisata; hutan wisata; desa wisata
• Potensi SDM
– Potensi / Daya Tarik Budaya [religy, tradition, handycraft, tenunan, tarian,
culinary]
– Struktur Social dan Budaya Kerja [keterbukaan terhadap orang/aktivitas baru]
• Potensi Fisik
– Keterjangkauan / Aksesibilitas [jaringan jalan, jarak, waktu, biaya]
– Dukungan Sarana [ketersediaan dan reliabilitas angkutan umum]
– Dukungan Prasarana [keterhubungan fisik / ketersediaan dan kualitas jaringan
jalan, ketercapaian antar lokasi aktivitas budidaya]
50. Strategi Integrasi Transportasi dan
Guna Lahan
1. Analisis Kapasitas Kawasan
– Daya Tampung
• Ketersediaan Lahan
– Lokasi budidaya
– Lokasi fasilitas umum / pendukung
• Skala Kualitas Lingkungan
– Rona lingkungan hidup awal: baku mutu lingkungan sebelum adanya
tambahan aktivitas social-ekonomi
– Prakiraan tingkat pencemaran dan laju degradasi lingkungan [berdasarkan
jenis, jumlah, skala dan kerapatan aktivitas]
– Kemampuan alam untuk recovery [Berbalik/Tidaknya Dampak dan Luas
Wilayah Persebaran Dampak]
• Kemampuan Pengendalian Dampak
– Kemampuan SDM dalam pemantauan, pengelolaan / pengendalian dampak
aktivitas social-ekonomi [kinerja kelembagaan pemerintah, partisipasi / peran
serta masyarakat]
51. Strategi Integrasi Transportasi
dan Guna Lahan
2. Indikator Pengembangan Sarana Transportasi
– Ketersediaan dan Kinerja Layanan Angkutan Umum
– Dukungan Angkutan Sewa Khusus [Rent Car / Ojek]
– Keterhubungan fisik [Aksesibilitas dan Mobilitas]
– Kualitas permukaan perkerasan [waktu tempuh, BOK]
3. Indikator Pengembangan Prasarana Transportasi
– Keterbatasan Kapasitas / Gangguan Kelancaran Perjalanan
– Kualitas Permukaan Perkerasan
• Pavement Condition Index / PCI
• Surface Condition Index / SCI
• International Roughness Index / IRI
– Keselamatan Perjalanan [jarak pandang, kebebasan samping, kekesatan
jalan / skid resistance value-SRV, ketersediaan dan kualitas layanan rambu
dan makrka serta lampu jalan serta fasilitas pendukung = sal. drainase]
52. Strategi Integrasi Transportasi
dan Guna Lahan
4. Indikator Pengembangan Kawasan
– Cepat tumbuh dan berkembang
• Potensi SDA [natural, buatan]
• Posisi Strategis Kawasan [jarak dari permukiman, ketersediaan lahan]
• Dukungan Jaringan Jalan [pola jaringan jalan,ketersediaan lahan pengembangan]
– Skala Kualitas [Rona] Lingkungan Awal
• Rona lingkungan alamiah [baku mutu udara, kebisingan]
• Rona lingkungan fisik [jalan, topografi]
• Rona lingkungan social [pendidikan, penghasilan,pengangguran]
• Rona lingkungan ekonomi [PDRB, sector / komoditi unggulan, naker]
– Political Considerant
• Pemerataan pembangunan [infrastruktur dasar, alokasi anggaran]
• Percepatan fungsi ekonomi kawasan [arahan struktur dan pola pemanfaatan ruang]
53. Tugas 8
Meringkas materi tentang “Integrasi Transport dan
Guna Lahan” dari artikel jurnal / paper seminar
terkait [minimal 5 artikel]
• 2 artikel jurnal / seminar internasional
• 3 artikel jurnal nasional terakreditasi / seminar
nasional
• Buat rangkuman kesimpulannya; isu strategis dan
penting apa saja yang diketahui dari artikel-artikel
tersebut
54. PENGATURAN STRUKTUR DAN
HIRARKI JARINGAN JALAN
• KESELAMATAN
1. Pembatasan akses jalan masuk/keluar persil di Jalan Arteri = untuk
memperlancar perjalanan [fungsi arus]
2. Penyediaan Lajur Lambat utk layanan akses masuk/keluar persil dan
pergerakan kendaraan R2
• KELANCARAN
a. Penerapan Prinsip Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas [pemasangan rambu,
marka, APILL, penindakan pelanggaran aturan / penegakan hukum,
pengaturan arah gerak dan/atau jumlah lajur, ]
b. Peningkatan kapasitas [pelebaran jalan, pembatasan volume, pembatasan
hambatan samping, pengaturan jalur 1 arah]
• KENYAMANAN
i. Pedestrian Street [lajur khusus pejalan kaki, fasilitas penyeberangan, tempat
tunggu angkutan]
ii. Tempat Henti Sementara [shelter, bangku duduk/taman, tanaman peneduh
dan/atau penyerap polutan, lampu penerangan jalan]
10th Week
55. 1. PEMBATASAN AKSES
• UU 22/2009: Akses di jalan arteri harus dibatasi secara
berdayaguna
– Fungsi jalan arteri adalah untuk melewatkan arus
– Kecepatan rencana ≥ 60 km/jam
• Tujuan Pembatasan Akses
– Mempertahankan kapasitas rencana
– Meminimalkan jumlah konflik [risiko kecelakaan]
• Metode / Cara
– Pengaturan jarak gerbang akses masuk/keluar persil
– Pengaturan arah / 1 arah untuk gerbang akses persil yang berdekatan
– Pembatasan/pengaturan jenis, jumlah dan skala serta kerapatan aktivitas
social-ekonomi di speanjang tepi jalan arteri
56. 2. JALUR LAMBAT
• Kriteria Penyediaan
– Jalan arteri dengan banyak persil / akses
– Jalan arteri dengan level hambatan samping tinggi
• Kriteria Desain
– Lebar
– Kecepatan
– Tipe kendaraan yang dilayani
• Tujuan Penyediaan
– Pembatasan kecepatan
– Pemisahan kendaraan cepat dan lambat [R2/ sepeda]
• Aturan Pemanfaatan
– Larangan parkir di sepanjang jalur lambat
57. a. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Indikator Kinerja Ruas Jalan
1)Derajat Kejenuhan / Degree of Saturation-DS = V/C ≤ 0,75
2)Kecepatan Perjalanan ≥ 0,5 Kecepatan Rencana
Strategi Dasar
1.PEMBATASAN VOLUME
a. Pemberlakuan jalan 1 arah
b. Larangan lewat bagi kendaraan berat
2.PENINGKATAN KAPASITAS
a. Pelebaran jalan
b. Pembatasan hambatan samping jalan
58. a. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Indikator Kinerja Persimpangan Jalan Tak Bersinyal
1) Derajat Kejenuhan / Degree of Saturation-DS = V/C
2) Kecepatan Rencana
3) Tundaan
4) Peluang Antrian
Strategi Dasar
1. Penurunan Volume
a. Pengaturan arah pergerakan / larangan belok kanan
b. Jalan 1 arah
2. Peningkatan Kapasitas
a. Pelebaran mulut simpang
b. Pembatasan hambatan samping jalan
59. a. MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS
Indikator Kinerja Persimpangan Jalan Bersinyal
1) Derajat Kejenuhan / Degree of Saturation-DS = V/C
2) Kecepatan Rencana
3) Tundaan / Kendaraan Henti
4) Panjang Antrian
Strategi Dasar
1. Penurunan Volume
a. Jalan 1 arah
b. Larangan lewat kendaraan berat
2. Peningkatan Kapasitas
a. Pelebaran mulut simpang
b. Review waktu siklus dan/atau jumlah fase
60. LANJUTAN STRUKTUR DAN HIRARKI JAR JALAN
“PENGATURAN SISTEM LAYANAN ANGKUTAN
UMUM”
• RUTE
– Tumpang-tindih rute harus dihindarkan
– Load Factor di tiap rute harus relative sama
• JUMLAH ARMADA
– Waktu tunggu harus < 10 menit
– Tidak ada perilaku potong trayek
• KONFLIK DENGAN ASK-ONLINE
– Semua armada angkutan umum regular secara bertahap agar
terdaftar di kperasi angkutan shg system layanannya bisa
dikembangkan dengan model transaksi online
61. Tugas-9
(tugas kelompok, 5 kelompok, 1 kel 1 kecamatan)
• Gambarkan peta jaringan jalan di wil kec yang
ditinjau lalu tunjukkan pada peta tsb:
– Rute angkutan umum (jalur berapa) yang melintasi jl
arteri dan kolektor di kec tsb
– Pangkalan ojek ofline dan rute jalan local yang
dilayaninya
– Usulan pengembangan rute layanan angkutan umum
(jika diperlukan)
62. FASILITAS PEDESTRIAN MERUPAKAN KEBUTUHAN PERGERAKAN YANG MEMUNGKINKAN
PENCAPAIAN TUJUAN PERJALANAN DENGAN BERJALAN KAKI SECARA AMAN
(TERLINDUNGI DAN TIDAK TERANCAM), NYAMAN DAN LANCAR.
PENYEDIAAN FASILITAS PEDESTRIAN YANG MEMADAI MENCERMINKAN NILAI
PENGHARGAAN KEMANUSIAAN YANG TINGGI BAGI SESAMA PENGGUNA RUANG JALAN.
RUANG JALAN SEMESTINYA MENCERMINKAN KEADILAN DAN KESEIMBANGAN
PERGERAKAN SECARA PROPORSIONAL, BAIK BAGI PENGGUNA KENDARAAN BERMOTOR
MAUPUN BAGI PEJALAN KAKI
PENYEDIAAN & PENGATURAN FAS PJK
11th Week
63. 1. FASILITAS TEPI JALAN
A. REST AREA: di JALAN TOL / BEBAS HAMBATAN, JALAN
ARTERI dimaksudkan utk menghindari kelelahan / fatique [risiko
kecelakaan], namun di JALAN KOLEKTOR dan JALAN LOKAL /
LINGKUNGAN dimaksudkan bagi kenyamanan pejalan kaki
A. TROTOAR
a. Kerb dimaksudkan utk meminiumkan risiko fatalitas
b. Ramp dimaksudkan utk kenyamanan kelompok disabilitas
c. Pada kawasan tertentu digunakan sebagai pembatas fisik
parkir pada bahu jalan
B. TEMPAT TUNGGU
a. Bangunan: shelter / halte
b. Rambu: Tempat Pemberhentian Bus / TPB
64. B) TROTOAR
Kriteria Penyediaan trotoar didasarkan pada (DirjenHubDat, 1996):
• Karakteristik jumlah dan frekuensi pergerakan pejalan kaki.
• Jumlah pejalan kaki dihitung untuk setiap detik per meter jarak
tempuhnya sedangkan aspek frekuensi diperhitungkan terhadap
intensitas dan durasi perjalanan
• Kondisi pejalan kaki khususnya memperhitungkan aspek usia dan
kesehatan/kelengkapan anggota tubuh
• Jumlah kendaraan yang melintasi suatu kawasan
• Jumlah kejadian kecelakaan (≥ 5 kejadian/tahun)
• Permintaan/pengaduan masyarakat akan aspek keamanan dan
kenyamanan saat berjalan di suatu kawasan.
• Aspek keterhubungan dimensi dan fisik trotoar dan hubungannya
dengan jumlah, frekuensi dan intensitas serta durasi perjalanan
• Ketersediaan lahan
65. B) TROTOAR
Kriteria Desain
• Lebar trotoar rerata [m] dengan tinggi kerb [17-20
cm] HARUS SESUAI dengan standar minimal
untuk volume pergerakan (orang/jam)
(Departemen Pekerjaan Umum, 1990)
• Tata Letak / Trase: menerus di sepanjang jalan
kolektor dan/atau jalan dengan levelaktivitas
pejalan kaki [hambatan samping] tinggi
66. TROTOAR
• KRITERIA DESAIN [Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 65/1993]
No Lokasi Trotoar
Lebar Trotoar
Minimal
(m)
Lebar Trotoar
yang Dianjurkan
(m)
1
Pusat kawasan perkotaan
(CBD)
2,00 4,00
2
Kawasan perkantoran,
sekolah
2,00 3,00
3 Kawasan industri
Jalan primer 2,00 3,00
Jalan akses 1,50 2,00
4 Kawasan permukiman
Jalan primer 1,50 2,75
Jalan akses 1,00 2,00
N
o
Jumlah Pejalan Kaki
(orang/detik/meter)
Lebar Trotoar
Minimal (m)
1 6 2,3 – 5,0
2 3 1,5 – 2,3
3 2 0,9 – 1,5
4 1 0,6 – 0,9
67. C. TEMPAT TUNGGU
HALTE / SHELTER
[DIMENSI & TATA LETAK]
• Jarak antar halte [m] HARUS memenuhi kriteria untuk tiap tipe
kawasan.
• Dimensi halte HARUS SESUAI dengan volume naik-turun
penumpang angkutan umum.
• Halte harus dilengkapi teluk bus, terlbih apabila aktivitas parkir
tinggi [> 200 kend/jam], dan > 50% darinya untuk naik-turun
penumpang.
• Jarak halte dari simpang sekitar 25 m sebelum/setelah gerbang
akses persil dan simpang jalan SESUAI KRITERIA tata letak
(Departemen Pekerjaan Umum, 2014)
68. Zona Tata Guna Lahan Lokasi
Jarak antar Halte atau
TPB (meter)
1
Pusat kegiatan sangat padat:
pasar, pertokoan
CBD, Kota
200-300*)
2
Padat: perkantoran, sekolah,
jasa
Kota
300-400
3 Perumahan Kota 300-400
4
Campuran padat: perumahan,
sekolah, jasa
Pinggiran kota
300-500
5
Campuran kurang padat:
perumahan, ladang, tanah
kosong
Pinggiran kota
500-1.000
69. 2. FASILITAS PENYEBERANGAN
2.1. ZoSS
Kriteria desain: Departemen Perhubungan, 2006
dilengkapi pita penggaduh / rumble streep dan rambu
batas kecepatan 25 km/jam, atau kombinasi dengan
Pelican / APILL penyeberang jalan
Perhitungan Pelican menggunakan rumus empiris berikut
(DirjenHubDat, 1996):
PT=L/vt+1,7(N/W-1) dengan :
PT = waktu hijau minimum pelican (detik)
vt = kecepatan berjalan kaki (umumnya 1,2 m/det)
L = lebar bagian jalan yang akan diseberangi (m)
N = jumlah pejalan kaki per siklus (orang/det)
W = lebar bagian jalan yang dipakai untuk menyeberang (m)
70. 2. FASILITAS PENYEBERANGAN
2.2. ZEBRA CROSS
a) Kriteria Penyediaan
b) Kriteria Desain [Departemen Perhubungan, 1993;
Departemen Pekerjaan Umum, 2014]
c) Tata Letak
71. 2.2 JEMBATAN PENYEBERANGAN
• Persyaratan dimensi dan kelandaian sebagai
berikut (DirjenHubDat, 1996):
• Komponen penilaian PENYEDIAANNYA
berdasarkan ARUS LALIN, KECEPATAN
DAN JARAK ANTARA KENDARAAN
72. Tugas-10
(tugas kelompok, @ 3 orang)
• Gunakan aplikasi TIME STAMP utk DOKUMENTASI
KONDISI FASILITAS PEJALAN KAKI (trotoar, halte,
zebra cross / fas penyeberangan) di salah satu ruas jalan
arteri/klektor di Kota Kupang (hrs kord dg teman
kelompok yg lain shg tidak overlapping, ruas jalan
harus beda)
• Setelah itu buat TABEL REKAPITULASI yang isinya
mendeskripsikan kondisi fisik fas pjk di ruas jalan tsb
• Deskripsi kondisi fisik tiap fas pjk minimal HARUS sesuai
dengan yg tertera di slide materi kuliah ini
73. PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
• POLUSI UDARA
12th Week
Polutan
Karbon
Monoksida CO
(ppm)
Nitrogen
Oksida NOx
(µg/m3)
Hidro
Karbon HC
(ppm)
Partikel/Debu
(ppm)
Bensin 100 100 100 100
Solar 145 360 50 5.700
LPG 70 100 200 80
BBG 65 90 180 80
74. PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
• POLUSI UDARA
Jenis Polutan Metode Perhitungan
Konsentrasi Karbon Monoksida (CO)
rerata (ppm/3jam)
C O = 2,96 + 0,00032 V + 0,0000005 V2
V = jumlah kendaraan/3 jam
Konsentrasi Nitrit Oksida NOx (µg/m3)
periode 1 jam
NOx = 46,9 – 0,036T + 0,00004 T2
T = jumlah lalu lintas/jam
Tingkat Asap S (µg/m3)
periode 3 jam
S = 9,49 + 0,002 V
V = jumlah kendaraan/3 jam
Konsentrasi Timbal Pb (µg/m3)
periode 3 jam
Pb = 0,000249P + 0,0431
P = jumlah kend berbahan bakar bensin/3jam
75. PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
• POLUSI SUARA [KEBISINGAN]
Akibat yang Dapat
Ditimbulkan
Efek Kebisingan Tingkat Kebisingan Contoh Umum
Memicu
Kecelakaan
Tuli 150 Ledakan
Nyeri 140 Pengujian Mesin
Ambang Perasaan 120 Guntur, Bunyi Senjata api
110 Bor Angin, Pesawat Terbang
Menimbulkan
Gangguan
Aktivitas
Pengurangan
Efisiensi Kerja
100 Kereta Api Bawah Tanah
90 Jalan padat lalu lintas
Gangguan Fungsi
Telinga
85 Pabrik yang bising
Gangguan Bicara
Normal
70 Kantor yang bising
65
Kereta Api di Pinggiran
Kota
60 Pabrik
Tingkat Latar Belakang yang Masih
Dapat Diterima
< 60
76. PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
• POLUSI SUARA [KEBISINGAN]
T = 10 log q – 10 log d + log u + 20 (1)
dengan:
T = tingkat kebisingan rerata pada penerima yang berjarak d dari sumber suara (dBA)
q = volume lalu lintas (kendaraan/jam)
d = jarak antara penerima dan lajur khayal pada pertengahan lajur lalu lintas (sumber
suara)
u = kecepatan lalu lintas rerata (mil/jam)
MODEL Galloway, dkk (1967)
78. Tugas-11
(tugas kelompok, @ 5 orang, lokasi jalan yang dilintasi angkutan umum)
• Hitung kadar polutan (polusi udara) di ruas jalan yang
ditinjau
• Perhitungan kadar polutan / tingkat pencemaran boleh
menggunakan aplikasi adroid (prefered), bisa juga
menggunakan model matamatis (dihitung manual)
• Hasil perhitungan dibuat dalam bentuk table dan grafik
(jumlah ruas jalan minimal 3)
• Deskripsikan lokasi dan kelompok masy yang rentan
terhadap polutan tersebut, dan cara penanggulangannya
79. PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
• POLUSI UDARA
– FAKTOR PENYEBAB
• KEPADATAN: VOLUME DAN KECEPATAN
• JENIS KENDARAAN
• PEMUSATAN LOKASI AKTIVITAS
• DURASI AKTIVITAS
– MODEL PENGELOLAAN
• PENGGUNAAN MASKER
• VEGETASI PENYERAP POLUTAN
– FASILITAS PENGENDALI DAMPAK
• RUANG TERBUKA UTK VEGETASI TEPI JALAN
• PEMBATASAN AKTIVITAS TEPI JALAN
13th Week
80. PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
• POLUSI SUARA
– FAKTOR PENYEBAB
• VOLUME DAN KECEPATAN KENDARAAN
• JENIS KENDARAAN
– MODEL PENGELOLAAN
• PEMBATASAN JENIS KENDARAAN
• PENGATURAN KECEPATAN
– FASILITAS PENGENDALI DAMPAK
• BARRIER [JENIS, DIMENSI, LOKASI]
• EAR PLUG / APD BAGI KELOMPOK TERKENDA PAPARAN
KEBISINGAN > 8 JAM/HARI
• PENGENDALIAN SEMPADAN
81. PENGENDALIAN KUALITAS LINGKUNGAN
• SEVERANCE
– PERSEPSI
• PENGGUNA:
– PERJALANAN PENDEK TIDAK MEMBUTUHKAN ALAT
PELINDUNG ADALAH KELIRU
– TERPAPAR LEBIH DARI 8 JM/HR SANGAT RENTAN THD
BERBAGAI PENYAKIT NAMUN SEBAGIAN BERPENDAPAT
“SUDAH BIASA TERPAPAR = IMUN]
• REGULATOR:
– PRINSIP = PENCEMAR MEMBAYAR [PAJAK KEND BERMOTOR
DINAIKKAN UTK MEMBATASI PERJALANAN YG TIDAK PERLU]
• OPERATOR:
– PENGEMUDI DAN KONDEKTUR ANGKUTAN UMUM
MENGENAKAN MASKER
82. Tugas-12
(tugas kelompok, @ 5 orang, lokasi jalan yang dilintasi angkutan umum)
• Hitung kadar polutan (polusi suara) di ruas jalan yang
ditinjau
• Perhitungan kadar polutan / tingkat pencemaran boleh
menggunakan aplikasi adroid (prefered), bisa juga
menggunakan model matamatis (dihitung manual)
• Hasil perhitungan dibuat dalam bentuk table dan grafik
(jumlah ruas jalan minimal 3)
• Deskripsikan lokasi dan kelompok masy yang rentan
terhadap polutan tersebut, dan cara penanggulangannya
83. KINERJA KELEMBAGAAN
• INDIKATOR KEBERHASILAN
PENGELOLAAN SISTEM TRANSPORTASI
– INDIKATOR EKONOMI:
• PENINGKATAN PDRB DI SELURUH SEKTOR YG DILAYANI
• PENINGKATAN JUMLAH PELAKU EKONOMI
• PENINGKATAN JUMLAH LOKASI USAHA
• PENINGKATAN JUMLAH PERJALANAN EKONOMI [INTRA
MAUPUN ANTAR KAWASAN]
• PENINGKATAN JENIS, JUMLAH, SKALA DAN KERAPATAN
AKTIVITAS EKONOMI
• PENINGKATAN JUMLAH ANGKUTAN UMUM DAN/ATAU
ANGKUTAN SEWA KHUSUS [RENT CAR/SEPEDA MOTOR, TAXI,
TRAVEL]
14th Week
84. KINERJA KELEMBAGAAN
• INDIKATOR KEBERHASILAN
PENGELOLAAN SISTEM TRANSPORTASI
– INDIKATOR SOSIAL
• PERTUMBUHAN DAN/ATAU PENYEBARAN LOKASI HUNIAN
DAN/ATAU SOSIAL-EKONOMI
• PERTAMBAHAN JUMLAH PERJALANAN SOSIAL
• PERTUMBUHAN JUMLAH KEPEMILIKAN KENDARAAN
PRIBADI
• PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN DARI LAHAN KOSONG
MENJADI AREA REKREASI / WISATA
• PERUBAHAN WAJAH KOTA DARI TERLANTAR MENJADI
TERTATA
85. KINERJA KELEMBAGAAN
• INDIKATOR KEBERHASILAN
PENGELOLAAN SISTEM TRANSPORTASI
– INDIKATOR LINGKUNGAN
• PENURUNAN KADAR POLUTAN
• PENINGKATAN JUMLAH VEGETASI TEPI JALAN
• PERUBAHAN PERILAKU SADAR KESEHATAN PADA KELOMPOK
PENGEMUDI, PEJALAN KAKI DAN MASYARAKAT RAWAN
PAPARAN POLUTAN
• PENURUNAN JUMLAH PENDERITA PENYAKIT RAWAN PAPARAN
POLUTAN
86. KINERJA KELEMBAGAAN
• INDIKATOR KEBERHASILAN
PENGELOLAAN SISTEM TRANSPORTASI
– INDIKATOR KELEMBAGAAN
• TERSEDIANYA DANA PEMBANGUNAN
SARANA – PRASARANA TRANSPORTASI
• TERSEDIANYA KEBIJAKAN STRUKTUR DAN
POLA PEMANFAATAN RUANG YANG
TANGGAP TERHADAP DINAMIKA
PETUMBUHAN SOSIAL-EKONOMI KAWASAN
87. TUGAS-13
Meringkas Artikel Jurnal / Paper Simposium [minimal 5
artikel / paper] tentang Kendala dan Strategi Pengendalian
Pencemaran Lingkungan akibat Aktivitas Transportasi
meliputi aspek [dibuat dalam bentuk matriks / tabel
rekapitulasi] sbb:
1. Nama Penulis, Judul Artikel, Media Publikasi, Tahun
Publikasi
2. Faktor Penyebab Polusi
3. Cara Mengendalikan Dampak Negatif Polusi tersebut [boleh
dari artikel dimaksud atau dari sumber resmi lainnya]
4. Kesulitan pengendalian dari aspek penyelenggaraan
pemerintahan
88. KINERJA KELEMBAGAAN
• PERANGKAT PENGENDALI KINERJA
INSTITUSI
– KEMAMPUAN PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN
PENDANAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
• DANA PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN DAMPAK
NEGATIF DI LEVEL KEGIATAN WAJIB AMDAL
• DANA PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN DAMPAK
NEGATIF DI LEVEL KEGIATAN WAJIB UPL/ UKL
• DANA PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN DAMPAK
NEGATIF DI LEVEL KEGIATAN REGULER TIDAK WAJIB
AMDAL-UPL/UKL TETAPI TERPUSAT DI KAWASAN DENGAN
DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG YANG RELATIF
RENDAH
15th Week
89. KINERJA KELEMBAGAAN
• PERANGKAT PENGENDALI KINERJA
INSTITUSI
– DUKUNGAN SISTEM PRANATA [PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN]
• PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEMPURNAAN STANDAR
BAKU MUTU LINGKUNGAN TIDAK HANYA SEBATAS ASPEK
BIOLOGI-KIMIA NAMUN JUGA ASPEK FISIK AKIBAT
PENGARUH AKTIVITAS TRANSPORTASI
• REVIEW MATERI PERATURAN ZONASI YAITU AGAR
SECARA TEGAS MEMASUKKAN PENGATURAN JENIS,
JUMLAH, SKALA DAN KERAPATAN AKTIVITAS SOSIAL-
EKONOMI DI SUATU KORIDOR / KAWASAN SEHINGGA
DAYA DAUKUNG DAN DAYA TAMPUNGNYA TIDAK
TERLAMPAUI
90. KINERJA KELEMBAGAAN
• PERANGKAT PENGENDALI KINERJA
INSTITUSI
– FUNGSIONALISASI STRUKTUR ORGANISASI UNIT
PENGELOLA
• PENYIAPAN PETUNJUK PELAKSANAAN [JUKLAK] DAN
PETUNJUK TEKNIS [JUKNIS] PELASANAAN KEGIATAN
PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEGIATAN WAJIB AMDAL DAN/ATAU UPL / UKL
• PEMBERDAYAAN MITRA [MASYARAKAT] DALAM
KEGIATAN PEMANTAUAN DAN PENGELOLAAN DAMPAK
DIMAKSUD
91. KINERJA KELEMBAGAAN
• PERANGKAT PENGENDALI KINERJA
INSTITUSI
– KETERPADUAN PROGRAM
• TUJUAN:
– KORDINASI PROGRAM DAN PENDANAAN
– PENGENDALIAN MUTU / KINERJA INSTITUSI
– PENGENDALIAN MUTU PRODUK KERJA / RENCANA PIHAK
KETIGA
• UNIT KENDALI LINTAS
SKPD/LEMBAGA/BADAN/UNIT
– PERANAN BAPPEDA ?
– PERANAN BADAN KORDINASI PERANGKAT RISET
DAERAH/BKPRD ?
92. BAGIAN WILAYAH KOTA TERMASUK JALAN MERUPAKAN RUANG TEMPAT
INTERAKSI SOSIAL-EKONOMI-TRANSPORTASI.
DALAM SATU SATUAN YANG SAMA AKAN TERDAPAT FUNGSI:
TERCIPYANYA ACCESS PLACE, MOBILISATION/CIRCULATION PLACE,
MEETING PLACE, MARKET PLACE, & RECREATION PLACE
OPTIMALISASI FUNGSI DAN MANFAAT RUANG TERSEBUT
SECARA SEIMBANG DAN BERKELANJUTAN MERUPAKAN KUNCI
KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KAWASAN
93. Tugas-14
• Mewawancarai Kadis, Kabid Lalu Lintas Jalan dan Kabid Angkutan
Jalan di Dishub Prov NTT dan Kota Kupang
– MATERI WAWANCARA HARUS SESUAI DG POINT-POINT YG
TERTERA DI SLIDE 87-90 MATERI KULIAH INI (HRS ASISTENSI
DG SY DULU SBLUM WAWANCARA)
• Mengamati kinerja petugas parkir di lokasi rawan macet kemudian
mewawancarai kendala / kesulitan dan harapan mereka
– Minimal 5 lokasi parkir
• Wawancara petugas UPT terminal Oebobo
– Kendala dan usualan cara pengendalian perilaku pengemudi AU dan Bus
AKDP
– Kendala dan usulan cara pengendalian perilaku tidak tertib di terminal
bayangan Oesapa, Bundaran PU dan lainnya