Dokumen tersebut membahas mengenai penghapusan piutang negara dan daerah. Terdapat penjelasan mengenai pengertian piutang negara/daerah, dasar hukum, ruang lingkup, kewenangan penghapusan, dan prosedur pengajuan penghapusan piutang negara maupun daerah.

1. PN
PIUTANG NEGARA
Penghapusan
Piutang
Negara/Daerah

2. FR
Outline
1. Pengertian
2. Dasar Hukum
3. Ruang Lingkup
4. Kewenangan
5. Penghapusan Piutang Negara
6. Penghapusan Piutang Daerah
7. Daftar Nominatif
8. Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum
9. Piutang Negara Telah Dihapus secara Mutlak (PTDM)
2

3. FR
PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA
Dasar Hukum:
UU No. 17/2003 - UU No.1/2004
 Piutang Timbul –
pencatatan/penatausahaan (pengakuan,
pengukuran, penyajian, pengungkapan)
Akuntansi, pemeliharaan dok. sumber, rekap,
saldo, kartu piutang
 Melakukan Penyelesaian Piutang
seluruhnya dan tepat waktu
Upaya Penagihan, Somasi (Surat Tagihan I,
II, III) dan optimalisasi
 Piutang Negara pada tingkat pertama
pada prinsipnya diselesaikan oleh
Penyerah Piutang/Pemilik Piutang.
 Menerapkan PMK 69/2014 :
 Penentuan Kualitas Piutang
 Pembentukan Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih
 Piutang yang kualitasnya “macet”,
diserahkan pengurusannya kepada
DJKN/PUPN
 Dasar Hukum:
 UU No.49 Prp 1960
 PP 28/2022
 PMK 240/2016, dll
Penagihan sampai dengan
OPTIMAL
Lunas/Selesai/Dikembalikan/PSBDT
Kewenangan PUPN:
 Pemblokiran
 Pencegahan Keluar Wilayah RI
 Surat Paksa
 Penyitaan,
 Lelang
 Paksa badan
 Pemeriksaan/asset tracing, dsb.
Dasar Hukum :
• UU No.1/2004
• PP 14 Thn 2005/PP 33 Thn
2005/PP 35 Tahun 2017 dan
peraturan pelaksanaannya
Piutang dinyatakan optimal oleh
PUPN dengan terbitnya PSBDT
Piutang dinyatakan optimal oleh
K/L dengan PPNTO
Piutang Daerah telah dinyatakan
optimal oleh Pemda dengan PPDTO
Penghapusan Secara Bersyarat
Penghapusan Secara Mutlak
Pengelolaan Piutang oleh
Penyerah/Pemilik Piutang
Penghapusan Piutang Negara
Diajukan oleh Penyerah/
Pemilik Piutang
adanya
 Surat Penyerahan Pengurusan Piutang
 Resume
 Dokumen-dokumen yang menunjukkan
dan besarnya piutang
 Dokumen pendukung lainnya
Proses Pencatatan Piutang secara
Akuntansi tetap dilakukan oleh
K/L dan Pemda
Pengurusan Piutang
oleh DJKN/PUPN
3

4. FR
1. PENGERTIAN
Piutang Negara/Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Pusat/Daerah dan/atau hak Pemerintah
Pusat/Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
(Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 2004)
PENGHAPUSAN proses, cara, perbuatan menghapuskan;
peniadaan; pembatalan dan sebagainya
4

5. FR
1. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 35 Tahun 2017;
3. PMK Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan
Umum;
4. PMK Nomor 82/PMK.06/2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, dan
Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
5. Peraturan Dirjen KN Nomor Per-8/KN/2020 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat
yang digunakan dalam Tata Cara Penelitian dan Penyampaian Penetapan
Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
2. DASAR HUKUM
5
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

6. FR
• kegiatan untuk menghapuskan Piutang
Negara/Daerah dari pembukuan
Pemerintah Pusat/Daerah dengan tidak
menghapuskan hak tagih Negara/Daerah.
1. Penghapusan Secara
Bersyarat
• kegiatan penghapusan Piutang
Negara/Daerah dengan menghapuskan
hak tagih Negara/Daerah.
2. Penghapusan Secara
Mutlak
3. RUANG LINGKUP
6
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

7. FR
Penghapusan Secara Bersyarat
dan Penghapusan Secara
Mutlak, hanya dapat dilakukan
setelah Piutang Negara/Daerah
diurus secara optimal oleh
PUPN sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
di bidang pengurusan Piutang
Negara.
Pengurusan
Negara/Daerah
Piutang
dinyatakan
telah optimal, dalam hal
telah dinyatakan sebagai
PSBDT oleh PUPN.
7
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
Optimal PPNTO d
PPDTO.

8. Piutang
disebut
OPTIMA
L
sehingga
diterbitk
an
PSBDT,
PPNTO/
PPDTO 8
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
1. Penanggung utang tidak
mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikan utang atau
tidak diketahui tempat
tinggalnya tidak ditemukan
2. tidak ada barang jaminan
atau barang jaminan tidak
mempunyai nilai ekonomis

9. 8
1
2 3
4
SYARAT UMUM PENERBITAN PPNTO
(PIUTANG YANG TIDAK DAPAT DISERAHKAN KE PUPN
a.Debitor tidak mempunyai
kemampuan atau telah
raib (bukti pendukung)
b.Barang jaminan tidak ada
atau tidak punya nilai
ekonomis
Telah memenuhi
kriteria usia pencatatan
di laporan keuangan
(5, 7, 10 tahun)
Telah ada review oleh APIP
internal K/L
Piutang macet, sudah
ditagih secara optimal
(bukti pendukung)

10. FR
sampai dengan Rp10 miliar
ditetapkan oleh Menteri
Keuangan
sampai dengan Rp1 Miliar
ditetapkan oleh Dirjen KN
atas nama Menteri
Keuangan
lebih dari Rp10 miliar sampai
dengan Rp100 miliar
ditetapkan oleh Presiden
Republik Indonesia
4. KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA
lebih dari Rp100 miliar oleh
Presiden Republik Indonesia
dengan persetujuan DPR
Nilai per Penanggung Utang
1
0
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

11. FR
Lebih dari Rp5 miliar
ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota
dengan persetujuan DPRD
sampai dengan Rp5 Miliar
ditetapkan oleh
Gubernur/Bupati/Walikota
4. KEWENANGAN PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
1
1
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
Nilai per penanggung utang

12. FR
5. PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA (K/L)
a. Pengajuan Usulan
MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
Menteri Keuangan
Up. Dirjen KN
Presiden
up. Menteri
Keuangan
1
2
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

13. FR
5. PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA (K/L)
MENTERI/
PIMPINAN
LEMBAGA
Menteri Keuangan
Up. Dirjen KN
Presiden
up. Menteri Keuangan
Kelengkapanpersyaratanyangdiajukan:
KonfirmasikeK/Lataupihaklainterkait
Dirjen KN
Memenuhi syarat
dan dapat
dibuktikan
kebenarannya
PENGHAPUSAN
PIUTANG NEGARA
SESUAI KEWENANGAN
Y
b. Penelitian dan Penetapan
T
SK
Penghapusan
10
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

14. FR
PERSYARATAN USULAN PENGHAPUSAN
Penghapusan Secara Bersyarat
1. Daftar Nominatif Penanggung Utang
2. PSBDT, untuk selain piutang Tuntutan Ganti Rugi.
3. PSBDT dan adanya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari
BPK untuk piutang TGR.
4. Dalam hal piutang yang tidak dapat diserahkan ke PUPN, PSBDT
diganti dengan PPNTO
Penghapusan Secara Mutlak
1. Telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak SK Hapus Bersyarat,
2. Daftar Nominatif,
3. SK Hapus Bersyarat
4. Surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan
bahwa Penanggung Utang tidak mempunya kemampuan untuk
menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya.
11
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

15. FR
PERSYARATAN USULAN PENGHAPUSAN
 Khusus Piutang Negara/Daerah berasal dari Pasien Rumah Sakit atau
fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan ditetapkan oleh
Penyerah Piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak
mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak
diketahui keberadaannya.
 Surat keterangan tersebut di atas ditetapkan setelah lewat waktu 2(dua)
tahun sejak penetapan SK Hapus Bersyarat
12
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

16. FR
6. PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
Penetapan
≤ Rp5 miliar per PenanggungUtang
> Rp5 miliar per PenanggungUtang
GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI
GUBERNUR/WALIKOTA/BUPATI &
PERSETUJUAN DPRD
Pengajuan Usulan
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
PERTIMBANGAN
KANWIL DJKN
13
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

17. FR
Persyaratan:
1. DaftarNominatif
2. SKH
apus Bersyarat
3. Suratketerangandariaparat/pejabatyangberwenangyangmenyatakanbahwa
PenanggungUtangtidakmempunyakemampuanuntukmenyelesaikansisakewajibannya
atautidakdiketahuitem
pattinggalnya.
 UntukpasienRS/ÏaskesPertama,suratketeranganditetapkanpimpinanRS/ÏaskesPertama
 Suratketeranganditetapkansetelahlewatwaktu2(dua)tahunsejakSKHapusBersyarat
6. PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Pertimbangan Kanwil DJKN
Penghapusan Secara Bersyarat
KANWIL DJKN
Persyaratan:
1. DaftarNominatif
2. PSBDT
3. RekomendasiPenghapusanBersyaratdariBPK
(PiutangľG
R)
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
Penghapusan Secara Mutlak
14
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

18. FR
6. PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH
KANWIL DJKN
Kelengkapanpersyaratanyangdiajukan:
KonfirmasikePejabatPengelolaK
D
ataupihaklainterkait
Penelitian
Memenuhi syarat
dan dapat
dibuktikan
kebenarannya
Y
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
SuratPertim
bangan
PenghapusanBersyarat/
Mutlak
T
SuratKonfirm
asi/
Penolakan
14 hari kerja
15
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
14 hari kerja

19. FR
16
Pemberian Pertimbangan
Penghapusan oleh Kanwil DJKN
 Kantor Wilayah DJKN merupakan Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya
meliputi wilayah kerja Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
 Pertimbangan penghapusan terhadap pengurusan Piutang Daerah yang tidak
dilakukan di Kantor Wilayah, diberikan oleh Kantor Wilayah yang wilayah
kerjanya meliputi wilayah kerja Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan
setelah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah tempat pengurusan Piutang
Daerah dilakukan

20. FR
KANWIL
DJKN
PEJABAT PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH
GUBERNUR/
WALIKOTA/BUPATI
1
6. PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH (ALUR)
2
3
4
5
Keterangan:
1. PPKD meminta pertimbangan penghapusan
2. Kanwil DJKN memberi persetujuan pertimbangan
penghapusan
3. PPKD mengusulkan penghapusan
4. Gubernur/Walikota/Bupati menetapkan
penghapusan
5. PPKD menyampaikan penetapan penghapusan
17
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

21. FR
7. DAFTAR NOMINATIF PENANGGUNG UTANG
18
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
Memuatsekurang-kurangnya:
1. IdentitasparaPenanggung Utangyangmeliputinamadanalamat
2. Sisautangmasing-masingPenanggung Utangyangakandihapuskan
3. Tanggal terjadinya piutang, tanggal jatuh tempo/dinyatakan macet,
dantanggalpenyerahanpengurusanpiutangkepadaPUPN Cabang
4. TanggaldinyatakansebagaiPSBDT olehPUPN; dan
5. Keterangan tentang keberadaan dan kemampuan Penanggung Utang,
keberadaan dan kondisi barang jaminan dan/atau keterangan lain
yangterkait

22. FR
DAFTAR PIUTANG NEGARA C.Q. KEMENTERIAN …………………..
YANG TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK DIUSULKAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT/MUTLAK
Form Daftar Nominatif
19
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

23. FR
8. PENGHAPUSAN PIUTANG
Badan Layanan Umum
B
L
U
29
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
kegiatannyadidasarkanpadaprinsipefisiensidanproduktivitas
2. BLUdiberikanflksibilitasberupakeleluasaanuntukmenerapkanpraktik-praktik
bisnisyangsehatuntukmeningkatkanpelayanankepadamasyarakat,sebagai
pengecualiandariketentuanpengelolaankeuangannegarapadaumumnya.
3. InstansipemerintahyangmenerapkanPolaPKBLUmenyelenggarakankegiatan
yangbersifatoperasional.Instansidimaksuddapatberasaldaridanberkedudukan
padaberbagaijenjangeselon(struktural)ataunoneselon(nonstruktural).
Pengertian
1
.MerupakaninstansidilingkunganPemerintahPusatyangdibentukuntuk
memberikanpelayanankepadamasyarakatberupapenyediaanbarangdan/atau
jasayangdijualtanpamengutamakanmencarikeuntungandandalammelakukan

24. FR
B
L
U
Dasar Hukum
1
. U
ndang-U
ndangnomor1tahun201
4
2. PeraturanPemerintahNomor23ľahun2005tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUm
um
3. PeraturanMenteriKeuanganNomor230/PMK.05/2009tentangPenghapusanPiutangBadan
LayananUmum
1. Penyedialayananbarangdan/ataujasa,misalnya:pendidikandanpelatihan,kesehatan,penelitian
danpengembangan,sertabidangpenyiaranpublik.
2. Pengelolawilayah/kawasantertentu,misalnya:otorita,kawasanpengembanganekonomiterpadu.
3. Pengelola danakhusus,misalnya:pengeloladanabergulir
,rekeningdanainvestasi,danrekening
pembangunandaerah
Jenis BLU
8. PENGHAPUSAN PIUTANG
Badan Layanan Umum
21
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

25. FR
B
L
U
Pengelolaan Piutang
8. PENGHAPUSAN PIUTANG
Badan Layanan Umum
a. Prosedurdanpersyaratanpemberianpiutang;
b. Penatausahaandanakuntansipiutang;
c. ľatacarapenagihanpiutang;dan
d. Pelaporanpiutang.
22
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
PiutangBLUmerupakanpiutangnegara.
PiutangBLUterjadisehubungandenganpenyerahanbarang,jasa,dan/atautransaksi
lainnyayangberhubunganlangsungatautidaklangsungdengankegiatanBLU.
PiutangBLUdikeloladandiselesaikansecaratertib,efisien,ekonomis,transparan,dan
bertanggungjawabsertadapatmemberikannilaitambah,sesuaidenganpraktekbisnis
yangsehat.
PemimpinBLUwajibmenetapkanpedomanpengelolaanpiutangBLUyangdisetujui
menteri/pimpinanlembagayangbersangkutan,palingkurangmencakup:

26. FR
B
L
U
Contoh BLU
8. PENGHAPUSAN PIUTANG
Badan Layanan Umum
23
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

28. FR
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
KELENGKAPAN SK
PENGHAPUSAN SECARA
BERSYARAT
1. Daftarnom
inatifparapenanggung
utang;
2. Besaranpiutangyangdihapuskan;
dan
3. SuratpernyataanPSBDT dari
PU
PN.
8. PENGHAPUSAN PIUTANG
Badan Layanan Umum
25

29. FR
AKUNTANSI & PELAPORAN
1. sesuaipedomanpenatausahaandanakuntansiBLU
2. dilaporkankepadaDewanPengawasdengantembusankepadaMenteri/PimpinanLembaga
yangbersangkutan.
3. dilaporkankepadapejabatyangditunjukolehMenteri/PimpinanLembagayang
bersangkutandengantembusan
4. kepadaMenteri/PimpinanLembagayangbersangkutan,apabilatidakadadewanpengawas
5. MenyampaikanlaporanpenghapusansecarabersyaratkepadaMenteriKeuangancq.
DirekturJenderalKekayaanNegaradanDirekturJenderalPerbendaharaanpalinglambat
5(lima)harikerjasetelahSuratkeputusanpenghapusanditerbitkan.
26
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
8. PENGHAPUSAN PIUTANG
Badan Layanan Umum

30. FR
Penagihan
Secara Maksimal
oleh BLU
Penyerahan Pengurusan
penagihan kepada PUPN
Pengurusan piutang
BLU oleh PUPN s.d.
OPTIMAL
Penerbitan
PSBDT
Penghapusan secara bersyarat
piutang BLU oleh Pimpinan BLU
sesuai kewenangan
8. PENGHAPUSAN PIUTANG
Badan Layanan Umum
ALUR PENGHAPUSAN PIUTANG SECARA BERSYARAT
27
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

32. FR
9. Piutang Negara Telah Dihapus
secara Mutlak (PTDM)
 PenetapanPenghapusanSecaraMutlakdigunakanolehPUPNCabang
sebagaidasaruntukm
enetapkanPľDM.
 PenetapanPľDMdisam
paikankepada:
a. PenanggungU
tang;dan
b. Menteri/PimpinanLembaga(PiutangNegara)atauPejabatPengelola
KeuanganDaerah(PiutangDaerah).
29
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

33. FR
yang berlaku pada 3 (tiga) hari
sebelum tanggal surat pengajuan usul
penghapusan oleh Menteri/Pimpinan
Lembaga/Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah
Kurs Tengah
Lain-lain
30
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan
VALAS
Pihak yang meminta keterangan dari Aparat/Pejabat yang berwenang adalah:
1. pihak Kementerian Negara/Lembaga yang mengelola piutang kementerian negara/lembaga yang
bersangkutan; dan
2. pihak badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan yang mengelola piutang Instansi Pemerintah
Daerah yang bersangkutan.

34. DJKN
Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara
Thank You.
Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain
021-3455159
piutangnegara@gmail.com
www.djkn.kemenkeu.go.id