BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
Ppt Kejaksaan tugas wewenang jaksa dalam lembaga negara
1. TUGAS DAN WEWENANG
JAKSA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas UU Nomor 16 Tahun 2004
tentang KejaksaanRI
Pasal 18
• Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan Pengacara Negara di
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
• Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya
bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam
maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan,
maupun kepentingan umum.
• Jaksa Agung bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden
dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.
5. TUGAS & WEWENANG KEJAKSAAN RI
• BIDANG PIDANA
1) melakukan penuntutan;
2) melaksanakan penetapan & putusan Hakim yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
tertentu berdasarkan Undang-Undang;
4) melengkapi berkas perkara tertentu & untuk itu
dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum
dilimpahkan ke pengadilan yang dalam
pelaksanaannya dikoordinasikan degan Penyidik.
6. BIDANG PERDATA &
TATA USAHA NEGARA
Kejaksaan RI dengan Kuasa
Khusus, dapat bertindak baik di
dalam maupun di dalam
Pengadilan untuk dan atas nama
Negara atau Pemerintah.
7. BIDANG KETERTIBAN & KENTENTRAMAN UMUM
1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2) Pegamanan kebijakan penegakan hukum;
3) Pengawasan peredaran barang cetakan;
4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat
membahayakan masyarakat dan negara;
5) Pencegahan penyalahgunaan dan/atau
penodaan agama;
6) Penelitian & pengembangan hukum serta
statistik kriminal.
8. • Pasal 30A
• Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan
pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang
berhak.
• Pasal 30B
• Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:
• menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan
penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
• menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan
pelaksanaan pembangunan;
• melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan
lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya,
di dalam maupun di luar negeri;
• melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
• melaksanakan pengawasan multimedia.
9. Pasal 30C
Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:
• menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial
Kejaksaan;
• turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara
pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu
demi terwujudnya keadilan;
• turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan
saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;
• melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran
pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;
10. • dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi
tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau
telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik
atas permintaan instansi yang berwenang;
• menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan
dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang;
• melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang
pengganti;
• mengajukan peninjauan kembali; dan
• melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang
mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat
pemantauan di bidang tindak pidana.
11. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
• Bidang Tindak Pidana Umum
• Bidang Tindak Pidana Khusus
• Bidang Tindak Pidana Militer
• Bidang Intelijen
• Bidang Perdata & Tata Usaha Negara
• Bidang Pengawasan
• Bidang Pembinaan
12. • dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi
tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau
telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik
atas permintaan instansi yang berwenang;
• menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan
dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang;
• melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang
pengganti;
• mengajukan peninjauan kembali; dan
• melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang
mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat
pemantauan di bidang tindak pidana.
13. TUGAS SECARAUMUM SELAKUAPARAT HUKUM
1. PENINDAKAN ( represif )
a) Penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidum atau aturan
yang secara umum dalam KUHP, penanganannya oleh bidang tindak Pidana
Umum ( Pidum ) dan tindak Pidana Militer ( Pidmil ).
b) Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan dalam
tindak pidana khusus / korupsi penanganannya dilakukan oleh bidang intelijen,
bidang Pidana Khusus (Pidsus) dan tindak Pidana Militer ( Pidmil )
14. 2. Pencegahan ( preventif )
a. Penkum ( Penerangan Hukum ) ditujukan pada audience yang sudah
punya pengetahuan hukum atau kadar intlektualnya tinggi seperti halnya
pegawai atau mahasiswa dll, penyuluhan hukum ( Luhkum ) ditujukan pada
audience yang masih belum ada pengetahuan hukum meliputi Jaksa Masuk
Sekolah setingkat SMA sedrajat maupun SMP, SD , Jaksa Masuk Pesantren dll.
b. Pam Gal ( Pengamanan dan penggalangan ) seperti halnya koordinasi
antar lembaga dalam bidang pengawasan aliran kepercayaan,
pengawasan beredarnya barang cetakan yang mengandung unsur
permasalahan SARA , monitoring terkait potensi kekerasan aksi serta
pengamanan proyek strategis nasional atau daerah dll , dasar hukum kegiatan UU
Kejaksaan No.11 thn 2021 ttg perubahan UU Kejaksaan No.16 thn 2004 dan UU No.
17
thn. 2011 ttg.Intelijen Negara.
c. Pendampingan kegiatan instansi pemerintah baik pusat maupun
daerah .
17. Rekapitulasi Penyelidikan
Januari sd Desember 2021
1) Dugaan TPK Pengadaan Batik Tradisional di Sekda Kabupaten Rembang TA 2017.
diserahkan Inspektorat.
2) Kasus TPK pengadaan tanah oleh Perum Perindo yang berlokasi di pinggir jalan
Juwana Rembang, Desa Bumimulyo, Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati TA 2016
18. 3) Dugaan TPK dalam pelaksanaan Investasi PT. Rembang Bangkit Sejahtera kepada PT.
AGU dan penjualan aset milik PT. RBSI
4) Penyalahgunaan keuangan perusahaan pada PT. BKK Jateng (Persero) Cabang Brebes
Kantor Kas Peguyangan.
5) Dugaan TPK pada proyek pemasangan LPJUTS yang bersumber dari APBD Provinsi
Jateng TA 2018 di Kabupaten Pekalongan senilai Rp 18 Miliar.
19. 3) Dugaan TPK penyalahgunaan keuangan perusahaan pada PT. BKK Jateng (perseroda)
Cabang Brebes Kantor Kas Peguyangan (m. Nasir, SE., )
4) Dugaan TPPU penyalahgunaan pengelolaan simpanan nasabah di PD Bank Salatiga
Tahun 2008 – 2018 (Sunarti)
20. 2022
1) Dugaan penyimpangan dalam Bantuan Pangan Non Tunai Kabupaten Brebes TA
2018 sd 2020 (Januari 2022);
2) Dugaan TPK di Kantor Unit Layanan Cabang (UPC) PT Pegadaian Doplang TA 2019 sd
2021 (Februari 2022);
3) Dugaan TPK dalam pelaksanaan Investasi PT Rembang Bangkit Sejahtera kepada PT.
AGU dan penjualan Aset milik PT.RBSJ (April 2021) 2TSK;
21. 4) Dugaan TPK di Bank Jateng Cabang Purworejo dalam pemberian Kredit Modal Kerja
kepada PT. Java Modern Teknologi dan CV. Gunug Mukti Indonesia Tahun 2018 -2019
(Februari 2022);
5) Dugaan TPK Pengadaan lahan seluas 25 Ha di Desa Bapangsari Kec. Bagelen Kab.
Purworejo oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Angkasa Pura 1 (YAKKAP I) pada
BUMN PT. Angkasa Pura I (persero) April 2022;
22. 6) Penyidikan TPK dalam pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kantor Cabang Semarang kepada PT. Citra Guna Perkasa dan PT. Harsam Indo
Visitama pada tahun 2016 (Juni 2022);
7) Dugaan TPK dalam pemberian kredit PT. BRI Agroniaga Tbk. Kantor Cabang
Semarang kepada PT. Citra Guna Perkasa pada tahun 2016 (Juni 2022);
23. 8) Dugaan TPK Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Kantor Cabang Semarang kepada PT. Seruni
Prima Perkasa pada tahun 2017 (Juni 2022).
24. Kasus RSUD
• 2020 Kejari Sragen amankan uang Rp 2,016 miliar terkait kasus korupsi
pembangunan ruang central operation komer RSUD Sragen;
• Polda Jateng ungkap korupsi di RS Paru Kota Salatiga 2009, membagikan uang
potongan harga obat kepada para dokter & petugas apotek;
• 2021 Polda Jateng mengungkap kasus pemotongan dana kesehatan RSUD Kudus,
indikasi pemotongan insentif nakes.
25. Kasus BPR
1) BPR BKK Kudus angka kredit macet perlu ditekan;
2) BPR BKK Sumbang Banyumas;
3) BPR BKK Temanggung 2019 114M;
4) BPR BKK Pringsurat Cabang Tretep;
5) BPR BKK Karanganyar 2017 Rp 477 juta;
Kredit Macet, Kredit Fiktif, Penempatan dana pada Koperasi.
26. 6) BPR BKK Tasikmadu Karanganyar Rp 477 juta kasus kredit fiktif 7 menggelapkan
dana operasional kantor;
7) BPR BKK Eromoko Wonogiri 2020 Rp 2,7M membobol rekening nasabah;
8) BPR BKK Weru Sukoharjo Rp 2,8 M penyelewengan dana nasabah;
9) BPR BKK Salatiga 2019 Rp 24,7 M mengambil dana nasabah menyebabkan selisih
saldo simpanan nasabah;
10) BPR BKK Salatiga 2021 jemput bola setoran nasabah tidak setor ke kas;
11) BPR BKK Brebes 2012-2019 Rp 2,2 M menggasak deposito & kredit milik nasabah;
12) BPR BKK Kebumen Rp 8,7 M mengakali proses kredit, pengajuan, pencairan &
pengambilan kredit.
27. KASUS TP KORUPSI DPU JATENG
• 2022 Kasus korupsi pegadaan jalan, Polda Jateng tetapkan Sekda Pemalang sebagai
Tsk;
• Eks Kabid Bina Marga DPU Wonosobo ditahan karena rugikan negara Rp 1,53 Miliar
2011-2012 mengurangi volume ATB & HRS;
• 2015 Mantan Kabid Cipta Karya DPU Rembang korupsi 5 proyek TA 2013
pemeliharaan lingkungab pemukiman ;
28. Kasus PDAM
1) Kasus dugaan suap jual beli jabatan di PDAM Kudus;
2) Selewengkan iuran BPJS pegawai PDAM Banjarnegara;
3) Oknum karyawan PDAM Demak tipu 14 korban pencari kerja;
4) Diduga Korupsi beli pipa, mantan Kasubag PDAM Banjarnegara.
