3. Pemotong Pajak, Subjek Pajak, dan
Objek Pajak Penghasilan Pasal 21
syarat sah, Asas, dan
sumber hukum kontrak
Risiko, wanprestasi,
dan keadaan memaksa
01
03
02
4. 06
Berdasarkan PeraturanMenteriKeuangan Nomor252/PMK.03/
2008 yangtermasuk PemotongPPhPasal21, meliputi:
Pemberikerjayangterdiri dariOrangPribadi dan Badan,baik
merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unityang
membayargaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran
laindengan namadandalam bentukapa pun, sebagai imbalan
sehubungan denganpekerjaanatau jasa yangdilakukan oleh
pegawai atau bukan pegawai
5. 06
Bendaharaatau pemegangkas pemerintah,termasuk
bendaharaatau pemegangkas padaPemerintahPusat
termasuk institusi TNI/POLRI,PemerintahDaerah,instansi
atau lembagapemerintah,lembaga-lembaganegara
lainnya,danKedutaanBesarRepublikIndonesiadiluar
negeri,yang membayarkan gaji, upah,honorarium,
tunjangan, danpembayaran laindengannamadandalam
bentuk apa punsehubungan denganpekerjaanatau
jabatan, jasa, dankegiatan
Danapensiun,badan penyelenggarajaminansosial tenaga
kerja,danbadan-badan lainyang membayaruang pensiun
dantunjangan hari tua atau jaminanhari tua
Orangpribadi yangmelakukankegiatan usahaatau
pekerjaanbebas sertabadan yang membayar
Honorariumatau pembayaran lainsebagai imbalan
sehubungandengan jasa dan/atau kegiatan yang
dilakukan olehOrangPribadi denganstatus SubjekPajak
dalamnegeri
6. 06
Penyelenggarakegiatan, termasuk badan pemerintah,
organisasi yangbersifat NasionaldanInternasional,
perkumpulan,orang pribadi sertalembagalainnyayang
menyelenggarakankegiatan, yang membayarhonorarium,
hadiah,atau penghargaan dalam bentukapa punkepada
Wajib pajakOrangPribadi dalam negeriberkenaandengan
suatu kegiatan.
7. SUBJEK PAJAK
PENGHASILAN
PASAL 21
Subjek Pajak atau penerima penghasilan
yang dipotong PPh Pasal 21 adalah Orang
Pribadi yang merupakan:
• Pegawai
• Penerima uang pesangon
• Bukan pegawai yang menerima atau
memperoleh penghasilan sehubungan
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan
• Peserta kegiatan yang menerima atau
memperoleh penghasilan sehubungan
dengan keikutsertaannya dalam suatu
8. • Peristiwa dua orang atau lebih untuk Pejabat
perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat
lain dari negara asing, dan orang-orang yang
diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada
dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan
syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di
Indonesia tidak menerima atau memperoleh
penghasilan lain di luar jabatan atau
pekerjaannyatersebut
• Pejabat perwakilan organisasi Internasional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang
telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan
syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak
menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan
lain untuk memperoleh penghasilan dari
Indonesia
Tidak termasuk dalam pengertian
Penerima Penghasilan yang Dipotong
PPh Pasal 21 adalah:
9. • Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan
PPh pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah PPh
pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan
dari pajak penghasilan untuk tahun pajak yang
bersangkutan, kecuali PPh pasal 21 yang bersifat
final
• Dalam hal PPh Pasal 21 yang dipotong oleh
pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan
yang berlaku, maka Wajib Pajak berhak untuk
mengajukan surat keberatan kepada Direktur
Jenderal Pajak
• Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan
banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
dengan alasan yang jelas kepada Badan
Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai
keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal Pajak.
HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK
PPh Pasal 21
10. • Wajib Pajak berkewajiban membuat surat pernyataan
yang berisi jumlah tanggungan keluarga pada awal
tahun kalender atau pada saat mulai menjadi Subjek
Pajak dalam negeri sebagai dasar penentuan PTKP dan
wajib menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21
pada saat mulai bekerja atau mulaipensiun.
• Dalamhal terjadi perubahantanggungankeluarga,Wajib
Pajak berkewajiban membuat surat pernyataan baru
dan menyerahkannya kepada Pemotong PPh Pasal 21
paling lama sebelum mulai tahun kalender
berikutnya.
• Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan bukti
pemotongan PPhPasal21 kepada:
• Pemotong pajak kantor cabang baru dalam
halyang bersangkutan dipindahtugaskan
• Pemotong pajak tempat kerja yang baru
dalamhal yangbersangkutan pindah kerja
Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21
11. • Wajib Pajak berkewajiban memasukan Surat
Pemberitahunan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak
mempunyaiNPWP
• Wajib Pajak berkewajiban memasukan Surat
Pemberitahunan (SPT) Tahunan, jika Wajib Pajak
mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi
kerja
Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21
13. Pegawai Tetap
Dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap perlu diperhatikan
rumus penghitungannya, yaitu sebagai berikut.
Penghasilan Bruto:
Gaji sebulan Rp xxxxxx
Tunjangan dan honorarium xxxxxx
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja xxxxxx
Penghasilan bruto Rp xxxxxx
Pengurangan:
Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto) (Rp xxxxxx)
Iuran pensiun yang dibayarkan oleh penerima penghasilan (Rp xxxxxx)
Penghasilan neto sebulan Rp xxxxxx
Penghasilan neto setahun (12 x penghasilan neto sebulan) Rp xxxxxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Rp xxxxxx)
Penghasilan kena pajak Rp xxxxxx
PKP x tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU
PPh = PPh Pasal 21 setahun
