Dokumen tersebut membahas tentang integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup efisiensi ekonomis, keadilan sosial, dan pelestarian ekologi untuk menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan."

1. INTEGRASI PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DALAM RTRW PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
MENTERI PEKERJAAN UMUM
RAKORNAS KLHS
HOTEL PUTRI DUYUNG, 10 JULI 2012
1

2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Pemerintahan
Perkotaan yang Baik
Efisiensi KEADILAN Pelestarian
Ekonomis Ekologi
BERKELANJUTAN
DAPAT LAYAK
BERTAHAN HUNI
Keadilan
Sosial
Pembangunan Berkelanjutan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara
aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta didukung oleh tata kelola pemerintahan
yang baik.
2

3. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
THE FUTURE WE WANT..
“to promote sustainable development policies that support inclusive housing and
social services; a safe and healthy living environment for all, particularly children,
youth, women, elderly and disabled; affordable and sustainable transport and
energy; promotion, protection and restoration of safe and green urban spaces;
safe and clean drinking water and sanitation; healthy air quality; generation of
decent jobs; and improved urban planning and slum upgrading…”
3

4. AMAN Tujuan Penataan Ruang NYAMAN
Tujuan Penataan Ruang sesuai UUPR adalah
menciptakan ruang Nusantara yang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan
PRODUKTIF BERKELANJUTAN
4

5. Klasifikasi Penataan Ruang
DIKLASIFIKASIKAN
BERDASARKAN
SISTEM Sistem Wilayah Sistem Internal Perkotaan
Ps. 5 ayat (1)
FUNGSI UTAMA
KAWASAN Kws. Lindung Kws. Budidaya
Ps. 5 ayat (2)
WILAYAH PR Wil. PR Wil. PR Wil.
ADMINISTRATIF Nasional Provinsi Kab. / Kota
Ps. 5 ayat (3)
KEGIATAN
KAWASAN PR Kws. Perkotaan PR Kws. Perdesaan
Ps. 5 ayat (4)
NILAI PR Kws PR Kws PR Kws
STRATEGIS Strategis Strategis Strategis
KAWASAN Nasional Provinsi Kab./Kota
7
Ps. 5 ayat (5)
BHK-DJPR/Presentasi/DR

6. Muatan RTRW UU No. 26 Tahun 2007
Muatan RTRW Provinsi
Peraturan Daerah Provinsi  RTRWN  perkembangan permasalahan nasional & hasil pengkajian
 pedoman bidang implikasi penataan ruang provinsi
Ps. 23 ayat (6) penataan ruang  upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan
 RPJPD ekonomi provinsi
ditetapkan  keselarasan aspirasi pembangunan provinsi &
dengan Ps. 22 ayat (1) pembangunan kabupaten/kota
disusun dengan  daya dukung & daya tampung lingkungan hidup
memperhatikan
Ps. 22 ayat (2)  RPJPD
 RTRWP yang berbatasan
RTRWP  RTR kawasan strategis provinsi
 RTRWK
 tujuan, kebijakan, dan strategi penataan
jangka waktu Ps. 23 ayat (1) ruang wilayah provinsi
 rencana struktur ruang wilayah provinsi
20 tahun  penyusunan RPJPD yang meliputi sistem perkotaan dalam
 penyusunan RPJMD wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan
Ps. 23 ayat (3) Ps. 23 ayat (2)  pemanfaatan ruang & perdesaan dalam wilayah pelayanannya &
pengendalian pemanfaatan sistem jaringan prasarana wilayah provinsi
ditinjau kembali 1 kali
ruang dalam wilayah provinsi  rencana pola ruang wilayah provinsi yang
dalam 5 tahun
 mewujudkan keterpaduan, meliputi kawasan lindung dan kawasan budi
Ps. 23 ayat (4) Ps. 23 ayat (5) keterkaitan, & keseimbangan daya yang memiliki nilai strategis provinsi
perkembangan antarwilayah  penetapan kawasan strategis provinsi
ditinjau kembali lebih dari 1 kali kabupaten/kota, serta  arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi
dalam 5 tahun, dalam hal: keserasian antarsektor yang berisi indikasi program utama jangka
 perubahan kondisi lingkungan  penetapan lokasi dan fungsi menengah lima tahunan
strategis tertentu yang ruang untuk investasi  arahan pengendalian pemanfaatan ruang
berkaitan dengan bencana  penataan ruang kawasan wilayah provinsi yang berisi indikasi arahan
alam skala besar; dan/atau strategis provinsi peraturan zonasi sistem provinsi, arahan
 perubahan batas teritorial  penataan ruang wilayah perizinan, arahan insentif dan disinsentif,
negara dan/atau provinsi 8
kabupaten/kota serta arahan sanksi
BHK-DJPR/Presentasi/DR

7. UU No. 26 Tahun 2007
Muatan RTRW Kabupaten
Peraturan Daerah Kabupaten  RTRWN & RTRWP;  perkembangan permasalahan provinsi & hasil
Ps. 26 ayat (7)  pedoman & petunjuk pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten
pelaksanaan bidang  upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan
Ditetapkan penataan ruang; dan ekonomi kabupaten;
dengan  RPJPD  keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten
Ps. 25 ayat (1)  daya dukung dan daya tampung lingkungan
Ps. 25 ayat (2) hidup
Dasar penerbitan  RPJPD
perizinan lokasi RTRW disusun dengan  RTRWK yang berbatasan
pembangunan &  RTR kawasan strategis kabupaten
administrasi
Kab. memperhatikan
pertanahan
Ps. 26 ayat (1)  tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang
Ps. 26 ayat (3)
wilayah kabupaten
 rencana struktur ruang wilayah kabupaten
Ps. 26 ayat (2)
yang meliputi sistem perkotaan di
Ps. 26 ayat (4)  penyusunan RPJPD wilayahnya yang terkait dengan kawasan
20 tahun  penyusunan RPJMD perdesaan & sistem jaringan prasarana
Ps. 26 ayat (5)  pemanfaatan ruang & wilayah kabupaten
ditinjau kembali 1 kali pengendalian pemanfaatan  rencana pola ruang wilayah kabupaten yang
dalam 5 tahun ruang di wilayah kabupaten meliputi kawasan lindung kabupaten &
 mewujudkan keterpaduan, kawasan budi daya kabupaten
keterkaitan, & keseimbangan  penetapan kawasan strategis kabupaten
ditinjau kembali lebih dari 1 kali antarsektor  arahan pemanfaatan ruang wilayah
dalam 5 tahun, dalam hal:  penetapan lokasi & fungsi kabupaten yang berisi indikasi program
 perubahan kondisi lingkungan ruang untuk investasi utama jangka menengah lima tahunan
strategis tertentu yang  penataan ruang kawasan  ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang
berkaitan dengan bencana strategis kabupaten wilayah kabupaten yang berisi ketentuan
alam skala besar; dan/atau umum peraturan zonasi, ketentuan
 perubahan batas teritorial perizinan, ketentuan insentif & disinsentif,
negara, prov., dan/atau kab. Ps. 26 ayat (6) serta arahan sanksi.
BHK-DJPR/Presentasi/DR
9

8. UU No. 26 Tahun 2007
Muatan RTRW Kota Ps.28
• perkembangan permasalahan provinsi & hasil
Peraturan Daerah Kota • RTRWN & RTRWP; pengkajian implikasi penataan ruang kota
• pedoman & petunjuk • upaya pemerataan pembangunan & pertumbuhan
pelaksanaan bidang ekonomi kota;
penataan ruang; dan • keselarasan aspirasi pembangunan kota
Ditetapkan • RPJPD • daya dukung & daya tampung lingkungan hidup
dengan
• RPJPD
Dasar penerbitan • RTRWK yang berbatasan
perizinan lokasi • RTR kawasan strategis kota
pembangunan &
RTRW
• tujuan, kebijakan, & strategi penataan ruang wil. kota
administrasi Kota • rencana struktur ruang wil. kota yg meliputi sistem
pertanahan perkotaan di wilayahnya yg terkait dgn kws.
perdesaan & sistem jaringan prasarana wilayah kota
• rencana pola ruang wil. kota yg meliputi kawasan
lindung kota & kawasan budi daya kota
• penetapan kawasan strategis kota
20 tahun • penyusunan RPJPD • arahan pemanfaatan ruang wil. kota yg berisi indikasi
• penyusunan RPJMD program utama jangka menengah 5 tahunan
ditinjau kembali 1 kali • pemanfaatan ruang & • ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wil. kota
dalam 5 tahun pengendalian yg berisi ketentuan umum peraturan zonasi,
pemanfaatan ruang di ketentuan perizinan, ketentuan insentif & disinsentif,
wilayah kabupaten serta arahan sanksi
ditinjau kembali lebih dari 1 kali • mewujudkan • rencana penyediaan & pemanfaatan RTH
dalam 5 tahun, dlm hal: keterpaduan, keterkaitan, • rencana penyediaan & pemanfaatan ruang terbuka
 perubahan kondisi & keseimbangan nonhijau
lingkungan strategis tertentu antarsektor • rencana penyediaan & pemanfaatan prasarana &
yang berkaitan dengan • penetapan lokasi & sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum,
bencana alam skala besar; fungsi ruang untuk kegiatan sektor informal, & ruang evakuasi bencana,
dan/atau investasi yg dibutuhkan utk menjalankan fungsi wil. kota
 perubahan batas teritorial • penataan ruang kawasan sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat
negara, prov., dan/atau kab. strategis kabupaten pertumbuhan wilayah 10
BHK-DJPR/Presentasi/DR

9. P ro s e d u r Pe rs e t u j u a n S u b sta n s i
RT RW P ro v / Ka b / Ko ta
Prosedur Persetujuan Substansi RTRW Kab/Kota
Permen PU No 11 Tahun 2009
12

10. Struktur Tim Pelaksana
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
STRUKTUR TIM PELAKSANA
STRUKTUR ORGANISASI KEANGGOTAAN
1) Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen
Dalam Negeri;
2) Direktur Jenderal Strategi Pertahanan, Departemen
Pertahanan;
Ketua
3) Kepala Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber
Menteri Pekerjaan Daya Mineral;
Umum 4) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri,
Departemen Perindustrian;
5) Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air,
Departemen Pertanian;
Sekretaris 6) Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan dan Konservasi
Alam, Departemen Kehutanan;
Direktur Jenderal Penataan 7) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Departemen
Ruang, Kementerian Kehutanan;
Pekerjaan Umum 8) Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan;
9) Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau
Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan;
10) Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional,
Departemen Luar Negeri;
Wakil Ketua I Wakil Ketua II 11) Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Tata
Wakil Ketua III
Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup;
Direktur Jenderal Bina
Infrastruktur dan Pengembangan Regional
Pembangunan Daerah,
12) Deputi Kepala Badan Pertanahan Nasional Bidang
Pengembangan Wilayah, dan Otonomi Daerah,
Kementerian Dalam Negeri Pengaturan dan Penataan, Badan Pertanahan Nasional
Kemenko Perekonomian Bappenas
13) Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat
Kabinet;
14) Deputi Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan
Nasional Bidang Pemetaan Dasar, Badan Koordinasi
Survei dan Pemetaan Nasional;
Anggota 15) Deputi Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Bidang Penginderaan Jauh, Lembaga
13
Penerbangan dan Antariksa Nasional.

11. Standar Pelayanan Minimum (1)
Permen PU Nomor : 14/PRT/M/2010 Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
JENIS PELAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS WAKTU
DASAR PENCAPAIAN KETERANGAN
INDIKATOR NILAI
Informasi Tersedianya informasi mengenai 100% 2014 Dinas/SKPD yang
Penataan Ruang Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah (kabupaten/ membidangi
kabupaten/kota beserta rencana kota dan Penataan
rincinya melalui peta analog dan peta kecamatan) Ruang
digital.
90 % 2014
(kelurahan)
Pelibatan Peran Terlaksananya penjaringan aspirasi 100% 2014 Dinas/SKPD yang
Masyarakat masyarakat melalui forum konsultasi membidangi
Dalam Proses publik yang memenuhi syarat inklusif Penataan
Penyusunan dalam proses penyusunan RTR dan Ruang
RTR program pemanfaatan ruang, yang
dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap
disusunnya RTR dan program
pemanfaatan ruang.
14

12. Standar Pelayanan Minimum (2)
Permen PU Nomor : 14/PRT/M/2010 Tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
JENIS PELAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BATAS WAKTU KETERANGAN
DASAR PENCAPAIAN
INDIKATOR NILAI
Izin Pemanfaatan Terlayaninya masyarakat dalam 100% 2014 Dinas yang
Ruang pengurusan izin pemanfaatan ruang (kabupaten/ membidangi
sesuai kota) Perizinan
dengan Peraturan Daerah tentang
RTR wilayah kabupaten/kota beserta
rencana rincinya.
Pelayanan Terlaksanakannya tindakan awal 100% 2014 Dinas/SKPD yang
Pengaduan terhadap pengaduan masyarakat (kabupaten/ membidangi
Pelanggaran Tata tentang pelanggaran di bidang kota, dan Penataan
Ruang penataan ruang, dalam waktu 5 kecamatan) Ruang
(lima) hari kerja.
Penyediaan Tersedianya luasan RTH publik 25% 2014 Dinas/SKPD yang
Ruang Terbuka sebesar 20% dari luas wilayah membidangi
Hijau (RTH) Publik kota/kawasan Penataan
perkotaan. Ruang
15

13. Konsep Perwujudan Kota Hijau
Konsep pembangunan Kota Hijau merupakan konsep pembangunan peerkotaan yang
berkelanjutan yang mengedepankan aspek ekologis, penggunaan energi terbarukan, serta
teknologi ramah lingkungan dan rendah emisi, yang didukung oleh 8 atribut Kota Hijau. 16

14. A.5.5 ANALISIS TELAPAK EKOLOGIS DI INDONESIA
PULAU/ TE BK ED
Kategori
KEPULAUAN (gha/orang) (gha/orang) (gha/orang)
Sumatera 1.56 1.96 0.40 Surplus
Jawa 1.01 0.20 -0.81 Defisit
Bali 1.76 0.24 -1.52 Defisit
Kalimantan 1.26 4.05 2.79 Surplus
Sulawesi 1.46 1.63 0.17 Surplus
Nusa Tenggara 0.45 0.47 0.02 Surplus
Maluku 1.20 1.25 0.05 Surplus
Papua 0.79 7.43 6.64 Surplus
Indonesia 1,07 1,12 0,05 Surplus
Telapak Ekologis merupakan gambaran penggunaan sumber daya alam dan lingkungan yang
dibutuhkan untuk mendukung kehidupan setiap orang selama 1 tahun. Dinyatakan dalam satuan
Global Hektar (gha) / Orang. Untuk kondisi Indonesia saat ini rata-rata setiap orang
mengkonsumsi 1,07 gha/orang, sedangkan daya dukung rata-rata sebesar 1,12 gha/orang. Di
Pulau Jawa dan Bali Telapak Ekologis ini sudah melampaui daya dukung yang ada.
17

15. (5/5)
Gedung baru Kementerian
PU adalah salah satu
contoh bangunan hijau
yang diperkirakan dapat
menghemat penggunaan
energi hingga 44%,
penghematan konsumsi air
antara 61-83%, serta dapat
menyerap karbon sebanyak
1880 ton setiap tahunnya
dari pepohonan yang
ditanam di sekitarnya.
Bangunan ini telah
memperoleh sertifikasi
greenship tingkat platinum
dari Green Building
Certification Institute 18

16. Integrasi KLHS dalam Penyusunan RTR
Prosedur Penyusunan RTRW Tahapan KLHS
• Persiapan penyusunan RTR • Pra-pelingkupan
• Pengumpulan data • Pelingkupan
• Pengolahan dan analisis • Analisis dampak dan
data mitigasi
• Perumusan konsepsi RTR • Perumusan alternatif
• Penyusunanrancanganperat
• Perumusan rekomendasi
uran perUUanttg RTR
19

17. Penyusunan Penyelenggaraan KLHS dalam Penyusunan RTR
Pengump Melakukan Perumusan Penyusuna Penyusunan
ulan data analisis : Konsep na materi Ranperda/
RTR
dan RTR teknis Rperpres
informasi
Pelaksanaan
Pra-pelingkupan Pelingkupan Mitigasi dan Dokumentasi
KLHS (ex-
Rekomendasi KLHS
ante)
Pra-pelingkupan Mitigasi dan Dokumentasi
Pelaksanaan
dan Pelingkupan Rekomendasi KLHS
KLHS (ex-
post)
20

18. Penyelenggaraan KLHS dalam Penyusunan RTR
(ex-ante)
Penyusunan
Pengumpulan data Melakukan analisis :
dan informasi - Fisik
RTR
(primer dan - Sosial
sekunder) - Ekonomi, dll
Melakukan base Melakukan analisis
Pelaksanaan
line data Lingkungan (KLHS)
bersamaan dengan
KLHS
survey lapangan 1. Melakukan analisis base
line (ingkungan)
2. Merumuskan isu strategis
lingkungan hidup
3. Melakukan konsultasi
dengan pemangku
kepentingan terkait
21

19. Status Penyelesaian RTRW (status 10 Juli 2012)
NO STATUS PERDA PROVINSI KABUPATEN KOTA
RTRW
1 PROSES REVISI 0 20 6
2 REKOMENDASI GUB 0 0 2
3 PEMB BKPRN 0 9 5
4 PERSUB 20 245 41
5 PERDA 13 124 39
TOTAL 33 398 93
22

20. TERIMA KASIH
23