SlideShare a Scribd company logo
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) 
KECAMATAN PARONGPONG
TUJUAN 
Menjaring aspirasi masyarakat terkait 
dengan kebutuhan penataan ruang 
Kecamatan Parongpong
TARGET PESERTA 
1. Pemerintah Kabupaten (Tim Teknis DCKTR) 
2. Pemerintah Kecamatan 
3. Pemerintah Desa 
4. Perwakilan Petani 
5. Perwakilan Tokoh Masyarakat 
6. Perwakilan Penggiat Pariwisata 
7. Perwakilan Penggiat Lingkungan Hidup 
8. Masyarakat Umum
RANGKAIAN 
KEGIATAN FGD 
1. Sosialisasi dan Pemahaman RDTR 
Kecamatan 
2. Tinjauan Kebijakan 
3. Isu-isu Awal 
4. Penggalian Potensi dan Permasalahan 
5. Membangun mimpi bersama
BAGIAN 1 
SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN 
RDTR KECAMATAN
LATAR BELAKANG 
 RTRW Kabupaten Bandung Barat belum optimal untuk 
pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya 
wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) 
 Sesuai ketentuan pasal 14 ayat 3 UU 26 tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang, salah satu bentuk rencana rinci tata ruang 
adalah Rencana Detail Tata Tata Ruang (RDTR) 
 RDTR ni menjadi acuan teknis dan alat koordinasi bagi 
penyelenggaraan penataan ruang sebagai pedoman dalam 
pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 
 Kecamatan Parongpong merupakan salah satu kecamatan yang 
mempunyai potensi besar dan perkembangan pesat dengan 
berkembangnya kegiatan wisata dan pertanian hortikultura dan 
florikultura disamping itu juga berkembang kegiatan lain seperti 
perumahan dan universitas
RDTR ATAU RENCANA DETAIL TATA RUANG : 
RENCANA TERPERINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA 
DILENGKAPI PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA (PERMEN PU NO 20/2011) 
ALAT 
PELANGGARAN 
KETENTUAN PIDANA BAB IX 
PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG 
ALAT 
UU26/2007 
OPERASIONALISASI 
RTRW 
BELUM SEPENUHNYA 
OPERASIONAL 
ACUAN 
PERIJINAN 
! PENTING! 
ketelitian peta 
1:5000
MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud 
Menyiapkan acuan dalam rangka mengembangkan, dan 
mengendalikan serta mengkoordinasikan keterpaduan 
pembangunan di Kecamatan Parongpong. 
Tujuan 
Menyusun rencana rinci tata ruang yang menetapkan zona 
pemanfaatan ruang sebagai penjabaran kegiatan kedalam 
wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan 
antarkegiatan di Kecamatan Parongpong.
KELUARAN 
 Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi 
 Draft Rancangan Peraturan Daerah 
 Album Peta Skala 1:5000
RUANG LINGKUP
SUBSTANSI MATERI TEKNIS 
RDTR 
1. Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi 
2. Struktur Ruang 
3. Pola Ruang 
4. Ketentuan Pemanfaatan Ruang 
5. Peraturan Zonasi
BAGIAN 2 
TINJAUAN KEBIJAKAN
TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW KBB TERHADAP KEC. 
PARONGPONG – STRUKTUR RUANG 
Struktur Ruang 
Dalam sistem perkotaan KBB , Kec. 
Parongpong berperan sebagai Pusat 
Pelayanan Lingkungan (PPL)
TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW KBB TERHADAP KEC. 
PARONGPONG – JARINGAN PRASARANA
TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW KBB 
TERHADAP KEC. PARONGPONG – 
POLA RUANG 
Pola Ruang Luas (Ha) 
Kawasan Lindung 1.844,76 
Hutan Lindung 525,16 
Resapan Air 245,3 
Sempadan 12,2 
Cagar Alam 1.050,71 
RTH 4,6 
Air 6,79 
Kawasan Budidaya Berfungsi 
Lindung 
787,50 
Hutan Produksi Terbatas 492,19 
Tanaman Tahunan 295,31 
Kawasan Budidaya Pertanian 1,047.01 
Pertanian Lahan Basah 228.37 
Pertanian Lahan Kering 779.12 
Peternakan 39.52 
Kawasan Budidaya Non Pertanian 660,10 
Pariwisata 110,76 
Permukiman 364,25 
Pemerintahan/Fasum 52,85 
Perdagangan/Jasa 116,02 
Militer 16,22
TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW KBB TERHADAP KEC. 
PARONGPONG – PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
PERGUB NO 1 TAHUN 2008 
TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN 
RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA 
Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimal di Kawasan Bandung Utara (KBU) 
No Desa Luas Desa 
(Ha) 
Koefisien Wilayah 
Terbangun (KWT) 
Maksimal 
1. Cigugur Girang 452.49 20% 
2. Cihanjuang 272.37 10% 
3. Cihanjuang Rahayu 484.91 10% 
4. Cihideung 492.19 20% 
5. Ciwaruga 278.93 10% 
6. Karyawangi 2,035.76 20% 
7. Sariwangi 220.13 10%
PERGUB NO 1 TAHUN 2008 
TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN 
RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA
BAGIAN 3 
ISU – ISU AWAL
ISU 1 : DESAKAN PEMBANGUNAN YANG CUKUP 
PESAT BERPELUANG MENYALAHI 
PERATURAN PENATAAN RUANG TENTANG 
KBU 
HILDA / AEP PUNTEN TLG 
MASUKKAN FOTO-FOTO 
PENDUKUNG
ISU 2 : PERKEMBANGAN KAWASAN YANG CUKUP 
PESAT TIDAK DIIRINGI KETERSEDIAAN 
PRASARANA TRANSPORTASI YANG 
MEMADAI 
HILDA / AEP PUNTEN TLG 
MASUKKAN FOTO-FOTO 
PENDUKUNG
ISU 3 : KURANGNYA RUANG TERBUKA PUBLIK 
YANG MEMADAI 
HILDA / AEP PUNTEN TLG 
MASUKKAN FOTO-FOTO 
PENDUKUNG
BAGIAN 4 
PENGGALIAN POTENSI DAN 
PERMASALAHAN
PENGGALIAN POTENSI DAN 
PERMASALAHAN 
No. Potensi Lokasi Harapan Pengembangan 
(cth : Kawasan Wisata Alam 
CIC) 
(cth : Kp. Ciwangun, 
Desa Cihanjuang 
Rahayu) 
(cth : Penataan Kawasan untuk meningkatkan 
jumlah pengunjung dan membuka lapangan 
usaha bagi masyarakat sekitar) 
1. 
2. 
3. 
No. Permasalahan Lokasi Usulan Solusi 
4. 
5. 
(cth : Kemacetan di lokasi 
wisata) 
(cth : Desa Cihideung) (cth : Pembatasan Akses Masuk Bis 
Pariwisata, Penyediaan angkutan wisata, dll) 
1. 
2. 
TABEL 
PENGGALIAN 
POTENSI 
TABEL 
PENGGALIAN 
PERMASALAHAN
PENGGALIAN POTENSI DAN 
PERMASALAHAN 
POTENSI : 
 Hal-hal apa saja yang sudah bagus dan dapat 
dipertahankan 
 Keunggulan yang dimiliki oleh kecamatan/desa yang 
dapat menjadi pendorong perkembangan kawasan 
 Harapan untuk Pengembangan Potensi yang dimiliki 
PERMASALAHAN : 
 Permasalahan yang terjadi dan perlu segera ditangani 
 Usulan Solusi Pemecahan masalah
BAGIAN 3 
MEMBANGUN MIMPI 
BERSAMA
MEMBANGUN MIMPI BERSAMA
Buffer Pantai 
Kawasan Lindung 
Cagar Alam 
RTH dan 
Promenade

More Related Content

What's hot

Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Yogan Daru Prabowo
 
Profil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota MalangProfil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota Malang
komunikasiosp
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Kajian formulasi perhitungan kwt kzb kdb
Kajian formulasi perhitungan kwt kzb kdbKajian formulasi perhitungan kwt kzb kdb
Kajian formulasi perhitungan kwt kzb kdb
indra_sugito
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
muhfidzilla
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Penataan Ruang
 
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfrevisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
ssusercf685f
 
Implementasi kriteria perancangan kota
Implementasi kriteria perancangan kotaImplementasi kriteria perancangan kota
Implementasi kriteria perancangan kotaMerisa Kadrina
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
henny ferniza
 
Kul 9 PA 3 PENGANTAR KONTUR -.pptx
Kul 9 PA 3 PENGANTAR KONTUR -.pptxKul 9 PA 3 PENGANTAR KONTUR -.pptx
Kul 9 PA 3 PENGANTAR KONTUR -.pptx
212021096JIDNIABDULM
 
Pedoman review masterplan
Pedoman review masterplanPedoman review masterplan
Pedoman review masterplan
edi sofyan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Penataan Ruang
 
4. elemen urban design
4. elemen urban design4. elemen urban design
4. elemen urban design
Benny Iskandar
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Andes Asmuni
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Musnanda Satar
 
Propil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarPropil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarArham Bahar
 
Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganLatifah Tio
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanEvant Manö
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MedanRencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
Penataan Ruang
 

What's hot (20)

Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
Profil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota MalangProfil KOTAKU Kota Malang
Profil KOTAKU Kota Malang
 
Kota baru
Kota baruKota baru
Kota baru
 
Bab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluanBab 1 pendahuluan
Bab 1 pendahuluan
 
Kajian formulasi perhitungan kwt kzb kdb
Kajian formulasi perhitungan kwt kzb kdbKajian formulasi perhitungan kwt kzb kdb
Kajian formulasi perhitungan kwt kzb kdb
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdfrevisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
revisi PPT LAPHIR LAHAN POTENSIAL RELOKASI BENCANA NGANJUK_show (1).pdf
 
Implementasi kriteria perancangan kota
Implementasi kriteria perancangan kotaImplementasi kriteria perancangan kota
Implementasi kriteria perancangan kota
 
Peraturan Penataan Ruang RDTR
Peraturan Penataan Ruang  RDTRPeraturan Penataan Ruang  RDTR
Peraturan Penataan Ruang RDTR
 
Kul 9 PA 3 PENGANTAR KONTUR -.pptx
Kul 9 PA 3 PENGANTAR KONTUR -.pptxKul 9 PA 3 PENGANTAR KONTUR -.pptx
Kul 9 PA 3 PENGANTAR KONTUR -.pptx
 
Pedoman review masterplan
Pedoman review masterplanPedoman review masterplan
Pedoman review masterplan
 
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/K...
 
4. elemen urban design
4. elemen urban design4. elemen urban design
4. elemen urban design
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan RuangInstrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Instrumen Lengkap Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Propil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassarPropil kawasan kumuh makassar
Propil kawasan kumuh makassar
 
Bab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancanganBab iv rancang kota konsep perancangan
Bab iv rancang kota konsep perancangan
 
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunanKedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
Kedudukan rtrw kabupaten kota dalam pembangunan
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota MedanRencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan
 

Similar to Paparan fgd 1

Monday's gerung
Monday's gerungMonday's gerung
Monday's gerung
Rachyma Briston
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
srimuharrani2
 
23
2323
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
muhfidzilla
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
ArifinSuzanto1
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Himpunan Mahasiswa Planologi ITS
 
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
Fitri Indra Wardhono
 
Sistematika laporan pendahuluan
Sistematika laporan pendahuluanSistematika laporan pendahuluan
Sistematika laporan pendahuluan
yudiarimbawa
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
CIFOR-ICRAF
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
ushfia
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Didi Sadili
 
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfPra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
BagongBopeng
 
Eksum
EksumEksum
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
NonaSugiharti1
 
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARAFitri Indra Wardhono
 
Paparan Mekanisme Penyusunan RP2KPKPK 040620.pptx
Paparan Mekanisme Penyusunan RP2KPKPK 040620.pptxPaparan Mekanisme Penyusunan RP2KPKPK 040620.pptx
Paparan Mekanisme Penyusunan RP2KPKPK 040620.pptx
URENURSTMT
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
henny ferniza
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
Yustus Rona
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Oswar Mungkasa
 
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
ssuser8e6e69
 

Similar to Paparan fgd 1 (20)

Monday's gerung
Monday's gerungMonday's gerung
Monday's gerung
 
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptxBahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
Bahan Ekspos Lapdal RDTR Kisaran_last.pptx
 
23
2323
23
 
1 pendahuluan
1 pendahuluan1 pendahuluan
1 pendahuluan
 
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptxSPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
SPPR SDEW KOTA DEPOK.pptx
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
KESERASIAN PENATAAN RUANG ANTAR WILAYAKESERASIAN WILAYAH DI KAWASAN JABODETAB...
 
Sistematika laporan pendahuluan
Sistematika laporan pendahuluanSistematika laporan pendahuluan
Sistematika laporan pendahuluan
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kotaBatasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
Batasan dan muatan rzwp3 k kabupaten kota
 
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdfPra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
Pra Desain ILBK_R16_Pringsewu Utara.pdf
 
Eksum
EksumEksum
Eksum
 
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
1. Konsolidasi Awal RDTR Kab. Seruyan (24052021) Fin.pdf
 
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARABANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
BANTEK PELAKSANAAN PENATAAN RUANG KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
 
Paparan Mekanisme Penyusunan RP2KPKPK 040620.pptx
Paparan Mekanisme Penyusunan RP2KPKPK 040620.pptxPaparan Mekanisme Penyusunan RP2KPKPK 040620.pptx
Paparan Mekanisme Penyusunan RP2KPKPK 040620.pptx
 
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang AmpekPresentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
Presentasi Review RDTR Kota Simpang Ampek
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan RuangUndang-Undang Nomor  26 Tahun  2007 tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
408362416-Metodologi-Penyusunan-Peta-RDTR-PKSN-Perbatasan-Negara-BIG.pdf
 

Recently uploaded

Pertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdf
Pertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdf
Pertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdf
idoer11
 
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan - Fase B.pdf
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan  - Fase B.pdfModul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan  - Fase B.pdf
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan - Fase B.pdf
MiliaSumendap
 
Pulupugbglueysoyaoyatiaitstisitatjsigsktstj.pdf
Pulupugbglueysoyaoyatiaitstisitatjsigsktstj.pdfPulupugbglueysoyaoyatiaitstisitatjsigsktstj.pdf
Pulupugbglueysoyaoyatiaitstisitatjsigsktstj.pdf
MRoyanzainuddin9A
 
Konsep dasar asuhan neonatus ,bayi dan balita
Konsep dasar asuhan neonatus ,bayi dan balitaKonsep dasar asuhan neonatus ,bayi dan balita
Konsep dasar asuhan neonatus ,bayi dan balita
Dilasambong
 
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docxCONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
WagKuza
 
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdfMINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
AlmaDani8
 

Recently uploaded (6)

Pertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdf
Pertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdf
Pertemuan 9 - PERT CPM.pdfPertemuan 9 - PERT CPM.pdf
 
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan - Fase B.pdf
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan  - Fase B.pdfModul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan  - Fase B.pdf
Modul Ajar Seni Rupa - Melukis Pemandangan - Fase B.pdf
 
Pulupugbglueysoyaoyatiaitstisitatjsigsktstj.pdf
Pulupugbglueysoyaoyatiaitstisitatjsigsktstj.pdfPulupugbglueysoyaoyatiaitstisitatjsigsktstj.pdf
Pulupugbglueysoyaoyatiaitstisitatjsigsktstj.pdf
 
Konsep dasar asuhan neonatus ,bayi dan balita
Konsep dasar asuhan neonatus ,bayi dan balitaKonsep dasar asuhan neonatus ,bayi dan balita
Konsep dasar asuhan neonatus ,bayi dan balita
 
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docxCONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
CONTOH CATATAN OBSERVASI KEPALA SEKOLAH.docx
 
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdfMINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
MINGGU 03_Metode Consistent Deformation (1).pdf
 

Paparan fgd 1

  • 1. RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) KECAMATAN PARONGPONG
  • 2. TUJUAN Menjaring aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan penataan ruang Kecamatan Parongpong
  • 3. TARGET PESERTA 1. Pemerintah Kabupaten (Tim Teknis DCKTR) 2. Pemerintah Kecamatan 3. Pemerintah Desa 4. Perwakilan Petani 5. Perwakilan Tokoh Masyarakat 6. Perwakilan Penggiat Pariwisata 7. Perwakilan Penggiat Lingkungan Hidup 8. Masyarakat Umum
  • 4. RANGKAIAN KEGIATAN FGD 1. Sosialisasi dan Pemahaman RDTR Kecamatan 2. Tinjauan Kebijakan 3. Isu-isu Awal 4. Penggalian Potensi dan Permasalahan 5. Membangun mimpi bersama
  • 5. BAGIAN 1 SOSIALISASI DAN PEMAHAMAN RDTR KECAMATAN
  • 6. LATAR BELAKANG  RTRW Kabupaten Bandung Barat belum optimal untuk pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU)  Sesuai ketentuan pasal 14 ayat 3 UU 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, salah satu bentuk rencana rinci tata ruang adalah Rencana Detail Tata Tata Ruang (RDTR)  RDTR ni menjadi acuan teknis dan alat koordinasi bagi penyelenggaraan penataan ruang sebagai pedoman dalam pengembangan kawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang  Kecamatan Parongpong merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai potensi besar dan perkembangan pesat dengan berkembangnya kegiatan wisata dan pertanian hortikultura dan florikultura disamping itu juga berkembang kegiatan lain seperti perumahan dan universitas
  • 7. RDTR ATAU RENCANA DETAIL TATA RUANG : RENCANA TERPERINCI TATA RUANG KABUPATEN/KOTA DILENGKAPI PERATURAN ZONASI KABUPATEN/KOTA (PERMEN PU NO 20/2011) ALAT PELANGGARAN KETENTUAN PIDANA BAB IX PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG ALAT UU26/2007 OPERASIONALISASI RTRW BELUM SEPENUHNYA OPERASIONAL ACUAN PERIJINAN ! PENTING! ketelitian peta 1:5000
  • 8. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Menyiapkan acuan dalam rangka mengembangkan, dan mengendalikan serta mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan di Kecamatan Parongpong. Tujuan Menyusun rencana rinci tata ruang yang menetapkan zona pemanfaatan ruang sebagai penjabaran kegiatan kedalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan di Kecamatan Parongpong.
  • 9. KELUARAN  Materi Teknis RDTR dan Peraturan Zonasi  Draft Rancangan Peraturan Daerah  Album Peta Skala 1:5000
  • 11. SUBSTANSI MATERI TEKNIS RDTR 1. Perumusan tujuan, kebijakan, dan strategi 2. Struktur Ruang 3. Pola Ruang 4. Ketentuan Pemanfaatan Ruang 5. Peraturan Zonasi
  • 12. BAGIAN 2 TINJAUAN KEBIJAKAN
  • 13. TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW KBB TERHADAP KEC. PARONGPONG – STRUKTUR RUANG Struktur Ruang Dalam sistem perkotaan KBB , Kec. Parongpong berperan sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
  • 14. TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW KBB TERHADAP KEC. PARONGPONG – JARINGAN PRASARANA
  • 15. TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW KBB TERHADAP KEC. PARONGPONG – POLA RUANG Pola Ruang Luas (Ha) Kawasan Lindung 1.844,76 Hutan Lindung 525,16 Resapan Air 245,3 Sempadan 12,2 Cagar Alam 1.050,71 RTH 4,6 Air 6,79 Kawasan Budidaya Berfungsi Lindung 787,50 Hutan Produksi Terbatas 492,19 Tanaman Tahunan 295,31 Kawasan Budidaya Pertanian 1,047.01 Pertanian Lahan Basah 228.37 Pertanian Lahan Kering 779.12 Peternakan 39.52 Kawasan Budidaya Non Pertanian 660,10 Pariwisata 110,76 Permukiman 364,25 Pemerintahan/Fasum 52,85 Perdagangan/Jasa 116,02 Militer 16,22
  • 16. TINJAUAN KEBIJAKAN RTRW KBB TERHADAP KEC. PARONGPONG – PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
  • 17. PERGUB NO 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimal di Kawasan Bandung Utara (KBU) No Desa Luas Desa (Ha) Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) Maksimal 1. Cigugur Girang 452.49 20% 2. Cihanjuang 272.37 10% 3. Cihanjuang Rahayu 484.91 10% 4. Cihideung 492.19 20% 5. Ciwaruga 278.93 10% 6. Karyawangi 2,035.76 20% 7. Sariwangi 220.13 10%
  • 18. PERGUB NO 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN BANDUNG UTARA
  • 19. BAGIAN 3 ISU – ISU AWAL
  • 20. ISU 1 : DESAKAN PEMBANGUNAN YANG CUKUP PESAT BERPELUANG MENYALAHI PERATURAN PENATAAN RUANG TENTANG KBU HILDA / AEP PUNTEN TLG MASUKKAN FOTO-FOTO PENDUKUNG
  • 21. ISU 2 : PERKEMBANGAN KAWASAN YANG CUKUP PESAT TIDAK DIIRINGI KETERSEDIAAN PRASARANA TRANSPORTASI YANG MEMADAI HILDA / AEP PUNTEN TLG MASUKKAN FOTO-FOTO PENDUKUNG
  • 22. ISU 3 : KURANGNYA RUANG TERBUKA PUBLIK YANG MEMADAI HILDA / AEP PUNTEN TLG MASUKKAN FOTO-FOTO PENDUKUNG
  • 23. BAGIAN 4 PENGGALIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN
  • 24. PENGGALIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN No. Potensi Lokasi Harapan Pengembangan (cth : Kawasan Wisata Alam CIC) (cth : Kp. Ciwangun, Desa Cihanjuang Rahayu) (cth : Penataan Kawasan untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan membuka lapangan usaha bagi masyarakat sekitar) 1. 2. 3. No. Permasalahan Lokasi Usulan Solusi 4. 5. (cth : Kemacetan di lokasi wisata) (cth : Desa Cihideung) (cth : Pembatasan Akses Masuk Bis Pariwisata, Penyediaan angkutan wisata, dll) 1. 2. TABEL PENGGALIAN POTENSI TABEL PENGGALIAN PERMASALAHAN
  • 25. PENGGALIAN POTENSI DAN PERMASALAHAN POTENSI :  Hal-hal apa saja yang sudah bagus dan dapat dipertahankan  Keunggulan yang dimiliki oleh kecamatan/desa yang dapat menjadi pendorong perkembangan kawasan  Harapan untuk Pengembangan Potensi yang dimiliki PERMASALAHAN :  Permasalahan yang terjadi dan perlu segera ditangani  Usulan Solusi Pemecahan masalah
  • 26. BAGIAN 3 MEMBANGUN MIMPI BERSAMA
  • 28. Buffer Pantai Kawasan Lindung Cagar Alam RTH dan Promenade