Dokumen ini membahas tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS) dan tujuannya, termasuk format penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP) serta berbagai aspek yang dinilai. Dikatakan bahwa penilaian yang ada sering kali bersifat formalitas dan tidak objektif, sehingga perlu perbaikan dalam sistem agar mengedepankan hasil kerja dan perilaku. Selain itu, terdapat rekomendasi untuk menyempurnakan proses penilaian guna meningkatkan produktivitas dan kontribusi PNS.

1. Oleh:
Aswin Eka Adhi
DIREKTORAT SUMBER DAYA MANUSIA UGM
Yogyakarta, 18 September 2013

2. Indikator Keberhasilan:
1. Setiap peserta memahami penilaian prestasi
kerja PNS.
2. Setiap peserta mampu menyusun sasaran
kerja pegawai.

3. Silaturahim
Nama:
Ir. Aswin Eka Adhi, M.Si
TTL:
Pontianak, 22 Januari 1967
Jabatan:
Widyaiswara Madya (IV/a)
Instansi:
Kantor Regional I BKN Yogyakarta
Alamat:
Karangjenjem 02/29, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman,
Yogyakarta.
aswinekaadhi@yahoo.com
0817756017
19670122 1999121001

4. PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI
1. PENGERTIAN
Penilaian prestasi kerja PNS adalah suatu proses penilaian secara
sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran
kerja pegawai dan perilaku kerja PNS
2. TUJUAN
Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas
pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja
dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja
4

5. BEBERAPA PENDAPAT TT DP3:
1.
Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan
pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas.
DP3-PNS telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait
langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS.
2.
DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai
penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan
kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan
dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.
3.
Penilaian DP3-PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian
(personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan
karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum
terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result)
dan pengembangan pemanfaatan potensi.
5

6. 4.
Proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki
nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara
terbuka.
5.
Pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada
target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian
cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif = terlalu pelit/murah,
nilai jalan tengah dengan rata-rata baik untuk menghindari nilai amat
baik atau kurang, apabila diyakini untuk promosi dinilai tinggi, bila
tidak untuk promosi cenderung mencari alasan untuk menilai
sedang atau kurang.
6.
Atasan langsung sebagai pejabat penilai, hanya sekedar menilai,
belum/tidak memberi klarifikasi hasil penilaian dan tidak lanjut
penilaian.
7.
Atasan pejabat penilai hanya sebagai legalitas hasil penilaian belum
berfungsi sebagai motivator dan evaluator untuk mengevaluasi
seberapa efektif dan konsistensi pejabat penilai dalam melaksanakan proses penilaian.
6

7. KEBIJAKAN TERKAIT PENYEMPURNAAN PP NOMOR 10
TAHUN 1979
1. Dalam Pasal 12 dan Pasal 20 UU No. 43 Tahun 1999 antara lain
mengamanatkan bahwa pembinaan PNS dilakukan berdasarkan
sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada
sistem prestasi kerja dan untuk menjamin obyektifitas dalam
mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan
pangkat diadakan penilaian prestasi kerja.
2. Pasal 9 angka 12 dan Pasal 10 angka 10 PP No. 53 Tahun 2010
tentang Disiplin PNS, dinyatakan apabila pencapaian Sasaran Kerja
PNS (SKP) pada akhir tahun hanya mencapai antara 25% s.d. 50%
dikenakan hukuman sedang, dan yang SKPnya dibawah 25%
dikenakan hukuman berat.
3. Penyempurnaan DP-3 PNS secara umum diarahkan sesuai dengan
perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan SDM-PNS
untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja produktif.
7

8. SKEMA PENILAIAN PRESTASI
KERJA
ASPEK:
• OBYEKTIF
KINERJA
PNS
PRESTASI
KERJA
PNS
• AKUNTABEL
• PARTISIPASI
BOBOT
60 %
ASPEK:
PERILAKU
KERJA
PNS
• TERUKUR
SKP
KONTRAK
KINERJA
•KUANTITAS
•KUALITAS
•WAKTU
•BIAYA
PENGAMATAN
• ORIENTASI PELAYANAN
• INTEGRITAS
• KOMITMEN
• DISIPLIN
• KERJASAMA
• KEPEMIMPINAN
BOBOT
40 %
MINAT
BAKAT PNS
• TRANSPARAN
POTENSI
PNS
REKOMENDASI
PSIKOTES
ASSESSMENT
CENTER
8

9. SISTEM PENILAIAN PRESTASI KERJA
•OBYEKTIF
TUPOKSI
ORGANISASI
RENJA
REWARD
ASS-CEN
PSI-TEST
BAIK
• TERUKUR
REKOMENDASI
• AKUNTABEL
• PARTISIPASI
• TRANSPARAN
TUPOKSI
INDIVIDU PNS
SKP
PERILAKU
KERJA
PENILAIAN
KINERJA
HASIL
PENILAIAN
• PRESTASI KERJA (Kontrak
TUPOKSI
UNIT RENJA
Kinerja=SKP)
KUANTITAS, KUALITAS, WAKTU,
BIAYA
• PERILAKU KERJA (Pengamatan)
- ORIENTASI PELAYANAN
- INTEGRITAS
- KOMITMEN
- DISIPLIN
- KERJASAMA
- KEPEMIMPINAN
FEEDBACK
HASIL
PENILAIAN
BURUK
• PEMBINAAN
• PUNISHMENT
TINDAK LANJUT
HASIL PENILAIAN
REKOMENDASI
ASS-CEN
PSI-TEST
9

10. SASARAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
(SKP)
A. TATA CARA PENYUSUNAN SKP
1. Umum:
a. SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS.
b. Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi
(jelas, dapat diukur, relevan, dapat dicapai, dan memiliki target
waktu).
c. SKP memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus
dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan
dapat diukur.
d. SKP yang telah disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh
pejabat penilai sebagai kontrak kerja.
e. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan
sebagai dasar penilaian prestasi kerja.
10

11. 2. Unsur-unsur SKP:
a. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
Setiap tugas jabatan yang dilakukan harus mengacu pada penetapan
kinerja/RKT, berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur, dan
prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari hierarki tingkat jabatan yang
tertinggi sd tingkat terendah.
b. Angka Kredit
Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang
pejabat fungsional PNS dalam rangka pembinaan karier ybs ditetapkan
dengan jumlah angka kredit yang akan dicapai.
c. Target
Setiap pelaksanaan kegiatan tugas pokok jabatan harus
ditetapkan target yang diwujudkan dengan jelas sebagai
ukuran prestasi kerja. Target SKP paling sedikit meliputi aspek
kuantitas, kualitas, dan waktu, dan apabila kegiatan tugas
jabatan tsb dibiayai maka dapa disertakan aspek biaya.
11

12. 3. Penyusunan SKP:
a. Penyusunan SKP untuk Jabatan Struktural.
b. Penyusunan SKP Jabatan Fungsional Tertentu.
c. Penyusunan SKP Untuk Jabatan Fungsional Umum.
B. PENANDATANGANAN SKP
Formulir penyusunan SKP yang telah diisi dan disepakati bersama antara Pegawai
dengan atasan langsungnya harus ditandatangani oleh kedua belah pihak sebagai
kontrak kerja. Dalam hal SKP yang telah disusun oleh PNS dan tidak disetujui oleh
Pejabat Penilai, maka keputusannya diserahkan kepada Atasan Pejabat Penilai
dan bersifat final.
C. TATA CARA PENILAIAN SKP
Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan, sebagai berikut:
a. 91 - ke atas
: Sangat baik
b. 76-90 : Baik
c. 6I-75 : Cukup
d. 51-60 : Kurang
e. 50-ke bawah
: Buruk
12

13. 2. Penilaian Kegiatan Tugas Jabatan
► Formula Rumus Penilaian Capaian SKP, aspek :
Kuantitas :
ο
Penilaian SKP (kuan) =
RO
TO
X 100
Ket :
RO = Realisasi Output
TO = Target Output
contoh :
 5000

x
 5000

100  = 100

13

14. Kualitas :
ο
Penilaian SKP (kual) =
RK
TK
X 100
Ket :
RK = Realisasi Kualitas
TK = Target Kuallitas
Contoh :



85
100
x
100



= 85
14

15. Waktu :
NT.TW – RW
ο Penilaian SKP (Waktu) =
TW
X 100
Ket :
NT = Nilai Tertimbang = 1,76
TW = Target Waktu
RW = Realisasi Waktu
Contoh :
 (1,76 x 12 ) - 12

12



x 100

 21,12



x 100 




9,12
12
12
12

x 100  =

912
12
= 76
15

16. Biaya :
ο Penilaian SKP (Biaya) =
NT.TB – RB
TB
X 100
Ket :
NT = Nilai Tertimbang = 1,76
TB = Target Biaya
RB = Realisasi Biaya
16

17. ► Tugas Tambahan dan Kreativitas
Tugas Tambahan
ο
PTT =
RO
TO
X 10 x 10 %
Ket : PTT = Penilaian Tugas Tambahan
RO
TO
Contoh :
= Realisasi Output
= Target Output
1
X 10 X 10% = 1
1
Ket:
Selain melakukan tugas pokok yang ada dalam SKP, seorang PNS dapat melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh atasan langsungnya (dibuktikan dengan surat keterangan). Nilai tugas
tambahan terendah 1 dan tertinggi 3. (hal.60-61 dan contoh di hal.34).
17

18. Kreativitas
ο
PKr =
RO
TO
X 30 X 30 %
Ket : PKr = Penilaian Kreativitas
RO
= Realisasi Output
TO
= Target Output
Contoh :
1
X 30 X 30% = 9
1
Ket:
Jika seorang PNS pada tahun berjalan menemukan sesuatu yang baru dan berkaitan dengan
tugas pokoknya (dibuktikan dengan surat keterangan) maka pada akhir tahun ybs dapat
diberikan nilai kreativitas paling rendah 3 dan paling tinggi 12.
18

19. d.
Tugas Tambahan
Selain melakukan kegiatan tugas pokok jabatan apabila ada
tugas tambahan terkait dengan jabatan dapat ditetapkan
menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas
tambahan yang diberikan oleh pimpinan/ pejabat penilai yang
berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai
bagian dari capaian SKP.
e. Kreatifitas
PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi
organisasi dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya
dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.
19

20. FORMULIR SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
NO
I. PEJABAT PENILAI
NO
II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1
Nama
Dra. Sri
1
Nama
Elisya, SH
2
NIP
196305221992012001
2
NIP
196803051999042001
3
Pangkat/Gol.Ruang
Pembina/ IV/a
3
Pangkat/Gol.Ruang
Penata Tk I/ III/d
4
Jabatan
Kabid Kepangkatan dan
Mutasi Lain
4
Jabatan
Kasubbag Mutasi Kepegawaian
5
Unit Kerja
Direktorat Kepangkatan
5
Unit Kerja
Direktorat Kepangkatan
NO
III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN
ANGKA
KREDIT
TARGET
Menetapkan persetujuan kenaikan pangkat gol.ruang III/d
ke bawah Prov. Lampung dan instansi vertikal.
-
2
Menetapkan persetujuan peninjauan masa kerja
gol.ruang III/d ke bawah Provinsi Lampung dan Instansi
vertikal
Menetapkan persetujuan mutasi lain-lain gol.ruang III/d
ke bawah Provinsi Lampung dan instansi Vertikal
-
4
Membuat konsep SK pindah Instansi pusat dan daerah
-
5
Membuat laporan kenaiakn pangkat, PMK, mutasi lain
dan pindah instansi pusat dan daerah
-
WAKTU
100
12
100
12
-
20 nota
100
12
-
30 SK
100
12
-
2 lap
100
12
-
5000 nota
BIAYA
-
3
KUAL/
MUTU
25 nota
1
KUANT/
OUTPUT
-
Jakarta, 4 Januari 2012
Pejabat Penilai
Pegawai Negeri Sipil Yang Dinilai
(Dra. Sri)
(Elisya, SH)
NIP. 196305221992012001
NIP. 196803051999042001
20

21. PENILAIAN SASARAN KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
Jangka waktu penilaian 5 Januari s/d 31 Desember 2012
TARGET
I. Kegiatan Tugas Pokok Jabatan
AK
1
2
1
NO
REALISASI
Kuant/
output
Kual/
Mutu
Waktu
Biaya
3
4
5
6
7
Menetapkan persetujuan
kenaikan pangkat gol.ruang
III/d ke bawah Prov. Lampung
dan instansi vertikal.
-
5000
nota
100
12
-
Menetapkan persetujuan peninjauan
masa kerja gol.ruang III/d ke bawah
Provinsi Lampung dan Instansi vertikal
-
25
nota
100
12
-
Menetapkan persetujuan mutasi lainlain gol.ruang III/d ke bawah Provinsi
Lampung dan instansi Vertikal
-
20
nota
100
12
4
Membuat konsep SK pindah Instansi
pusat dan daerah
-
30 SK
100
5
Membuat laporan kenaiakn pangkat,
PMK, mutasi lain dan pindah instansi
pusat dan daerah
-
2 lap
100
2
3
AK
PENGHITUNGAN
NILAI
CAPAIAN
SKP
13
14
261,00
87,00
(100+85+76=261)
(261 : 3)
Kuant/
output
Kual/
Mutu
Waktu
Biaya
8
9
10
11
12
-
5000
nota
85
12
-
-
25 nota
80
12
-
256,00
85,33
-
-
20 nota
80
12
-
256,00
85,33
12
-
-
30 SK
85
12
-
261,00
87,00
12
-
-
2 lap
80
12
-
256,00
85,33
II. Tugas Tambahan dan Kreativitas/ Unsur
Penunjang :
10,00
a. Tugas Tambahan
30,00
b. Kreativitas
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
429.99
NILAI CAPAIAN SKP
(429.99 : 5) =
86,00
(Baik)
Jakarta, 31 Desember 2012
Pejabat Penilai
(Dra. Sri)
NIP. 196305221992012001
21

22. Penilaian Capaian SKP untuk sub kegiatan :
Formula :
Penilaian SKP (Kuan) + Penilaian SKP (Kual)+ Penilaian SKP (Waktu)
3
Contoh :
5000
x 100
5000
+
85
x 100
(1,76 x 12 - 12)
+
x 100
12
100
3
100
+
+
85
76
3
261
3
=
87,00
22

23. FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DEPARTEMEN/LEMBAGA/
DAERAH KAB/KOTA BKN
1.
JANGKA WAKTU PENILAIAN
BULAN Januari s/d Desember 2012.
YANG DINILAI
a. N a m a
b. N I P
196803051999042001
c. Pangkat, golongan ruang
Penata Tk I/IIId
d. Jabatan / Pekerjaan
Kasubbag Mutasi Kepegawaian
e. Unit Organisasi
2.
Elysa, SH
Direktorat Kepangkatan
PEJABAT PENILAI
a. N a m a
b. N I P
196305221992012001
c. Pangkat, golongan ruang
Pembina/ IV/a
d. Jabatan / Pekerjaan
Kabid Kepangkatan dan Mutasi Lain
e. Unit Organisasi
3.
Dra. Sri
Direktorat Kepangkatan
ATASAN PEJABAT PENILAI
a. N a m a
Dra. Heri Susilowati, MM
b. N I P
196410091991032001
c. Pangkat, golongan ruang
Pembina Utama Madya/ IVc
d. Jabatan / Pekerjaan
Direktur Kepangkatan
e. Unit Organisasi
Direktorat Kepangkatan
23

24. 4.
UNSUR YANG DINILAI
JUMLAH
a. Sasaran Kerja PNS (SKP)
b. Perilaku
Kerja
86 x 60 %
51,60
1. Orientasi Pelayanan
90
Baik
2. Integritas
90
Baik
3. Komitmen
90
Baik
4. Disiplin
90
Baik
5. Kerjasama
90
Baik
6. Kepemimpinan
-
-
7. Jumlah
450
-
8. Nilai rata – rata
90
-
9. Nilai Perilaku Kerja
Nilai Prestasi Kerja
90 x 40 %
36,00
87,60
(Baik)
5. KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG DINILAI (APABILA ADA)
Tanggal, ..........................................
24

25. 6.
TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN
Tanggal, ........................
7.
KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS
KEBERATAN
Tanggal, .......................
25

26. 8.
REKOMENDASI
Dapat dipromosikan
9.
DIBUAT TANGGAL, 7 Januari 2013
PEJABAT PENILAI
(
10.
Dra. Sri
)
NIP. 196305221992012001
DITERIMA TANGGAL, 7 Januari 2013
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI
(
Elisya, SH
)
NIP. 196803051999042001
11. DITERIMA TANGGAL 7 Januari 2013
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI
(Dra. Heri Susilowati, MM)
NIP. 196410091991032001
26

27. terimakasih
27