3. DASAR HUKUM
PENILAIAN KINERJA PNS
UU 5 TAHUN 2014
APARATUR SIPIL NEGARA
PP 11 TAHUN 2017
MANAJEMEN PNS
PASAL 78 PASAL 230
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penilaian kinerja diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
penilaian kinerja PNS dan disiplin
PNS diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
5. SUBSTANSI
PP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
KETENTUAN
UMUM
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh
pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
PNS.
SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS
suatu proses sistematis yang terdiri dari perencanaan
kinerja; pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan
kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem
informasi kinerja.
PRESTASI KERJA
hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi
sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
KINERJA PNS
hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/
unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh
seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
TARGET
jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan
tugas jabatan.
TARGET
jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaan tugas jabatan.
PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019
6. SUBSTANSI
PP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
KETENTUAN
UMUM
TIM PENILAI KINERJA PNS
tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK usulan
pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan
kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
PEMANTAUAN KINERJA
serangkaian proses yang dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS untuk mengamati
pencapaian target kinerja yang terdapat dalam SKP.
BIMBINGAN KINERJA
suatu proses terus-menerus dan sistematis yang dilakukan oleh atasan langsung dalam
membantu PNS agar mengetahui dan mengembangkan kompetensi PNS, dan mencegah
terjadinya kegagalan kinerja.
KONSELING KINERJA
proses untuk melakukan identifikasi dan membantu penyelesaian masalah perilaku kinerja
yang dihadapi PNS dalam mencapai target kinerja.
PEMERINGKATAN KINERJA
perbandingan antara kinerja PNS dengan PNS lainnya dalam 1 (satu) unit kerja dan/atau
instansi.
SISTEM INFORMASI KINERJA PNS
tata laksana dan prosedur pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, pemanfaatan, dan
pendokumentasian data kinerja PNS secara terintegrasi.
PENGELOLA KINERJA
pejabat yang menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan kinerja PNS.
PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019
7. SUBSTANSI
PP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
PERENCANAAN
KINERJA
Pasal 5 Ayat (2)
SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai
dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat
diukur.
Pasal 9 Ayat (1) dan (2)
SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)
memuat kinerja utama yang harus dicapai seorang PNS
setiap tahun dan dapat memuat kinerja tambahan.
Pasal 10
Kinerja utama dan kinerja tambahan paling sedikit
memuat:
a. Indikator Kinerja Individu; dan
b. Target kinerja.
Pasal 5 Ayat (1)
PENYUSUNAN SKP
didasarkan pada rencana kerja tahunan instansi.
Pasal 8
PENYUSUNAN SKP
memperhatikan:
a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah;
b. perjanjian kinerja;
c. organisasi dan tata kerja;
d. uraian jabatan; dan/atau
e. SKP atasan langsung.
PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019
8. SUBSTANSI
PP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
PERILAKU
KERJA
Pasal 12
ASPEK
a. orientasi pelayanan;
b. integritas;
c. komitmen;
d. disiplin;
e. kerja sama; dan
f. kepemimpinan.
Pasal 25
ASPEK
a. orientasi pelayanan;
b. komitmen;
c. inisiatif kerja;
d. kerja sama; dan
e. kepemimpinan.
Pasal 13 Ayat (1) dan (2)
PENILAIAN
dilakukan melalui pengamatan oleh pejabat penilai dan dapat
mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang
setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing.
Pasal 37
PENILAIAN
a. Penilaian Perilaku Kerja dilakukan oleh Pejabat Penilai
Kinerja PNS, dan dapat berdasarkan penilaian rekan
kerja
b. setingkat dan/atau bawahan langsung.
PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019
9. SUBSTANSI
PP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
PENILAIAN
KINERJA
Pasal 15
BOBOT PENILAIAN
Unsur SKP 60%
Perilaku kerja 40%
Pasal 41 Ayat 2 BOBOT PENILAIAN
Unsur SKP 70% dan perilaku kerja 30%
Unsur SKP 60% dan perilaku kerja 40%*
*) bagi Instansi Pemerintah yang menerapkan penilaian 360˚
Pasal 8 Ayat (2) REALISASI KERJA
Jika melebihi target maka penilaian SKP dapat lebih dari 100
Pasal 41 Ayat (2) REALISASI KINERJA
Realisasi kinerja PNS yang melebihi Target kinerja, nilai capaian
kinerja paling tinggi pada angka 120.
Pasal 16 WAKTU PENILAIAN
Penilaian prestasi kerja PNS dilaksanakan oleh pejabat
penilai sekali dalam 1 tahun.
Pasal 29 dan Pasal 35 WAKTU PENILAIAN
Penilaian kinerja didasarkan pada pengukuran kinerja yang dapat
dilakukan setiap bulan, triwulanan, semesteran, atau tahunan serta
didokumentasikan dalam dokumen pengukuran kinerja sesuai
kebutuhan organisasi.
Pasal 17 NILAI
Nilai prestasi kerja PNS dinyatakan dengan angka dan
sebutan:
a. 91 – ke atas (sangat baik)
b. 76 – 90 (baik)
c. 61 – 75 (cukup)
d. 51 – 60 (kurang)
e. 50 ke bawah (buruk)
Pasal 41 NILAI
Penilaian Kinerja PNS dinyatakan dengan angka dan
sebutan/predikat:
a. Sangat Baik (nilai 110 ≤ 120 dan menciptakan ide baru
dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi
manfaat bagi organisasi atau negara)
b. Baik, nilai 90 < x < 120
c. Cukup, nilai 70 x < 90
d. Kurang, nilai 50 < x < 70
e. Sangat Kurang, nilai < 50
PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019
10. SUBSTANSI
PP 46 TAHUN 2011
PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS
PP 30 TAHUN 2019
PENILAIAN KINERJA PNS
TINDAK
LANJUT
Pasal 53
Penghargaaan Kinerja
Pasal 56
Sanksi
PERBANDINGAN PP 46 TAHUN 2011 DENGAN PP 30 TAHUN 2019
12. Pasal 2
Penilaian Kinerja PNS bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan PNS yang
didasarkan pada sistem prestasi dan sistem
karier.
Pasal 3
Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja
pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi,
dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
Pasal 4
Penilaian Kinerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip
a. objektif;
b. terukur;
c. akuntabel;
d. partisipatif; dan
e. transparan.
• TUJUAN
• DASAR
• PRINSIP
13.
14. SISTEM MANAJEMEN KINERJA PNS
Pasal 5
Penilaian Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam suatu Sistem
Manajemen Kinerja PNS.
Perencanaan
Kinerja
Pelaksanaan,
Pemantauan
dan Pembinaan
Kinerja
Penilaian
Kinerja
Tindak Lanjut
Sistem Informasi
Kinerja PNS
Pasal 6
Ayat 2
Instansi Pemerintah yang akan/sedang
membangun Sistem Manajemen Kinerja PNS
selain yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah ini dapat dilaksanakan dengan
Keputusan Menteri.
Pasal 6
Ayat 3
Instansi Pemerintah yang telah membangun
Sistem Manajemen Kinerja PNS selain yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
dilakukan evaluasi bersamaan hasilnya
ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
DIAWASI
Pimpinan Instansi
Pemerintah
Menteri
next
16. SKP memuat :
Terdiri atas penyusunan :
Memperhatikan :
a. Perencanaan strategis Instansi
Pemerintah; (RENSTRA)
b. perjanjian kinerja; (PK)
c. organisasi dan tata kerja; (OTK)
d. uraian jabatan (TUSI); dan/atau
e. SKP atasan langsung.
Disusun Oleh :
1. PNS
2. Pejabat Penilai Kinerja PNS
dan/atau
3. Pengelola Kinerja
Disepakati oleh :
1.PNS
2. Pejabat Penilai Kinerja PNS
SKP Perilaku
Setelah direviu oleh
Pengelola Kinerja
1. Kinerja Utama
2. Kinerja Tambahan
Indikator Kinerja Individu
Target
Memperhatikan Kriteria :
Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas waktu
pencapaian, dan menyesuaikan kondisi internal
dan ekstenal organisasi
Meliputi Aspek :
Kuantitas, (Kualitas, Waktu, dan/atau Biaya)
opsional
Penjabaran
Kinerja Utama
Atasan Langsung
Berupa Tugas
Tambahan
bersifat strategis
Memperhatikan
next
17. Penyusunan SKP
ALUR/
JENIS
JABATAN
Berdasarkan Memperhatikan Disetujui Pasal
JPT
Perjanjian Kinerja Unit
Kerja yang ipimpinnya
1. Renstra
2. RKT
1. JPT Utama : Menteri yang
mengkoordinasikannya
2. JPT Madya : Pimpinan IP
3. JPT Pratama : Pejabat Pim. Madya
4. Memimpin Unit Kerja : Menteri /
Pejabat Pimpinan Tinggi yang
mengkoordinasikannya
JA
SKP Atasan Langsung 1. OTK
2. Uraian Jabatan
Atasan Langsung
JF
1. SKP Atasan Langsung
2. Organisasi/unit kerja
1. RKT
2. PK
3. OTK
4. Uraian Jabatan
5. Butir – butir kegiatan
JF
Atasan Langsung
JF Rangkap
Membuat 2 SKP yaitu:
1. SKP JA/ JPT; dan
2. SKP JF
Pasal 22
Ayat 1 dan 2
next
18. Orientasi Pelayanan
Komitmen
Insiatif Kerja
Kerja sama
Kepemimpinan
Penetapan
SKP
Ditandatangani
PNS dan
ditetapkan oleh
Pejabat Penilai
Kinerja PNS
Ditetapkan
pada Bulan
Januari
Penyusunan
SKP pada
Jabatan baru
bila terjadi
perpindahan
Penetapan SKP
dituangkan
dalam
DOKUMEN SKP
PENETAPAN SKP PERILAKU KERJA
Ditetapkan berdasarkan
Standar Perilaku yang
berlaku dalam jabatan
next
19. PERUBAHAN SKP
Penyebab
• apabila dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan
kinerja memerlukan penyesuaian.
Kondisi Tertentu
• perubahan pemangku jabatan;
• perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan
program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
• perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian
tujuan dan sasaran;
• perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunyalebih dari 1 (satu) bulan.
• perubahan dikarenakan penugasan kedin
• Alasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan PNS tidak dapat melaksanakan tugas
dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan meliputi: 1) Pengembangan
kompetensi; dan/atau 2) Penugasan untuk mewakili institusi dan/ataunegara; dan/atau
• kondisi tertentu lainnya.
next
21. PELAKSANAAN KINERJA
Pendokumentasian secara
periodik dapat berupa :
Harian Mingguan Bulanan Triwulan
Semesteran
dan/atau
Tahunan
PEMANTAUAN KINERJA
Pejabat Penilai
Kinerja dapat
dibantu Pengelola
Kinerja
Paling kurang 1 kali
dalam 1 semester /
tahun
Mengamati Capaian Kinerja melalui
dokumentasi dalam sistem
informasi non-elektronik dan
elektronik
Mengetahui Kemajuan Kinerja
PNS agar tidak terjadi
keterlamabatan/penyimpangan
OLEH Waktu Cara Tujuan next
23. PENGUKURAN KINERJA
Target SKP Realisasi SKP Perliaku
Kerja
Standar
Perilaku Kerja
DATA
DUKUNG
SETIAP BULAN TRIWULANAN SEMESTERAN TAHUNAN
Mem
bandingkan
Mem
bandingkan
Dengan cara
Dapat dilakukan
24.
25. Dokumen SKP
PENILAIAN KINERJA
PEJABAT
PENILAI
KINERJA PNS
PENILAIAN KINERJA
PERILAKU KERJA
Dokumen Penilaian
Perilaku Kerja
Nilai
SUDAH MENERAPKAN
METODE 360˚
BELUM MENERAPKAN
METODE 360˚
PENILAIAN
70% SKP
30% Perilaku Kerja
PENILAIAN
60% SKP
40% Perilaku Kerja
PENILAIAN KINERJA PNS
Sangat Baik (nilai 110 ≤ 120) dan
menciptakan ide baru dan/atau cara
baru dalam peningkatan kinerja yang
memberi manfaat bagi organisasi atau
negara.
Baik, nilai 90 < x < 120
Cukup, nilai 70 x < 90
Kurang, nilai 50 < x < 70
Sangat Kurang, nilai < 50
DOKUMEN PENILAIAN KINERJA
METODE 360˚
Penilaian Perilaku Kerja berdasarkan penilaian atasan langsung, rekan
kerja setingkat dan/atau bawahan langsung.
DISTRIBUSI PNS
Maks. 20%
di atas ekspektasi
60%-70%
sesuai ekspektasi
Max. 20%
di bawah ekspektasi
Pasal 41 Ayat 8
Pasal 41 Ayat 5
SKP
Hasil
Pengukuran
Kinerja
Pasal 35 Ayat 2
Pasal 37,
Ayat 2
Pasal 37,
Ayat 3
26. PyB
berasal dari:
Unit Kerja yang membidangi
Unit Kerja yang membidangi
internal
Unit Kerja lain yang dipandang perlu
PyB
TIM PENILAI KINERJA PNS
Dibentuk
oleh
Bertanggung jawab
kepada
Memberikan
PERTIMBANGAN
ATAS DASAR HASIL
PENILAIAN KINERJA
PERTIMBANGAN UNTUK:
Pengangkatan
Pemindahan
Pemberhentian dalam jabatan
Pengembangan kompetensi
Pemberian penghargaan bagi PNS
PPK
Sekretariat
Dibantu
oleh UNIT KERJA YANG MEMBIDANGI
PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
TIM PENILAI KINERJA PNS
Pasal 48, Ayat 1
Pasal 48, Ayat 2
Pasal 47, Ayat 1 dan 3
Pasal 48, Ayat 3
27.
28. LAPORAN DOKUMEN
PENILAIAN KINERJA
Nilai Kinerja PNS
Predikat Kinerja
PNS
Permasalahan
Kinerja PNS
Rekomendasi
UNTUK DIJADIKAN ACUAN DALAM:
Mengidentifikasi dan merencanakan
kebutuhan pendidikan/pelatihan
Mengembangkan kompetensi
Mengembangkan karier
Pemberian tunjangan
Pertimbangan mutasi, dan promosi
Memberikan penghargaan dan
pengenaan sanksi
Menindaklanjuti permasalahan dalam
penilaian SKP dan perilaku kerja.
PYB
TIM PENILAI
KINERJA PNS
PEJABAT
PENILAI
KINERJA
PNS
Pelaporan Kinerja
Pasal 51,
Ayat 2
Menandatangani
Pasal 51,
Ayat 3
29. Dokumen
Penilaian
SKP
Dokumen
Penilaian
Perilaku
Kerja
DOKUMEN PENILAIAN KINERJA
Profil Kinerja PNS
Pemeringkatan
Kinerja
Membandingkan
-NILAI KINERJA
- PREDIKAT KINERJA
Dilakukan TAHUNAN
Terhadap SELURUH PEGAWAI dalam SATU
INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINGKATAN KINERJA
Pasal 52
Pasal 52, Ayat
4
Oleh :
TPK
Pasal 52, Ayat
5
Guna :
Menentukan prioritas pengembangan
Kompetensi dan Karir
Pasal 52, Ayat 6
30. PENGHARGAAN
Predikat BAIK 2 Tahun Berturut – turut
diprioritaskan untuk
pengembangan kompetensi
Pasal 53,
Ayat 1
Pasal 53,
Ayat 2
PPK dapat memberikan
Penghargaan lain atas kinerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
diprioritaskan untuk Talent Pool
Pasal 55,
Ayat 1
Predikat SANGAT BAIK 2 Tahun Berturut – Turut
31. Pejabat Pimpinan Tinggi
Target kinerja tidak
tercapai
Predikat :
CUKUP, KURANG,
SANGAT KURANG
6 bulan untuk
memperbaiki kinerja
UJI KOMPETENSI
KEMBALI
dipindahkan pada jabatan lain sesuai
dengan kompetensi yang dimiliki atau
ditempatkan pada jabatan yang lebih
rendah
Jika tidak
memperbaiki kinerja
Pasal 57
SANKSI
32. JA dan JF
Predikat :
KURANG ATAU
SANGAT KURANG
6 bulan untuk
memperbaiki kinerja
UJI KOMPETENSI
KEMBALI
Ditempatkan sementara pada jabatan
tertentu dalam waktu paling lama 1
(satu) tahun.
Jika tidak
memperbaiki kinerja
Tidak tersedia
jabatan lain sesuai
kompetensi / jabatan
yang lebih rendah
Setelah satu tahun tidak
tersedia lowongan pegawai
diberhentikan dengan hormat
Pasal 58
SANKSI
33. PEGAWAI
YANG DINILAI
Dokumen
Penilaian SKP
Menyatakan
Keberatan
paling lama
14 hari
Mengajukan
keberatan disertai
alasan-alasannya
ATASAN
DARI
PEJABAT
PENILAI
KINERJA
PNS
diperiksa
Meminta
penjelasan
PEJABAT
PENILAI
KINERJA
PEGAWAI
YANG
DINILAI
PENETAPAN HASIL PENILAIAN KINERJA YANG
BERSIFAT FINAL.
KEBERATAN
Pasal 49
34.
35. PERENCANAAN KINERJA
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN
KINERJA, DAN PEMBINAAN KINERJA
PENILAIAN KINERJA
TINDAK LANJUT
SISTEM
INFORMASI
KINERJA PNS
SISTEM INFORMASI KINERJA PNS
Untuk merencanakan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyajikan,
mendokumentasikan data penilaian
kinerja PNS, dan bahan evaluasi
kinerja.
Kepala BKN menyiapkan aplikasi informasi
kinerja PNS secara nasional yang dapat
diintegrasikan dengan aplikasi kinerja PNS di
Instansi Pemerintah
MEMUAT
INFORMASI:
Aplikasi informasi kinerja PNS tsb
dapat dimanfaatkan oleh instansi yang
belum mempersiapkan aplikasi informasi
kinerja PNS.
Pasal 60
36.
37. Pasal 6
(1) Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
a. perencanaan kinerja;
b. pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan pembinaan kinerja;
c. penilaian kinerja;
d. tindak lanjut; dan
e. Sistem Informasi Kinerja PNS.
Pasal 7 Ayat 1
Setiap Instansi Pemerintah harus menerapkan Sistem Manajemen Kinerja PNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6.
Pasal 7 Ayat 2
Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem
Manajemen Kinerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Instansi Pemerintah masing-
masing.
Pasal 7 Ayat 3
Menteri melakukan pengawasan terhadap penerapan Sistem Manajemen Kinerja PNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
38. Pasal 8 Ayat 1
Perencanaan Kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan SKP dengan
memperhatikan Perilaku Kerja.
Pasal 8 Ayat 2
Proses penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan:
a. perencanaan strategis Instansi Pemerintah;
b. perjanjian kinerja;
c. organisasi dan tata kerja;
d. uraian jabatan; dan/atau
Pasal 8 Ayat 3
SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh PNS dan Pejabat Penilai
Kinerja PNS dan/atau Pengelola Kinerja.
Pasal 8 Ayat 4
SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pegawai yang bersangkutan
dengan Pejabat Penilai Kinerja PNS setelah direviu oleh Pengelola Kinerja.
39. Pasal 9 Ayat 1
SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat kinerja utama yang harus dicapai
seorang PNS setiap tahun.
Pasal 9 Ayat 2
Selain kinerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKP dapat memuat kinerja
tambahan.
Pasal 10 Ayat 1
Kinerja utama dan kinerja tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 paling sedikit
memuat:
a. Indikator Kinerja Individu; dan
b. Target kinerja.
Pasal 10 Ayat 2
Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a disusun dengan memperhatikan
kriteria:
a. spesifik;
b. terukur;
c. realistis;
d. memiliki batas waktu pencapaian; dan
e. menyesuaikan kondisi internal dan eksternal
organisasi.
Pasal 10 Ayat 2
Target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi aspek:
a. kuantitas;
b. kualitas;
c. waktu; dan/atau
d. biaya.
40. Pasal 11 Ayat 1
Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) merupakan penjabaran kinerja dari kinerja
utama atasan langsung, yaitu:
a. kinerja utama bagi pejabat pimpinan tinggi merupakan penjabaran sasaran unit/organisasi;
b. kinerja utama bagi pejabat administrasi merupaka penjabaran kegiatan atasan langsung; dan
c. kinerja utama bagi pejabat fungsional merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir-butir kegiatan
jabatan fungsional yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan
langsung.
Pasal 11 Ayat 2
Proses penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pembahasan dengan Pejabat Penilai
Kinerja PNS dan/ atau Pengelola Kinerja.
Pasal 12 Ayat 1
Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berupa tugas tambahan.
Pasal 12 Ayat 2
Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas yang diberikan oleh pimpinan
unit kerja dengan karakteristik sebagai berikut:
a. disepakati antara pimpinan Unit Kerja atau Pejabat Penilai Kinerja PNS dengan yang bersangkutan;
b. diformalkan dalam surat keputusan;
c. di luar tugas pokok jabatan;
d. sesuai dengan kapasitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan; dan/ atau
e. terkait langsung dengan tugas atau output organisasi.
41. Pasal 13 Ayat 1
SKP bagi pejabat pimpinan tinggi disusun berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya
dengan memperhatikan:
a. rencana strategis; dan
b. rencana kerja tahunan.
Pasal 13 Ayat 2
Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 14
1. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi utama disetujui oleh menteri yang mengoordinasikan.
2. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi madya disetujui oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
3. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi pratama disetujui oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
4. SKP bagi pejabat pimpinan tinggi yang memimpin unit kerja paling sedikit mencantumkan indikator
kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi serta kinerja penggunaan anggaran.
Pasal 17
SKP bagi pejabat administrasi disusun berdasarkan SKP atasan langsung dengan memperhatikan:
a. organisasi dan tata kerja; dan
b. uraian jabatan.
Pasal 18
SKP bagi pejabat administrasi disetujui oleh atasan langsung.
42. Pasal 19
1. SKP bagi pejabat fungsional disusun berdasarkan SKP atasan langsung dan organisasi/unit kerja
dengan memperhatikan:
a. rencana kerja tahunan;
b. perjanjian kinerja;
c. organisasi dan tata kerja; dan
d. uraian jabatan.
1. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyrusunan SKP bagi pejabat fungsional
juga memperhatikan butir-butir kegiatan untuk jabatan fungsional.
Pasal 20
1. SKP bagi pejabat fungsional disetujui oleh atasan langsung.
2. Persetujuan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan
pendapat dari tim penilai angka kredit jabatan fungsional.
Dimutasikan/ diberikan
tugas ke instansi yang
mempunyai kegiatan
yang sesuai jenjang
fungsionalnya.
DIMUTASIKAN
Apabila sasaran unit/organisasi
dan/atau kegiatan atasan
langsung sudah tidak
sesuaidengan tugas jabatan
fungsional.
DIBERIKAN TUGAS KE
INSTANSI LAIN
apabila beban tugas jabatan
fungsional tidak memenuhi
persyaratan angka kredit per
tahun yang wajib dikumpulkan.
JF YANG TIDAK DAPAT MENYUSUN SKP / KINERJA UTAMA
43. Pasal 21 Ayat 1
Pejabat fungsional yang pada saat penyusunan SKP, tidak dapat menyusun kinerja utama sesuai
ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c, harus dimutasikan atau diberikan tugas ke instansi yang
mempunyai kegiatan yang sesuai jenjang fungsionalnya.
Pasal 21 Ayat 2
Pejabat fungsional yang harus dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila sasaran
unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung sudah tidak sesuai dengan tugas jabatan
fungsional.
Pasal 21 Ayat 3
Pejabat fungsional diberikan tugas ke instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
beban tugas jabatan fungsional tidak memenuhi persyaratan angka kredit per tahun yang wajib
dikumpulkan.
44. Pasal 24 Ayat 1
SKP yang telah disusun dan disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan
Pasal 22 ditandatangani oleh PNS dan ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS.
Pasal 24 Ayat 2
SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari.
Pasal 24 Ayat 3
Dalam hal terjadi perpindahan pegawai setelah SKP disetujui dan ditetapkan oleh Pejabat
Penilai Kinerja PNS maka PNS menyusun SKP pada jabatan baru.
Pasal 24 Ayat 4
Penetapan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen SKP.
45. PERILAKU KERJA
Pasal 25 Ayat 1
Perilaku Kerja meliputi aspek:
a. orientasi pelayanan;
b. komitmen;
c. inisiatif kerja;
d. kerja sama; dan
e. kepemimpinan
(2) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dilakukan bagi PNS yang
menduduki:
a. jabatan pimpinan tinggi,
b. jabatan administrator,
c. jabatan pengawas, dan
d. jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan.
(3) Jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditentukan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional.
Pasal 25 Ayat 4
Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan
standar Perilaku Kerja dalam jabatan.
Pasal 25 Ayat 2 dan 3
46. Pasal 28 Ayat 1
Pejabat Penilai Kinerja PNS dan latau Pengelola Kinerja dapat melakukan perubahan SKP apabila
dalam tahun berjalan terdapat kondisi tertentu yang mengakibatkan perencanaan kinerja
memerlukan penyesuaian.
Pasal 28 Ayat 2
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. perubahan pemangku jabatan;
b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan
program, kegiatan, dan alokasi anggaran);
c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian
tujuan dan sasaran;
d. perubahan dikarenakan sakit dan cuti yang waktunyalebih dari 1 (satu) bulan.
e. perubahan dikarenakan penugasan kedinasan lain dari pimpinan unit kerja yang menyebabkan
PNS tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya yang waktunya lebih dari 1 (satu) bulan
meliputi:
1) Pengembangan kompetensi; dan/atau
2) Penugasan untuk mewakili institusi dan/ataunegara; dan/atau
f. kondisi tertentu lainnya.
Pasal 28 Ayat 3
Kondisi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (21) huruf f dapat dilakukan dengan
persetujuan Menteri.
47. Pelaksanaan Kinerja
Pasal 26 Ayat 1
Pelaksanaan rencana kinerja didokumentasikan secara periodik.
Pasal 26 Ayat 2
Pendokumentasian secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. harian;
b. mingguan;
c. bulanan;
d. triwulanan;
e. semesteran; dan/atau
f. tahunan.
48. PEMANTAUAN KINERJA
Pasal 27 Ayat 1
Pemantauan Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja PNS terhadap PNS secara berkala
dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan SKP paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap
semester pada tahun berjalan.
Pasal 27 Ayat 2
Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengamati
Capaian Kinerja melalui dokumentasi kinerja yang terdapat dalam sisterm informasi non
elektronik dan/atau sistem informasiberbasis elektronik.
Pasal 27 Ayat 3
Pemantauan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui
kemajuan kinerja PNS, agar tidak terjadi keterlambatan dan/atau penyimpangan.
Pasal 27 Ayat 5
Dalam melakukan Pemantauan Kinerja, Pejabat Penilai Kinerja PNS dapat dibantu oleh
Pengelola Kinerja.
Pasal 27 Ayat 6
Hasil Pemantauan Kinerja pelaksanaan SKP yang didasarkan bukti-bukti objektif dan
perubahan lingkungan organisasi dapat memuat rekomendasi perubahan SKP.
49. Pasal 32 Ayat 4
Konseling Kinerja dapat dilakukan oleh:
a. Pejabat Penilai Kinerja PNS yang telah memperoleh pelatihan konseling;
b. Pejabat yang memiliki fungsi memberikan konseling; atau
c. Konselor independen yang ditetapkan oleh Unit Kerja yang membidangi pengelolaan
kepegawaian.
Pasal 33 Ayat 1
Hasil Bimbingan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaporkan oleh Pejabat
Penilai Kinerja PNS kepada atasan dari Pejabat Penilai Kinerja PNS.
Pasal 33 Ayat 2
Hasil Konseling Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaporkan oleh:
a. Pejabat Penilai Kinerja PNS kepada atasan dari pejabat penilai Kinerja PNS;
b. Pejabat yang mempunyai fungsi memberikan konseling kepada atasan langsung; atau
c. Konselor independen kepada ryB atau pimpinan unit kerja yang membidangi
pengelolaan kepegawaian.
50. Pengukuran Kinerja
Pasal 29 ayat (2) Pasal 29 ayat (3) Pasal 29 ayat (4)
Pasal 29 ayat (1)
Pengukuran Kinerja
adalah
MEMBANDINGKAN
antara:
Realisasi SKP dan
Target SKP
Perilaku Kerja dan
Penilaian Perilaku
Kerja
Pengukuran
Kinerja dilakukan
berdasarkan DATA
DUKUNG
kemajuan kinerja
Pengukuran
Kinerja dilakukan
dengan SISTEM
PENGUKURAN
KINERJA
Pengukuran
kinerja dapat
dilakukan SETIAP
BULAN,
TRIWULANAN,
SEMESTERAN,
atau TAHUNAN
Pasal 29
