SlideShare a Scribd company logo

Pertanggungjawaban apb desa_2016

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2016

1 of 18
Download to read offline
PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529
SALINAN
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa)
TAHUN ANGGARAN 2016
PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2016
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
Jln. Wadaslintang Km. 07 Telp/WA : 082325682888 Kebumen 54394
http://www.facebook.com/desabalingasal Email : desabalingasal@gmail.com
PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PADURESO KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Wadaslintang Km. 07 Balingasal, Padureso, Kode Pos 54394
KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka
perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan
wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan
Peraturan Desa;
b. bahwa Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso
Kabupaten Kebumen mengajukan draf Rancangan Peraturan
tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2016;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan
Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap
Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
KeuanganantaraPemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );
LAMPIRAN IV
PERATURANDESA
NOMOR1 TAHUN2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADESA
TAHUN ANGGARAN 2016
PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan
lembaran Negara 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007
tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor
2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015
Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016
Nomor 11);
PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016
tentang PerubahanatasPeraturanBupatiKebumen Nomor64
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014
Nomor 5);
22. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 –
2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa
Balingasal Tahun 2015 Nomor 7).
Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 2 tahun
2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Peraturan Tata Tertib
Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa
Balingasal Nomor 1 tahun 2016 tanggal 16 Januari 2017;
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa
Balingasal tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15
Januari 2017.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan BelanjaDesa(APB Desa)Tahun Anggaran2016 DesaBalingasal
Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan Balingasal
Pada Tanggal 16 Januari 2016
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA
SUGENG

Recommended

Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017Perdes apb desa 2017
Perdes apb desa 2017udhi purnomo
 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA TA. 2015udhi purnomo
 
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018
Perdes nomor 1 tahun 2019 tentang pertanggungjawaban apbdes 2018Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaPerdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana Jaya
Perdes LKPJ TA. 2016 Desa Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Nota kesepakatan rapbdes 2016
Nota kesepakatan rapbdes 2016Kang Margino
 

More Related Content

What's hot

PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020Strobillus Found
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Teguh Supriyadi
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Teguh Supriyadi
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Pemdes Wlahar Wetan
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaSuwondo Chan
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Teguh Supriyadi
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Pemdes Wlahar Wetan
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAudhi purnomo
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANsanghiang
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022Pemdes Wonoyoso
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021NoerCholies1
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 NoerCholies1
 

What's hot (20)

PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
PERATURAN DESA APBDES MURNI 2020
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
Peraturan Desa Pencil Nomor 1 Tahun 2018
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
Peraturan Desa Pencil Nomor 6 Tahun 2015
 
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
Peraturan Desa Wlahar Wetan Nomor 3 Tahun 2014 tentang APBDesa tahun 2014
 
LPPD 2016
LPPD 2016LPPD 2016
LPPD 2016
 
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana JayaDraft Perdes APBDes Bhuana Jaya
Draft Perdes APBDes Bhuana Jaya
 
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan Desa Pencil Nomor 2 Tahun 2017
 
SK KEPALA DESA
SK KEPALA DESASK KEPALA DESA
SK KEPALA DESA
 
Contoh sk bpd
Contoh sk bpdContoh sk bpd
Contoh sk bpd
 
APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020APBDES P.2 2020
APBDES P.2 2020
 
APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020APBDES P.1 2020
APBDES P.1 2020
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2015 tentang RKP Desa Wlahar Wetan Tahun 2016
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA TTG. PENUNJUKKAN TIM POKJA PENYUSUN APB DESA
 
APBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHANAPBDES PERUBAHAN
APBDES PERUBAHAN
 
APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020APBDES P.3 2020
APBDES P.3 2020
 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA WONOYOSO KECAMATAN KUWARASAN TAHUN 2022
 
PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021PERDES NO 1 Tahun 2021
PERDES NO 1 Tahun 2021
 
PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020 PERDES NO 7 Tahun 2020
PERDES NO 7 Tahun 2020
 

Similar to Pertanggungjawaban apb desa_2016

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAudhi purnomo
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018Strobillus Found
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020pemdesseling
 
Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016dermolo
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...pemdessalimbatu
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021NoerCholies1
 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017Juni Aminudin
 
1. rpjm des
1. rpjm des1. rpjm des
1. rpjm desdermolo
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 NoerCholies1
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019 Pemdes Seboro Sadang
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSuwondo Chan
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017PuskoMedia Indonesia
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Pemdes Seboro Sadang
 

Similar to Pertanggungjawaban apb desa_2016 (20)

APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017APB DESA TA. 2017
APB DESA TA. 2017
 
Perdes apb desa
Perdes apb desaPerdes apb desa
Perdes apb desa
 
KEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESAKEPUTUSAN KEPALA DESA
KEPUTUSAN KEPALA DESA
 
LKPJ 2016
LKPJ 2016LKPJ 2016
LKPJ 2016
 
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
PERKADES TENTANG PERUBAHAN RINCIAN APBDES 2018
 
Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020Draft perdes rkp desa 2020
Draft perdes rkp desa 2020
 
Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016Peraturan desa apbdesa 2016
Peraturan desa apbdesa 2016
 
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
Perdes no. 01 thn 2017 laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan angga...
 
Sk .PTPKDes
Sk .PTPKDesSk .PTPKDes
Sk .PTPKDes
 
Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021Perdes No. 6 Tahun 2021
Perdes No. 6 Tahun 2021
 
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2017
 
Perdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboroPerdes rkp desa 2020 seboro
Perdes rkp desa 2020 seboro
 
1. rpjm des
1. rpjm des1. rpjm des
1. rpjm des
 
PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021 PERDES No 4 Tahun 2021
PERDES No 4 Tahun 2021
 
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019 Perdes No. 4 tahun  2018 apbdes  TA 2019
Perdes No. 4 tahun 2018 apbdes TA 2019
 
Sk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasiSk.kepala urusan dan kasi
Sk.kepala urusan dan kasi
 
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
Perdes APBDes Bhuana Jaya tahun 2017
 
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf5perbup_dd_2017.pdf.pdf
5perbup_dd_2017.pdf.pdf
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
Perdes no 2 tahun 2018 rkp desa tahun anggaran 2019
 

More from udhi purnomo

Laporan Kas bulan februari_2022
Laporan Kas bulan februari_2022Laporan Kas bulan februari_2022
Laporan Kas bulan februari_2022udhi purnomo
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021udhi purnomo
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021udhi purnomo
 
Laporan keuangan januari_2022
Laporan keuangan januari_2022Laporan keuangan januari_2022
Laporan keuangan januari_2022udhi purnomo
 
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022udhi purnomo
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSudhi purnomo
 
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 udhi purnomo
 
Pasar kenayan 2019
Pasar kenayan 2019Pasar kenayan 2019
Pasar kenayan 2019udhi purnomo
 
Data anggota satlinmas
Data anggota satlinmasData anggota satlinmas
Data anggota satlinmasudhi purnomo
 

More from udhi purnomo (20)

Laporan Kas bulan februari_2022
Laporan Kas bulan februari_2022Laporan Kas bulan februari_2022
Laporan Kas bulan februari_2022
 
Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021Lppd akhirtahun2021
Lppd akhirtahun2021
 
Lkppd 2021
Lkppd 2021Lkppd 2021
Lkppd 2021
 
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
Perdes pertanggungjawaban apbdesa_2021
 
Laporan keuangan januari_2022
Laporan keuangan januari_2022Laporan keuangan januari_2022
Laporan keuangan januari_2022
 
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
lampiran_Perkades Nomor 1 Tahun 2022
 
BERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUSBERITA ACARA MUSDESSUS
BERITA ACARA MUSDESSUS
 
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022 Perkades Nomor 1 Tahun 2022
Perkades Nomor 1 Tahun 2022
 
IPPD TA.2021
IPPD TA.2021IPPD TA.2021
IPPD TA.2021
 
Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020Perdes rkp 2020
Perdes rkp 2020
 
Blok1
Blok1Blok1
Blok1
 
Dok musdus jtw
Dok musdus jtwDok musdus jtw
Dok musdus jtw
 
Pasar kenayan 2019
Pasar kenayan 2019Pasar kenayan 2019
Pasar kenayan 2019
 
Pasar lama
Pasar lamaPasar lama
Pasar lama
 
Legenda desa
Legenda desaLegenda desa
Legenda desa
 
Profil desa 2015
Profil desa 2015Profil desa 2015
Profil desa 2015
 
Data anggota satlinmas
Data anggota satlinmasData anggota satlinmas
Data anggota satlinmas
 
Sk kades kpad
Sk kades kpadSk kades kpad
Sk kades kpad
 
SOSIALISASI
SOSIALISASISOSIALISASI
SOSIALISASI
 
SK TKP2KDes
SK TKP2KDesSK TKP2KDes
SK TKP2KDes
 

Pertanggungjawaban apb desa_2016

  • 1. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 SALINAN DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2016
  • 2. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2016 DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN Jln. Wadaslintang Km. 07 Telp/WA : 082325682888 Kebumen 54394 http://www.facebook.com/desabalingasal Email : desabalingasal@gmail.com
  • 3. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PADURESO KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN Jalan Wadaslintang Km. 07 Balingasal, Padureso, Kode Pos 54394 KEBUMEN KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO NOMOR : 1 TAHUN 2017 TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu Badan Permusyawaratan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas rancangan Peraturan Desa; b. bahwa Kepala Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen mengajukan draf Rancangan Peraturan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganantaraPemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); LAMPIRAN IV PERATURANDESA NOMOR1 TAHUN2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADESA TAHUN ANGGARAN 2016
  • 4. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang PemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  • 5. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
  • 6. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang PerubahanatasPeraturanBupatiKebumen Nomor64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 22. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 7). Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 2 tahun 2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa. 2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 1 tahun 2016 tanggal 16 Januari 2017; 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Balingasal tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa(APB Desa)Tahun Anggaran2016 DesaBalingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Balingasal Pada Tanggal 16 Januari 2016 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA SUGENG
  • 7. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 KEPALA DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BALINGASAL, Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara 5234);
  • 8. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKeduaatas Undang-Undang Nomor23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  • 9. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8); 15. PeraturanDaerahKabupatenKebumenNomor11Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 16. PeraturanDaerahKabupaten KebumenNomor 12Tahun2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 12); 17. PeraturanDaerahKabupatenKebumenNomor 10Tahun2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10); 18. PeraturanDaerahKabupatenKebumenNomor11Tahun2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11);
  • 10. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peratuan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Tentang PengelolaanKeuanganDesasebagaimanatelah diubahdengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2014 Nomor 5); 22. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4); 23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 7). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA BALINGASAL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Desa Rp. 1.072.083.895,- 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 293.199.878,- b. Bidang Pembangunan Rp. 543.912.250,- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 9.628.800,- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 200.515.000,- e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,- Jumlah Belanja Rp. 1.047.255.928,- Surplus/Defisit 24.827.967,- 3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 3.848.279,- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 21.000.000,- Selisih Pembiayaan Rp. 0,-
  • 11. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran 2016, Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2016, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 3 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Balingasal Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat ....... Ditetapkan di Balingasal pada tanggal 20 Januari 2017 KEPALA DESA BALINGASAL, PRIYATINI Diundangkan di Balingasal pada tanggal 20 Januari 2017 SEKRETARIS DESA BALINGASAL, UDHI PURNOMO LEMBARAN DESA BALINGASAL TAHUN 2017 NOMOR 1
  • 12. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD Nomor : 01/DS-BLS/2017 Nomor : 01/BPD-BLS/2017 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BALINGASAL TENTANG PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Pada hari ini Sabtu tanggal Enam belas bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KESATU 2. SUGENG : Ketua BPDDesa Balingasaldalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Menyatakan bahwa 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 selaras denganpenyesuaiandan perubahansebagaimanatertuangpadacatatan yangterlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. LAMPIRAN V PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
  • 13. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya PIHAK KESATU (PRIYATINI) PIHAK KEDUA (SUGENG)
  • 14. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016 Pada hari ini Jum’at tanggal Dua puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Balai Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016. Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut : 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa a. Penghasilan Tetap, Jaminan Kesehatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa b. Operasional Pemerintah Desa c. Operasional Badan Permusyawaratan Desa d. Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga e. Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa Berdasarkan Hak Asal Usul f. Penyusunan Peraturan Tentang Kewenangan Desa g. Penyusunan Peraturan Tentang Badan Usaha Milik Desa h. Penyusunan dan Penetapan APB Desa i. Penyusunan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa j. Pendataan Kemiskinan Desa k. Pengadaan dan Pengelolaan Arsip Desa l. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2017 m. Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa n. Pengadaan Sarana Prasarana Kantor o. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu b. Pemberian Makanan Tambahan c. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini LAMPIRAN VI PERATURAN DESA BALINGASAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
  • 15. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 d. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini e. Pembangunan Jalan Desa f. Pembangunan Sanitasi Lingkungan g. Pembangunan Jembatan h. Pembangunan Plat Dekker i. Pembangunan Talud Jalan j. Pembangunan/Rehabilitasi Kios Pasar Desa 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan a. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa b. Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga c. Fasilitasi Perayaan Hari Besar Nasional 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat a. Fasilitasi Kelompok Kesenian di Desa b. Penguatan dan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (TP. PKK Desa) c. Fasilitasi Kelompok Anak d. Fasilitasi Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Tidak Mampu e. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah, Rumah Tangga Miskin f. Peningkatan Kapasitas KPMD g. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa B. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatandan Belanja Desa Tahun Anggaran2016setelah menyelesaikan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut : 1. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BALINGASAL 1. Ketua / Anggota : SUGENG (……………………) 2. Wakil Ketua/Anggota : SLAMET HERMANSAH, S.Pd.I (……………………) 3. Sekretaris / Anggota : ENDRO HARYANTO (……………………) 4. Anggota : LEBAR PRIYANTO (……………………) 5. Anggota : SARDI ATMOKO (……………………) 6. Anggota : MARI (……………………) 7. Anggota : TURAS (……………………) 8. Anggota : SUMARNO (……………………) 9. Anggota : SARINO (……………………)
  • 16. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA ACARA : PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2016 DESA : BALINGASAL KECAMATAN : PADURESO TANGGAL : 16 JANUARI 2017 NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 2 3 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. BPD Desa Balingasal Ketua, (SUGENG)
  • 17. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 BERITA ACARA PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesadi DesaBalingasal KecamatanPadureso KabupatenKebumenProvinsi Jawa Tengah pada : Hari dan Tanggal : Jum’at, 20 Januari 2017 Jam : Pukul 13.30 s.d 16.00 WIB Tempat : Balai Desa Balingasal Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yangdibahasdalam musyawarahdesaini sertayangbertindak selaku unsurpimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi Pencermatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 Kriteria dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 meliputi : 1. Pencermatan Pendapatan 2. Pencermatan Belanja 3. Pencermatan Laporan Keuangan dari Bendahara Desa 4. Pencermatan Kondisi Fisik dan Bangunan 5. Pelaporan-pelaporan dari masing-masing Pelaksana Kegiatan dan Pengelola Kegiatan B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin musyawarah : SUGENG dari Unsur BPD Notulen : GOTHOT dari Unsur Pemerintah Desa Narasumber : 1. PRIYATINI dari Unsur Pemerintah Desa 2. NGALIMUN, S.Pd dari Unsur LKMD Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2016 1. Menyepakati terhadap Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016 LAMPIRAN VII PERATURANDESA BALINGASAL NOMOR1 TAHUN2017 TENTANG LAPORANPERTANGGUNGJAWABANREALISASIPELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATANDANBELANJADESA TAHUN ANGGARAN 2016
  • 18. PERTANGGUNGJAWABANAPBDESA2016-170607163529 2. Selanjutnya terhadapRancanganPeraturanDesaTentang LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab. Kepala Desa (PRIYATINI) Wakil Kelompok Masyarakat (............................................) Balingasal, 20 Januari 2017 Notulis, (GOTHOT) YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKAI No Nama Alamat Tanda Tangan Keterangan 1 SUGENG RT. 01 RW. 06 Ketua BPD 2 SLAMET HERMANSAH RT. 03 RW. 04 Anggota BPD 3 PRIYATINI RT. 01 RW. 04 Kepala Desa 4 MARMAN RT. 02 RW. 06 Unsur pemdes 5 DJUMIATI RT. 02 RW. 01 Unsur Masyarakat