Peraturan Desa ini menetapkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa Clapar tahun 2021 sebesar Rp. 24 juta menjadi total Rp. 1,521 miliar. Perubahan ini disetujui Badan Permusyawaratan Desa melalui keputusannya.

1. KEPALA DESA CLAPAR
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan peerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran 2021.
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9
taun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

3. 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 162);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 67;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan
Sosial Kesehatan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2020);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016
Nomor 4);
24 Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa
Tahun 2020 Nomor 5).
25 Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7).

4. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
Dan
KEPALA DESA CLAPAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLAPAR TAHUN ANGGARAN
2021.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
semula berjumlah Rp. 1.497.222.700,- (satu milyart empat ratus
sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua pulu dua ribu tujuh
ratus rupiah), bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 24.000.000,-
(dua puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp.
1.521.222.700,- (satu milyart lima ratus dua puluh satu juta dua
ratus dua pulu dua ribu tujuh ratus rupiah), dengan rincian
sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. semula Rp. 1.497.222.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 24.000.000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.521.222.700,-
2. Belanja Desa
a. Semula Rp. 1.498.704.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 24.000.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.522.704.700,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan ( Rp. 1.482.000,- )
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. semula Rp. 1.482.000,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 1.482.000,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rp. 0,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pengeluaran setelah
perubahan Rp. 0,-
Selisih pembiayaan/ pembiayaan
netto setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

5. Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBDesa.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Clapar.
Ditetapkan di Clapar
Pada tanggal 05 Maret 2021
KEPALA DESA CLAPAR,
MURTINI
Diundangkan di Desa Clapar
Pada tanggal 05 Maret 2021
SEKRETARIS DESA CLAPAR
SARYONO
LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 4.

6. LAMPIRAN II
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyepakati
rancangan Peraturan Desa Clapar Nomor 4 Tahun 2021
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2021 yang diajukan oleh Kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang persetujuan terhadap
rancangan Peraturan Desa Clapar tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN

7. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 taun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);

8. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang Sumber
Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 162);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 67;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor
61);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Jaminan
Sosial Kesehatan Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten
Kebumen Tahun Anggaran 2020);
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021.
23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016
Nomor 4);
24. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7).

9. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. semula Rp. 1.497.222.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 24.000.000,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.521.222.700,-
2. Belanja Desa
a. Semula Rp. 1.498.704.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 24.000.000,-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.522.704.700,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan ( Rp. 1.482.000,- )
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. semula Rp. 1.482.000,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 1.482.000,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rp. 0,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pengeluaran setelah
perubahan Rp. 0,-
Selisih pembiayaan/ pembiayaan
netto setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Clapar
Pada Tanggal, 1 Maret 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
TEGUH RIYANTO

10. LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
NOMOR : 5/ DS/ III/ 2021
NOMOR : 6/ BPD/ III/ 2021
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
Pada hari ini senin tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua puluh satu kami
yang bertanda tangan di bawah ini :
1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa dan perubahan
sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada cacatan yang
terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa
Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
MURTINI TEGUH RIYANTO

11. LAMPIRAN III
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
Pada hari ini senin tanggal satu bulan maret tahun dua ribu dua
puluh satu, bertempat di Balai Pertemuan Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna serta
Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian
sebagai berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa :
a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa,
c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa,
e) Penyediaan Tunjangan BPD,
f) Penyediaan Operasional BPD,
g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW,
h) Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/ Pemerintahan,
i) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
j) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif,
k) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa,
l) Pengembangan Sistem Informasi Desa,
m) Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal
Milik Desa,
b. Dukungan Penyelenggaraan POS PAUD ( APE, Sarana PAUD,

12. c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Dea/ Polindes Milik Desa (Obat,
Insentif, KB),
d. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil,
Lansia, Insentif),
e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan,
f. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ Gerakan Hidup Bersih dan
Sehat, Pembinaan Terpadu dan Penanganan Stanting,
g. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/
Desa Siaga/ Germas),
h. Pemeliharaan Jembatan Desa,
i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan
Desa,
j. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan
Usaha Tani,
k. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Talud Pengaman
Tebing/ Energi Baru dan Terbarukan,
l. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah
Tidak Layak Huni,
m. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung
Air, Sumur),
n. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah( Drainase, Air
Limbah Rumah),
o. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman
(Pengadaan Tong Sampah, Pembangunan Tempat Sampah),
p. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitasi Jamban
Umum/ MCK Umum.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
a. Penyediaan Operasional untuk KPMD,
b. Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
a. Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian ( Mesin Pembuatan Oyek ),
b. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan,
c. Peningkatan Kapasitas BPD dan Perangkat Desa.
5. Bidang Tak Terduga :
a. Penanganan Keadaan Mendesak Desa ( BLT DD ).
B. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 setelah
menyelesaikan koreksi atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020
tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian
perubahan rencana anggaran belanja awal sebagai dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun
Anggaran 2021, sebagaimana cacatan berikut :
1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai ( BLT DD ) untuk masyarakat
terdampak covid 19,

13. 2) Penanganan dan pencegahan penyebaran Covid 19 melalui kegiatan
Tim Pos Komando,
3) Pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa Tahun 2021, melalui
Kelompok Relawan Pendataan Desa,
4) Pengurangan besaran anggaran kegiatan infrastruktur yang
bersumber dari Dana Desa,
5) Penghapusan kegiatan pembangunan lapangan desa untuk kegiatan
PPKM Mikro Tahun 2021.
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CLAPAR
KECAMATAN KARANGGAYAM
1. KETUA/ ANGGOTA : TEGUH RIYANTO ( ........................... )
2. WAKIL KETUA/ ANGGOTA : BUDIYANTA ( ........................... )
3. SEKRETARIS/ ANGGOTA : NAENIHARTI ( ........................... )
4. ANGGOTA : SUMEDI ( ........................... )
5. ANGGOTA : SAIDAH ( ........................... )
6. ANGGOTA : KADIMAN ( ........................... )
7. ANGGOTA : TARSO ( ........................... )

14. DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
Acara : Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perubahan APB
Desa Tahun Anggaran 2021
Desa : Clapar
Kecamatan : Karanggayam
Tanggal : Senin, 1 Maret 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ……….……...
3 3. …………..…..
4 4. ……………….
5 5. ………….…..
6 6. ..………….…
7 7. …………..…..
8 8. ……….………
9 9. …………….…
10 10. ..….….………
11 11. ……….…….
12 12. ..….……….…
13 13. ……….……..
14 14. .….…..………
15 15. ……………..
16 16. ..……..………
17 17. ……….……..
18 18. .……...………
19 19. …….………..
20 20. …….…………
21 21. ………….…..
22 22. …….…………
23 23. ……….……..

15. 24 24. ….……………
25 25. ……….……..
DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
ACARA : Musyawarah Desa Penetapan Perubahan APB Desa
Tahun Anggaran 2021
DESA : Clapar
KECAMATAN : Karanggayam
TANGGAL : Jum’at, 5 Maret 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ………..……...
3 3. ………….…..
4 4. ………….…….
5 5. …………..…..
6 6. ..……..…….…
7 7. ………….…..
8 8. ………..………
9 9. ……….………
10 10. ..….….………
11 11. .…….……….
12 12. ..………….…
13 13. ….…………..
14 14. .….….………
15 15. .……………..
16 16. ..…….………
17 17. ………….…..
18 18. .……..………
19 19. ……….……..
20 20. ………………
21 21. ………….…..
22 22. ………………

16. 23 23. ………….…..
24 24. ………………
25 25. ……….……..
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
26 26. ..………….…
27 27. ………………
28 28. ……...………
29 29. ……………….
30 30. ………………
31 31. ………………
32 32. ……..…….…
33 33. ………………
34 34. .….….………
35 35. ……………….
36 36. ..….…………
37 37. ………………
38 38. .….….………
39 39. ……………….
40 40. ..….…………
KEPALA DESA CLAPAR
MURTINI

17. NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
26 26. ..………….…
27 27. ………………
28 28. ……...………
29 29. ……………….
30 30. ………………
31 31. ………………
32 32. ……..…….…
33 33. ………………
34 34. .….….………
35 35. ……………….
36 36. ..….…………
37 37. ………………
38 38. .….….………
39 39. ……………….
40 40. ..….…………
KETUA BPD DESA
CLAPAR
TEGUH RIYANTO

18. LAMPIRAN V
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BERITA ACARA
PENETAPAN PENYUSUNAN APB DESA PERUBAHAN
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi
Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Jum’at, 5 Maret 2021
Jam : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Clapar
Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi :
Musyawarah Desa tentang Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran
2021, karena adanya perubahan kegiatan antara lain Penanganan Pencegahan
Coronavirus (Covid-19) dan Pendataan Desa Berbasis SDGs Tahun 2021.
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber.
Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Sekretaris Desa
Notulen : MARNIATUN dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Kepala Desa Clapar
2. BPD Desa Clapar
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penetapan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab.
Clapar, 5 Maret 2021
Ketua BPD Desa Clapar Kepala Desa Clapar
TEGUH RIYANTO MURTINI

19. NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR
1 TEGUH RIYANTO
Sudikampir,
RT. 08/01
Ketua BPD
2 MURTINI
Tegong,
Rt. 07/ 02
Kepala Desa
3 SARYONO
Karangsempu,
Rt. 01/ 01
Pemerintah Desa
4 MAIMAN
Sudikampir,
Rt. 07/ 01
Tokoh Agama
5 SUMOTARUNO
Gunungsari,
Rt. 08/ 02
Tokoh
Masyarakat
6 KADIMAN
Tegong,
Rt. 07/ 02
Tokoh Pemuda
7 SUMARNI
Karangsempu,
Rt. 02/ 01
Wakil Perempuan
8 SAIDAH
Alian,
Rt. 05/ 02
Kader PKK
Wakil Kelompok Masyarakat
( MURYONO )
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI