Peraturan Desa ini mengatur perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2021 di Desa Clapar, Kabupaten Kebumen. Anggaran semula sebesar Rp1,5 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp25 juta sehingga menjadi Rp1,5 triliun. Perubahan anggaran ini disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

1. KEPALA DESA CLAPAR
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai
dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya
perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu
dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) Tahun Anggaran 2021.
Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

2. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9
taun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

3. 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 162);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 67;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana
Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021, (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016
Nomor 4);
24 Peraturan Desa Clapar Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Berita Desa
Tahun 2020 Nomor 5);
25 Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7).

4. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
Dan
KEPALA DESA CLAPAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CLAPAR TAHUN ANGGARAN
2021.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
semula berjumlah Rp. 1.497.222.700,- (satu milyart empat ratus
sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua pulu dua ribu tujuh
ratus rupiah), bertambah/ berkurang sejumlah Rp. 25.017.500,-
(dua puluh lima juta tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehingga
menjadi Rp. 1.522.240.200,- (satu milyart lima ratus dua puluh
dua juta dua ratus empat puluh ribu dua ratus rupiah), dengan
rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. semula Rp. 1.497.222.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 25.017.500,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.522.240.200,-
2. Belanja Desa
a. Semula Rp. 1.498.704.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 25.017.500,-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.523.722.200,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan ( Rp. 1.482.000,- )
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. semula Rp. 1.482.000,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 1.482.000,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rp. 0,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pengeluaran setelah
perubahan Rp. 0,-
Selisih pembiayaan/ pembiayaan
netto setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp. 0,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

5. Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBDesa.
Pasal 4
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Clapar.
Ditetapkan di Clapar
Pada tanggal 28 September 2021
KEPALA DESA CLAPAR,
MURTINI
Diundangkan di Desa Clapar
Pada tanggal 28 September 2021
SEKRETARIS DESA CLAPAR
SARYONO
LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 6,

6. LAMPIRAN II
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 142/ 6 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyepakati
Rancangan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 yang diajukan oleh Kepala Desa untuk
ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang persetujuan terhadap
Rancangan Peraturan Desa Clapar tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

7. 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah
beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9
taun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

8. 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 64);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 162);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
18. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2015 Nomor 67;
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Alokasi Dana
Desa Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 5);
22. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Kebumen Tahun
Anggaran 2021, (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 Nomor 7);
23. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan, Kepengurusan dan Pengelolaan Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2016
Nomor 4);
24. Peraturan Desa Clapar Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021 (Berita Desa Tahun 2020 Nomor 7).

9. MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021 sebagai berikut :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa
a. semula Rp. 1.497.222.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 25.017.500,-
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.522.240.200,-
2. Belanja Desa
a. Semula Rp. 1.498.704.700,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 25.017.500,-
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.523.722.200,-
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan ( Rp. 1.482.000,- )
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a. semula Rp. 1.482.000,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah penerimaan setelah
perubahan Rp. 1.482.000,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. semula Rp. 0,-
b. bertambah/ (berkurang) Rp. 0,-
Jumlah pengeluaran setelah
perubahan Rp. 0,-
Selisih pembiayaan/ pembiayaan
netto setelah perubahan Rp. 1.482.000,-
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp. 0,-
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan,
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Clapar
Pada Tanggal, 6 September 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
TEGUH RIYANTO

10. LAMPIRAN III
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
Pada hari ini senin tanggal enam bulan september tahun dua ribu
dua puluh satu, bertempat di Balai Pertemuan Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota
Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta
Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna serta
Organisasi Wanita dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2021.
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok
hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
A. Menyepakati Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021
dengan rincian sebagai berikut :
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa,
b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa,
c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa,
e) Penyediaan Tunjangan BPD,
f) Penyediaan Operasional BPD,
g) Penyediaan Insentif/ Operasional RT/ RW,
h) Penyediaan Sarana Aset Tetap Perkantoran/ Pemerintahan,
i) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa,
j) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif,
k) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKPDesa,
l) Pengembangan Sistem Informasi Desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
a. Penyelenggaraan PAUD/ TK/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non Formal
Milik Desa,
b. Dukungan Penyelenggaraan POS PAUD ( APE, Sarana PAUD ),
c. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa ( Obat,
Insentif, KB),

11. d. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil,
Lansia, Insentif),
e. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan,
f. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/ Gerakan Hidup Bersih dan
Sehat, Pembinaan Terpadu dan Penanganan Stunting,
g. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/
Desa Siaga/ Germas),
h. Pembangunan/ Pemeliharaan Jembatan Desa,
i. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan
Desa,
j. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pengerasan Jalan
Usaha Tani,
k. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Talud Pengaman
Tebing/ Energi Baru dan Terbarukan,
l. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah
Tidak Layak Huni,
m. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung
Air, Sumur),
n. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air
Limbah Rumah),
o. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Pemukiman
(Pengadaan Tong Sampah, Pembangunan Tempat Sampah),
p. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitasi Jamban
Umum/ MCK Umum.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
a. Penyediaan Operasional untuk KPMD,
b. Penyediaan Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
a. Pengelolaan Hasil Produksi Pertanian ( Mesin Pembuatan Oyek ),
b. Bantuan Bibit Pertanian dan Peternakan,
c. Peningkatan Kapasitas BPD dan Perangkat Desa,
d. Pembentukan BUM Desa untuk Reorganisasi Kepengurusan.
5. Bidang Tak Terduga :
a. Penanganan Bencana Desa,
b. Penanganan Keadaan Mendesak Desa.
B. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021 setelah
menyelesaikan koreksi atas Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2020
tentang APB Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian
perubahan rencana anggaran belanja awal sebagai dasar penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun
Anggaran 2021, sebagaimana cacatan berikut :

12. 1) Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa, dan
Pemutakhiran Data berbasis SDGs Desa Tahun 2021, melalui
Kelompok Relawan Pendataan Desa.
2) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan, penanganan, pencegahan
penyebaran covid-19 melalui kegiatan tim pos komando,
3) Kegiatan pembangunan infrastruktur jalan rabat beton dan
pemeliharaan talud jalan desa,
4) Pengelolaan hasil produksi pertanian ( mesin pembuatan oyek ),
5) Bantuan bibit pertanian dan peternakan,
6) Pembentukan BUM Desa untuk Reorganisasi Kepengurusan,
7) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) untuk
masyarakat terdampak covid-19,
8) Penanganan bencana pembangunan/ pemeliharaan bronjongisasi
sungai beji.
Dari perubahan tersebut karena dalam realisasi dilapangan mengalami
pengurangan anggaran, yaitu untuk melaksanakan program kegiatan dari
Pemerintah Daerah yang dilimpahkan ke Pemerintah Desa.
Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CLAPAR
KECAMATAN KARANGGAYAM
1. KETUA/ ANGGOTA : TEGUH RIYANTO ( ........................... )
2. WAKIL KETUA/ ANGGOTA : BUDIYANTA ( ........................... )
3. SEKRETARIS/ ANGGOTA : NAENIHARTI ( ........................... )
4. ANGGOTA : SUMEDI ( ........................... )
5. ANGGOTA : SAIDAH ( ........................... )
6. ANGGOTA : KADIMAN ( ........................... )
7. ANGGOTA : TARSO ( ........................... )

13. LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
NOMOR : 8/ DS/ IX/ 2021
NOMOR : 9/ BPD/ IX/ 2021
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
Pada hari ini senin tanggal enam bulan september tahun dua ribu dua puluh satu
kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati APB Desa dan perubahan
sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada cacatan yang
terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APB Desa
Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan
sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani
Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
MURTINI TEGUH RIYANTO

14. DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
Acara : Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Perubahan APB
Desa Tahun Anggaran 2021
Desa : Clapar
Kecamatan : Karanggayam
Tanggal : Senin, 06 September 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ……….……...
3 3. …………..…..
4 4. ……………….
5 5. ………….…..
6 6. ..………….…
7 7. …………..…..
8 8. ……….………
9 9. …………….…
10 10. ..….….………
11 11. ……….…….
12 12. ..….……….…
13 13. ……….……..
14 14. .….…..………
15 15. ……………..
16 16. ..……..………
17 17. ……….……..
18 18. .……...………
19 19. …….………..
20 20. …….…………
21 21. ………….…..
22 22. …….…………
23 23. ……….……..
24 24. ….……………
25 25. ……….……..

15. DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
ACARA : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Perubahan
APB Desa Tahun Anggaran 2021
DESA : Clapar
KECAMATAN : Karanggayam
TANGGAL : Selasa, 28 September 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ………..……...
3 3. ………….…..
4 4. ………….…….
5 5. …………..…..
6 6. ..……..…….…
7 7. ………….…..
8 8. ………..………
9 9. ……….………
10 10. ..….….………
11 11. .…….……….
12 12. ..………….…
13 13. ….…………..
14 14. .….….………
15 15. .……………..
16 16. ..…….………
17 17. ………….…..
18 18. .……..………
19 19. ……….……..
20 20. ………………
21 21. ………….…..
22 22. ………………
23 23. ………….…..
24 24. ………………
25 25. ……….……..

16. NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
26 26. ..………….…
27 27. ………………
28 28. ……...………
29 29. ……………….
30 30. ………………
31 31. ………………
32 32. ……..…….…
33 33. ………………
34 34. .….….………
35 35. ……………….
36 36. ..….…………
37 37. ………………
38 38. .….….………
39 39. ……………….
40 40. ..….…………
KETUA BPD DESA CLAPAR
TEGUH RIYANTO

17. NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
26 26. ..………….…
27 27. ………………
28 28. ……...………
29 29. ……………….
30 30. ………………
31 31. ………………
32 32. ……..…….…
33 33. ………………
34 34. .….….………
35 35. ……………….
36 36. ..….…………
37 37. ………………
38 38. .….….………
39 39. ……………….
40 40. ..….…………
KEPALA DESA CLAPAR
TEGUH RIYANTO

18. LAMPIRAN V
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021
BERITA ACARA
PENETAPAN PENYUSUNAN APB DESA PERUBAHAN
MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen Provinsi
Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Selasa, 28 September 2021
Jam : 13.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Gedung Pertemuan Desa Clapar
Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi :
Musyawarah Desa tentang Pencermatan/ Pembahasan Rancangan Perubahan
APB Desa Tahun Anggaran 2021, dan Evaluasi/ Verifikasi Camat tentang
Rancangan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2021.
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber.
Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Sekretaris Desa
Notulen : NAENIHARTI dari Anggota BPD
Narasumber : 1. Kepala Desa Clapar
2. Ketua BPD Desa Clapar
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta
musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi
kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka Penetapan Peraturan Desa
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2021.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab.
Clapar, 28 September 2021
Ketua BPD Desa Clapar Kepala Desa Clapar
TEGUH RIYANTO MURTINI

19. NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR
1 TEGUH RIYANTO
Sudikampir,
RT. 08/01
Ketua BPD
2 MURTINI
Tegong,
Rt. 07/ 02
Kepala Desa
3 SARYONO
Karangsempu,
Rt. 01/ 01
Sekretaris Desa
4 WARSINI
Karangsempu,
Rt. 01/ 01
Tokoh Agama
5 SUMOTARUNO
Gunungsari,
Rt. 08/ 02
Tokoh
Masyarakat
6 ADI SUBARI
Gilar,
Rt. 02/ 02
Tokoh Pemuda
7 TARSIYEM
Gunungsari,
Rt. 08/ 02
Wakil Perempuan
8 SAIDAH
Alian,
Rt. 05/ 02
Kader PKK
Wakil Kelompok Masyarakat
( HADI PRAMONO )
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

20. BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
Pada hari ini selasa tanggal dua puluh delapan bulan september tahun
dua ribu dua puluh satu, bertempat di Balai Desa Clapar Kecamatan
Karanggayam Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD,
sebagaimana daftar hadir terlampir telah diadakan Rapat Badan
Permusyawaratan Desa.
Agenda Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan dan
Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun
Anggaarn 2021,
Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka diperoleh
kata sepakat yaitu untuk “ Menyepakati/ tidak menyepakati)* Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa”.
Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Clapar, 28 September 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
TEGUH RIYANTO

21. DAFTAR HADIR
Acara : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Perubahan
APB Desa Tahun Anggaran 2021.
Hari/ Tanggal : Selasa, 28 September 2021
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1 TEGUH RIYANTO Ketua 1. ………………..
2 BUDIYANTA Wakil Ketua 2. ………………..
3 NAENIHARTI Kabid Pemerintahan 3. ………………..
4 SUMEDI Kabid Pembangunan 4. ………………..
5 SAIDAH Kabid Kesra 5. ………………..
6 KADIMAN Anggota 6. ………………..
7 TARSO Anggota 7. ………………..
Clapar, 28 September 2021
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA,
TEGUH RIYANTO
KETERANGAN :
1. Jumlah BPD : 7 Orang
2. Hadlir : 7 Orang
3. Tidak Hadlir : 0 Orang
4. Quorum : Memenuhi/ Tidak Memenuhi

22. DAFTAR HADIR
PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA
Acara : Musyawarah Desa Penetapan Perubahan APB Desa Tahun
Anggaran 2021
Desa : Clapar
Kecamatan : Karanggayam
Tanggal : Selasa, 28 September 2021
NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ……….……...
3 3. …………..…..
4 4. ……………….
5 5. ……….….…..
6 6. ..………….…
7 7. …………..…..
8 8. ……….………
9 9. …….……….…
10 10. ..….….………
11 11. ………..…….
12 12. ..….……….…
13 13. ……….……..
14 14. .….…..………
15 15. ……………..
16 16. ..……..………
17 17. ……….……..
18 18. .……...………
19 19. …….………..
20 20. …….…………
21 21. ………….…..
22 22. …….…………
23 23. ……….……..
24 24. ….……………
25 25. ……….……..

23. NO NAMA ALAMAT
JABATAN/
UNSUR
TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
26 26. ..………….…
27 27. ………………
28 28. ……...………
29 29. ……………….
30 30. ………………
31 31. ………………
32 32. ……..…….…
33 33. ………………
34 34. .….….………
35 35. ……………….
36 36. ..….…………
37 37. ………………
38 38. .….….………
39 39. ……………….
40 40. ..….…………
KEPALA DESA CLAPAR
MURTINI