Recommended
More Related Content
Similar to Perdes No. 1 Tahun 2023
Similar to Perdes No. 1 Tahun 2023 (20)
More from NoerCholies1
More from NoerCholies1 (17)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Perdes No. 1 Tahun 2023
- 1. KEPALA DESA CLAPAR KABUPATEN KEBUMEN PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA CLAPAR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam; Mengingat : 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
- 2. Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841}; 5. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60
- 3. Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
- 4. Tahun 2016 Nomor 1037); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Deasa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 162); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 13); 28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21); 29. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pendoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54); 30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor
- 5. 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 3); 31. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67); 32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 61); 33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57); 34. Peraturan Desa Clapar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2019 Nomor 6); 35. Peraturan Desa Clapar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2019 Nomor 9); 36. Peraturan Desa Clapar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Clapar Tahun 2022 Nomor 8). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR Dan KEPALA DESA CLAPAR MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat
- 6. istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa. 11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa. 12. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. 13. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa. 14. Tambahan Penghasilan Tetap adalah tambahan pendapatan diluar penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari tanah bengkok atau sebutan lainya. 15. Penerimaan Lain Yang Sah adalah pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diluar Penghasilan Tetap dan Tambahan Penghasilan Tetap. 16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang diditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa. 17. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. 18. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat penetapan. 19. Bengkok adalah Tanah Desa yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa karena jabatannya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
- 7. Maksud disusunnya Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen. Pasal 3 Tujuan pemberian penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut : a. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa; dan c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa. BAB III SUMBER DAN BESARAN PENGHASILAN TETAP Pasal 4 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD. Pasal 5 Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut : a. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; b. Besaran Penghasilan Tetap Sekretais Desa paling sedikit Rp. 2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; c. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; Pasal 6 (1) Dalam hal ADD tidak menculupi untuk mendanai penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa. (2) Sumber Lain dalam APB Desa selain Dana Desa sebagaimana ayat (1) antara lain Pendapatan Asli Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi. Pasal 7 Alokasi besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB IV SUMBER, JENIS DAN BESARAN TUNJANGAN Pasal 8 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.
- 8. Pasal 9 Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain : a. Tunjangan Jabatan; b. Tunjangan Suami/ Istri; c. Tunjangan Anak; d. Tunjangan Kesehatan; e. Tunjangan Ketenagakerjaan; f. Tunjangan Hari Raya; dan g. Tunjangan Purna Tugas. Pasal 10 (1) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan antara lain : a. Tunjangan Jabatan diberikan paling banyak sebesar sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; b. Tunjangan Suami/ Istri diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; c. Tunjangan Anak diberikan paling banyak sebesar 2.5% (dua koma lima per seratus) dari penghasilan tetap untuk tiap-tiap anak (paling banyak 3 anak termasuk anak angkat) sampai dengan mencapai usia 21 tahun apabila belum pernah kawin dan tidak memiliki penghasilan sendiri, dan dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih sekolah; d. Tunjangan Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk suami/ Istri dan anak (paling banyak 3 anak); e. Tunjangan Ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Tunjangan Hari Raya diberikan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; g. Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah bengkok seluas 20% dari luas keseluruhan selama 6 (enam) tahun. (2) Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a s.d huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB V SUMBER DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN, TUNJANGAN Pasal 11 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Penghasilan yang bersumber dari Tanah Bengkok dengan besaran sebagai berikut : a. Tambahan Tunjangan Kepala Desa paling banyak sebesar sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan tetap per tahun; b. Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap per tahun; c. Tambahan Tunjangan Perangkat Desa paling banyak sebesar sebesar 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan tetap per tahun.
- 9. (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Pasal 12 (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tambahan Tunjangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan pengalokasian sebagai berikut : a. Tambahan Tunjangan diberikan kepada Kepala Desa sebesar Rp. 1.100.000,- yang diterimakan 1 (satu) tahun sekali pada pada Hari Raya, b. Tambahan Tunjangan diberikan kepada Sekretaris Desa sebesar Rp. 900.000,- yang diterimakan 1 (satu) tahun sekali pada pada Hari Raya, c. Tambahan Tunjangan diberikan kepada Perangkat Desa sebesar Rp. 891.000,- yang diterimakan 1 (satu) tahun sekali pada pada Hari Raya. (2) Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. BAB VI SUMBER, JENIS DAN BESARAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH Pasal 12 Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa dan sumber dana lain yang sah. Pasal 13 Jenis Penerimaan Lain Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah adalah sebagai berikut : a. Honor Pengelola Keuangan Desa, b. Honor Pelaksana Kegiatan, c. Honor Rapat/ Sidang, d. Honor Lembur, dan e. Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 14 Besaran penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standarisasi biaya umum kegiatan, honorarium, harga pengadaan barang/ jasa, biaya pemeliharaan dan biaya sewa Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen. BAB VII SISTEM PENGALOKASIAN Pasal 15 Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, diberikan terhitung sejak dilantiknya sampai dengan berakhirnya masa jabatan. Pasal 16
- 10. Penghasil Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan berdasarkan jabatan dimasing- masing Desa sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Pasal 17 Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia diberikan tunjangan kematian sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 18 Pertanggungjawaban penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa. Pasal 19 Pengawasan terhadap pelaksanaan penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa meliputi : a) Pengawasan dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa; dan b) Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Desa dan transparansi. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mulai dibayarkan pada bulan januari tahun 2023. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa. Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- 11. Ditetapkan di Clapar pada tanggal 19 Januari 2023 KEPALA DESA CLAPAR Ttd. MURTINI Diundangkan di Desa Clapar pada tanggal 20 Januari 2023 SEKRETARIS DESA CLAPAR Ttd. SARYONO LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2022 NOMOR 1,
- 12. KABUPATEN KEBUMEN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR, Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Desa perlu membuat rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Tahun 2023; Mengingat : 1. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 3. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
- 13. 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 taun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
- 14. Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan , Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
- 15. 2019 Nomor 1802); 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Deasa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 162); 26. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 21 ); 27. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pendoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54); 28. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa, (Berita Daerah kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 3); 29. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor
- 16. 61); 30. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67); 31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 57); 32. Peraturan Desa Clapar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2019 Nomor 6); 33. Peraturan Desa Clapar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Clapar Tahun 2019 Nomor 9); 34. Peraturan Desa Clapar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Clapar Tahun 2022 Nomor 8). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam; KEDUA : Menyetujui Rincian dan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen; KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Clapar pada tanggal 11 Januari 2023 KETUA BPD DESA CLAPAR Ttd. TEGUH RIYANTO
- 17. LAMPIRAN II PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR Pada hari ini rabu tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Pertemuan Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Ketua dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, serta wakil kelompok masyarakat, dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam; Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut : 1. Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023 di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam, dengan rincian sebagai berikut : a) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; b) Besaran Penghasilan Tetap Sekretais Desa paling sedikit Rp. 2.224.420.00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/ a; c) Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa paling sedikit Rp. 2.022.200.00 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok PNS golongan ruang II/ a; 2. Menyetujui besaran tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagai berikut : a) Tunjangan Jabatan diberikan paling banyak sebesar sebesar 20% (dua puluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan;
- 18. b) Tunjangan Suami/ Istri diberikan paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari penghasilan tetap perbulan; c) Tunjangan Anak diberikan paling banyak sebesar 2.5% dari penghasilan tetap perbulan; d) Tunjangan Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk suami/ Istri dan anak (paling banyak 3 anak); e) Tunjangan Ketenagakerjaan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Tunjangan Hari Raya diberikan paling banyak sebesar 25% dari penghasilan tetap perbulan; g) Tunjangan Purna Tugas diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah bengkok seluas 20% dari luas keseluruhan selama 6 (enam) tahun. 3. Menyetujui besaran tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Tanah Bengkok dengan rincian sebagai berikut : a) Tambahan Tunjangan Kepala Desa paling banyak sebesar sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari penghasilan tetap per tahun; b) Tambahan Tunjangan Sekretaris Desa paling banyak sebesar sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari penghasilan tetap per tahun; c) Tambahan Tunjangan Perangkat Desa paling banyak sebesar sebesar 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan tetap per tahun. 4. Menyetujui Besaran Jenis Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberikan karena kegiatan yang di tugaskan, dengan rincian sebagai berikut : a) Honor Pengelola Keuangan Desa; b) Honor Pelaksana Kegiatan; c) Honor lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian berita acara rapat musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA CLAPAR 1. Ketua/ Anggota : Teguh Riyanto ( ............................ ) 2. Wakil Ketua/ Anggota : Budiyanta ( ............................ ) 3. Sekretaris/ Anggota : Naeniharti ( ............................ ) 4. Anggota : Sumedi ( ............................ ) 5. Anggota : Saidah ( ............................ ) 6. Anggota : Kadiman ( ............................ ) 7. Anggota : Tarso ( ............................ )
- 19. DAFTAR HADIR ACARA : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa. TEMPAT : Balai Desa Clapar HARI, TANGGAL : Rabu, 11 Januari 2023 NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 1. .................. 2 2. …..………... 3 3. …………….. 4 4. .……………. 5 5. …………….. 6 6. .……...….… 7 7. …………….. 8 8. ....….……… 9 9. ……………… 10 10. .....………… 11 11. ……………. 12 12. .………….… 13 13. ……………. 14 14. .…….……… 15 15. ……………. 16 16. ..…………… 17 17. ……………. 18 18. .…….……… 19 19. …………….. 20 20. ..…………… 21 21. ................... 22 22. …………….. 23 23. …………….. 24 24. ..…………… 25 25. .…………….
- 20. DAFTAR HADIR ACARA : Musyawarah Penetapan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa. TEMPAT : Balai Desa Clapar HARI, TANGGAL : Kamis, 19 Januari 2023 NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 1 1. ................... 2 2. ……………... 3 3. .…………….. 4 4. ……..………. 5 5. ………….….. 6 6. ..………….… 7 7. ……………… 8 8. …..….……… 9 9. ……………… 10 10. ..…………… 11 11. ..…………… 12 12…………….… 13 13. …………….. 14 14. .…….……… 15 15. …………….. 16 16. ..…………… 17 17. …………….. 18 18. .…….……… 19 19. …………….. 20 20. ..…………… 21 21. .................. 22 22. .…………... 23 23. …………….. 24 24. ……………. 25 25. .…………….
- 21. NO NAMA ALAMAT JABATAN/ UNSUR TANDA TANGAN 26 26. ..…..…….… 27 27. ……………. 28 28. ….....……… 29 29. ……………. 30 30. …..………… 31 31. ……………. 32 32. ...…..…...… 33 33. ……………. 34 34. .….......…… 35 35. ……………. 36 36. ..…...……… 37 37. ……………. 38 38. .…....……… 39 39. ……………. 40 40. ..….…..…… 41 41. ……………. 42 42. .…….……… 43 43. ……………. 44 44. .....………… 45 45. ……………. KEPALA DESA CLAPAR ttd MURTINI
- 22. LAMPIRAN III PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR BERITA ACARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR MELALUI MUSYAWARAH DESA Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen pada : Hari dan Tanggal : Kamis, 19 Januari 2023 Jam : 09.30 WIB s/d Selesai Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah : A. Materi Pencermatan Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam, oleh BPD pada tanggal 11 Januari 2023 meliputi : 1. Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab tugas pokok serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, 2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Tanah Bengkok dan /atau APB Desa, disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan keuangan desa, 3. Sumber lain yang sah sebagai pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan berkaitan dengan kegiatan yang di tugaskan. B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Sekretaris Desa Notulen : Atik Suhartatik dari Perangkat Desa Narasumber : 1. MURTINI Kepala Desa Clapar 2. TEGUH RIYANTO Ketua BPD Desa Clapar Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi
- 23. kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, antara lain; 1. Menyetujui besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab tugas pokok serta dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, 2. Menyetujui tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari tanah bengkok dan/ atau APB Desa, disesuaikan dengan jabatan dan tanggungjawab sesuai dengan kemampuan desa, 3. Menyetujui penerimaan lain yang sah sebagai pendapatan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan berkaitan dengan kegiatan yang di tugaskan, Penandatanganan berita acara penyusunan Peraturan Desa tentang besaran penghasilan tetap, tunjangan, tambahan tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab. Clapar, 19 Januari 2023 Kepala Desa Clapar Ketua BPD Desa Clapar Ttd. Ttd. MURTINI TEGUH RIYANTO Wakil Kelompok Masyarakat KADIMAN YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI : NO NAMA ALAMAT TANDA TANGAN DARI UNSUR 1 TEGUH RIYANTO Sudikampir, RT 08/01 Ketua BPD 2 MURTINI Tegong, RT 07/ 02 Kepala Desa 3 SARYONO Karansempu, RT 01/ 01 Sekretaris Desa 4 SUMOTARUNO Gunungsari, RT 08/ 02 Tokoh Masyarakat 5 PARMIN Sudikampir, RT 08/01 Perangkat Desa 6 NAENIHARTI GAMA, RT 05/01 Anggota BPD 7 TARSIYEM Gunungsari, RT 08/ 02 Kader KPM
- 24. LAMPIRAN IV PERATURAN DESA CLAPAR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD NOMOR : 1/ DS/ 2023 NOMOR : 2/ BPD/ 2023 KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD TENTANG PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM Pada hari ini rabu tanggal sebelas bulan januari tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Clapar, Selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 2. TEGUH RIYANTO : Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Clapar, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini. 2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini. 3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang Kedudukan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- 25. 4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) selanjutnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KESATU PIHAK KEDUA Ttd ttd. MURTINI TEGUH RIYANTO
- 26. BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, TAMBAHAN TUNJANGAN DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA. Pada hari ini jum’at tanggal tiga belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, sebagaimana daftar hadir terlampir telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa. Agenda Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penghasilan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa”. Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka diperoleh kata sepakat yaitu untuk “ Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penghasilan Lainnya yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa”. Demikian Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Clapar, 13 Januari 2022 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA, ttd TEGUH RIYANTO
- 27. DAFTAR HADIR Acara : Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penghasilan Lainnya yang Sah. Hari/ Tanggal : Jum’at, 13 Januari 2023 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN 1 TEGUH RIYANTO Ketua 1. ……………….. 2 BUDIYANTA Wakil Ketua 2. ……………….. 3 NAENIHARTI Kabid Pemerintahan 3. ……………….. 4 SUMEDI Kabid Pembangunan 4. ……………….. 5 SAIDAH Kabid Kesra 5. ……………….. 6 KADIMAN Anggota 6. ……………….. 7 TARSO Anggota 7. ……………….. Clapar, 13 Januari 2023 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KETUA, Ttd. TEGUH RIYANTO KETERANGAN : 1. Jumlah BPD : 7 Orang 2. Hadlir : 7 Orang 3. Tidak Hadlir : 0 Orang 4. Quorum : Memenuhi/ Tidak Memenuhi