Peraturan Desa ini mengatur tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat desa di Desa Melung, kabupaten Banyumas. Peraturan ini menetapkan besaran penghasilan tetap, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi Kepala Desa dan perangkat desa yang dianggarkan dalam APBDes sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiKang Margino
Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Desa Melung dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan adat dan meningkatkan gotong royong masyarakat. Panitia akan mengumpulkan sumbangan dari warga dan pihak luar untuk mendanai kegiatan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Peraturan Desa ini mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di Desa Panjalu seperti LPMD, Tim Penggerak PKK Desa, RT/RW, Karang Taruna, dan MUI Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing dalam membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat.
Peraturan Kepala Desa Tentang Ruwatan dan Sedekah BumiKang Margino
Panitia Ruwatan dan Sedekah Bumi Desa Melung dibentuk untuk menyelenggarakan kegiatan adat dan meningkatkan gotong royong masyarakat. Panitia akan mengumpulkan sumbangan dari warga dan pihak luar untuk mendanai kegiatan tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, kedudukan, fungsi, wewenang, hak, kewajiban, larangan, pemberhentian, rapat, aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan, dan peran Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Bekasi secara singkat.
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Peraturan Desa ini mengatur tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan desa di Desa Panjalu seperti LPMD, Tim Penggerak PKK Desa, RT/RW, Karang Taruna, dan MUI Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing dalam membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat.
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Desa Melung perlu menyusun kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Peraturan ini mengatur sumber penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain bagi kepala desa dan perangkat desa.
Keputusan Kepala Desa Seboro menetapkan pengurus dan penyimpan aset serta barang pemerintah desa untuk tahun anggaran 2018. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku.
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa sesuai dengan Permendagri No 44 Tahun 2016. Dokumen menjelaskan definisi desa, asas-asas pengaturan desa, jenis-jenis kewenangan desa, dan kewenangan desa sebagai subjek pembangunan desa yang meliputi penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur, dan kelembagaan ekonomi sosial.
Hari Rabu, 26 Agustus 2015.
Kami dari BPD dan Lurah Desa Panggungharjo Kec Sewon Kab Bantul DIY (Juara Nasional Lomba Desa 2014), diberikan amanah untuk memberikan Bintek Ketua-Ketua BPD Se Kabupaten Lombok Barat. Bertempat di Hotel Harper Yogyakarta, dengan topik "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat Desa"
Paradigma baru di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.6/2014 tentang desa adalah bahwa BPD bukan lagi sebagai bagian dari Pemerintahan Desa tetapi merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan desa, diantaranya adalah menyelenggarakan Musyawarah Desa, termasuk didalamnya adalah penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes
Kegiatan Bintek yang diikuti oleh 130 peserta ini berjalan sangat dinamis dan interaktif. Banyak hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh peserta Bintek tentang bagaimana membangun kerjasama yang harmonis antara Pemdes dengan BPD untuk membangun dan menajukan desa masing-masing. Hal yang menarik peserta juga tentang bagaimana penyusunan dan pembahasan perdes, termasuk hak menyusun perdes oleh BPD.
Berikut kami share materi bintek tersebut, semoga bermanfaat.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Pembangunan desa harus mengacu pada SDGs Desa dan hasil IDM untuk menjadi desa yang mandiri, adil dan sejahtera
2. SDGs Desa memberikan arah tujuan pembangunan desa yang lebih terarah dan terukur untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian dengan melibatkan seluruh pihak di desa
3. Sebelum SDGs Desa, pembangunan desa belum terarah dan
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk dan menetapkan pengelola sistim informasi desa dan staf teknis informasi desa untuk tahun anggaran 2020. Pengelola sistim informasi desa bertugas mengkoordinasikan, memverifikasi, dan mengolah data melalui sistim informasi desa untuk di publikasikan, sedangkan staf teknis bertugas meliput kegiatan pemerintah desa, merancang tampilan publikasi, serta mengakses dan merawat media pemerintah des
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.Arifuddin Ali
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Nunukan. Kepala desa dan perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa. Peraturan ini juga mengatur tentang bantuan biaya kesehatan, tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian, dan tunjangan kehormatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Bahwa sesuai ketentuan pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Desa Melung perlu menyusun kembali Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Peraturan ini mengatur sumber penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain bagi kepala desa dan perangkat desa.
Keputusan Kepala Desa Seboro menetapkan pengurus dan penyimpan aset serta barang pemerintah desa untuk tahun anggaran 2018. Keputusan ini juga menetapkan tanggung jawab pengurus terhadap pengelolaan aset sesuai peraturan yang berlaku.
1. Dokumen menjelaskan tentang lembaga-lembaga penting di desa seperti Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Adat, Lembaga Kemasyarakatan, Badan Kerjasama Antar Desa, dan Badan Usaha Milik Desa beserta tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa sesuai dengan Permendagri No 44 Tahun 2016. Dokumen menjelaskan definisi desa, asas-asas pengaturan desa, jenis-jenis kewenangan desa, dan kewenangan desa sebagai subjek pembangunan desa yang meliputi penyediaan pelayanan dasar, infrastruktur, dan kelembagaan ekonomi sosial.
Hari Rabu, 26 Agustus 2015.
Kami dari BPD dan Lurah Desa Panggungharjo Kec Sewon Kab Bantul DIY (Juara Nasional Lomba Desa 2014), diberikan amanah untuk memberikan Bintek Ketua-Ketua BPD Se Kabupaten Lombok Barat. Bertempat di Hotel Harper Yogyakarta, dengan topik "Kemitraan Pemerintah Desa dengan BPD berkaitan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, serta Pemberdayaan dan Pembinaan masyarakat Desa"
Paradigma baru di dalam UU No. 6/2014 tentang Desa dan PP No. 43/2014 tentang Peraturan pelaksanaan UU no.6/2014 tentang desa adalah bahwa BPD bukan lagi sebagai bagian dari Pemerintahan Desa tetapi merupakan institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan sebagian kewenangan desa, diantaranya adalah menyelenggarakan Musyawarah Desa, termasuk didalamnya adalah penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes
Kegiatan Bintek yang diikuti oleh 130 peserta ini berjalan sangat dinamis dan interaktif. Banyak hal yang disampaikan dan ditanyakan oleh peserta Bintek tentang bagaimana membangun kerjasama yang harmonis antara Pemdes dengan BPD untuk membangun dan menajukan desa masing-masing. Hal yang menarik peserta juga tentang bagaimana penyusunan dan pembahasan perdes, termasuk hak menyusun perdes oleh BPD.
Berikut kami share materi bintek tersebut, semoga bermanfaat.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Pembangunan desa harus mengacu pada SDGs Desa dan hasil IDM untuk menjadi desa yang mandiri, adil dan sejahtera
2. SDGs Desa memberikan arah tujuan pembangunan desa yang lebih terarah dan terukur untuk mencapai kemakmuran dan kemandirian dengan melibatkan seluruh pihak di desa
3. Sebelum SDGs Desa, pembangunan desa belum terarah dan
Dokumen tersebut merangkum tugas, fungsi, hak, kewajiban, dan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara ringkas, BPD bertugas menampung aspirasi masyarakat desa, mengawasi kinerja kepala desa, dan membahas rancangan peraturan desa. BPD juga berhak meminta keterangan kepada pemerintah desa dan berkewajiban memegang teguh Pancasila serta
Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk dan menetapkan pengelola sistim informasi desa dan staf teknis informasi desa untuk tahun anggaran 2020. Pengelola sistim informasi desa bertugas mengkoordinasikan, memverifikasi, dan mengolah data melalui sistim informasi desa untuk di publikasikan, sedangkan staf teknis bertugas meliput kegiatan pemerintah desa, merancang tampilan publikasi, serta mengakses dan merawat media pemerintah des
Perda Kabupaten Nunukan Kedudukan keuangan kepala Desa dan Perangkat Desa.Arifuddin Ali
Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Nunukan. Kepala desa dan perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa. Peraturan ini juga mengatur tentang bantuan biaya kesehatan, tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian, dan tunjangan kehormatan bagi kepala desa dan perangkat desa.
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa di Desa Pegiringan. Keputusan ini didasarkan pada peraturan yang mengatur susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang persyaratan administrasi pelayanan desa meliputi pembuatan KTP, KK, dan surat pindah yang meliputi pengantar RT/RW, pengantar desa, berkas pendukung seperti foto copy KK dan KTP, serta formulir terkait.
Surat keputusan ini menetapkan Usep Komara sebagai Sekretaris Desa Panyocokan untuk periode 2007-2013 menggantikan sekretaris sebelumnya. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan tugas perangkat desa untuk periode tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya mengangkat perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan dan peraturan yang berlaku. Perangkat desa mendapat tunjangan sesuai jabatan berdasarkan anggaran desa.
Peraturan ini mengatur tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi. Tugas Kepala Desa meliputi menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
Peraturan Desa ini membahas tentang pendirian Bank Sampah di Desa Kedungjaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup. Bank Sampah akan mengelola sampah rumah tangga dan produksi masyarakat dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Peraturan ini juga mengatur program Gerakan Desa Menabung untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat dengan memanfaatkan layanan BUMDes sebagai tempat menabung.
KEPUTUSAN KEPALA DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG ENUNJUKAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PTPKD) TAHUN ANGGARAN 2016
No. 15 ttg pembentukan org dan tata kerja lembaga penyiaran publik lokal radi...ppbkab
Peraturan Daerah ini membentuk organisasi dan tata kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Pakpak Bharat FM untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat setempat secara independen, netral, dan tidak komersial berdasarkan peraturan penyiaran yang berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mengatur perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa pasal diubah untuk memperkuat kedudukan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum dan meningkatkan sinergi kebijakan mengenai desa. Perubahan mencakup pengaturan pembentukan desa, status desa, kewenangan desa, serta tata cara pemili
Keputusan Kepala Desa Pegiringan Nomor 141/18/Tahun 2016 menetapkan pemberhentian dan pengangkatan beberapa perangkat desa sesuai perubahan organisasi dan susunan jabatan. Terdapat 10 orang yang diberhentikan dari jabatannya dan diangkat ke jabatan baru sesuai kebutuhan organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 yang mengatur besaran retribusi parkir kendaraan roda dua sebesar Rp. 2.000 dan kendaraan roda empat sebesar Rp. 3.000.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PENJARINGAN, P...iniPurwokerto
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 mengatur tentang penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa. Dokumen ini mengatur tentang persyaratan calon perangkat desa, pembentukan panitia penjaringan dan penyaringan, tugas panitia, dan mekanisme pengisian jabatan perangkat desa melalui seleksi dan rotasi.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang No 2 Tahun 2022.pdfDerymirandasaputra1
Peraturan Bupati Tulang Bawang menetapkan pedoman pengelolaan Alokasi Dana Kampung tahun 2022, termasuk besaran alokasi untuk setiap kampung dan penghasilan tetap bagi kepala kampung dan perangkat kampung. Total alokasi Rp61,1 miliar akan didistribusikan berdasarkan jumlah perangkat kampung, BPK, RT serta program prioritas pemerintah daerah.
Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa. BPD beranggotakan perwakilan masyarakat desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan pengaturan BPD di desa.
Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 15 Tahun 2018 mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa. BPD beranggotakan wakil-wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis berdasarkan perwakilan wilayah dan jenis kelamin. Peraturan ini mengatur tentang keanggotaan, fungsi, dan pengaturan BPD di desa.
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang desa, mulai dari pembentukan, perubahan status, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumen ini menjelaskan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, dan kewenangan desa mencakup urusan yang menjadi hak asal usul desa, yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten/kota, serta tugas pemb
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang desa, mulai dari pembentukan desa, perubahan status desa menjadi kelurahan, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa dan BPD, serta tugas dan wewenang kepala desa.
Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang DesaPenataan Ruang
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang desa, mulai dari pembentukan, perubahan status, kewenangan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dokumen ini menjelaskan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial budaya, dan pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alokasi dana desa tahun anggaran 2018 di Kabupaten Cirebon. Dokumen ini menjelaskan sumber dana alokasi desa, pengelolaan dana tersebut, serta ketentuan umum terkait definisi istilah yang digunakan dalam peraturan ini.
Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungbanten tahun 2018 dengan total pendapatan Rp1.006.228.600 dan total belanja Rp996.228.600 sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp10.000.000. Pendapatan berasal dari pendapatan asli desa, dana desa, bagian hasil pajak daerah, dan alokasi dana desa. Belanja digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, s
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Alokasi Dana DesainiPurwokerto
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Banyumas. ADD bersumber dari anggaran daerah dan minimal 10% dari dana perimbangan. ADD dihitung dari alokasi dana minimum yang sama untuk setiap desa ditambah alokasi proporsional berdasarkan bobot desa dari indikator pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. ADD digunakan untuk biaya operasional desa dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Peraturan Desa Karangmalang Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019 dengan total pendapatan Rp. 2,13 miliar, total belanja Rp. 1,75 miliar sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp. 383,7 juta. APBDes ini disusun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta telah disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa.
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDPemdes Wonoyoso
Peraturan Desa ini mengatur tentang tata tertib pelaksanaan musyawarah desa di Desa Wonoyoso, mencakup jenis musyawarah desa, tahapan pelaksanaannya, dan persiapan panitia musyawarah desa.
Similar to Perdes 8 kedudukan keuangan kades dan katdes (20)
Pagubugan adalah sebuah tempat yang berada ditengah sawah. Walaupun berada ditengah hamparan sawah namun karena tempatnya lebih tinggi. Lama kelamaan tempat tersebut terkenal atau dikenal masyarakat sekitar Desa Melung dengan nama "Pagubugan"
Dokumen tersebut merupakan lampiran peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa Melung tahun 2018. Anggaran pendapatan sebesar Rp1.539.751.322 dan anggaran belanja sebesar Rp1.539.751.322, yang akan digunakan untuk berbagai program pemerintahan desa dan pembangunan infrastruktur desa.
Keputusan Kepala Desa Melung membentuk tim koordinasi untuk meningkatkan perencanaan pembangunan kawasan desa melalui sinkronisasi program dan laporan hasil kegiatan ke kepala desa.
Nota kesepakatan antara pemerintah desa Melung dan Badan Permusyawaratan Desa Melung menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2016 dengan total pendapatan Rp. 1,7 miliar dan total belanja Rp. 1,6 miliar menghasilkan surplus Rp. 26 juta.
Pengumuman dari Kepala Desa Melung memberitahukan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2016 di Kabupaten Banyumas. Hari libur nasionalnya adalah tanggal 6-7 Juli untuk Hari Raya Idul Fitri, sedangkan cuti bersamanya adalah tanggal 4, 5, dan 8 Juli untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kepala Desa juga menyertakan nomor HP pegawai desa untuk layanan darurat.
Dokumen tersebut merupakan Anggaran Rumah Tangga kelompok Pager Gunung yang berisi ketentuan umum, maksud dan tujuan, fungsi dan peran, keanggotaan, pengurus, dan ketentuan lainnya dalam pengelolaan kelompok. Dokumen ini mengatur tata kelola Pager Gunung dalam pengelolaan sumber daya alam secara adil dan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
APBDesa Tahun 2016 Desa Melung mengalokasikan belanja sebesar Rp1,3 triliun, terdiri dari belanja pegawai Rp226 miliar dan tunjangan Rp105 miliar untuk aparatur pemerintah desa, serta belanja lainnya Rp162 miliar.
Rangkuman analisis dampak penebangan hutan di Petak 57d Desa Melung:
1) Penebangan berpotensi meningkatkan bencana longsor dan erosi di lereng gunung yang curam.
2) Sumber air penting untuk irigasi persawahan dan mata air desa berada di kawasan hutan tersebut, sehingga penebangan dapat mempengaruhi ketersediaan air.
3) Kawasan hutan merupakan habitat satwa dilindungi seperti elang jawa dan macan tutul j
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2014-2018 Desa Melung membahas rencana peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat melalui berbagai program seperti peningkatan sarana prasarana pendidikan, pelatihan guru, peningkatan akses layanan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan masyarakat.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), merupakan Dokumen Perencanaan untuk Periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa
1. Ringkasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Desa Melung tahun 2013 menunjukkan kenaikan total anggaran sebesar Rp37,1 miliar atau 9,12 persen menjadi Rp443,8 miliar.
2. Pendapatan desa naik Rp25,3 miliar karena kenaikan hasil kekayaan desa, partisipasi masyarakat, dan bantuan pemerintah.
3. Belanja desa juga naik Rp37,1 miliar karena kenaikan belan
Memori jabatan ini membahas tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa Melung selama periode 2007-2013. Terdiri dari pendahuluan, monografi desa (statis dan dinamis), rencana program kerja, pelaksanaan program, kegiatan sedang dan akan dilaksanakan, hambatan, dan penutup. Dokumen ini bertujuan melaporkan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan selama masa jabatan serta sebagai pertanggungjawaban
Lampiran APBDes Desa Melung tahun 2013Kang Margino
Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa Melung tahun 2012 menunjukkan peningkatan surplus sebesar Rp11,2 miliar dibanding anggaran. Pendapatan desa terealisasi Rp446,3 miliar atau melebihi target Rp440,4 miliar. Sementara belanja desa terealisasi Rp431,1 miliar atau dibawah target Rp436,4 miliar. Hal ini menyebabkan surplus anggaran desa meningkat dari target Rp4 miliar menjadi Rp
Dokumen tersebut merupakan strategi pengembangan desa Melung yang mencakup peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur melalui pembangunan sarana pendidikan, jaringan internet, dan komputerisasi pemdes. Strategi tersebut menghasilkan ketergantungan terhadap teknologi meskipun telah memberikan manfaat seperti promosi produk dan pelayanan publik yang lebih cepat. Untuk mengatasi hal tersebut, desa Melung beralih ke penggunaan
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
1. PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
KECAMATAN KEDUNGBANTENG
DESA MELUNG
PERATURAN DESA MELUNG
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MELUNG,
Menimbang : a
.
bahwa dalam rangka memperlancar tugas-tugas Aparat Pemrintah
Desa dalam melaksanakan Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan
dan Pelayanan Masyarakat , maka dipandang perlu menetapkan
Pedoman Penghasilan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
b
.
bahwa hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indinesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pembentukan dan mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bnyumas Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2006 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 9 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa dan Perangakat Desa ( Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2006 Nomor 9 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 17 Tahun 2006
tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa,
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa, ( Berita Daerah Kabupaten Banyumas
Tahun 2007 Nomor 34 Seri E );
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan
Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Paeraturan Bupati Banyumas Nomor 80 Tahun 2014 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Penghasilan dan
Penghargaan Kepala Desa dan Perangkat Desa ( Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 82);
13. Peraturan Desa Melung Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Melung Kecamatan
Kedungbantengg Kabupaten Banyumas (SOTK), (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 437 / 140 ).
3. Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MELUNG
dan
KEPALA DESA MELUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA MELUNG
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud :
1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
3. Camat adalah Pimpinan Perangkat daerah Kabupaten yang Wilayah Kerjanya meliputi
desa-desa yang bersangkutan.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memilik batas-batas Wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sitem
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa
dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan
di hormati dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Melung.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Melung;
8. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan
demokrasi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang keanggotaannya
terdiri dari unsur Ketua RW, Golongan profesi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama. Yang
selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Melung;
9. Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
4. 10.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai
aturan pelaksana atas Peraturan Desa.
11.Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala
Dusun, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Kesejahteraan Rakyat dan
Pemberdayaan Masyarakat, Kaur Umum, Kaur Keuangan dan Staf (Kayim). Yang
selanjutnya disebut Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Melung;
12.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang
serta segala sesuatu berupa uang dan barangg yang berhubungan dengan pelaksanaan
hak dan kewajiban Desa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara
yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja
daerah kabupaten dan dugunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinnaaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.
16.Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang
diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17.Pendapatan Asli Desa yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan yang
bersumber dari hasil lelang/sewa Tanah Kas Desa dan Penerimaan lain yang sah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Tanah Kas Desa adalah Tanah Milik Desa yang digunakan untuk Penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;
19.Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa
adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap
bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDes yang bersumber dari ADD.
20.Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan selain
penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDes.
21.Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah tambahan penghasilan
yang diberikan kepada Kepala Desa Dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDes
yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22.Upah Minimal Regional Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disingkat UMRK adalah
besaran penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimal yang ditetapkan
setiap tahun.
5. BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang Lingkup Peraturan Desa ini meliputi SILTAP, Tunjangan, Tambahan Penghasilan,
dan Penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang
dianggarkan dalam APBDes.
BAB III
SILTAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi SILTAP, Tunjangan dan Tambahan
Penghasilan sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.
(2) SILTAP, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
(3) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberiikan setiap bulan secara terus
menerus.
(4) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sama dengan UMRK
pada tahun berjalan.
(5) SILTAP sebagaimana dikamsud pada ayat (4), tetapi belum memenuhi UMRK pada
tahun berjalan, maka kekurangnnya dapat dibantu dari sumber pendapatan desa
lainnya dalam APBDes.
BAB IV
RINCIAN JENIS PENGHASILAN, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Bagian Pertama
Rincian Jenis Penghasilan
Pasal 4
(1) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
a) Penghasilan Tetap (SILTAP);
b) Tunjangan;
c) Tambahan Penghasilan;
d) Penghasilan yang sah lainnya.
(2) SILTAP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam APBDes yang
bersumber dari ADD.
6. Bagian Kedua
Penghasilan Tetap
Pasal 5
(1) Besarnya Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada pasal 4 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
a. Kepala Desa diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 3.307.185 / bulan.
b. Sekretaris Desa diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 2.315.030 / bulan.
c. Kepala Dusun I atau disebut Bau I diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp.
1.653.593 / bulan.
d. Kepala Dusun II atau disebut Bau II diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp.
1.653.593 / bulan.
e. Kepala Seksi Pemerintahan atau disebut Kasi Pemerintahan diberikan Penghasilan
Tetap sebanyak Rp. 1.653.593 / bulan.
f. Kepala Seksi Pembangunan atau disebut Kasi Pembangunan diberikan
Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.653.593 /bulan.
g. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat
Kasi KPM diberikan Penghasilan Tetap sebanyak Rp. 1.653.593 / bulan.
h. Kepala Urusan Keuangan atau disebut Kaur Keuangan diberikan Penghasilan
Tetap sebanyak Rp. 1.653.593 / bulan.
i. Kepala Urusan Umum atau disebut Kaur Umum diberikan Penghasilan Tetap
sebanyak Rp. 1.653.593 / bulan.
j. Staf/Pembantu Kasi KPM atau disebut Kayim diberikan Penghasilan Tetap
sebanyak Rp. 1.653.593 / bulan.
(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana tersebut pada
pasal 5 ayat (1) paling sedikit sama dengan UMRK pada tahun berjalan.
Bagian Ketiga
Tunjangan dan Rincian Tunjangan
Pasal 6
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan setiap bulannya sesuai
dengan kemampuan keuangan desa.
(2) Jenis Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Tunjangan Jabatan
b. Tunjangan Suami/Istri.
c. Tunjangan Anak.
d. Tunjangan Kesehatan.
7. (3) Rincian Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
a) Tunjangan Jabatan
1. Tunjangan Jabatan Kepala Desa Rp. 540.000 / bulan.
2. Tunjangan Jabatan Sekretaris Desa Rp. 490.000/ bulan.
3. Tunjangan Kepala Dusun, Kepala Seksi dan Kepala Urusan Rp. 360.000 /
bulan.
4. Tunjangan unsur pembantu/staf (Kayim) Rp. 270.000 / bulan
b) Tunjangan Suami/Istri
1. Tunjangan Istri Kepala Desa Rp. 165.359 / bulan.
2. Tunjangan Istri Sekretaris Desa Rp. 115.751 / bulan.
3. Tunjangan Istri Kadus, Kasi, Kaur dan Staf (kayim) Rp. 82.680 / bulan.
c) Tunjangan Anak diberikan paling banyak untuk 2 orang anak .
1. Tunjangan anak Kepala Desa Rp. 165.359 / bulan.
2. Tunjangan anak Sekretaris Desa Rp. 115.751 / bulan
3. Tunjangan anaj Kadus I Rp. 41.340 / bulan.
4. Tunjangan anak kadus II Rp. 82.680 / bulan.
5. Tunjangan anak Kasi Pemerintahan Rp. 0.
6. Tunjangan anak Kasi Pembangunan Rp. . 82.680 / bulan
7. Tunjangan anak Kasi KPM Rp. . 82.680 / bulan.
8. Tunjangan anak Kaur Keuangan Rp. . 82.680 / bulan
9. Tunjangan anak Kaur Umum Rp. 41.340 / bulan.
10.Tunjangan anak staf (Kayim) Rp. . 82.680 /bulan
d) Tunjangan Kesehatan
1. Tunjangan Kesehatan Kepala Desa Rp. 165.359 / bulan.
2. Tunjangan Kesehatan Sekretaris Desa Rp. 115.751 / bulan.
3. Tunjangan Kadus, Kasi, Kaur dan Staf (Kayim) Rp. 82.680 / bulan.
Bagian Keempat
Tambahan Penghasilan
Pasal 7
(1) Selain diberikan SILTAP dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
dan Pasal 6 ayat (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat diberikan Tambahan
Penghasilan setiap bulannya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang
bersumber dari PAD.
8. (2) Besaran Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Tambahan Penghasilan Kepala Desa sebesar Rp. 969.282,-
b. Tambahan Penghasilan Sekretaris Desa sebesar Rp. 239.872,-
c. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pemerintahan sebesar Rp. 76.291,-
d. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Pembangunan sebesar Rp. 75.941,-
e. Tambahan Penghasilan Kepala Seksi Kesdaya sebesar Rp. 30.365,-
f. Tambahan Penghasilan Kepala Dusun I sebesar Rp. 108.641,-
g. Tambahan Penghasilan Kepala Dusun II sebesar Rp. 71.641,-
h. Tambahan Penghasilan Kaur Umum sebesar Rp. 29.713,-
i. Tambahan Penghasilan Kaur Keuangan sebesar Rp. 45.213,-
j. Tambahan Penghasilan staf/pembantu kasi sebesar Rp. 21.963,-
BAB V
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERASAL DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Bagian Pertama
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Pasal 8
(1) Kepala Desa dan Peranggkat Desa yang berstatus PNS tidak mendapat SILTAP.
(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat
tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a atau tunjanganPegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diberhe yangg melekat pada
statusnya sebagai PNS.
(3) PNS sebagimana dimaksud dalam ayt (1) yang telah diberhentikan sebagai PNS, cuti
diluar tanggunggan negara atau pensiun, diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan 6.
9. Bagian Kedua
Tambahan Penghasilan
Pasal 9
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan pilihan untuk mendapat
Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) atau Tambahan
Penghasilan Pegawai yang melekat pada statusnya sebagai PNS.
BAB VI
PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATANYA
Bagian Pertama
Pengahsilan Tetap
Pasal 10
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatanya diberikan
SILTAP sebesar 50 % (lima puluh per seratus).
(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersetatus PNS yang diberhentikan sementara
dari jabatannya diberikan SILTAP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan sebagai PNS.
(3) SILTAP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), diberikan terhitung sejak
diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai
dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa.
Bagian Kedua
Tunjangan
Pasal 11
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak
diberi Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf a.
(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung sejak
diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan sampai
dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa.
10. Bagian Ketiga
Tambahan Penghasilan
Pasal 12
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak
diberi Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
(2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan terhitung
sejak diterimanya Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang bersangkutan
sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut dari Pejabat yang berwenang bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa.
BAB VII
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 13
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
Desa, diberkan terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
BAB VIII
PENGHARGAAN
Pasal 14
(1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dan mempunyai masa pengabdian lebih
dari 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh per
seratus ) dari SILTAP atau dari hasil sewa tanah kas desa exs bengkok untuk jangka
waktu sesuai dengan masa pengabdian.
(2) Perangkat Desa yang diberhentikan denggan hormat dan mempunyai masa pengabdian
lebih dari 5 (lima) tahun diberikan penghargaan paling tinggi sebesar 10 % (sepuluh per
seratus) dari SILTAP atau daari hasil sewa tanah kas desa exs bengkok untuk jangka
waktu sesuai dengan masa pengabdian.
(3) Besaran dan jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan
ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Pasal 15
(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap istri / suami yang sah,
diberikan penghargaan paling tinggi 7,5 % (Tujuh koma lima per seratus) dari SILTAP
atau dari sewa tanah kas desa exs bengkok sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat
(1) dan ayat (2).
(2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan masa pengabdiannya.
(3) Bagi janda/duda yang menikah lagi, maka penghargaanya dicabut terhitung sejak yang
bersangkutan melaksanakan pernikahan.
Pasal 16
(1) Bagi mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia, terhadap
istri/janda yang sah, diberikan penghargaan 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dari
penghargaan yang diterimanya.
(2) Jangka waktu pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah
sisa waktu pemberian penghargaan yang belum dijalani oleh mantan Kepala Desa atau
Perangkat Desa .
Pasal 17
Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS yang berakhir masa jabatanya tidak menerima
penghargaan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 18
(1) SILTAP dan Tunjangan yang telah diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebelum berlakunya Peraturan Desa ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
ditetapkanya Peraturan Desa tentang Kedudukan Penghasilan Kepala Desa dan
Perangkat Desa.
12. (2) Penghargaan Kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa atau terhadap janda/dudanya
yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Desa ini , masih tetap berlaku sampai
dengan berakhirnya batas waktu pemberian Penghargaan yang telah ditentukan.
Pasal 19
Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Nomor 04 tahun 2008 tentang
Kedudukan Penghasilan/Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 589/140), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.
Pasal 20
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatan dalam Lembaran Desa Melung Kecamatan kedungbanteng Kabupaten
Banyumas.
Ditetapkan di Melung
pada tanggal 26 Desember 2015
KEPALA DESA MELUNG,
KHOERUDIN
Diundangkan di Melung
pada tanggal 26 Desember 2015
Plt. Sekretaris Desa,
TIMBUL YULIANTO
LEMBARAN DESA MELUNG KECAMATAN KEDUNGBANTENG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2014 NOMOR 8 / 140