Surat keputusan ini menetapkan Usep Komara sebagai Sekretaris Desa Panyocokan untuk periode 2007-2013 menggantikan sekretaris sebelumnya. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan tugas perangkat desa untuk periode tersebut.
Perdes No. 1 Tahun 2023 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa
Di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...AaEkoPrasetyo
Penerapan PPKM Mikro dan Pendataan SDGs Desa belum di rencanaan dalam Perdes 10 Tahun 2020, dengan dasar ini sebagai pedoman untuk merubah Penjabaran APBDes Tahun 2021
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 126 TAHUN 2003
TENTANG
BENTUK PRODUK ‑ PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang :
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperlancar penyusunan Produk‑produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa perlu pedoman mengenai Bentuk Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Produk‑produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa;
Mengingat :
Undang‑undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang‑undangan dan Bentuk Rancangan Undang‑undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk‑produk Hukum Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk‑produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Produk‑Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk‑Produk Hukum Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BENTUK PRODUK-PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DESA.
Pasal 1
Produk‑produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa adalah Produk‑produk Hukum yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
Pasal 2
Bentuk Produk‑produk Hukum dilingkungan Pemerintahan Desa meliputi:
a. Peraturan Desa;
b. Keputusan Kepala Desa;
c. Keputusan bersama
d. Instruksi Kepala Desa.
Pasal 3
Bentuk Produk‑produk Hukum di lingkungan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pasal 4
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2003
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
HARI SABARNO
ppt teguh Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan.pptx
Sk sekdes definitif
1. PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN CIWIDEY
DESA PANYOCOKAN
Jl. Raya Ciwidey – Sukawening Km. 01 No.15 Tlp. (022) 85920267 Ciwidey, 40973
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 141 / 01 / TAHUN 2010
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS DESA
DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2007-2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANYOCOKAN
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Desa khususnya
Desa Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung
Pemerintah Desa yang dimaksud sebagaimana diatur dalam
Keputusan Perundang-undangan ;
b. bahwa dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Desa
dipandang perlu melaksanakan tugas-tugas yang baik dan penuh
tanggungjawab dan perlu pengadministrasian yang baik.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
a dan huruf b, perlu menetapkan Sekretaris Desa yang baru
menggantikan Sekretaris Desa yang telah habis masa Jabatannya dan
tidak memenuhi syarat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang Pemerintah Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa barat ( Berita Negara
Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389 ) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah
beberapakali diubah dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008
Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun
2004 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844 ) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 )
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (
Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman
Perimbangan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
2. Daerah ( Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 165, tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Daerah Propinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor
4737 ) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 12 Tahun 2007 Tentang
Pendayagunaan dan pemanfaatan Profil Desa dan Profil Kelurahan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 Tentang
Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 76 Tahun 2001 Tentang
Pedoman Umum mengenai Peraturan Desa ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang
pedoman Umum Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan Pemerintah Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang
pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 Tahun 2000
Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2000
Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 tahun 2004
Tentang Transfaransi dan Partisifasi dalam Penyelenggaraan
Pemerintah dikabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D ) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa ( Lembaran Negara Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D ) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2006
Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian
Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006
Nomor 08 seri D ) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 02 tahun 2007
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 02 ) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2007
Tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkata Desa
( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 nomo 11 ) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2007
Tentang Lembaga kemasyarakatan ( Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2007 Nomor 12 ) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007
Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung ( Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 Nomor 17 ) ;
24. Keputusan Bupati Bandung Nomor 08 tahun 2004 Tentang
pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat dilingkungan
3. Pemerintahan Kabupaten Bandung ( Lembaran daearah kabupaten
bandung tahun 2004 Nomor 09 Seri D ) ;
25. Keputusan Camat Ciwidey Kabupaten Bandung Nomor 141.2 / 16
Kec Tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
Panyocokan Periode 2006-2012 Kecamatan Ciwidey ;
26. Peraturan Desa Panyocokan Nomor 02 tahun 2007 Tentang
Perubahan Peraturan Desa Panyocokan Nomor 03 Tahun 2002
Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa
Panyocokan ;
27. Peraturan Desa Panyocokan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Panyocokan.
Memperhatikan : Sehubungan dengan adanya Kekosongan Jabatan Sekretaris Desa
Panyocokan Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung dan Perlu
adanya pengangkatan dan penetapan kembali Sekretaris Desa karena
belum adanya Sekretaris Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang di
kirim dari PNS baik dari Kecamatan atau dari Kabupaten maka
dengan ini Kepala Desa Panyocokan.
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN :
PERTAMA : Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa Panyocokan
Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung hasil Pengangkatan, dan
revisi Periode Tahun 2007-2013 sebagaimana tercantum dalam Surat
Keputusan ini.
KEDUA : Mengangkat serta menetapkan nama yang tercantum di lampiran
Surat Keputusan ini Sdr. Usep Komara dari Kasi Pemerintahan
menjadi Sekretaris Desa Panyocokan dengan Jabatan Depinitif.
KETIGA : Memberikan Tugas dan Wewenang Sesuai Dengan Tugas dan
Fungsinya yang telah diatur dalam peraturan per Undang-undangan
yang berlaku ;
KEEMPAT : Dalam melaksanakan Tugas Sebagai Tercantum pada dictum ketiga
wajib melaksanakan Azas Koordinasi Serta melaksanakan Pelaporan
Kepada Pimpinan Secara Berkala ;
KELIMA : Lampiran dalam Surat Keputusan ini merupakan Bagian yang tidak
Terpisahkan dari keseluruhan Surat Keputusan ini ;
KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan akan diada
kan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekelirua
dalam penetapannya.
Ditetapkan di : Panyocokan
Pada tanggal : 1 Januari 2010
KEPALA DESA PANYOCOKAN
ASEP DADI
Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Bapak Kepala BPMPD Kabupaten Bandung
3. Yth. Bapak Camat Ciwidey
4. Yth. Sdr. Ketua BPD Desa Panyocokan
5. Yth. Sdr. Ketua LPMD Desa Panyocokan
6. Yth. Para Ketua RW se Desa Panyocokan
4. SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA PANYOCOKAN
KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 141 / 01 / TAHUN 2010
TENTANG
PENETAPAN PERANGKAT DESA ( HASIL REVISI )
DESA PANYOCOKAN KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2007-2013
DESA : PANYOCOKAN
KECAMATAN : CIWIDEY
KABUPATEN : BANDUNG
Tahun 2009
Jln. Raya Ciwidey-Sukawening Km.01 No. 15 tlp. (022) 85920267 Ciwidey 40973