Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Peraturan Desa Pencil mengatur tentang Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa seperti iuran berdasarkan mata pencaharian dan luas tanah, pungutan pologoro, serta pungutan atas jasa usaha dan kegiatan sosial. Peraturan ini menetapkan jenis, besaran, dan pelaksanaan pungutan desa setelah mendapat persetujuan BPD.
Keputusan Kepala Desa Wonoyoso membentuk Lembaga Adat Desa Wonoyoso untuk periode 2020-2025 dengan tugas membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat dan mengembangkan budaya masyarakat desa.
Keputusan Kepala Desa menetapkan pemberhentian beberapa perangkat desa sebelumnya dan mengangkat seorang sekretaris desa baru. Keputusan ini didasarkan pada perubahan susunan organisasi perangkat desa sesuai peraturan terbaru serta hasil seleksi dan rekomendasi dari camat.
Peraturan Desa Pencil mengatur tentang Pungutan Desa yang dapat dipungut oleh Pemerintah Desa seperti iuran berdasarkan mata pencaharian dan luas tanah, pungutan pologoro, serta pungutan atas jasa usaha dan kegiatan sosial. Peraturan ini menetapkan jenis, besaran, dan pelaksanaan pungutan desa setelah mendapat persetujuan BPD.
Surat keputusan ini menetapkan Usep Komara sebagai Sekretaris Desa Panyocokan untuk periode 2007-2013 menggantikan sekretaris sebelumnya. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan tugas perangkat desa untuk periode tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya mengangkat perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan dan peraturan yang berlaku. Perangkat desa mendapat tunjangan sesuai jabatan berdasarkan anggaran desa.
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan pembentukan panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya tahun 2020 yang bertugas mengundang perwakilan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan penetapan calon anggota badan, serta mengatur proses pencalonan sesuai peraturan daerah.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (KAK) untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Wlahar Wetan pada tahun 2015, yang mencakup rencana pembangunan prasarana desa, pembentukan tim pelaksana, jadwal dan lokasi kegiatan, serta sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan.
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Peraturan Desa Wonoyoso mengatur tentang pungutan desa, yang meliputi ketentuan umum, objek dan subjek pungutan desa. Pungutan desa diatur untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa."
Peraturan Desa ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pencil tahun 2016-2019 yang mencakup visi, misi, program pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Pencil selama 6 tahun ke depan.
Surat keputusan ini menetapkan Usep Komara sebagai Sekretaris Desa Panyocokan untuk periode 2007-2013 menggantikan sekretaris sebelumnya. Surat keputusan ini juga menetapkan struktur organisasi dan tugas perangkat desa untuk periode tersebut.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan-peraturan yang mengatur penggunaan dana desa dan kewenangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mencakup sumber dana desa, alokasi anggaran, prioritas penggunaannya untuk sarana publik desa, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya mengangkat perangkat desa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai perkembangan dan peraturan yang berlaku. Perangkat desa mendapat tunjangan sesuai jabatan berdasarkan anggaran desa.
Permendagri no. 18 tahun 2018 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan menjamin kelancaran pelayanan pemerintahan desa. LKD dan LAD dibentuk berdasarkan prakarsa masyarakat dan berperan sebagai mitra pemerintah desa, antara lain dengan menampung aspirasi masyarakat dan turut serta d
Dokumen ini merekomendasikan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa di Desa X Kecamatan Y Kabupaten Ogan Komering Ilir. Rekomendasi ini didasarkan pada peraturan terkait dan surat kepala desa serta kepala dinas terkait. Dokumen ini menyetujui usulan penggantian dan pengangkatan perangkat desa baru sesuai perubahan susunan organisasi, serta memerintahkan kepala desa untuk mencabut dan mengangkat kembali perang
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa yang mencakup ketentuan umum, struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat desa seperti sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis."
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya menetapkan pembentukan panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya tahun 2020 yang bertugas mengundang perwakilan masyarakat untuk melakukan musyawarah dan penetapan calon anggota badan, serta mengatur proses pencalonan sesuai peraturan daerah.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (KAK) untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Wlahar Wetan pada tahun 2015, yang mencakup rencana pembangunan prasarana desa, pembentukan tim pelaksana, jadwal dan lokasi kegiatan, serta sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan.
a. Penyusunan RPJM Desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan konsultasi untuk menentukan prioritas pembangunan di tingkat desa.
b. Rancangan RPJM Desa mencakup visi, misi, dan program pembangunan di 4 bidang selama 6 tahun ke depan.
c. Musrenbang Desa merupakan forum untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa.
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...TV Desa
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
Petunjuk teknis ini memberikan panduan penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) bagi pemerintahan desa di Kabupaten Bekasi. Terdapat 3 tahapan penyusunan Raperdes yaitu inisiasi ide, penyusunan rancangan, dan pengesahan. Raperdes harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan. Raperdes bertujuan mengatur berbagai aspek kepenting
Peraturan Desa Wonoyoso mengatur tentang pungutan desa, yang meliputi ketentuan umum, objek dan subjek pungutan desa. Pungutan desa diatur untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa."
Peraturan Desa ini menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Pencil tahun 2016-2019 yang mencakup visi, misi, program pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Pencil selama 6 tahun ke depan.
Dokumen tersebut merupakan peraturan desa tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa di Desa Seboro, Kecamatan Sadang, Kabupaten Kebumen. Peraturan ini mengatur sumber penghasilan, tunjangan, dan penerimaan lain bagi kepala desa dan perangkat desa.
Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan D...AaEkoPrasetyo
Peraturan Desa ini merupakan perubahan atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun 2021. Perubahan ini dilakukan karena terjadi peristiwa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah.
PERATURAN DESA TENTANG TATA TERTIB MUSYAWARAH BPDPemdes Wonoyoso
Peraturan Desa ini mengatur tentang tata tertib pelaksanaan musyawarah desa di Desa Wonoyoso, mencakup jenis musyawarah desa, tahapan pelaksanaannya, dan persiapan panitia musyawarah desa.
[Ringkasan]
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. BUM Desa dapat didirikan oleh satu desa atau beberapa desa secara bersama, dan memperoleh badan hukum setelah didaftarkan ke Menteri Hukum dan HAM. BUM Desa dapat bergerak di bidang ekonomi dan pelayanan umum sesuai peraturan perundangan.
Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Kridabo di Desa Seboro. Peraturan ini mengatur tentang organisasi, tugas dan wewenang pegawai BUMDesa seperti direktur, sekretaris dan bendahara. Juga mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian, masa bakti dan jam kerja pegawai serta tata cara pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban BUMDesa.
Peraturan Desa Seboro Nomor 2 Tahun 2021 menetapkan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Kridabo untuk mengelola usaha dan aset Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDesa akan menjalankan bisnis perdagangan, pertanian, dan pelayanan masyarakat.
Musyawarah Desa adalah organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUMDesa Kridabo. Musyawarah Desa terdiri atas masyarakat Desa dan berwenang menetapkan kebijakan BUMDesa, mengangkat dan memberhentikan pelaksana operasional, serta memberikan persetujuan laporan tahunan dan rencana program kerja BUMDesa. BUMDesa bergerak dalam bidang perdagangan, pertanian, perternakan, air bersih, dan pengelola
Perbup no.19. tahun 2021 pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan ...Pemdes Seboro Sadang
Peraturan ini mengatur tentang pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Kebumen, termasuk ketentuan umum, pembentukan, tugas dan fungsi, serta jenis-jenis lembaga kemasyarakatan yang dapat dibentuk."
The document discusses the importance of developing a growth mindset and embracing challenges as opportunities to learn and improve. It notes that people with a growth mindset believe their talents and abilities can be developed through effort, good strategies, input from others, and hard work over time. They do not necessarily believe their talents alone will lead to their success.
Surat edaran Bupati Kebumen mengenai pelaksanaan Gerakan Kebumen di Rumah Saja pada 11 dan 18 Juli 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19. Surat ini menginstruksikan masyarakat untuk tinggal di rumah kecuali sektor penting seperti kesehatan dan energi, serta menutup pasar dan melarang kegiatan yang menimbulkan kerumunan. Camat dan kepala desa diminta mensosialisasikan dan mengawasi gerakan ini.
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
Instruksi Menteri Dalam Negeri mengubah Instruksi sebelumnya tentang pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali selama darurat COVID-19. Perubahan tersebut menambahkan sanksi bagi pelaku usaha dan orang yang melanggar protokol kesehatan, serta menjelaskan sanksi khusus untuk pemimpin daerah yang tidak menerapkan aturan pembatasan. Instruksi ini berlaku dari 3 Juli hingga 20 Juli 2021.
Pemerintah mengumumkan paket stimulus ekonomi baru untuk menyelamatkan bisnis dan pekerjaan. Stimulus ini meliputi insentif pajak, bantuan langsung untuk UMKM, serta subsidi upah bagi perusahaan yang menahan PHK. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kembali dan menekan angka pengangguran.
Permen desapdtt nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman ppmd & sd gsPemdes Seboro Sadang
Peraturan ini menetapkan pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang memberikan acuan bagi masyarakat desa, pemerintah desa, kementerian, dan lembaga pemerintah lainnya dalam melaksanakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pedoman ini mencakup definisi, prinsip-prinsip, dan tata cara pelaksanaan berbagai aspek pembangunan desa dan pemberdayaan masyar
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
Rapat koordinasi penguatan kolaborasi_7 Juni 2024sent.pptx
Perdes no 6 pungutan desa 2017
1. KEPALA DESA SEBORO
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA SEBORO KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PUNGUTAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEBORO ,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten kebumen Nomor 8 Tahun
2017 yang berbunyi Segala pungutan yang dilakukan
Pemerintah Desa diatur dengan Peraturan Desa;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa
Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen tentang
Pungutan Desa.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Inodnesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Repbulik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman tekhnis Peraturan di Desa ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 18
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Sebagai
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2001 Nomor 34);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
4. Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian
Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 130);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12
Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun
2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 138);
20. Peraturan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten
5. Kebumen Nomor 4 Tahun 2015 Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2018,
(Lembaran Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen Tahun 2015 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen Nomor 3 Tahun 2017 Susunan Organisasi dan
Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tahun 2017,
(Lembaran Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten
Kebumen Tahun 2017 Nomor 3).
Dengan Musyawarah Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
Dan
KEPALA DESA SEBORO
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA SEBORO TENTANG PUNGUTAN DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
6. 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Kecamatan.
5. Desa adalah Desa Seboro.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam Sistim Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan desa dalam mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setyempat berdasarkan asal
usul dan adatastiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah
Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara
pemerintahan Desa
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari
dan bagi desa yang bersangkutan.
11. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari masyarakat yang dengan
kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan
kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang di butuhkan
oleh masyarakat.
12. Partisipasi masyarakat adalah Peran serta masyarakat dengan
kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melaksanakan suatu kegiatan.
13. Gotong – royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah
membudaya serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat suka
rela antara warga desa dengan Pemerintah Desa,untuk memenuhi
kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
7. 14. Tanah Kas Desa adalah semua tanah yang dimiliki dan /atau di kuasai
desa.,baik tanah kemakmuran,tanah bengkok dan/atau atau tanah-
tanah lainya.
15. Tanah kemakmuran adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan
salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan
pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan.
16. Tanah bengkok adalah bagian dari tanah kas desa yang merupakan
salah satu sumber pendapatan desa untuk membiayai kegiatan
pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan.
17. Pungutan desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun
barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa
berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa
yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pologoro adalah salah satu jenis pungutan desa yang dibebankan
kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat
dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang
dapat di jadikan milik desa yang berhubungan denagn pelaksanaan hak
dan kewajiban.
20. Alih fungsi tanah kas desa adalah perubahan jenis dan/atau fungsi
tanah desa tanpa merubah status kepemilikan,seperti tanah pertanian
menjadi tanah non pertanian atau sebaliknya,yang dimaksudkan untuk
meningkatkan pendapatan desa.
21. Pengelolaan sumber pendapatan desa adalah kegiatan dan tindakan
tehadap kekayaan desa yang meliputi perencanaan penentuan
kebutuhan, penganggaran, pengadaan,
penyimpanan,inventarisasi,pengembangan,pengendalian,pemeliharaan,
pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum dan penata
usahaan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang di bahas
8. dan di setujui bersama oleh Pemerintah Desa da BPD yang ditetapkan
dengan peraturan desa.
23. Alokasi dana desa adalah dana yang alokasikan oleh pemerintah daerah
untuk desa,yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan
pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.
24. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dana/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selama sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau
kesejahteraan umum menurut syariah.
25. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda yang
berkaitan dengan tanah.
BAB II
PUNGUTAN DESA
Pasal 2
(1) Desa berwenang melakukan pungutan desa.
(2) Pungutan Desa yang telah dipungut oleh Pemerintah Desa tidak dapat
diambil alih oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah
Daerah.
Pasal 3
Sumber penerimaan Negara, Provinsi dan Daerah yang berada di Desa baik
pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi atau Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan
tambahan oleh Pemerintah Desa.
9. BAB II
OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN
Pasal 2
Objek Pungutan Desa adalah sebagai berikut :
a. Pungutan yang berasal dari iuran warga sesuai dengan mata
pencaharian, Hasil Pertanian/perkebunan masyarakat Desa berdasarkan
kemampuan ekonomi masyarakat.
b. Pungutan yang berasal dari Restibusi Objek Wisata.
c. Pungutan tentang Pologoro.
Pasal 3
(1) Obyek Pungutan Desa terdiri atas :
d. Pungutan yang berasal dari iuran warga sesuai dengan mata
pencaharian masyarakat Desa berdasarkan kemampuan ekonomi
masyarakat.
e. Pologoro.
f. pungutan atas jasa usaha seperti: pemandian umum, wisata desa,
pasar desa, pendirian usaha, portal jalan dan lain-lain; dan
g. pungutan lainnya sesuai kewenangan Desa
(2) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling
tinggi sebesar 2 % (dua perseratus) dari NJOP.
(3) Besaran Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
(4) Besaran pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
pada pembagian waris paling tinggi sebesar 1% (satu perseratus) dari
NJOP.
(5) Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
mempertimbangkan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemampuan
10. masyarakat dan kondisi Desa yang bersangkutan
(6) Pologoro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan pada:
a. pemberian hibah;
b. transaksi jual beli pada tanah yang telah bersertifikat;
c. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
d. pengadaan tanah dalam rangka tukar menukar tanah kas Desa.
Pasal 4
Subjek Pungutan Desa adalah orang/perseorangan atau Badan Organisasi
yang membutuhkan.
BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN
Pasal 5
Pungutan hanya berlaku di Wilayah Desa Seboro Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen
BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN
Pasal 6
Pungutan dipungut setelah surat menyurat/dokumen dibuat/diterbitkan.
Pasal 7
(1) Wajib Pungut wajib membayar Pungutan secara lunas kepada Petugas di
Kantor Desa/ Balai Desa yang berwenang atau tempat lain sesuai
ketentuan yang berlaku.
11. (2) Setiap pembayaran pungutan harus diberikan tanda bukti pembayaran
berupa kwitansi.
(3) Bilamana wajib pungut tidak membayar biaya tepat pada waktunya atau
kurang dalam membayar, maka dikenakan sanksi berupa tidak
diberikannya surat tersebut kepada pemohon.
Pasal 8
(1) Hasil Pungutan dilaporkan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Bendahara
Desa kepada Kepala Desa.
(2) Kepala Desa memeriksa Bendahara Desa, untuk kemudian diterbitkan
Berita Acara Pemeriksaan setiap 3 (tiga) bulan.
BAB VI
BESARAN TARIF PUNGUTAN
Pasal 9
Besaran tarif sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
a. Pungutan yang berasal dari iuran warga sesuai dengan mata
pencaharian masyarakat Desa ditetapkan Untuk swadaya Masyarakat
yang tidak tetap waktu dan kebutuhannya ditentukan secara
musyawarah.
b. Pungutan yang berasal dari obyek usaha desa ditetapkan sebagai
berikut :
a. Pendirian Usaha Penggilingan padi (Selip Padi) Rp. 100.000;
b. Pendirian usaha Penggergajian (benso) Rp. 100.000;
c. Pendirian Home Industri rumah tangga berskala besar Rp.
200.000;
d. Restribusi Obyek Wisata :
i. Tiket Masuk sebesar Rp. 5.000;
ii. Parkir Kendaraan bermotor roda Rp. 2.000;
12. iii. Parkir Kendaraan bermotor roda Rp. 5.000;
e. Portal jalan desa sekali masuk :
i. Kendaraan bermotor angkutan barang roda 4 Rp. 5.000;
ii. Kendaraan bermotor angkutan barang lebih dari roda 4
Rp. 10.000;
f. Petani Kelengkeng Pengguna air Embung 2 % dari hasil panen
g. Pengguna Air bersih :
i. Pemakaian sampai 30 m3 Rp. 5.000; satu bulan
ii. Pemakaian lebih dari 30 m3 dalam 1 bulan dikenakan
tarif Rp. 250 per m3
h. Kepemilikan Usaha (Traktor,Selip Padi pertahunan) Rp. 25.000
c. Pungutan berasal dari izin penggunaan fasilitas umum ditetapkan
sebagai berikut:
a. Pengelolaan aset Desa
1. Tanah milik Desa yang peruntukannya untuk kesejahteraan
Kepala Desa, dipergunakan untuk kesejahteraan Mantan
Kepala Desa akan mendapatkan 1/8 (seperdelapan) dari luas
tanah yang ada sekarang, sebelum ada penggantian jabatan
Kepala Desa baru.
2. Tanah milik Desa atau di sebut dengan tanah ge-ge dikelola
oleh Desa untuk kepentingan umum.
3. Material / Galian C yang berada di Wilayah Desa Seboro
hanya digunakan untuk Pembangunan yang ada di Desa
sendiri.
b. Sewa peralatan/perlengkapan milik Desa per paket Rp
100.000,-
c. Sewa gedung pertemuan/Balai Desa untuk keperluan hajatan
per hari Rp. 500.000,-
d. Pungutan yang berasal dari obyek Pajak Bumi Bangunan (PBB)
atau yang sering disebut janggolan, untuk tanah basah (sawah)
13. maupun tanah kering (tegalan) akan dikenai janggol 1.000 ( per
SPPT)
e. Pungutan berasal dari izin kegiatan :
1. Pengeras Suara bagi Pengusaha. Rp. 25,000
2. Pengeras suara dan hiburan ringan bagi
Pengusaha.
Rp. 50,000
3. Hiburan atau tanggapan kesenian akbar
bagi Pengusaha.
Rp. 150,000
5. izin memotong hewan besar Rp. 100.000
6. izin jual hewan besar
a. Kategori Indukan Rp. 25.000
b. Kategori anakan Rp. 15.000
7. Surat izin tebang kayu dilindungi bagi
Pengusaha
Rp. 50.000
8. Rias Pengantin Pengusaha per kegiatan Rp. 25.000
BAB VII
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN
Pasal 1O
(1) Hasil Pungutan Desa sebagaimana dimksud pasal 2 merupakan
pendapatan asli Desa.
(2) Perencanaan penggunaan dan pengelolaan hasil pungutan sebagaimana
dimaksud pasal 2 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
(3) Semua pendapatan dan Pengeluaran yang berasal dari Pungutan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukan ke dalam buku Kas
Umum Desa.
(4) Pungutan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak dibenarkan
digunakan untuk membiayai kegiatan lain dari rencana yang telah
ditetapkan.
14. (5) Hasil Pungutan Desa dipergunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Desa.
BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
(1) Pertanggungjawaban dan Pengawasan Pendapatan Desa yang berasal
dari Pungutan Desa dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan disampaikan dalam
Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
(2) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebgaimana dimaksud ayat (1)
dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai
pelaksanaan dan hal-hal yang mendesak akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Kepala Desa.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 13
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Seboro dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku
15. Pasal 14
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar masyarakat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Seboro
Ditetapkan di Seboro
pada tanggal 20 Desember 2017
KEPALA DESA SEBORO
ttd
TEGUH TRI MARWANTO
Diundangkan di Seboro
pada tanggal 20 Desember 2017
PLT. SEKRETARIS DESA SEBORO,
ttd
BILALUDIN,S.E
BERITA DESA SEBORO TAHUN 2017 NOMOR 6