Keputusan Kepala Desa Seboro menunjuk dan menetapkan pengelola sistim informasi desa dan staf teknis informasi desa untuk tahun anggaran 2020. Pengelola sistim informasi desa bertugas mengkoordinasikan, memverifikasi, dan mengolah data melalui sistim informasi desa untuk di publikasikan, sedangkan staf teknis bertugas meliput kegiatan pemerintah desa, merancang tampilan publikasi, serta mengakses dan merawat media pemerintah des
Intruksi mendagri nomor 16 tahun 2021 tentang perubahan inmendagri nomor 15 t...Pemdes Seboro Sadang
INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH JAWA DAN BALI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
SK NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLA SID
1. KEPALA DESA SEBORO, KECAMATANSADANG,
KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSANKEPALADESASEBORO
NOMOR : 141/ 2 /KEP/ TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PENGELOLA SISTIMIN FORMASI DESA
DAN STAF TEKNIS INFORMASI DESA DI DESA SEBORO KECAMATAN
SADANG KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2020
KEPALA DESA SEBORO,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun
2015 tentang sistimin formasi Desa
diKabupaten Kebumen;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran
pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan Sistim
Informasi Desa untuk terciptanya transparasi publik
(SID);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf adan b, maka perlu
menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pelaksana Pengelola Sistim Informasi Desa (SID).
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
2. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 12 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 5495);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Nomor
13 Tahun 1950;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat
Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
3. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di
Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten
KebumenTahun 2004 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53
Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam
Proses KebijakanPulik (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3
Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007
Nomor3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20
Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 48 Tahun
2015 tentang sistim informasi Desa di
Kabupaten Kebumen; (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 48);
19. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (
RPJMDes) Seboro Tahun 2019–2025 (Lembaran Desa
Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 4);
4. 20. Peraturan Desa Seboro Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Seboro
Tahun 2020 (Lembaran Desa Seboro Kecamatan
Sadang Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 5);
21. Perturan Desa Seboro Nomor 8 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Desa Seboro Kecamatan Sadang
Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 8).
Menetapkan: M E M U TU S K AN :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Sdr. BILALUDIN,S.E sebagai
ADMIN yang bertanggungjawab semua dokumen yang di
imput di SID dan bertugas untuk mengkoordinasikan,
memverifikasi dan mengolah semua datamelalui Sistim
Informasi Desa (SID) untuk di publikasikan;
KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Sdr.HERI IRAWAN sebagai
OPERATOR yang bertugas untuk mengimput data yang di
butuhkan dalam website desa dan melalukan update
secara berkala melalui Sistim Informasi Desa (SID);
KETIGA : Menunjuk dan menetapkan Sdr.SEPTIAN GALIH PRASETYA
sebagai Staf Teknis yang bertugas untuk :
1. melakukan peliputan setiap Kegiatan Pemerintah Desa
dan mempublikasikan di website desa;
2. Mendesain semua tampilan yang akan di publikasikan
melalui media; dan
3. mengakses, mempublikasikan serta merawat semua
media pemerintah desa melalui Sistim Informasi Desa
(SID);
KEEMPAT : Kontributor adalah seluruh masyarakat yang membuat
artikel minimal 400 kata dan 4 gambar yang di uploud
dalam website desa melalui username : kontributor,
password : kontributor , serta memdapatkan penghargaan
(reward) Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap
artikel apabila artikel tersebut di publish oleh admin.
Pemberian reward sesuai kemampuan anggaran
Pengelolaan SID tahun anggaran 2020.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
5. Ditetapkan diSeboro
pada tanggal 2 Januari 2020
Kepala Desa Seboro
ttd
ADI SUBARKAH
TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua BPD Desa Seboro Kec.Sadang, Kab.Kebumen;
2. Pelaksana Kegiatan yang bersangkutan;
3. Pertinggal.