Halaman 1 - 19

1. PERATURAN DESA MALINGPING SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG :
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN 2015
PEMERINTAH DESA MALINGPING SELATAN
KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2014

2. PERATURAN DESA MALINGPING SELATAN
NOMOR 02 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MALINGPING SELATAN
Menimbang : a. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, penatanusahaan,
pelaporan dan pertangungjawaban pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desadikelola berdasarkan
azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran perlu
diatur dengan Peraturan Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Malingping
Selatan Tahun Anggaran 2015
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4773);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor …….);
10.Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
367);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2006
tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama
Desa-Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor
15);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun
2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

4. Lebak Nomor 14 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 7);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun
2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Kabupaten dan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 2006 Nomor 19);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pembentukan, Penataan, dan Perubahan Nama-
nama Desa di Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 1);
16.Peraturan Bupati Lebak Nomor … Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebak Tahun 2014 Nomor …);
17.Peraturan Bupati Lebak Nomor … Tahun 20…. tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak
Tahun 20…. Nomor …);
18.Peraturan Bupati Lebak Nomor … Tahun 20…. tentang
Alokasi Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 20…
Nomor …);
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALINGPING SELATAN
dan
KEPALA DESA MALINGPING SELATAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA MALINGPING SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Kecamatan Malingping adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah
Kabupaten Lebak.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan Malingping yang merupakan Perangkat Daerah
Kabupaten Lebak.
5. Desa Malingping Selatan adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di
Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.

5. 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
Desa sebagai unsur penyelenggaraan Desa Malingping Selatan Kecamatan
Malingping;
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa Malingping Selatan Kecamatan Malingping
Kabupaten Lebak.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa Malingping Selatan dalam
pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
9. Sekretaris Desa adalah Sekretaris Desa Malingping Selatan Kecamatan
Malingping Kabupaten Lebak.
10. Rukun Kampung selanjutnya disebut RK atau Kepangiwaan atau Kemandoran
atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah Desa yang
merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja
Pemerintahan Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah
pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa;
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk
melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan
pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintahan Desa;
13. Penduduk Desa adalah warga masyarakat atau pendatang yang telah
bertempattinggal dan terdaftar sebagai warga masyarakat Desa Malingping
Selatan Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak ;
14. Kepala Keluarga adalah penaggung jawab anggota keluarga yang secara
kemasyarakatan terdaptar dalam Kartu Keluarga ;
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten
untuk Desa, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten.
16. Sumber Pendapatan Desa adalah terdiri atas Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten, Bagian dari Dana Perimbangan
Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa, bantuan
keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten
serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa
adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan
Peraturan Desa.
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
20. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.
21. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat
PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasi,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.

6. 23. Peraturan Kepala Desa adalah semua keputusan-keputusan tentang pelaksanan
Peraturan Desa (atas kuasa) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi
yang ditetapkan oleh Kepala Desa baik yang bersifat mengatur harus mendapat
persetujuan BPD ;
24. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan-keputusan tentang pelaksanan
Peraturan Desa (atas kuasa) Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi,
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan
masyarakat ;
25. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan
Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah
Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia
barang/jasa.
26. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan
barang/jasa.
27. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya
direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan.
28. Tim Pengelola Kegiatan yang disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh
Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan
unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan
Barang/Jasa.
29. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
30. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban
dan pengawasan keuangan desa.
31. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang
karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa.
32.Tim Anggaran Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut TAPDes adalah Tim
anggaran yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk merencanakan dan
melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.
33.Administrator Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disebut APKD adalah
Sekretaris Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk memimpin pengelolaan
keuangan desa.
34. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD
adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan
pengelolaan keuangan desa.
35. Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disebut PK adalah pihak ke-3 yang
melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Dana (SPPD).
36. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan
mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB
Desa.
37. Bendahara Kegiatan adalah sesorang yang ditunjuk oleh Pelaksana Teknis
Pengelola Keuangan Desa atau Pelaksana Kegiatan dengan pendidikan serendah-
rendahnya SLTA atau sederajat bertugas untuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan
keuangan desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APB
Desa.

7. 38. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah
masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk
periode 1 (satu) tahun.
39. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat
RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Malingping Selatan Tahun Anggaran
2015 adalah sebesar Rp. yang terdiri atas :
1. Pendapatan Desa Malingping Selatan Rp. 372.224.355
2. Belanja Desa Rp. 372.224.355 ( - )
Surplus/(Defisit) Rp. 0
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0 ( - )
Pembiayaan Netto Rp. 0
Sisa lebih pembiayaan Anggaran tahun berkenan RP. 0
Pasal 3
(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. Pendapatan asli Desa Rp 11.200.000
b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rp142.339.802
c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Rp
59.623.439
d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima Kabupaten Rp159.061.114
e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Rp 0
f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rp 0
g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga Rp 0
h. Lain-lain pendapatan Desa yang sah Rp 0
(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Hasil Usaha Desa Rp 0
b. Hasil Kekayaan Desa Produktif Rp 0
c. Hasil Pungutan Desa Rp 7.200.000
d. Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong (untuk kegiatan yang sharing
anggarannya dengan APB Desa Rp 4.000.000
e. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp 0
Pasal 4
(1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 122.060.000
b. Belanja Langsung Rp 250.164.355

8. (2) Belanja Tidak Langsung /Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 huruf a terdiri dari :
a. Belanja Operasional Kepala Desa Rp 30.000.000
b. Belanja Operasional Sekretariat Desa Rp 75.000.000
c. Belanja Operasional Sekretariat BPD/RT/RW Rp 20.810.000
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b terdiri dari :
a. Belanja Modal Rp 52.660.000
b. Belanja Pembangunan sarana/prasarana Rp 131.069.355
c. Belanja Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan Kemasyarakatan Rp
184.745.000
Pasal 5
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dalam Pasal
2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari PeraturanDesa ini, yang terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Lampiran II Rincian APBD menurut Kewenangan Desa, Program, Kegiatan dan
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD),
3. Lampiran IIIA Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) Pendapatan Desa
4. Lampiran IIIB Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) sumber PADesa
5. Lampiran IIIC Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) sumber ADD
6. Lampiran IIID Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) sumber DBH
7. Lampiran IIIE Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) sumber Bantuan
Propinsi
8. Lampiran IIIF Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa (DPADesa) sumber APBN
9. Lampiran IV Rekapitusi
Pasal 6
Sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa, Kepala Desa menetapkan
Keputusan Kepala Desa.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malingping Selatan.
Diundangkan di Malingping Selatan
Pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS DESA MALINGPING SELATAN
MULYONO
Disahkan di Malingping Selatan
Pada tanggal 29 Desember 2014
KEPALA DESA MALINGPING SELATAN
HENDI SUHENDI
LEMBARAN DESA MALINGPING SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 02 SERI/MSL/XII/2014

9. LAMPIRAN I PERATURAN DESA MALINGPING SELATAN
NOMOR : 02/02/2029/XII/2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA MALINGPING SELATAN KECAMATAN MALINGPING
TAHUN ANGGARAN 2015

10. LAMPIRAN II PERATURAN DESA MALINGPING SELATAN
NOMOR : 02/02/2029/XII/2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
RINCIAN APBDESA MENURUT KEWENANGAN DESA, PROGRAM, KEGIATAN
DAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA KEUANGAN DESA
DESA MALINGPING SELATAN KECAMATAN MALINGPING
TAHUN ANGGARAN 2015

11. LAMPIRAN III PERATURAN DESA MALINGPING SELATAN
NOMOR : 02/MSL/XII/2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
DAFTAR DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
DESA MALINGPING SELATAN KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2015
1. DPA – 1 PENDAPATAN
2. DPA – 2.1
BELANJA YANG BERSUMBER DARI PADes
2.1.1. Belanja Langsung
2.1.2. Belanja Tidak Langsung
3. DPA – 2.2
BELANJA YANG BERSUMBER DARI ADD
2.2.1. Belanja Langsung
2.2.2. Belanja Tidak Langsung
4. DPA – 2.3
BELANJA YANG BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN
2.3.1. Belanja Langsung
2.3.2. Belanja Tidak Langsung
5. DPA – 2.4
BELANJA YANG BERSUMBER DARI BANTUAN
PROVINSI
2.4.1. Belanja Langsung
2.4.2. Belanja Tidak Langsung
6. DPA – 2.5
BELANJA YANG BERSUMBER DARI PUSAT (APBN)
2.5.1. Belanja Langsung
2.5.2. Belanja Tidak Langsung

12. LAMPIRAN IV PERATURAN DESA MALINGPING SELATAN
NOMOR : 02/MSL/XII/2014
TANGGAL : 29 DESEMBER 2014
PERIHAL : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015
LAMPIRAN TAMBAHAN
DOKUMEN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA MALINGPING SELATAN KECAMATAN MALINGPING
KABUPATEN LEBAK
TAHUN ANGGARAN 2015
1.
SURAT KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALINGPING
SELATAN
2.
PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA MALINGPING
SELATAN KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA NAMENG TAHUN ANGGARAN 2015
3.
BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MALINGPING SELATAN
4.
VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN RENCANA APBDESA MALINGPING
SELATAN
5.
VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN DOKUMEN RKA-DESA MALINGPING
SELATAN DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA
(TAPDES)
6.
VISUALISASI ACARA PEMBAHASAN DOKUMEN DPA-DESA MALINGPING
SELATAN DENGAN BPD & TIM ANGGARAN PEMERINTAH DESA
(TAPDES)
7.
VISUALISASI ACARA VERIFIKASI RAPBDES DENGAN TIM VERIFIKASI
APBDES KAB/KEC.

13. B E R I T A A C A R A
NOMOR : 02/MSL/XII/2014
PERSETUJAUAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA MALINGPING SELATAN KECAMATAN MALINGPING KABUPATEN LEBAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MAILINGPING SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh sembilan desember Tahun dua ribu empat
belas, yang bertanda tangan di bawah ini :
1. M. CIDI ROSADI : Ketua BPD Desa Malingping Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa
Malingpinng Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. HENDI SUHENDI : Kepala Desa Malingping Selatan
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah Desa
Malingping Selatan yang beralamatkan di Desa Malingping
Selatan RT 007 , RW 003. selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA;
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malingping Selatan Kecamatan
Malingping Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2015 yang telah diajukan PIHAK
KEDUA;
2. PIHAK KEDUA akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Malingping Selatan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan;
3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan kepada Camat Malingping Untuk dievaluasi
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
PIHAK KEDUA
KEPALA DESA MALINGPING SELATAN
HEDI SUHENDI
PIHAK KESATU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MALINGPING SELATAN
KETUA,
M.CIDI ROSADI

14. BERITA ACARA RAPAT
PEMBAHASAN PERDES TENTANG ADD
NOMOR : 02/MSL/XII/2014
Pada hari ini, senin tanggal dua puluh Sembilan bulan desember tahun dua ribu
empat belas, pukul 09.00 s.d. 15.00 Wib, bertempat di balai Desa, telah
dilaksanakan Rapat Pembahasan Perdes Draft APBDes, Perdes tentang APBDes,
kesepakatan rencana penggunaan biaya APBN, APBD I, APBD II dan yang lainnya,
dihadiri oleh 11 orang perwakilan yakni, Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa,
Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), Tim
Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPM, Ketua TP-
PKK Desa, Ketua Karang Taruna beserta unsur masyarakat lain yang terlibat.
Dengan keputusan :
1. Menyepakati Draft Perdes tentang APBDes, untuk tahun anggaran 2015.
2. Menyepakati Draft Perdes tentang APBDes menjadi Perdes yang
diundangkan.
3. Menyepakati rencana penggunaan biaya dari APBN, APBD I dan PABD II
serta bantuan lainnya yang tidak mengikat.
Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
1.
1. .....................
2.
2. ...................
..
3. 3. .....................
4.
4. ...................
..
5.
5. .....................
6.
6. ...................
..
7. 7. .....................
8.
8. ...................
..
9. 9. .....................
Dst..

16. VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN RENCANA APB DESA …………..
Foto – 1
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ………. (deskripsikan siapa mengerjakan apa)
Foto – 2
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ………. (deskripsikan siapa mengerjakan apa)
Foto – 3
Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa ………. (deskripsikan siapa mengerjakan apa)

17. VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN DOKUMEN RAPBDes TAHUN ANGGARAN 2015
OLEH BPD DESA MALINGPING SELATAN

18. VISUALISASI ACARA
PEMBAHASAN DOKUMEN RAPBDes TAHUN ANGGARAN 2015
OLEH BPD DESA MALINGPING SELATAN
F
F

19. VISUALISASI ACARA
VERIFIKASI APBDES DENGAN TIM VERIFIKASI APBDES TINGKAT
KABUPATEN/KECAMATAN
Foto – 1
Acara Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa ……..
antara Pemerintah Desa dengan Tim Verifikasi APBDes Tingkat
Kabupaten/Kecamatan.. (deskripsikan siapa mengerjakan apa)
Foto – 2, dst…
Acara Verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Desa ……..
antara Pemerintah Desa dengan Tim Verifikasi APBDes Tingkat
Kabupaten/Kecamatan.. (deskripsikan siapa mengerjakan apa)