Peraturan Desa ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Warungbanten tahun 2018 dengan total pendapatan Rp1.006.228.600 dan total belanja Rp996.228.600 sehingga menghasilkan surplus sebesar Rp10.000.000. Pendapatan berasal dari pendapatan asli desa, dana desa, bagian hasil pajak daerah, dan alokasi dana desa. Belanja digunakan untuk belanja pegawai, barang dan jasa, s

1. PERATURAN DESA WARUNGBANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA WARUNGBANTEN
KECAMATAN CIBEBER
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2017

2. KEPALA DESA WARUNGBANTEN KECAMATAN CIBEBER
KABUPATEN LEBAK
PERATURAN DESA WARUNGBANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2017
T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WARUNGBANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WARUNGBANTEN
Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah
Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala
Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

3. dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan
Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor );
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2016 Nomor 9 );
11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 47 Tahun tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2018(Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor
47 );
12. Peraturan Desa Warungbanten Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Rencana
Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Desa Warungbanten Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Rencana
Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Tahun 2018.

4. Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WARUNGBANTEN
dan
KEPALA DESA WARUNGBANTEN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA WARUNGBANTEN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di
tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lebak.
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakt
setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negera
Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain
dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan
desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM
Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu
6 (enam) tahun.

5. 13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa
adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.
BAB II
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
Pasal 2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa Rp. 1.006.228.600,-
2. Belanja Desa
a. Bidang
Penyelenggaraan
Pemerintah Desa
b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pembinaan
Masyarakat
d. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
e. Bidang Tak Terduga
Rp. 389.400.600,-
Rp. 399.672.000,-
Rp. 22.030.000,-
Rp. 185.038.000,-
Rp.
Jumlah Belanja Rp. 996.228.600,-
Surplus / Defisit Rp. 10.000.000,-
3. Pembiayaan Desa Rp. (10.000.000,-)
a. Penerimaan
Pembiayaan
b. Pengeluaran
Pembiayaan
Rp. 0,-
Rp. 10.000.000,-
Selisih Pembiayaan
( a – b )
Rp. (10.000.000,-)
Pasal 3
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa
ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 4
Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa untuk mengatur
pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018.

6. BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.
Ditetapkan di Desa Warungbanten
Pada tanggal 29 Desember 2017
KEPALA DESA WARUNGBANTEN
Cap/Ttd
R U H A N D I
Diundangkan di Warungbanten
Pada Tanggal 2 Januari 2018
SEKRETARIS DESA WARUNGBANTEN
A S E P S U B A J I
LEMBARAN PERATURAN DESA WARUNGBANTEN NOMOR 07 TAHUN 2017

7. LAMPIRAN 1 A –
RINGKASAN APBDES

8. Lampiran Peraturan Desa
Nomor : 7
Tahun : 2017
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA WARUNGBANTEN
TAHUN ANGGARAN 2018
KODE REK
URAIAN ANGGARAN
( Rp )
KETERANGAN
1 2 3 4
1.
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa 8.240.000,00
1.1.
1.1.1. Hasil Usaha Desa 7.000.000,00
1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Desa 1.240.000,00
Pendapatan Transfer 997.900.600,00
1.2.
1.2.1. Dana Desa 658.876.000,00
1.2.2. Bagian Dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupa 22.560.000,00
1.2.3.
Alokasi Dana Desa 316.464.600,00
1.006.140.600,00
2.
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
Belanja Desa 996.140.600,00
2.1.
2.1.1. Belanja Pegawai 424.360.000,00
2.1.2. Belanja Barang dan Jasa 161.108.600,00
2.1.3.
Belanja Modal 410.672.000,00
996.140.600,00
3.
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / (DEFISIT) 10.000.000,00
PEMBIAYAAN
Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000,00
3.2.
3.2.2. Penyertaan Modal Desa 10.000.000,00
JUMLAH PEMBIAYAAN (10.000.000,00)
0,00
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN
Warungbanten, 29 Desember 2017
KEPALA DESA WARUNGBANTEN
RUHANDI

9. LAMPIRAN 1 B – RINGKASAN APBDES
Printed by Siskeudes

15. RAB - 1
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN

17. RAB - 2
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

47. RAB 3 –
RINCIAN ANGGARA PEMBIAYAAN