PERDES NO 5 Tahun 2021 tentang SOTK Pemerintah Desa Clapar

1. KEPALA DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa, maka perlu mengatur kembali
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa, Desa Clapar Kecamatan Karanggayam Kabupaten
Kebumen.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

2. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

3. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 162);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
1);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40).
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 51 Tahun 2017 tentang
Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor
51 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2018 Nomor 67;
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 61 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019
Nomor 61);
22. Peraturan Desa Clapar Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Clapar Tahun 2019 Nomor 9);
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
Dan
KEPALA DESA CLAPAR
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

4. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana tehnis dan unsur kewilayahan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh
Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
yang bersifat penetapan,
9. Keputusan BPD adalah semua keputusan yang di tetapkan oleh BPD
10. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem
dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan
kerja,
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah
Desa dalam memberdayakan masyarakat.
BAB II
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Struktur Organisasi
Pasal 2
(1) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Sekretariat Desa,
b. Pelaksana Kewilayahan, dan
c. Pelaksana Teknis.

5. (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai
unsur pembantu Kepala Desa.
Pasal 3
(1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a
dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
Urusan.
(3) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas urusan tata
usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan.
(4) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dipimpin
oleh Kepala Urusan, yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa serta
sejajar dengan Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
Pasal 4
(1) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf
b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas
kewilayahan.
(2) Jumlah Unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan berdasarkan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah
kepadatan penduduk, dan tidak merubah jumlah dusun yang sudah ada.
(3) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun atau disebut dengan
nama lain.
(4) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 4 (empat)
Kepala Dusun, yaitu Kepala Dusun I, Kepala Dusun II, Kepala Dusun III, dan
Kepala Dusun IV.
Pasal 5
(1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c
merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.
(2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga)
Seksi.
(3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seksi pemerintahan,
seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan.
(4) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh
Kepala Seksi.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 6
(1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa
memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
a) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.

6. b) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan,
penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan
ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat,
administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
c) Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban
masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat,
keagamaan, dan ketenagakerjaan.
d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialsasi dan motivasi
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga
lainnya, dan Tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
(1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
(2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi
pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2),
Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat
desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan
umum;
c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi
keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran,
verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala
Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
d. melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran
pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka
pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
penyusunan laporan;
Pasal 8
(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
(2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan
administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
(3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi
surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi
perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor,
penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan
dinas, dan pelayanan umum.
b. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasi urusan
perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan
monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

7. c. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan
keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi
keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,
BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa Lainnya.
Pasal 9
(1) Kepala Kewilayahan yang disebut dengan Kepala Dusun atau sebutan lain
berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala
Dusun atau sebutan lain memiliki fungsi :
a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan
masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan
wilayah;
b. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan
kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
c. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang
kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pasal 10
(1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
(2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas
operasional.
(3) Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi :
a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen
tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban,
pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan
dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan
pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di
bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan
keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan
motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,
peningkatan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 11
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pengawasan
melekat atas segala kegiatan pemerintah desa.
(2) Setiap Pimpinan Satuan Tugas Pemerintah Desa bertanggungjawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan
bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

8. (3) Setiap Pimpinan Satuan Tugas di lingkungan pemerintah desa mengikuti
petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat waktu.
(4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan tugas wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memberikan
petunjuk kepada bawahan.
Pasal 12
(1) Apabila Kepala Desa berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
(2) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh)
hari kerja pelaksana tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa
dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Desa yang tembusannya
disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja
terhitung sejak tanggal surat penugasan.
(3) Dalam hal tidak ada Kepala Desa atau Kepala Desa tidak dapat menerbitkan
Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Surat Perintah
Tugas diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati.
(4) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk kurun waktu lebih dari 7 (tujuh) hari kerja
sampai dengan 3 (tiga) bulan pelaksana tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh
Sekretaris Desa dengan Surat Perintah Tugas dari Camat atas nama Bupati.
(5) Apabila Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan maka Camat
mengusulkan pemberhentian atau pemberhentian sementara Kepala Desa
dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
(6) Dalam hal Sekretaris Desa tidak ada sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala
Desa atau Camat menugaskan salah seorang Kepala Urusan atau Kepala
Seksi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa.
(7) Selama berhalangan Kepala Desa masih berhak menerima penghasilan tetap
dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan.
(8) Apabila telah diangkat Penjabat Kepala Desa maka tunjangan Kepala Desa
diberikan kepada Penjabat Kepala Desa.
BAB IV
PEMANGKATAN PERANGKAT DESA
Pasal 13
(1) Dalam hal Perangkat Desa berhalangan melaksanakan tugas, maka Kepala
Desa menunjuk salah seorang Perangkat Desa lainnya.
(2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dari
Perangkat Desa yang memiliki posisi jabatan unsur yang sama.
(3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala
Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada
Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
surat penugasan.
Pasal 14
Guna mengefektifkan tugas dan fungsi Perangkat Desa, Kepala Desa dapat
melaksanakan Mutasi Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sesuai dengan
kemampuannya dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

9. (1) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan
sebagai berikut :
a) Sebagai upaya pembinaan karier dan peningkatan kinerja sebelum
dilaksanakan pengisian Perangkat Desa, dapat dilakukan mutasi pada
jabatan yang kosong dan pengisian untuk Perangkat Desa adalah untuk
jabatan terendah,
b) Mutasi Jabatan hanya dapat dilakukan untuk jabatan yang setingkat atau
lebih tinggi dari jabatan semula serta harus didasari dengan pertimbangan
yang dapat dipertanggung jawabkan,
c) Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada BPD tentang rencana
mutasi jabatan Perangkat Desa, dan
d) Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Mutasi Jabatan
Perangkat Desa dan melantik Perangkat Desa yang bersangkutan ke dalam
jabatan yang baru.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15
Perangkat Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Desa ini tetap
menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Desa ini.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Clapar Nomor 9
Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17
Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Clapar.
Ditetapkan di Clapar
Pada tanggal 29 April 2021
KEPALA DESA CLAPAR
MURTINI
Diundangkan di Desa Clapar
Pada Tanggal 30 April 2021
SEKRETARIS DESA CLAPAR
SARYONO
LEMBARAN DESA CLAPAR TAHUN 2021 NOMOR 4

10. LAMPIRAN II :
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan
Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
maka Rancangan Peraturan Desa perlu dibahas bersama
BPD dengan Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi
Peraturan Desa oleh Kepala Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Rancangan
Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Clapar;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

11. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5694);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

12. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun
2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembara Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017
tentang Sumber Pendapatan Desa, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2019 Nomor 7 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017, tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 162);
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40).
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 54 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54);
19. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2018 Nomor 67;
20. Peraturan Desa Clapar Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Clapar Tahun 2019 Nomor 9);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Clapar
Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Clapar
Pada Tanggal 20 April 2021
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA CLAPAR
TEGUH RIYANTO

13. LAMPIRAN V :
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA
BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
NOMOR : 5/ DS/ IV/ 2021
NOMOR : 7/ BPD/ IV/ 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA CLAPAR KECAMATAN KARANGGAYAM
KABUPATEN KEBUMEN
Pada hari ini kamis tanggal dua puluh sembilan bulan april tahun dua ribu dua
puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1. MURTINI : Kepala Desa Clapar, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.
2. TEGUH RIYANTO : Ketua / Wakil Ketua/ Anggota BPD Desa Clapar, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permusyawaratan Desa Clapar, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
Menyatakan bahwa :
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tertuang
pada cacatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan
Peraturan Desa Susunan tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Tahun 2021 sebagaimana tertuang pada cacatan yang terlampir dalam Berita
Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan
Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021
selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada
cacatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat- lambatnya sebelum 3
(tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Karanggayam untuk
mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
ditandatangani Berita Acara ini.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak
dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
MURTINI TEGUH RIYANTO

14. LAMPIRAN III :
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA
BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021
Pada hari ini selasa tanggal dua puluh bulan april tahun dua ribu dua
puluh dua, bertempat di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam, Kabupaten
Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa,
Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh
Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas
Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2021.
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :
“Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021.
Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CLAPAR
1. Ketua/ Anggota : Teguh Riyanto ( ........................... )
2. Wakil Ketua/ Anggota : Budiyanta ( ........................... )
3. Sekretaris/ Anggota : Naeniharti ( ........................... )
4. Anggota : Sumedi ( ........................... )
5. Anggota : Saidah ( ........................... )
6. Anggota : Kadiman ( ........................... )
7. Anggota : Tarso ( ........................... )

15. DAFTAR HADIR
ACARA : Musyawarah Pembahasan Rancangan Peraturan Desa
Tentang SOTK Desa Tahun 2021
TEMPAT : Balai Desa Clapar
HARI/ TANGGAL : Selasa, 20 April 2021
NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ……………...
3 3. ………………
4 4. ..…………….
5 5. ………………
6 6. ..………….…
7 7. ………………
8 8. ………………
9 9. ……………….
10 10. ………………
11 11. ………………
12 12. ..………….…
13 13. ………………
14 14. .…….………
15 15. ……………….
16 16. ..……………
17 17. ………………
18 18. .…….………
19 19. ……………….
20 20. ..……………
21 21. ……………..
22 22. ……………..
23 23. ……………..
24 24. ……………..
25 25. ……………..

16. NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
26 26. ..………….…
27 27. ………………
28 28. ……..….……
29 29. ……………….
30 30. ………………
31 31. ………………
32 32. ..………….…
33 33. ………………
34 34. .…….………
35 35. ……………….
36 36. ..……………
37 37. ………………
38 38. .…….………
39 39. ……………...
40 40. ..……………
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLAPAR
KETUA,
TEGUH RIYANTO

17. DAFTAR HADIR
ACARA : Musyawarah Penyusunan Peraturan Desa Tentang
SOTK Desa Tahun 2021
TEMPAT : Balai Desa Clapar
HARI/ TANGGAL : Kamis, 29 April 2021
NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
1 1. ...................
2 2. ……………...
3 3. ………………
4 4. …..………….
5 5. ………………
6 6. ..………….…
7 7. ………………
8 8. ..…….………
9 9. ……………….
10 10. ..……………
11 11. ………………
12 12…………….…
13 13. ………………
14 14. .…….………
15 15. .…………….
16 16. ..……………
17 17. ………………
18 18. .…….………
19 19. ……………….
20 20. ..……………
21 21. ……………..
22 22. ……………..
23 23. ……………..
24 24. ……………..
25 25. ……………..

18. NO NAMA ALAMAT JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4 5
26 26. ..………….…
27 27. ………………
28 28. ……..….……
29 29. ………………
30 30. ………………
31 31. ………………
32 32. ..………….…
33 33. ………………
34 34. .….….………
35 35. ………………
36 36. ..….…………
37 37. ………………
38 38. .……..………
39 39. ……………...
40 40. ...……………
KEPALA DESA CLAPAR
MURTINI

19. LAMPIRAN IV :
PERATURAN DESA CLAPAR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA
BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PEMERINTAH DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA
Berkaitan dengan Penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Desa Clapar Kecamatan Karanggayam
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :
Hari dan Tanggal : Kamis, 29 April 2021
Jam : 10.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Pertemuan Desa Clapar
Telah diadakan acara Musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur
Perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam Musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku
unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :
A. Materi :
Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintah Desa Tahun 2021, kriteria dan verifikasi meliputi :
1. Mencermati Desa dengan klasifikasi swakarya,
2. Mencermati Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Desa,
3. Mencermati Tata Cara pengangkatan Perangkat Desa.
B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :
Pemimpin Musyawarah : SARYONO dari Pemerintah Desa
Notulen : NURKHOLIS dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. MURTINI dari Kepala Desa Clapar
2. TEGUH RIYANTO dari Ketua BPD Desa Clapar
Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi, selanjutnya
seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan
menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah desa dalam rangka penyusunan
SOTK Pemerintah Desa Clapar Tahun 2021, antara lain :
1. Menyepakati klasifikasi desa swakarya dengan susunan (3 Kepala Urusan
3 Kepala Seksi dan 4 Kepala Dusun,
2. Menyepakati tugas, fungsi dan tata kerja Pemerintah Desa,
3. Menyepakati Tata Cara Pengangkatan Perangkat Desa.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh
tanggungjawab.
Clapar, 29 April 2021
Kepala Desa Clapar Ketua BPD Desa Clapar
MURTINI TEGUH RIYANTO

20. Wakil Kelompok Masyarakat
( KADIMAN )
YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI :
NO NAMA ALAMAT TANDATANGAN DARI UNSUR
1 Teguh Riyanto
Sudikampir,
Rt. 08/01
Ketua BPD
2 Murtini
Tegong,
Rt. 07/ 02
Kepala Desa
3 Saryono
Karangsempu,
Rt. 01/ 01
Sekretaris Desa
4 Parmin
Sudikampir,
Rt. 08/01
Perangkat Desa
5 Maiman
Sudikampir,
Rt. 07/01
Tokoh Masyarakat
6 Suparno
Beji,
Rt. 06/ 01
Tokoh Pemuda
7 Nefi Sulstyowati
Sumberan,
Rt. 09/ 01
Wakil Perempuan
8 Sumo Taruno
Gunungsari,
Rt. 08/ 02
Koor. KPMD
9 Adi Subari
Gilar,
Rt. 02/02
Ketua RT

21. LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA CLAPAR KECAMATAN
KARANGGAYAM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA CLAPAR
MURTINI
SEKRETARIS DESA
SARYONO
KEPALA URUSAN
KEUANGAN
KEPALA URUSAN
PERENCANAAN
KEPALA URUSAN
UMUM DAN TU
SAYIN
MARNIATUN SURADI
KEPALA SEKSI
PELAYANAN
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN
PARMIN
ATIK
SUHARTATIK
NURKHOLIS
KEPALA DUSUN III
JATINO
KEPALA DUSUN IV
RISLAM
KEPALA DUSUN I
HARYANI
KEPALA DUSUN II
RIYANTO

23. LAMPIRAN I :
PERATURAN DESA CLAPAR KECAMATAN
KARANGGAYAMKABUPATEN KEBUMEN
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG :
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA
KEPALA DESA CLAPAR
MURTINI
SEKRETARIS DESA
SARYONO
KEPALA URUSAN
KEUANGAN
KEPALA URUSAN
PERENCANAAN
KEPALA URUSAN TU
DAN UMUM
SAYIN
MARNIATUN
SURADI
KEPALA SEKSI
TATA PELAYANAN
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN
KEPALA SEKSI
KESEJAHTERAAN
PARMIN ATIK
SUHARTATIK
NURKHOLIS
KEPALA DUSUN III
JATINO
KEPALA DUSUN IV
RISLAM
KEPALA DUSUN I
HARYANI
KEPALA DUSUN II
RIYANTO