Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Nunukan. Kepala desa dan perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa. Peraturan ini juga mengatur tentang bantuan biaya kesehatan, tunjangan kecelakaan, tunjangan kematian, dan tunjangan kehormatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

1. 1
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 21 TAHUN 2006
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran peyelenggaraan
Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diberikan
penghasilan tetap setiap bulan dan/atau tunjangan lainya sesuai dengan
kemampuan keuangan desa;
b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan
Peraturan Daerah;
c. bahwa penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 08 Tahun
2002 perlu diadakan penyesuaian;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,
Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

2. 2
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 07 Tahun 2006 tentang
Tata Hubungan antar Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Nunukan (Lembar Derah Kabupaten Nunukan Tahun 2006
Nomor 06 Seria D Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 09 Tahun 2006 tentang
Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun
2006 Nomor 09 Seri A Nomor 04);

3. 3
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan,
Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas–luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Nunukan.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal–usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

4. 4
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Nunukan.
11. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur staf yaitu
Sekretaris Desa dan Kepala Urusan, serta Unsur Wilayah yaitu Kepala dusun.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD
bersama Kepala Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja
pelaksanaan Pemerintahan Desa.
16. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan dan penghasilan yang sah dan
diberikan secara teratur setiap bulannya.
17. Tunjangan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan
Perangkat Desa karena kedudukannya sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa,
Kepala Urusan, dan Kepala Dusun.
BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA
Pasal 2
Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan
lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
Pasal 3
(1) Rincian jenis dan penentuan besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat
Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman lepada Peraturan
Daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan
Upah Minimum Regional Kabupaten.
(3) Penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa.
(4) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala
Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri
Sipil.

5. 5
Pasal 4
(1) Rincian jenis dan penentuan besaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
ditetapkan dengan Peraturan Desa yang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(2) Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertimbangkan diberikan
kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai
Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 5
Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Staf Perangkat Desa serta keluarganya yang bukan berasal dari Pegawai Negeri
Sipil dapat dipertimbangkan untuk diberikan bantuan berdasarkan kemampuan keuangan
desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
(1) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami musibah kecelakaan di dalam
dan sewaktu menjalankan tugas sebagai pejabat Pemerintah Desa, sehingga
menderita cacat dan/atau untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan
kewajibannya, maka kepadanya dapat diberikan tunjangan kecelakaan minimal 2
(dua) kali dari penghasilan tetap terakhir yang diterima.
(2) Apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meninggal dunia, maka bantuan yang bersangkutan diberikan kepada ahli waris
yang berhak sebagai bantuan kematian minimal sebesar 4 (empat) kali penghasilan
tetap terakhir yang diterima.
Pasal 7
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan
mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 4 tahun untuk Kepala
Desa dan 5 tahun untuk perangkat Desa sebagai pejabat pemerintah Desa dapat diberikan
penghargaan sebagai tunjangan kehormatan sekurang-kurangnya sebesar 2 (dua) kali
jumlah penghasilan tetap terakhir yang diterima.
Pasal 8
(1) Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4
juga dapat diberikan kepada staf Perangkat Desa yang jumlahnya disesuaikan
dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

6. 6
(2) Bantuan biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan, tunjangan
kecelakaan, tunjangan kematian dan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dimungkinkan diberikan kepada Staf Perangkat
Desa yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
Pasal 9
Bantuan Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan, tunjangan
kecelakaan, tunjangan kematian dan tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
BAB III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
(1) Selama belum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Keputusan
Bupati.
(2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam
Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan
Nomor 08 Tahun 2002 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 19 Seri A Nomor 02)
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

7. 7
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.
Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan
Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 5 Desember 2006
BUPATI NUNUKAN,
ttd
H. ABDUL HAFID ACHMAD
Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 5 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ZAINUDDIN HZ
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2006 NOMOR 21
SERI A NOMOR 06

8. 8