silahkan dibuka slide presentasi saya mengenai upaya perdamaian dalam sengketa.

1. Nur adilah Mahyaddin

3. Nilai-nilai perdamaian pada hakikatnya
banyak termaktub dalam al-Qur’an dan juga
secara jelas diindikasikan dalam berbagai
riwayat hadis Nabi. Artinya, tidak ada
satupun ayat al-Qur’an dan hadis yang
mengobarkan semangat kebencian,
permusuhan, pertentangan, atau segala
bentuk perilaku negatif yang mengancam
stabilitas dan kualitas kedamaian hidup
‫ي‬ِ‫م‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬ْ‫ل‬ِ‫ل‬ ً‫ة‬َ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ر‬ ‫ا‬‫َّل‬ِ‫إ‬ َ‫َاك‬‫ن‬ْ‫ل‬َ‫س‬ ْ‫ر‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫و‬َ‫ن‬
‘Dan tiadalah Kami mengutus kamu,
melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi
semesta alam’

4. Shulhu Suatu jenis akad untuk
mengakhiri jenis perselisihan
atau kesepakatan untuk
menyelesaikan pertikaian
secara damai dan saling
memaafkan.
 adanya dua orang yang melakukan akad.
 ada ijab dan kabul
 adanya persoalan yang mereka
perselisihkan.
 terdapat bentuk perdamaian yang
mereka sepakati.
Tahkim
berarti menjadikan
seseorang sebagai
pencegah atau penengah
suatu sengketa
 Para pihak yang bersengketa.
 Lafadz ijab dan kabul diselesaikan
melalui tahkīm.
 Adanya kasus yang dipersengketakan.
 Ada hakām (pihak yang ditunjuk jadi
hakām)
Wilayat
Al
Qadha
keputusan hukum yang
dilakukan seorang qadhi
(hakim) yang memiliki
wewenang
Pengertian Rukun

5. Wilayah
madzalim
Wilayah
hisbah
PEMBAGIAN
Wilayat al Qadha...
akibat sikap semena-mena dari
penguasa, korupsi maupun suap-
menyuap.
Dibentuk oleh pemeritah. Memeriksa
pelanggaran yang dilakukan oleh
penguasa dan hakim’’ ataupun
anak’’dari orang yang berkuasa./
memberikan keputusan terhadap
sengketa antara rakyat dan khalifah /
pejabat pemerintahan lainnya.
lembaga resmi negara yang berwenang untuk
memberi bantuan kepada orang’’yang tidak
dapat mengembalikan haknya./ berwenang
menyelesaikan masalah pelanggaran ringan.
sengketa pengurangan timbangan yang terjadi
dalam sengketa jual beli. Jadi kekuasaan wilayat
hisbah hanya terbatas kepada pengawasan
terhadap penunaian kebaikan dan melarang
orang dari kemungkaran.

6. Al Qādi
al-Muhtasib
bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum dalam
menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah
wakaf. Pada masalah ini di setiap wilayah diangkat beberapa
hakim. Setiap perkara diselesaikan menurut mazhab yang dianut
oleh masyakarat.
Misalnya, al qādi Irak mengikuti mazhab Abu Hanifah, di Syam
dan Maghrib (Afrika) menurut mazhab Malik dan di Mesir
menurut mazhab Syafi’i.
bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum,
menyelesaikan masalah-masalah kriminal yang perlu penanganan,
seperti mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya
pelanggaran hak-hak tetangga, dan menghukum orang yang
mempermainkan hukum syariat.
qādī al-mazālim
bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh
qādi dan muhtasib, meninjau kembali keputusan-keputusan yang
dilakukan oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara
banding. Badan ini memiliki mahkamat al mazālim
Wilayah al-
madzalim
3 macam hakim

7. Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian sengketa,
yaitu melalui litigasi dan non-litigasi. Paradigma litigasi adalah
suatu pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya
institusi yang tepat untuk menyelesaikan sengketa adalah lewat
pengadilan. Sebaliknya, paradigma non litigasi berangkat dari
asumsi dasar bahwa penyelesaian sengketa tidak harus melalui
hukum dan pengadilan.
Dengan demikian,

8. a
b
d
e
KONSULTASI
NEGOSIASI
KONSILIASI
PENDAPAT AHLI
MEDIASIc

9. NEGOSIASI
KONSULTASI
MEDIASI
KONSILIASI
PENDAPAT
AHLI
cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator adalah
hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang
membantu para pihak dalam proses perundingan.
komunikasi secara lansung antara para pihak dalam mendiskusikan
permasalahan yang mereka hadapi, tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai
penengah.
pertemuan dua pihak atau lebih untuk membahas masalah-masalah yang dianggap
penting untuk dapat dicarikan pemecahannya bersama. Pertemuan konsultasi
biasanya digunakan para pihak kepada seseorang atau badan yang dinilai
memiliki kekuasaan untuk memberikan pertimbangan, saran, atau usulan.
penyelesaian sengketa dengan adanya intervensi pihak ketiga (konsiliator),
dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan
merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada
para pihak yang bersengketa.
Cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat
atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi
Pengertian

10. Negosiasi
konsultasi
Mediasi
Konsiliasi
Pihak yang menjadi penengah
oleh seorang atau
lebih konsiliator
yang netral
oleh seorang atau
lebih mediator
yang netral
Tidak ada
Seorang atau badan
yang ditunjuk oleh
para pihak
Para pihak meminta
pendapat atau
penilaian ahli

11. Jika tidak tercapainya kesep
Negosiasi
Konsultas
i
Mediasi
konsiliasi
Penilaian
ahli

12. suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri
terhadap satu orang atau lebih. Artinya, suatu perjanjian tersebut
menjadi sebuah janji antara dua orang atau lebih yang melahirnya
ikatan untuk berbuat atau tidak berbuat demi kepentingan para pihak.
Pasal 1313 KUHPerd
Kesepakatan
perdamaian
agar memiliki kekuatan
hukum, diajukan kepada
pengadilan untuk
memperoleh akta
perdamaian dengan cara
mengajukan gugatan
Digunakan sebagai alat bukti tertulis dan
Terkuat untuk memastikan hak dan kewajiban
para pihak demi kepastian, ketertiban, dan
Perlindungan hukum bagi yg berkepentingan.
PERMA 1/2016Pasal 36, 37
 Sengketa belum masuk pengadilan
 Namun, sudah mencapai kesepakatan perdamaian
 Dapat dikuatkan dengan putusan pengadilan menjadi
akta perdamaian
 Dengan/ tanpa adanya mediator/ konsiliator yang
bersertifikat
Pemuka agama
Kepala desa
Pihak lain
Tokoh masyarakat
Seseorang yang dianggap mampu menyelesaikan

13. Akta
perdamai
an
Kekuatan Hukum
Pasal 130 Ayat (2) HIR bahwa:
‘Putusan akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama
seperti putusan yang telah berkekuatan hukum sebagai
putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan berkekuatan eksekutorial (executorial kracht)’.
Oleh karena itu, jika kesepakatan perjanjian tersebut masih belum berbentuk akta
perdamaian, maka kekuatan hukumnya akan sangat lemah. Artinya, jika suatu saat
akan terjadi permasalahan mengenai isi kesepakatannya, meskipun kesepakatan
perjanjian tersebut telah disetujui oleh mediator atau pihak ketiga netral lainnya,
maka mediator atau pihak ketiga lainnya tidak dapat lansung melakukan tindakan
atas terjadinya permasalahan terhadap isi perjanjian tersebut, sehingga para pihak
dapat memperkarakan permasalahan tersebut.
jika kesepakatan perjanjian diajukan ke pengadilan untuk dimintakan kekuatan hukumnya,
maka kedudukannya menjadi sebuah akta yang sama seperti putusan hakim, yang memiliki
kekuatan mengikat dan bersifat final. Artinya, jika terjadi permasalahan dikemudian hari
mengenai isi akta perdamaian tersebut, maka pengadilan melalui panitera atau juru sita
yang dipimpin oleh hakim dapat lansung melakukan eksekusi terhadap isi akta perdamaian
yang tidak dilaksanakan tersebut.

14. tidak
bertentangan
dengan hukum,
ketertiban umum,
dan/atau
kesusilaan.
dapat
dilaksanakan.
tidak
merugikan
pihak ketiga
hakim pemeriksa perkara dihadapan para pihak hanya akan
menguatkan kesepakatan perdamaian menjadi akta
perdamaian, jika kesepakatan perdamaian memenuhi syarat,
Namun perlu dipahami bahwasany
Perma 1/16

16. Apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam
persidangan, maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang
mendamaikan tersebut. Jika tercapai perdamaian, maka pada hari itu juga akan dibuatkan
putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan tersebut.
sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, maka hakim wajib
mendamaikan para pihak yang berperkara
hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Jika hakim
pemeriksa perkara tidak memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, maka hakim
tersebut dinyatakan telah melanggar ketentuan perundang-undangan
tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap akan berupaya mendorong
atau mengusahakan perdamaian hingga sebelum ucapan putusan.
upayaperdamaian

17. Syarat formalUpaya perdamaian
Adanya persetujuan
kedua belah pihak
Mengakhiri Sengketa
Sengketa telah ada
Bentuk perdamaian harus tertulis
Adanya kata sepakat
secara sukarela
Obyek persetujuan mengenai pokok yang
tertentu
Berdasarkan alasan yang
diperbolehkan
Kedua belah pihak cakap membuat
persetujuan
putusan perdamaian yang dibuat harus betul-betul mengakhiri sengketa yang
sedang terjadi diantara para pihak yang berperkara secara tuntas.
hendaknya persengketaan para pihak tersebut sudah terjadi, baik yang sudah
berwujud maupun yang sudah nyata berwujud tetapi baru diajukan ke pengadilan.
tidak ada persetujuan perdamaian dilaksanakan dengan cara lisan dihadapan
pejabat yang berwenang, haruslah dibuat secara tertulis sesuai dengan format
yang telah ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku.

18. Pasal 130 HIR
 Jika pada hari yang ditentukan kedua
belah pihak menghadap, maka dengan
perantaan tersebut.
 Jika perdamaian terjadi, maka tentang
hal itu, pada waktu sidang, harus dibuat
suatu akta, dengan mana kedua belah
pihak diwajibkan untuk memenuhi
perjanjian yang dibuat. Maka,surat akta
itu berkuatan dan akan dilakukan
sebagai putusan hakim yang biasa.
 Terhadap keputusan, yang demikian
tidak diizinkan orang minta naik
banding
 Jika pada waktu mencoba
memperdamaikan kedua belah pihak
itu, perlu dipakai seorang juru bahasa,
maka dalam hal itu hendaklah dituruti
peraturan pasal tersebut ketua majelis
hakim, akan mencoba mendamaikan
kedua belah pihak.
Maka, disimpulk
Putusan perdamaian di samakan dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, yang melekatkan
kekuatan hukum pada putusan perdamaian
dalam undang-undang itu sendiri.
Terhadap putusan perdamaian, tertutup
upaya banding dan kasasi, berbeda dengan
persetujuan perdamaian yang berbentuk akta
perdamaian yang dibuat para pihak diluar
campur tangan pengadilan, terhadap akta
perdamaian yang seperti itu, para pihak masih
bisa mengajukannya sebagai gugatan perkara.
Oleh karena itu, jelas bahwa putusan
perdamaian tertutup upaya hukum banding
dan kasasi.
Putusan perdamaian memiliki kekuatan
eksekusi, krn pada setiap putusan atau akta
perdamaian melekat : kekuatan hukum
mengikat dan kekuatan hukum eksekutorial