Dokumen ini membahas tentang pelatihan prajabatan CPNS yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan. Peserta diharapkan dapat memahami tindak pidana korupsi, penyebabnya, dan menyusun strategi untuk memberantasnya. Selain itu, dokumen ini menekankan pentingnya integritas pribadi dan peran masyarakat dalam mencegah korupsi.

2. DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I,II& III
CPNSD LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SE-NTT
OLEH :
GREGORIUS M.TAE, S. Fil
2
PERCEPATAN
PEMBERANTASAN KORUPSI

3. 3
NAMA: GREGORIUS M. TAE
NIP : 19770525 201001 1 011
J A B A T A N : WIDYAISWARA
PENDIDIKAN : SARJANA FILSAFAT
A L A M A T : JLN BUNDARAN PU TDM I
KUPANG
B L O G : www.bp4dntt.blogspot.com
NO.HP : 081337036462
EMAIL / FB : m.tae_goris@yahoo.com
P I N : 7EC93CC9

4. DESKRIPSI SINGKAT MATERIDESKRIPSI SINGKAT MATERI
MATA DIKLAT INI MEMBAHAS TENTANG KONSEP,
AREA YANG MENJADI PELUANG TERJADINYA
KORUPSI, TINDAKAN ATAU KEBIJAKAN YANG
DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
STRATEGI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI.
4

5. TUJUAN PEMEBELAJARANTUJUAN PEMEBELAJARAN
KOMPETENSI DASAR :
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu
memahami sikap anti korupsi dan cara mendorong
percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan
instansinya.
5

6. TUJUAN PEMEBELAJARANTUJUAN PEMEBELAJARAN
INDKIATOR KEBERHASILAN;
PESERTA DAPAT :
1)MENJELASKAN PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
2)MENJELASKAN TINDAKAN–TINDAKAN YANG
MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI.
3)MENJELASKAN UPAYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN
KORUPSI DI UNIT KERJANYA.
6

7.
UPAYA PENANGANAN KORUPSI
7

8. PENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSIPENGERTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI
1. TINDAK PIDANA
ADALAH SUATU PERBUATAN MELAWAN ATURAN HUKUMYANG
DILAKUKAN DENGAN SENGAJA ATAUPUN TIDAK DENGAN
SENGAJA OLEH SESEORANG MAUPUN SECARA BERSAMA-
SAMA.
2. UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA :
A. UNSUR SUBJEKTIF :
SETIAP ORANG, PENYELENGGGARAN NEGARA, PNS &
KORPORASI.
A. UNSUR OBJEKTIF :
JANJI, KESEMPATAN, KEMUDAHAN, KEKAYAAN MILIK NEGARA
(UANG, DAFTAR, SURAT,AKTA, BARANG)
8

9. 3.TINDAK PIDANA KORUPSI ???????
9

10. 10
Tindak Pidana
Korupsi
Pasal 2 UU No.31
Tahun 1999
Pasal 3 UU No.31
Tahun 1999
Setiap orang yang secara
melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian
negara
Perbuatan setiap orang yang
dengan tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yg
ada padanya krn jabatan atau
kedudukan yg dpt merugikan
keuangan negara atau
perekonomian negara

11. PENYEBAB TERJADINYA KORUPSI
1. Kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh
masyarakat umum.
2. Kurangnya pemahaman terhadap pengertian korupsi.
3. Terciptanya pasar korupsi oleh aktor-aktor birokrasi .
4. Adanya monopoli kekuasaan (C = M+D – A).
5. Rendahnya integritas moral Aparatur.
11

12. RUANG LINGKUP TERJADINYA KORUPSI
DI INDONESIA
1. Pengadan Barang dan Jasa pemerintah.
proses lelang, swaklola, mark-up harga, mutu/kualitas barang
yang rendah dari nilai proyek.
2. Pengelolaan APBD dan Bansos.
Kuitansi fiktif, .
3. Pelayanan Publik.
pungli, suap, uang rokok, uang lelah, gratifikasi.
12

13. DISKUSIKANLAH!
1. PERBUATAN APA YANG DAPAT BAPAK IBU
KATEGORIKAN SEBAGAI TINDAKAN KORUPSI DI UNIT
KERJA ATAU INSTANSI PEMERINTAH DAERAH?
2. SEBAGAI PNS, BAPAK IBU ADALAH PELAYAN
MASYARAKAT, APAKAH DIBENARKAN JIKA DALAM
MEMBERIKAN PELAYANAN ITU, KITA DAPAT MEMINTA
SESUATU DARI ORANG YANG KITA LAYANI ATAU JUGA
DAPAT MENERIMA SUATU PEMBERIAN DARI ORANG
YANG KITA LAYANI SEBAGAI BALAS JASA ATAS
PELAYANAN KITA? BERIKAN PENDAPAT/ALASAN
KELOMPOK?

14. TINDAKAN/KEBIJAKANYANG DIANGGAPTINDAKAN/KEBIJAKANYANG DIANGGAP
TINDAK PIDANA KORUPSITINDAK PIDANA KORUPSI
A. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA
1. Melawan hukum untuk memperkaya diri, orang lain
dan korporasi.
2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
karena jabatan atau kedudukan untuk mengutungkan
diri sendiri, orang lain atau korporasi,
14

15. TINDKAN/KEBIJAKANYANG DIANGGAPTINDKAN/KEBIJAKANYANG DIANGGAP
TINDAK PIDANA KORUPSITINDAK PIDANA KORUPSI
B.TERKAIT SUAP – MENYUAP :
1. Menyuap PNS atau penyelenggara negara.
2. Memberi hadiah kepada PNS.
3. PNS / penyelenggara negara menerima suap, hadiah atau
janji.
4. PNS menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan.
5. Patut diduga hadiah atau pemberian itu karena telah
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya
yang bertentangan dengan kewajibannya.
15

16. TINDTINDAAKAN ......KAN ......
C. PENGGELAPAN DALAM JABATAN
1. PNS menggelapkan uang atau membiarkan
penggelapan.
2. Memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi.
3. Merusakan barang bukti.
4. Membiarkan orang lain merusakan barang bukti.
5. Membantu orang lain merusakan barang bukti.
16

17. TINDTINDAAKAN ......KAN ......
D. PERBUATAN PEMERASAN
1. PNS atau Penyelenggara Negara memeras.
2. Meminta, menerima pekerjaan atau penyerahan barang
seolah-olah merupakan utang darinya dan diketahui
bahwa hal tersebut bukanlah utang.
3. PNS / penyelenggaran negara memeras PNS /
penyelenggara negara lainnya.
17

18. TINDTINDAAKAN ......KAN ......
E. PERBUATAN CURANG
1. Pemborong berbuat curang.
2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang.
3. PNS/Penyelenggara negara menyerobot tanah negara
sehingga merugikan orang lain.
F. BERKAITAN DENGAN BENTURAN KEPENTINGAN
• PNS turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.
G.TERKAIT DENGAN GRATIFIKASI
• PNS menerima gratifikasi dan tidak melapor KPK.
18

19. Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak
Pidana Korupsi
1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi.
2. Tersangka tidak memberikan keterangan menganai
harta kekayaannya.
3. Bank tidak memberikan keterangan rekening bank.
4. Saksi ahli yang tidak memberikan keterangan atau
memberikan keterangan palsu.
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak
memberikan keterangan atau memberikan keterangan
palsu.
6. Saksi yang membuka identitas pelapor.
19

20. Diskusi kelompok!
Diskusikanlah, menurut kelompok bagaimana
atau apa yang harus dilakukan untuk
mencegah/memberantas korupsi di Indonesia
pada umumnya, di daerah dan khususnya
diunit kerja bapak/ibu:
1.TERKAIT SUAP – MENYUAP
2.PENGGELAPAN DALAM JABATAN
3.PERBUATAN PEMERASAN
4.PERBUATAN CURANG
20

21.
21

22. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
1. REFORMASI BIROKRASI :
 Restrukturisasi Kelembagaan.
 Akuntabilitas
 Redefinisi peran birokrasi.
 Transparansi.
22

23. UPAYA PENCEGAHAN ….
2. SIKAP DAN TEKAD MORAL ANTI KORUPSI
 Menjadi pribadi yang berintegritas atau pribadi yang
berkeutamaan.
 Menghidupi nilai-nilai keutamaan :
a. Kemurnian hati.
b. Kejujuran.
c. Kesediaan bertanggung jawab.
d. Kemandirian dan keberanian moral (pengendalian diri)
e. Realistik dan Kritis.
23

24. UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI
3. PERAN KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara
yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
Wewenang KPK
a. melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas
perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak
hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya
dengan tindak pidana koupsi yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum atau penyelenggara negara
b. mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat.
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1 milyar.
24

25. UPAYA PENCEGAHAN …..
4. Peran Masyarakat
 melaporkan atau menginformasikan kepada para penegak
hukum mengenai terjadinya suatu atau yang patut diduga
terjadi tindak pidana korupsi.
 tidak memberikan tips atau ongkos lebih kepada para aparat
birokrasi untuk mempercepat proses pelayanan publik.
 mengawasi setiap program dan kegiatan pemerintahan
khususnya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa
pemerintah.
25

26. Ubahlah cara berpikir kita bahwaUbahlah cara berpikir kita bahwa TTindak Pidanaindak Pidana KorupsiKorupsi
merupakanmerupakan Tindak PidanaTindak Pidana luar biasaluar biasa(extraodinary crime)(extraodinary crime)
terhadap negara dan masyarakat.terhadap negara dan masyarakat.
26

27. APA YANG ANDA INGINKAN
SETELAH MENJADI PNS ?
TAHUN I
SEPEDA MOTOR?
TAHUN II
MOBIL MEWAH?
TAHUN III
RUMAH MEWAH?
TAHUN IV
POLIGAMI DENGAN BERBAGAI PEREMPUAN CANTIK?
TAHUN V
PENJARA MENANTI ANDA.
27

28. Benarkah PNS Sumber Masalah NegeriBenarkah PNS Sumber Masalah Negeri
ini?ini?
Birokrasi yang berbelit-belit
Lamban menyelesaikan
pekerjaan
Pengguna fasilitas negara
untuk kepentingan pribadi
Suka menerima suap dan
korupsi
Datang kantor telat, pulang awal,
jam kantor sering keluyuran
Mereka menganggap PNS
sebagai:
28

29. Zaman sudah berubah
&
PNS pun berubah ke arah yang lebih
baik lagi.
29

30. 30

31. JADILAH AGEN PERUBAHANJADILAH AGEN PERUBAHAN
UNTUK HIDUP TANPA KORUPSIUNTUK HIDUP TANPA KORUPSI
SEKIAN &TERIMA KASIH
31