Korupsi berasal dari bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kerusakan moral. Korupsi didefinisikan dalam undang-undang Indonesia sebagai 7 jenis tindak pidana termasuk penggelapan, suap, dan benturan kepentingan. Korupsi telah menjadi masalah besar di Indonesia dan berdampak buruk pada perekonomian dan pembangunan negara. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan tetapi masih diperlukan pemahaman
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
2. • Istilah korupsi berasal dari
bahasa latin “corrumpere”,
“corruptio” atau “corruptus”
• Dari bahasa latin tersebut
kemudian diadopsi oleh
beberapa bangsa di dunia
• Beberapa bangsa di dunia
memiliki istilah tersendiri
mengenai korupsi
Korupsi secara EtimologiKorupsi secara Etimologi
3. Etimologi…(cont’d)Etimologi…(cont’d)
Bahasa inggris Bahasa perancis Bahasa belanda
Corruption,
Corrupt
Corruption Corruptie,
Korruptie
Jahat, rusak,
curang
Rusak
Istilah “korupsi” yang dipakai di indonesia
merupakan turunan dari bahasa belanda
4. • Korup = busuk, palsu, suap (kamus
besar bahasa indonesia, 1991)
• Korup = suka menerima uang
sogok, menyelewengkan
uang/barang milik perusahaan atau
negara, menerima uang dengan
menggunakan jabatan untuk
kepentingan pribadi (kamus hukum,
2002)
• Korup = kebejatan, ketidakjujuran,
tidak bermoral, penyimpangan dari
kesucian (the lexicon webster
dictionary, 1978)
Beberapa terminologi korupsiBeberapa terminologi korupsi
5. o David M. Chalmers:
Tindakan-tindakan manipulasi dan
keputusan mengenai keuangan yang
membahayakan ekonomi (financial
manipulations and decision injurious to
the economy are often libeled corrupt).
o J.J. Senturia:
Penyalahgunaan kekuasaan
pemerintahan untuk keuntungan
pribadi (the misuse of public power for
private profit).
Terminologi … (cont’d)Terminologi … (cont’d)
6. o Syed Husein Alatas:
Tindakan yang meliputi
penyuapan (bribery), pemerasan
(extortion) dan nepotisme.
o Transparency International:
Penyalahgunaan kekuasaan (a
misuse of power), kekuasaan
yang dipercayakan (a power that
is entrusted), dan keuntungan
pribadi (a private benefit) baik
sebagai pribadi, anggota
keluarga, maupun kerabat dekat
lainnya.
Terminologi … (cont’d)Terminologi … (cont’d)
ExtortionExtortion
BriberyBribery
7. 3 tingkatan KORUPSI3 tingkatan KORUPSI
Material benefit
(Mendapatkan keuntungan material yang
bukan haknya melalui kekuasaan)
Abuse of power
(Penyalahgunaan kekuasaan)
Betrayal of trust
(Pengkhianatan kepercayaan)
8. Pengkhianatan terhadap kepercayaan
(betrayal of trust)
• penghianatan merupakan
bentuk korupsi paling
sederhana
• Semua orang yang berkhianat
atau mengkhianati
kepercayaan atau amanat yang
diterimanya adalah koruptor.
• Amanat dapat berupa apapun,
baik materi maupun non materi
(ex: pesan, aspirasi rakyat)
• Anggota DPR yang tidak
menyampaikan aspirasi
rakyat/menggunakan aspirasi
untuk kepentingan pribadi
merupakan bentuk korupsi
9. Penyalahgunaan kekuasaan
(abuse of power)
• Abuse of power merupakan korupsi
tingkat menengah
• Merupakan Segala bentuk
penyimpangan yang dilakukan
melalui struktur kekuasaan, baik
pada tingkat negara maupun
lembaga-lembaga struktural lainnya,
termasuk lembaga pendidikan,
tanpa mendapatkan keuntungan
materi.
10. Penyalahgunaan kekuasan untuk mendapatkan
keuntungan material (material benefit)
• Penyimpangan kekuasaan untuk
mendapatkan keuntungan material
baik bagi dirinya sendiri maupun
orang lain.
• Korupsi pada level ini merupakan
tingkat paling membahayakan
karena melibatkan kekuasaan dan
keuntungan material.
• Ini merupakan bentuk korupsi yang
paling banyak terjadi di indonesia
11. Unsur-unsur yang dapat
menentukan sesuatu
dapat dianggap sebagai
korupsi
1.1. Secara melawan hukumSecara melawan hukum
2.2. Memperkaya diriMemperkaya diri
sendiri/orang lainsendiri/orang lain
3.3. Merugikan keuangan/Merugikan keuangan/
perekonomian negaraperekonomian negara
12. MERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIANMERUGIKAN KEUANGAN/ PEREKONOMIAN
NEGARANEGARA
1.1. Korupsi menghambat pembangunan &Korupsi menghambat pembangunan &
kegiatan usaha di Indonesiakegiatan usaha di Indonesia
2.2. Setiap kegiatan perekonomian harusSetiap kegiatan perekonomian harus
melewati “pintu-pintu” korupsimelewati “pintu-pintu” korupsi
3.3. Perkembangan kegiatan usaha terhambat,Perkembangan kegiatan usaha terhambat,
pengangguran makin banyak, harga barangpengangguran makin banyak, harga barang
& jasa menjadi melambung& jasa menjadi melambung
4.4. Pendidikan dan kesehatan sangat mahalPendidikan dan kesehatan sangat mahal
13. Salah satu hal mengapa di indonesiaSalah satu hal mengapa di indonesia
korupsi semakin sulit diberantaskorupsi semakin sulit diberantas
• Karena korupsi sudah “mendarahKarena korupsi sudah “mendarah
daging”, sehingga perilaku korupsidaging”, sehingga perilaku korupsi
sudah menjadi hal yang biasa dansudah menjadi hal yang biasa dan
bukan lagi dianggap sebagaibukan lagi dianggap sebagai
“penyakit”yang harus segera“penyakit”yang harus segera
disembuhkan.disembuhkan.
• Dengan demikian, semakinDengan demikian, semakin
sulitnya membedakan manasulitnya membedakan mana
perilaku korupsi dan mana yangperilaku korupsi dan mana yang
bukan korupsibukan korupsi
• Ibarat maling teriak malingIbarat maling teriak maling
14. Fraud
I. Sudah ada tuntutan
hokum (prosecution)
II. Sudah ditemukan
belum ada tuntutan
hukum
III. Fraud belum
ditemukan
20. - Tindak Pidana Korupsi
- Tindak Pidana Pencucian Uang
- Tindak Pidana HAM Berat
- Tindak Pidana Terorisme
- Tindak Pidana Narkotika
- Tindak Pidana Lingkungan Hidup
- Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Tindak Pidana Anak
- Tindak Pidana Kehutanan
- Dll.
21. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang
merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Pelbagai peraturan peraturan
perundang-undangan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi telah diterbitkan.
Namun, praktik korupsi masih terus berulang dan semakin kompleks dalam realisasinya.
Pada tahun 2010, menurut data Pacific Economic and Risk Consultansy, Indonesia
menempati urutan teratas sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dalam kenyataan
sehari-hari korupsi hampir terjadi disetiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat.
Mulai dari mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Proyek Pengadaan Barang/Jasa di
instansi pemerintah, sampai proses penegakkan hukum.
Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh
masayarakat umum, seperti memberi hadiah kepada Pejabat / Pegawai Negeri atau
keluarganya sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah
sebagai kebiasaan dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama menjadi
bibit-bibit korupsi yang nyata.
22. Kebiasaan berperilaku koruptif yang terus berlangsung di kalangan masyarakat salah satunya disebabkan karena masih
kurangnya pemahaman mereka terhadap pengertian korupsi. Selama ini, kosakata korupsi sudah populer di Indonesia. Hampir
semua orang pernah mendengar kata korupsi. Dari mulai rakyat yang tinggal di pedalaman, mahasiswa, pegawai negeri, orang
swasta, aparat penegak hukum sampai pejabat negara. Namun jika ditanya kepada mereka apa itu korupsi, jenis perbuatan
apa saja yang bisa dikategorikan tindak pidana korupsi? Hampir dipastikan sangat sedikit yang bisa menjawab secara benar
bentuk / jenis korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang.
Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagian besar pengertian korupsi didalam undang-undang tersebut dirujuk dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lahir sebelum negara ini merdeka. Namun hingga saat ini pemahaman
masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat kurang.
Menjadi lebih memahami pengertian korupsi juga bukan sesuatu hal yang mudah. Berdasarkan Undang-Undang No. 31
Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kebiasaan berperilaku
koruptif yang selama ini dianggap sebgai hal wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi. Seperti
Gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi salah satu bentuk Tindak Pidana Korupsi.
Mengetahui bentuk / jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi
adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.
23. Korupsi bersasal bahasa latin “Corruptio,” atau “Corruptos”
Kata tersebut kemudian diadopsi ke dalam beberapa bahasa, diantaranya yaitu :
Bahasa Inggris : Corruption ( Corrupt )
Bahasa Belanda : Corruptie
Bahasa Indonesia : Korupsi
Korupsi secara harfiah bisa berarti :
1. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan ketidakjujuran
2. Perbuatan yg buruk (penggelapan, uang, penerimaan uang sogok, dsb)
3. Perbuatan yg kenyataan menimbulkan keadaan yg bersifat buruk
Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dalam 30 buah Pasal dalam UU No.31 Tahun
1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 7 (tujuh)
bentuk / jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai
perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.
24. 1. Kerugian keuangan
negara
2. Suap - Menyuap
3. Penggelapan dalam
jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan
dalam pengadaan
7. Gratifikasi
25. 25
KORUPSI
UU NO 31 TH 1999
JO
UU NO 20 TH 2001
KERIGIAN
KEUANGAN
NEGARA
Ps 2 & 3
SUAP
MENYUAP
Ps
5,6,11,12,13
PENGGELAPAN
DLM JABATAN
Ps 8, 9,
Ps 10.a,b c
PERBUATAN
PEMERASAN
Ps 12, e,g, f
PERBUATAN CURANG
Ps 7 ayat (1) a,b,C,d
Ps 7 (2)
Ps 12.b
Benturan
Kepentingan
Ps 12 i
Gratifikasi
Ps 12 c
TPK UU No 31 th 1999 Jo UU No 20 Th
2001
26. LgS
Sejarah Pemberantasan Korupsi
Tahun Kegiatan Utama Lingkup Dasar Hukum
1957 Operasi Militer (Kegiatan tidak terstruktur) PRT/PM/06/1957
1967 Tim Pemberantasan Korupsi (Represif) Keppres 228 Tahun 1967
1977 Opstib (Penertiban Sistem) Inpres 9 Tahun 1977
1987 Pemsus Restitusi Pajak (Kebenaran restitusi) Surat MENKEU S-1234/MK.04/1987
1997-19981997-1998 Krisis Moneter & EkonomiKrisis Moneter & Ekonomi
1999 KPKPN (Preventif) UU 28 Tahun 1999
1999 TGTPK (Represif) PP 19 Tahun 2000
PELAJARANPELAJARAN
Tidak memadai pada komponen pencegahan, walaupun mandat yang diberikan mencakup
pencegahan
Diarahkan hanya untuk penghukuman, tidak cukup perhatian pada upaya pelacakan aset
(hasil korupsinya)
Sistem manajemen SDM tidak diarahkan untuk mendukung kinerja
Sistem manajemen keuangan tidak diarahkan untuk mendukung kinerja
2003 KPK (Penindakan & Pencegahan) UU 30 Tahun 20022003 KPK (Penindakan & Pencegahan) UU 30 Tahun 2002
Tugas: Koordinasi, Supervisi, Penindakan, Pencegahan, Monitor (Represif) Keppres 11 Tahun
2005
27. Sekilas KPK:
Beberapa gambaran:
• Lembaga Negara Independen bebas pengaruh dari
eksekutif, legislatif, yudikatif dan kekuatan lainnya
• Bertanggung jawab kepada publik
• Yurisdiksi hanya pada tindak
pidana korupsi
Gambaran lain:
• 5 Pimpinan (saat ini: 4 pimpinan)
• 4 Penasihat (saat ini: 2 Penasihat)
• 700 Pegawai
28. Mekanisme Anti Korupsi KPK
(UU No. 30/2002)
Tugas KPK
Pasal 6
Koordinasi
Pasal 7
Supervisi
Pasal 8
Penyelidikan,
Penyidikan,
Penuntutan
Pasal 11
Pencegahan
Pasal 13
Monitor
Pasal 14
1. Kejaksaan
2. Kepolisian
3. BPK
4. Inspektorat Jenderal
5. Lain-lain
1. Kejaksaan
2. Kepolisian
3. BPK
4. Inspektorat Jenderal
5. Lain-lain
1. Lembaga yang memberikan
pelayanan publik
1. Semua kewenangan yang
diberikan kepada penegak
hukum lainnya oleh UU
1. Kewenangan tertentu yang
tidak diberikan kepada
penegak hukum lain
30. Visi dan Misi KPK
Visi:
• Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan Indonesia yang bebas
dari korupsi
Misi:
• Pendobrak dan pendorong Indonesia yang bebas dari korupsi
• Menjadi pemimpin dan penggerak perubahan untuk mewujudkan
Indonesia yang bebas dari korupsi
Prinsip Utama:
• Kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum
dan proporsionalitas
Nilai-nilai Dasar
• Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Religiusitas, Transparansi,
Kepemimpinan, Produktiitas
31. 31
GUNUNG ES KORUPSI
TINDAK PIDANA KORUPSI
TPK
CORRUPTION HAZARDS (CH)
POTENSI MASALAH
PENYEBAB KORUPSI
(PMPK)
Korupsi sbg
Kejahatan terjadi,
apabila terdapat :
• Desire to Act
• Ability to Act
• Opportunity
• Suitable Target
Korupsi sbg
Kejahatan terjadi,
apabila terdapat :
• Desire to Act
• Ability to Act
• Opportunity
• Suitable Target
Kelemahan bangsa
• Kesisteman
• Kesejahteraan /
Pengghasilan
• Mental / moral
• Internal, sosial,
self control
• Budaya ketaatan
hukum
Kelemahan bangsa
• Kesisteman
• Kesejahteraan /
Pengghasilan
• Mental / moral
• Internal, sosial,
self control
• Budaya ketaatan
hukum
lokasi :
• pemasok
anggaran
• pengguna
anggaran,
• disparitas
pendapatan
Manusia
berjiwa koruptor
Barang
• asset negara,
•barang sitaan
Kegiatan :
• proyek
pembangunan
• pengadaan
barang / jasa
• perijinan /
pelayanan publik
lokasi :
• pemasok
anggaran
• pengguna
anggaran,
• disparitas
pendapatan
Manusia
berjiwa koruptor
Barang
• asset negara,
•barang sitaan
Kegiatan :
• proyek
pembangunan
• pengadaan
barang / jasa
• perijinan /
pelayanan publik
Sesuai dengan UU, KPK mempunyai fungsi supervisi, koordinasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pencegahan dan monitoring.
Inpres 5 / 2004 Presiden menginstruksikan beberapa langkah didalam percepatan pemberantasan korupsi. Didalam Inpress secara jelas disebutkan bahwa semua kegiatan harus di koordinasikan dengan KPK, maka didalam pembahasan RAN, KPK selalu berpartisipasi aktip. Untuk itulah KPK pagi hari ini berada disini didalam acara konsultasi dan kampanye publik mengenai RAN.
Termasuk pemberantasan tim yang dibentuk Presiden, KPK pun melakukan peran dan fungsinya sebagai supervisi dan koordinasi.
Tim terpadu juga ber koordinasi dengan KPK.
Subjek pemberantasan korupsi adalah aparat pemerintahan, sektor swasta dan peran serta masyarakat.
Pemberantasan Korupsi:
Pencegahan dan Penindakan
Pada sesi berikutnya nanti Dirjen Pajak, BPN, Depdagri, BKPM. Akan menyampaikan pemaparan akan apa yang telah dilakukan.
Yang jauh lebih penting apa yang masing masing akan kita lakukan setelah pertemuan ini.
Untuk aparat pemerintah khususnya departemen yang memberikan paparan.
Rakyat, laporkan kalau didalam pengelolaan masih berjalan seperti yang dulu dulu. Namun keinginan berubah juga harus dimiliki oleh semua pihak. Hilangkan black labeling, namun sebaliknya aparat juga tidak usah terlalu sensitip. Jadikanlah suara rakyat menjadi masukan buat kita semua, Sudah saatnya kita berubah, bukan untuk dilayani, rakyatpun juga mempunyai hak untuk suatu kehidupan yang lebih baik.