1. )'
I
o
li
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di
bidang perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan
Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat perlu disusun Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Kantor Pelayanan Perizinan
Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat;
bahwa Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 16 Tahun 20Og tentang
Standard Operating Procedure (SOP) / Standarisasi Prosedur Pelayanan
Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal (KP2SP- PM)
Kabupaten Pakpak Bharat perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a"
dan "b" diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pakpak Bharat tentang
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kantor Pelayanan Perizinan
Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
Undang-Undang Nomor g Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Republik lndonesia Negara Nomor 5049);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PERl20/M.PANl04l2006 tentang Pedoman Penyusunan $tandar Pelayanan
Publik;
Peraturan Menteri
PER/2slM. PAN/05/2006
Publik;
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan
I
'.e" d
j
i
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 19 runUN 2011
TENTANG
STANDAR OPERASTONAL PROSEDUR (SOp) PELAYANAN pERtZtNAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAI,IAN MODAL
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
{{enimbang: a.
Mengingat :
J
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/26IM.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan
Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menterr Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor PER/31 /M.PAN/0812006'
8^ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
I

2. 9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
PER/21lM.PANI11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOp)
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Pemerintah KabupatenlKota;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEP/M .P AN|T 12003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
Publik;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
118/KEP.M.pANl7l2O03 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan
Masyarakat Bagi instansi Pemerintah;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25
KEP/M.PAN|2|?OO4 tentang Pedoman Penyusunan lndeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi Pemerintah,
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
26IKEP/M.PAN/2/20M tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan
Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
63/KEPiM .P AN|T 12006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan
publik;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2?fi Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 88);
Peraturan Daerah Nomor g Tahun 2o1a tentang Retribusi Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor g,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8g);
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 90);
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2O1A tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun ZA10 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor gl );
Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan
Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009
Nomor 4);
Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor
Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak
Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat rahun 2009 Nomor 88,
Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3);
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2011 tentang lzin Tempat Penjualan
Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011
Nomor 131);
Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2011 tentang lzin Gangguan (Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 132);
Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang lzin Trayek (Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 201 1 Nomor 133);
Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2011 tentang lzin Mendirikan Bangunan
(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 134);
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang lzin Lokasi (Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 135);
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2011 tentang lzin Surat lzin Usaha
Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor
136);
24.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

3. peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2011 tentang lzin Wajib Daftar Perusahaan
(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 137);
ieraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Jasa Konstruksi
(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 201 1 Nomor 137);
Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2A11 tentang lzin Penyelenggaraan
Sarana Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011
Nomor 139);
peraturan bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Bengkel dan
perawatan Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2011 Nomor 140),
peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 tentang lzin Pemakaian Kekayaan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 141)'
peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Ketenagalistrikan
(Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 142)',
ieraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2011 tentang lzin Usaha lndustri (Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 143);
peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Restoran (Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 144);
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Salon Kecantikan
dan Pangkas Rambut (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2411
Nomor M5);
37. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Penggilingan
padi/Tapioka, Huller dan Penyosoh Beras (Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2011 Nomor 146);
39.
peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2A11 tentang lzin Usaha Masyarakat
Veteriner (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 147,
Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 147);
peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Rekreasi dan
Hiburan Umum (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor
148);
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2A11 tentang lzin Penyelenggaraan
Reklame (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 149);
Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2011 tentang lzin Usaha Hotel dan
Penginapan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor
150);
Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2011 tentang lzin Pengambilan dan
Pengolahan dukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2011 Nomor 152).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
{sop} PELAYANAN pERtZtNAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN SATU
PINTU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN PAKPAK BHARAT.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
31.
I
28.
29.
30.
32.
33.
34.
35.
36.
38.
40.
41.
42.
--l
i
I
J

4. Perizinan Satu Pintu dan Penanaman
dan dinYatakan tidak berlaku.
.Modal
(KP2SP- PM) Kabupaten Pakpak Bharat dicabut
Pasal 5
PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggalditetapkan.
Agar eetiap orang meng_etahuinya, memerintahkan pengurdangan peraturan Bupati ini dengan
ffiffi;;iInny, Iaram-aerita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
20l
l,unorrskan di salak
pada tanggal oa Nolevuber aoq
SEKRET DAERAH
PAKPAK BHARAT'
R SINAMO
BERITADAERAHKABUPATENPAKPAKBHARATTAHUN20ll
NOMOR I5A
Ditetapkan di Salak
pada tanggal s, t{ oPe^4 ber
BUPATI PAKPAK BHARAT'
LANDO BERUTU

5. LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR : 49 TAHUN 2011
TANGGAL : 03 Nopember 2011
STANDA,R OPERASTONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung makna negara
berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan
yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka
memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa
publik, dan pelayanan administratif.
Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Undang -Undang Dasar
1945 merupakan tugas negara yang memerlukan peran serta aktif semua aparatur, dunia
usaha dan masyarakat. Berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat telah
dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang
belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan
untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai
masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia
dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu
pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.
Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan prima maka pimpinan harus mampu
memberikan kesempatan kepada karyawannya agar mereka bersedia berpartisipasi dalam
upaya mencapai tujuan dari pelayanan melalui fungsi dan tugasnya sesuai yang telah
ditetapkan, Ioyal dan berdedikasi.
Dengan adanya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara
dalam pelayanan publik, yang didalamnya diamanatkan bahwa setiap layanan yang ada
harus sekurang kurangnya memuat:
a. dasar hukum;
b. persyaratan;
c. sistem, mekanisme, dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;
e. biaya/tarif;
f. produk pelayanan;
g. sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
h. kompetensiPelaksana;
i. pengawasan internal;
j. penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
k. jumlah Pelaksana;
l. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan
standar pelayanan;
m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
n. evaluasi kinerja Pelaksana.

6. -,,,fj,I.,.'
B.
Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Apaiatur t1lgara Nomor PERI20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar
pelayanan Publik adalah bukti nyata keseriusan Pemerintah dalam memberikan pelayanan
primi kepada masyarakat. Pemberlakuan Peraturan ini perlu diwujudkan secara nyata
ditengahiengah masyarakat luas di lndonesia khususnya di daerah Kabupaten Pakpak
Bharat.
Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan segala
potensi yang ada senantiasa berusaha untuk berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugas
bemerinlahan khususnya bidang Pelayanan Publik, disamping memberdayakan potensi
yang ada.
Pedoman Penyusunan $tandar Operasional Prosedur {SOP)
Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaiur Negara Nomor
pfnf2tnn.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
(SOp) Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa sebagai landasan penyusunan
btandar Operasional Prosedur, harus disusun petunjuk pelaksanaan pelayanan publik yang
sekurang-kurangnya memuat :
1. Persiapan Penyusunan SOP;
2. Penilaian Kebutuhan SOP;
3. Pengembangan SOP;
4. lntegrasi (Penerapan SOP) dalam manajemen; dan
5" Monitoring dan Evaluasi Penerapan $OP.
7

7. B.
BAB II
GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(sop), srANDARrsASr PROSEDUR PELAYANAN
Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP)
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah instruksi yang tertulis untuk
dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien
guna menghindari teryadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur yang
dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.
Dengan adanya SOP ini, maka kinerja pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perizinan
Satu Pintu dan Penanaman Modal dapat diukur baik secara kuantitatif maupun deskriptif.
Kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Adanya fenomena di tengah masyarakat bahwa jika berhadapan dengan pemerintah,
maka kesan yang pertama kali muncul dalam benak masyarakat adalah "pegawai yang
dijumpai tidak ramah", "tidak informatif', "mata duitan (korup) dan pungli", "tidak profesional
dan sangat lamban", "tidak efisien" sehingga pelayanan prima sangat jauh dari harapan
dengan kata lain tidak ada kepuasan terhadap pelayanan. Hal ini bertolak belakang dari
konsep pemerintah sebagai pelayan dan abdi masyarakat. Untuk itu dibutuhkan perubahan
pradigma aparatur pemerintah tentang konsep sebagai pelayan masyarakat dengan aturan
dan mekanisme baku yang harus diikuti dalam sebuah instruksi yang distandarisasi dalam
bentuk SOP. Adapun Kegunaan SOP dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan perizinan
meliputi :
1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai
yang menjadi tugasnya;
2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang
pegawai dalam melaksanakan tugas;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi,
sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari
hari;
5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas;
6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai secara konkrit
untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan perizinan dapat berlangsung dalam
berbagai situasi;
8. Menjamin konsistensi pelayanan pada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan
prosedur;
9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasi oleh
pegawai dalam melaksanakan tugasnya;
10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai;
11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dari
kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan penyimpangan;
12. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan
13. Membantu penelusuran terhadap kesalahan kesalahan prosedural dalam memberikan
pelayanan.
C. Dasardan Landasan Hukum
Secara hirerarki Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dan landasan
hukum adalah :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERy2O/M.PANI05/2006
tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
dalam menyelesaikan pekerjaan
mungkin dilakukan oleh seorang

8. D.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25IM.PAN/0512006
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PANI05/2006
tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan
Kompetisi Antar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor P E R/3 1 /M. PANl08l2006;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/2'!lM.PANI1ll2QAa
tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOPi Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah
Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEPIM.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.M.PAN/712006
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118IKEP.M.PAN/712003
tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi instansi
Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2S|KEP|M.PAN|Z|2OA4
tentang Pedoman Penyusunan lndeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan lnstansi
Pemerintah;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEPIM.PAN|2|2OO4
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabititas dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
Maksud dan Tujuan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dimaksudkan
untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat
dalam penerbitan izin yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan
Penanaman Modal, Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Perizinan ini sebagai pedoman yang jelas kepada pelaku pelayanan sampai sejauh mana
bentuk konkrit yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.
Dengan adanya SOP ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan
kepuasan tersendiri kepada masyarakat selaku penerima pelayanan. Sehingga kondisi ini
akan membawa akses baik untuk mewujudkan "Good Governance dan Clean
Government" sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Beruvibawa dan Bebas dari
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
Maklumat Pelayanan
Dalam rangka peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mengingat
pelayanan prima hanya dapat terwujud apabila pemberi layanan dan penerima layanan
memiliki pemahaman dan keinginan yang sama. Oleh karenanya seluruh pegawai di Kantor
Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal membuat maklumat pelayanan
yaitu: "Kami Siap Melaksanakan Motto Pelayanan : HP-3G".
Dengan menerapkan maklumat pelaksanaan motto ini, maka pelayanan prima dapat
diimplementasikan dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat sebagai pemangku
kepentingan. Dimana arti motto ini diambil dari 5 (lima) indikator tingkat kepuasan dan
kualitas dalam hal pelayanan publik, yaitu :
HANDAL : Pelayanan yang dijanjikan segera direalisasikan dengan cepat, tepat, akurat
dan memuaskan (Reliability)
PEDULI : Menganggap setiap masalah sebagai bagian dari masalah kami (Enphaty)"
GEMAR : Siap melayani sebelum diminta (Responsive).
GEDUNG : Siap menyediakan dan memelihara fasilitas pelayanan yang aman dan
nyaman (Tangible).
GARANSI : Dapat dipercaya, sopan, berpengetahuan baik dan menjamin kepastian hukum
produk dan jaminan atas pelayanan yang diberikan (Assurance).
E.

9. F. Visi dan Misi
Adapun yang menjadi visi dan misi Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan
Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
a. Visi
Mewujudkan pelayanan perizinan yang adil, transparan dan akuntabel di Kabupaten
Pakpak Bharat.
b. Misi
1. Meningkatkan kualitas SDM pelayanan perizinan yang profesional dan berdedikasi
tinggi.
2. Mengadakan pelayanan perizinan dengan transparan dan akuntabel.
3. Mengadakan pelayanan perizinan yang mudah, jelas, sederhana dan tepat waktu.
4. Merubah keluhan menjadi kepuasan masyarakat.
5. Mendorong pertumbuhan kegiatan usaha dan penanaman modal di Kabupaten
Pakpak Bharat.
6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pakpak Bharat.

10. BAB III
STANDAR OPER.ASTONAL PROSEDUR (SOP)
A. Jenis Pelayanan Perizinan
Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak
Bharat melayani 78 (tujuh puluh delapan) jenis izin, 1 (satu) tanda daftar dan 3 (tiga)
persetujuan prinsip yaitu :
Tabel lll.1 Jenis Pelayanan Perizinan
NO JENIS PELAYANAN
KODE
IZIN
KODE
FORMULIR
KET
A. tztN BERTARTF (DIPUNGUT BIAYA PENGURUSAN lZlN)
01 lzin Mendirikan Bangunan (tMB) 640 F.503-01
02 lzin Gangguan 530 08 F,503-02
03 lzin Trayek 551.21 F 503-03
a4 lzin Trayek lnsidentil 551.21 F.503-03
05 lzin Usaha Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 443.51 F.503-04
B. rzrN BERTARTF (DTPUNGUT BTAYA/TARTF PEMAKATAN)
01 lzin Pemakaian Kekayaan Daerah 030 F.503-05
-. tztN BERTARIF (D|PUNGUT BTAYA J.AMTNAN BONGKAR DAN KBRP)
01 lzin Penyelenggaraan Reklame 510.12 F.503-06
D. rzrN NoN TAR|F (TTDAK DTPUNGUT B|AYA)
01 lzin OperasiAngkutan 551.21 F.503-03
02 lzin Usaha Peredaran Minuman Beralkohol 443.51 F.503-04
03 Persetujuan Prinsip Usaha Rekreasidan Hiburan Umum Khusus F.503-07
04 Persetujuan Prinsip Usaha Hotel dan Penginapan Khusus F.503-08
05 Persetujuan Prinsip lzin Lokasi Khusus F.503-09
06 lzin Lokasi 413.21 F.503-10
07 lzin Usaha Hotel dan Penginapan 556 2 F.503-11
08 lzin Usaha Taman Rekreasi 556 F.503-12
09 lzin Usaha Gelanggang Renang 556 F.503-12
10 lzin Usaha Pemandian Alam 556 F.503-12
11 lzin Usaha Padang Golf 556 F.50&12
12 lzin Usaha Kolam Renang 556 F.503-12
13 lzin Usaha Kolam Pemancingan q(A F.503-12
14 lzin Usaha Gelanggang Permainan dan Ketangkasan 556 F 503-12
15 lzin Usaha Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) 556 F.503-12
16 lzin Usaha Rumah Billiard 556 F.503-12
17 lzin Usaha Karaoke/Kafe 556 F.503-12
18 lzin Usaha Bioskop 556 F.503-12
19 lzin Usaha Sarana dan Fasilitas Olah Raga 556 F.503-12
20 lzin Usaha Diskotik 556 F.503-12
21 lzin Usaha Pantipijat 556 F.503-12
22 lzin Usaha Mandiuap 556 F.503-12
23 lzin Usaha Pusat Pasar Seni dan Pameran 556 F.503-12
24 lzin Usaha Dunia Fantasi 556 F.503-12
25 lzin Usaha Teater Terbuka 556 F.503-12
26 lzin Usaha Teater Tertutup 556 F.503-12
27 lzin Usaha Teater Satwa Dan Pentas Pertunjukan Satwa 556 F.503-12
28 lzin Usaha Fasilitas Wisata Tirta Dan RekreasiAir 556 F.503-12
29 lzin Usaha Pusat KebugaranlHealth Center 556 F.503-12
6

11. 30 lzin Usaha Pertunjukan Temporer 556 F.503-12
31 lzin Usaha Bazaar 556 F.503-12
32 Surat lzin Usaha Perdagangan (SIUP) 510-004 F.503-13
33 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Khusus F.503-14
34 lzin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Khusus F 503-15
35 lzin Usaha lndustri (lul) 530 F.503-16
36 lzin Pemanfaatan Kayu Rakyat 522.22 F,503-17
a7 lzin Usaha Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam
dan Batuan
541.2 F.503-18
38 lzin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum 671.5 F.503-19
39 lzin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri 671.5 F.503-19
4A lzin Usaha Jasa Penunjang Ketenagalistrikan 671.5 F.503-'t9
41 lzin Usaha Bengkel Perawatan Kendaraan Bermotor 550 F.503-20
42 lzin Usaha Salon 556 F.503-21
43 lzin Usaha Pangkas Rambut 556 F.503 21
44 lzin Usaha Restoran 443 51 F.503-22
45 lzin Usaha Rumah Makan 443.51 F.5A3-22
46 lzin Usaha Jasa Boga 443.51 F.503-22
47 lzin Usaha Rumah Potong Hewan (RPH) 524.2 F 503-23
4B lzin Usaha Rumah Potong Unggas (RPU) 524.2 F.503-23
49 lzin Praktek Dokter Hewan 524.2 F.503-23
50 Izin Praktek Mantri Hewan 524.2 F.s03-23
51 lzin Rumah Sakit Hewan 524.2 F.503-23
52 lzin Klinik Hewan 524.2 F.503-23
53 lzin Usaha Penggilingan Padi 521 3 F.503-24
54 lzin Usaha Penggilingan Tapioka 521.3 F.503-24
55 lzin Usaha Huller 521.3 F.50s-24
56 lzin Usaha Penyosoh Beras 521.3 F.543-24
57 lzin Tukang Gigi 440 F.503-25
58 Surat lzin Praktek Perawat (SIPP) 440 F.503-25
59 lzin Praktek Perorangan Dokter Umum 444 F.503-25
60 lzin Praktek Perorangan Dokter Gigi 444 F.503-25
61 lzin Praktek Perorangan Dokter Spesialis 440 F.503-25
62 lzin Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis 440 F.s03-25
OJ lzin Praktek Berkelompok Dokter Umum 440 F.503-25
64 lzin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis 444 F.503-25
65 lzin Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis 440 F.503-25
66 lzin Praktek Bidan 440 F.503-25
67 lzin Balai Pengobatan Swasta 440 F.503-25
68 KliniURumah Bersalin 444 F.503-25
69 lzin Pengobatan Tradisional 440 F.503-25
7A lzin Toko Obat 440 F.503-25
71 lzin Apotek 444 F 503-25
72 lzin Optik 440 F.503-25
73 lzin Rumah Sakit Umum 44A F.503-25
74 lzin Rumah Sakit Khusus 440 F.503-25
75 lzin Laboratorium Klinik 440 F.503-25
7

12. B. Tata Cara Penomoran
1. Pendaftaran
Penomoran pendaftaran yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan
Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat untuk semua jenis izin dibuat sebagai
berikut:
Kode Perizinan//Nomor urut pendaftaran / Jenis izin I Singkatan Kantor/ Bulan I Tahun
2. lzin
Penomoran Khusus:
a. IUJK
Untuk penomoran IUJK digunakan format
ketentuan sebagai berikut :
- BU adalah Bentuk Usaha dengan ketentuan :
1 = Perusahaan Nasional;
2 = Penanaman Modal Dalam Negeri;
.JU-NU dengan
3 = Perusahaan Patungan dalam rangka penanaman modal asing.
- NoReg adalah Nomor registrasi pada LPJK Provinsi, Contoh :2-1210.-1-2e-1-42-
133333, maka N2 adalah 133333.
- KK adalah Kode Kabupaten Pakpak Bharat dalam hal konstruksi, yaitu . 1216.
- JU adalah Jenis Usaha dengan ketentuan :
'l = Jasa Perencanaan;
2 = Jasa Pelaksana;
3 = Jasa Pengawasan;
4 = Gabungan dari ketiganya.
- NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran.
Contoh : 1 -1 33333-121 6-3-00001 .
b. TDP
Untuk penomoran TDP menggunakan format : BU.JU dengen ketentuan
sebagai berikut:
- KK adalah Kode Kabupaten Pakpak Bharat, yaitu : 02.25
- BU adalah Bentuk Usaha dengan ketentuan :
1 = Perseroan Terbatas (PT);
2 = Koperasi (KOP);
3 = Perseroan Komanditer (CV);
4 = Firma (Fa);
S = perorangan (pO);
6 = Bentuk Usaha Lainnya {BUL).
- JU adalah Kode Jenis Usaha Utama berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
(KBLI). Contoh 47 untuk jenis usaha utama perdagangan,
- NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran
Contoh : Nomor TDP perusahaan perorangan di Kecamatan Kerajaan bergerak di
bidang perdagangan adalah 12"1 5.02.4.47.00001.
c. SIUP
Penomoran SIUP menggunakan format
ketentuan sebagai berikut :
- KP adalah Kode Perizinan yaitu 503;
- NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran;
U P/KJ -N U I/K EC/KPI/SPIB dengan
- KJ adalah Kode Jenis lzin untuk perdagangan, yaitu : 510;
- NUI adalah Nomor Urut Jenis lzin, untuk SIUP adalah : 09;
- KEC adalah Kode Kecamatan, yaitu: 12.1S,xx;
- KPI adalah Kode Permohonan lzin;
- $P adalah Spesiflkasi Perusahaan, dimana:
. PK : Perusahaan Kecil (Modal Bersih : s Rp. 500 Juta);
. PM : Perusahaan Menengah (Modal Bersih : > 500 juta sld 10 Milyari;
. PB : Perusahaan Besar (Modal Bersih : > 10 Milyar);
- BP adalah Bulan Penerbitan dalam angka romawi.

13. - TP adalah Tahun Penerbitan.
Contoh ; Nomor SIUP untuk pengurusan baru dengan modal 600 juta di Kecamatan
pergetteng-Getteng Sengkut adalah : 5031001/51 0-09102 .25.A5,B,PM|U2A1 1 .
d. Tata cara untuk seluruh izin selain ketiga diatas digunakan format
dengan ketentuan sebagai berikut:
- KP adalah Kode Perizinan, yaitu : 503;
- NUP adalah Nomor Urut Pendaftaran;
- KJ adalah Kode Jenis lzin;
- NUI adalah Nomor Urut Jenis lzin;
- KPI adalah Kode Permohonan lzin;
- KEC adalah Kode Kecamatan;
- BP adalah Bulan Penerbitan dalam angka romawi;
- TP adalah Tahun Penerbitan.
Contoh : Penomoran untuk izin Gangguan di Kecamatan salak adalah : 503/0011530-
a3i12.15.O3lBllt20fi.
e. Kode Permohonan lzin (KPl)
Baru : B
Perubahan : R
Perpanjangan/
Pembaharuan : P (1, 2, dst ...)
S (1, 2) (Khusus Perpanjangan lzin Gangguan)
Daftar Ulang : U
f. Kode Kecamatan (KEC)
12.15.01 : Kecamatan Sitelu Tali Urang Jehe;
12.15.02 : Kecamatan Kerajaan;
12.15.03 : Kecamatan Salak;
fii1.A4 : Kecamatan Sitelu Tali Urang Julu;
12.15.05 : Kecamatan Pergetteng-Getteng Sengkut;
12.15.06 : Kecamatan Pagindaq
12.15.07 : Kecamatan Tinada;
12.15.08 : Kecamatan $iemPat Ruhe.
Sistem dan Prosedur Pelayanan
1. Tugas dan tanggung jawab Kepala Kantor, Kepala Seksi dan Kepada Tata Usaha
dalam Prosedur Pelayanan Perizinan :
a. Kepala Kantor;
- Bertanggung jawab atas keberlangsungan pelayanan.
- Mengkoordinir para Kepala Seksi, KTU dan petugas pelayanan.
- Menandatangani naskah izin/sertifikat dan SKRD.
- Menandatangani naskah surat penolakan izin.
- Menandatangani surat pengantar rekomendasi dan naskah lainnya yang berkaitan
dengan pelayanan.
b. $eksi Pelayanan Perizinan;
- Menentukan apakah permohonan izin dapat diterbitkan langsung atau rnelalui
pemeriksaan lapangan (survei).
- Membuat draft surat permohonan rekomendasi ke instansi terkait yang ditanda
tangani oleh Kepala Kantor atau atas nama Kepala Kantor dan membuat
penomoran dalam agenda tersendiri.
- Menetapkan jadwal survei.
- Mengkoordinir petugas lapangan.
- Mengkoordinir petugas pelayanan.
- Meneliti kebenaran draft naskah izinlsertifikat dan SKRD (Surat Ketetapan
Retribusi Daerah) yang telah di cetak.
- Membubuhkan paraf terhadap draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (Surat
Ketetapan Retribusi Daerah) yang telah di cetak.
- Membuat laporan perizinan.
D.

14. c. Seksi lnformasi dan Penyuluan Perizinan;
- Melakukan penyuluhan perizinan agar masyarakat sadar akan legalitas usaha
atau bangunan mereKa.
- Memperoses pengaduan masyarakat;
- Mengkoordinir Petugas lnformasi dan Pengaduan;
- Mengkoordini Petugas Data.
d. Kepala Tata Usaha;
- Memverifikasi kebenaran berkas, draft naskah izinlsertifikat dan $KRD ($urat
Ketetapan Retribusi Daerah) yang telah dicetak dari sisi administrasi;
- Membubuhkan paraf terhadap draft naskah izinlsertifikat dan SKRD (Surat
Ketetapan Retribusi Daerah);
- Mengkoordinir Petugas Administrasi.
Tugas dan kategori Petugas dalam Prosedur Pelayanan Perizinan;
a. Petugas lnformasi dan Pengaduan;
- Menyapa pemohon dan membantu pemohon mengisiformulir.
- Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas.
- Mengembalikan berkas yang belum lengkap.
- Menyerahkan izinlsertifikat yang telah ditandatangani.
- Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan'
- Menyerahkan jawaban/informasi atas aduan masyarakat.
b. Petugas Pelayanan;
- Memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas.
- Menyerahkan tanda terima (resi) kelengkapan dan kebenaran berkas.
- Menyerahkan berkas kepada petugas data untuk di cetak draft naskah
izin/sertifikat dan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah).
- Menerima berkas, draft naskah izin/sertifikat dan SKRD (Surat Ketetapan
Retribusi Daerah) yang telah dicetak dari petugas data.
- Menyerahkan berkas, draft naskah izin/sertifikat yang telah di cetak ke Petugas
Administrasi.
- Menerima salinan naskah izinlsertifikat yang telah di tandatangani dari petugas
administrasi.
- Mengagendakan dan mengarsipkan berkas dan salinan naskah lzin/sertifikat yang
telah di tandatangani pada buku register sesuaijenis izinnya.
c. Petugas Data;
- Menerima berkas dari petugas pelayanan.
- Mencetak draft naskah izinlsertifikat dengan penomoran otomatis.
- Mencetak draft naskah surat penolakan izin/sertifikat.
- Mencetak Blangko/formulir perizinan.
- Mencetak blangko resi penerimaan berkas.
- Mencetak Surat Ketetapan Retribusi (SKRD).
- Mengolah database Perizinan.
- Mengupdate dan atau membuat sistem informasi perizinan.
- Menyediakan informasi baik elektronik maupun cetak yang di butuhkan oleh
pimpinan, masyarakat atau lainnya.
- Menyediakan draft laporan perizinan.
d. Petugas Lapangan;
- Meninjau lokasi atau tempat usaha pemohon izin untuk pemeriksaan teknis.
- Memberikan kajian teknis terhadap permohonan.
- Menandatangani berita acara hasil tinjauan lokasi.
- Melakukan koordinasi dengan tim teknis.
e. Petugas Administrasi;
- Menerima draft naskah izinlsertifikat dari petugas pelayanan.
- Menyerahkan draft naskah izinlsertifikat yang telah di paraf oleh Kepala Tata
usaha ke Kepala Kantor untuk ditandatangani.
- Mengagendakan dan mengarsipkan naskah izin/sertifikat yang telah di
tandatangani oleh Kepala Kantor pada buku agenda umum yang dianggap
sebagai surat keluar.
- Memberi cap stempel atas naskah izin/sertifikat.
10

15. 3.
- Menyerahkan salinan naskah izin/sertifikat ke petugas pelayanan dan naskah
izinlsertifikataslikepetugasinformasidanpengaduan.
f . Petugas Retribusi;
- MenetaPkan besaran retribusi'
- Menerima retribusi dari pemohon izin'
- Membuat laporan penerimaan retribusi'
- Menyerahd;SkiD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) kepada pemohon'
- Menyetor retribusi ke Kas Daerah'
Tata cara pengajuan permohonan izin, sebagai berikut :
a. pemohon **nguh,bil formulir izin yang telah disediakan oleh Kantor Pelayanan
perizinan satu pintu dan penanaman ni'ooat atau dapat di unduh dari website yaitu
fittp:{ryw.perieinan.*ghppJlhnetqihs-b's-q'iq'! atau $Qfi1'
b. pemohon **giri f"t*rl-* pengijurn permohonan perizinan sesuai dengan
kebutuhan dan irelengkapi persyiritan yang ditetapkan, bila diperlukan dapat
meminta bantuan Petugas lnformasi dan Pengaduan'
c. pemohon izin meny*riht rn formulir permohonan yang telah diisi dan kelengkapan
berkas administrasi kepada Petugas lnformasi dan Pengaduan'
Tata cara penanganan pelayanan, sebagai berikut :
a. Fetugas tntormasi dan fengaduan mienerima berkas permohonan izin dan membantu
pemohon mengisi formulir dan kelengkapan administrasi lainnya;
b. Fetugas lnforriasi dan pengaduan -mengembalikan
berkas permohonan yang tidak
lengkap kepada pemohon untuk dilengkapi;
c. ret[gas lnformasi dan pengaduan dan/atau Pemohon menyerahkan terkas
administrasi permohonan yang felah diperiksa terlebih dahulu oleh Petugas Informasi
dan Pengaduan ke Petugas Pelayanan;
d. petugas pelayanan m6nerima berkas administrasi permohonan dari pemohon
dan/itau Petugas lnformasi dan Pengaduan;
e, ietugas petJyanan membuat dan menyerahkan tanda terima (resi) Berkas
admiiistrasi permohonan yang telah lengkap dan benar kepada Pemohon;
f. Kasi pelayanan perizinan menentukan apakah permohonan izin dapat langsung
diterbitkan atau harus melalui pemeriksaan lapangan;
g. Jika dikenakan retribusi atas izin yang dimohonkan, maka Petugas Pelayanan
melakukan penghitungan retribusi untuk ditetapkan dalam SKRD (Surat Ketetapan
Retribusi);
h. petugas'pelayanan menyerahkan berkas serta besaran retribusi ke Petugas Data
untuk di cetak draft naskah izirr/sertifikat dan SKRD apabila permohonan izin tidak
memerlukan pemeriksaan lapangan {non survei);
i. petugas pelayanan menetapkan jadwal pemeriksaan lapangan/survei dan
diinformasikan kepada pemohon terhadap permohonan yang memerlukan
pemeriksaan laPanganlsurvei ;
j. ieetugas pelayanan membuat surat permohonan rekomendasi untuk di tandatangani
oleh kepala (antor atau atas nama Kepala Kantor di tandatangani oleh Kepala $eksi
ditujukan kepada instansi teknis terhadap berkas yang memerlukan pertimbangan
teknis;
k. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mengkoordinir Petugas Lapangan untuk
melakukan pemeriksaan lokasi usaha dan bangunan sesuai dengan jadwal yang
sudah ditentukan dan hasilnya dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan yang
telah ditandatangani oleh pemohon;
l. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan mengkoordinir Tim Teknis untuk melakukan kajian
teknis terhadap hasil survei permohonan izin yang memerlukan kajian lebih lanjut;
m. petugas Lapangan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan yang telah
ditandatangani kepada Petugas Pelayanan untuk di proses lebih lanjut;
n. Kepala Se[si Pelayanan Perizinan menetapkan apakah permohonan perizinan dapat
diterbitkan atau tidak dan/atau diterbitkan dengan syarat tertentu berdasarkan berita
acara pemeriksaan lapangan dan rekomendasi tim teknis;
o. Apabila permohonan izin tidak diterbitkan/ditolak karena tidak memenuhi syarat teknis
maka:
4.
11

16. 1) Kasi Pelayanan Perizinan membuat surat penolakan atau penangguhan dilampiri
berkas permohonan yang disampaikan kepada pemohon'
2) Surat penolakan atau penangguhan disampaikan ke pemohon melalui Tata Usaha
dan di tandatangani oleh Kepala Kantor dimana Petugas lnformasi dan
Pengaduan yang akan menghubungi pemohon.
p. Petugai Pelayanan menyerahkan berkas administrasi permohonan dengan Berita
' Acari Pemeriksaan, hasil pertimbangan teknis dan besaran retribusi (apabila di
pungut) kepada Petugas Data untuk di cetak draft naskah izinlsertifikat dan SKRD
nYa;
q. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas dan draft naskah izinlsertifikat kepada
Petugas Pelayanan dan menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan
untuk meneliti kebenaran sertitikat izin yang telah cetak dan membubuhi paraf;
r. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas permohonan dan draft naskah izin/sertifikat
dan SKRD (apabila retribusi di pungut) yang telah di paraf oleh Kepala $eksi
Pelayanan Perizinan kepada Petugas Administrasi;
s. Petugas Administrasi menerima berkas dan draft naskah izin/sertifikat dan SKRD
(apabila dipungut retribusi) dari Petugas Pelayanan untuk di paraf dan diverifikasi
kebenarannya dari sisi administrasi oleh Kepala Tata Usaha;
t. Kepala Tata Usaha mengembalikan draf sertifikat izin beserta berkasnya kepada
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan, apabila masih ada kesalahan cetak pada draft
naskah izin/sertifikat dan SKRD (apabila ada) atau ketidaksesuaian antara berkas
perizinan dengan draft izinlsertifikat dan SKRD (apabila ada) untuk direvisi atau
diolah ulang,
u. Kepala Tata Usaha membubuhi paraf pada draft naskah izin/sertifikat dan SKRD
(apabila ada), apabila berkas perizinan dan sudah dinyatakan benar secara
administrasi dan menyampaikan kepada Kepala Kantor untuk dimohonkan tanda
tangan;
v. Kepala Kantor menandatangani draft naskah izin/sertifikat dan SKRD, Petugas
Administrasi mengambil untuk diserahkan ke Petugas lnformasi dan Pengaduan;
w. Petugas lnformasi dan Pengaduan menyimpan berkas dan diatur sedemikian rupa
sebelum diserahkan dan menghubungi pemohon untuk mengambil izinnya;
Tata cara penyampaian hasil pelayanan, yaitu :
a. Pemohon yang akan mengambil izin yang telah selesai menyerahkan bukti
pendaftaran atau resi kepada Petugas Retribusi (kasir);
b. Petugas Retribusi (kasir) menyerahkan SKRD kepada Pemohon bagi izin yang
dipungut retribusi dan jika tidak dipungut retribusi maka langsung ke point "e";
c. Pemohon membayar Retribusi kepada Petugas Retribusi (kasir);
d. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada Petugas Pelayanan;
e. Petugas Pelayanan menyerahkan naskah izinlsertifikat kepada pemohon, khusus
IMB disertai plat IMB setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan dokumen;
f. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas dan salinan naskah izinlsertifikat 1 (satu)
rangkap kepada Petugas Administrasi;
g. Petugas Administrasi mengarsipkan berkas dan mengagendakannya pada buku
agenda umum.
h. Petugas Pelayanan mengatur pengarsipan berkas dan naskah izinlsertifikat dan
rnengagendakannya pada buku register sesuai dengan jenis izinnya.
i. Petugas Administrasi mengirimkan salinan naskah izinlsertifikat ke instansi terkait
dalam jangka waktu paling lama 2 (duai minggu.
E. Sistem dan Prosedur Pengaduan dan Pengembalian izin
1. Tata cara penanganan pengaduan pelayanan, sebagai berikut :
a. Pengaduan dari masyarakat tentang permasalahan perizinan yang timbul di
masyarakat dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Kantor
melalui :
12

17. 1) Pengaduan secara lisan:
1. Pengadu dapat menyampaikan permasalahannya dengan datang langsung ke
Kantor Pelayanan Perizinan $atu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten
Pakpak Bharat di Kompleks Perkantoran Panorama lndah Sindeka - $alak.
2. Pengadu dapat menyampaikan permasalahan melalui telepon Pelayanan
Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat dengan
nomor: (0627) 7433033.
2) Pengaduan secara tertulis, dapat dilakukan melalui .
a) Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan $atu Pintu
dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat dengan alamat Kompleks
Perkantoran Panorama lndah Sindeka - Salak, Kode Pos : 22272.
b) E-mail : yantuPinPb.gmail.com.
c) Faksimili : (0627) 7433033.
b. Petugas lnformasi dan Pengaduan melakukan proses pencatatan pengaduan antara
lain:
1) Pengaduan secara lisan.
Terhadap pengaduan seffira lisan petugas akan mencatat ldentitas pelapor,
berupa nama, alamat, pekerjaan, permasalahan.
2) Pengaduan secara tertulis.
Terhadap Untuk pengaduan secara tertulis, petugas akan melakukan pencatatan :
a) Nomor agenda;
b) Tanggal agenda;
c) ldentitas pelapor;
d) Tanggal surat Pengaduan;
e) Permasalahan.
c. Pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah dan dikelompokkan berdasarkan
kode jenis masalah, sebagai berikut :
1 i Penyalahgunaan wevvenang;
2) Pelayanan Masyarakat;
3) Pungutan liar;
4) Ketenaga kerjaanl $DM;
5) Hukum/peradilan dan HAM;
6) Lingkungan hidup;
7) Tatalaksana pemerintahan;
8) Kemasyarakatan;
9) LainJain.
d. Petugas lnformasi dan Pengaduan kemudian melakukan penelaahan terhadap materi
pengaduan ma$yarakat yang masuk, dengan kegiatan sebagai berikut :
1) Merumuskan inti masalah yang diadukan;
2) Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan;
3) Memeriksa dokumen dan/atau informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan
materi pengaduan yang diterima;
4) Merumuskan rencana penanganan atau langkah-langkah yang diperlukan, seperti:
klarifikasi, konfirmasi, penelitian atau pemeriksaan, investigasi untuk membuktikan
kebenaran materi pengaduan.
e. Petugas lnformasi dan Pengaduan kemudian melakukan Pengelompokan terhadap
Materi Pengaduan dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut:
1) Berkadar Pengawasan
a) Pengaduan masyarakat yang berkadar pengaffasan dengan identitas pelapor
yang jelas, segera dilakukan penelitian/pemeriksaan untuk membuktikan
kebenaran informasi pengaduan.
b) Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan tetapi tidak jelas identitas
pelapornya, tidak harus segera dilakukan pembuktian kebenarannya tetapi
dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi bahan masukan oleh instansi
yang berwenang.
c) Pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan dengan permasalahan
yang sama, sedang danlatau telah dilakukan penelitianlpemeriksaan, dijadikan
tambahan informasi bagi proses pembuktian.
13

18. F.
2) Tidak berkadar Pengawasan.
Pengaduan yang tidak berkadar pengawasan, dapat dijadikan bahan informasi
atau bahan pengambilan keputusan/kebijakan sesuai dengan materi yang
dilaporkan.
f. Penyelesaian.
1. Pengaduan Secara Lisan.
Pengaduan lisan baik dilakukan melalui telepon maupun pengadu datang langsung
ke Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten
Pakpak Bharat, dapat diselesaikan langsung pada saat atau waktu tersebut.
2. Pengaduan secara Tertulis.
Pengaduan tertulis dapat diselesaikan dengan mengadakan rapat koordinasi
lnternal (Tata Usaha, $eksi-Seksi yang ada di Kantor Pelayanan Perizinan Satu
Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat), serta dapat diselesaikan
dengan mengadakan rapat koordinasi dengan lnstansi, KantorlDinas terkait.
3" Apabila dipandang perlu, pengaduan tersebut, dapat dilakukan dengan
peninjauanlsurvei lapangan.
4. Waktu penyelesaian pengaduan tersebut dapat diselesaikan dalam waktu
selambat-lambatnya selama 2 (dua) hari kerja.
5. Petugas lnformasi dan Pengaduan langsung memberikan jawaban untuk
pengaduan yang bisa diselesaikan, sedangkan pengaduan yang memerlukan
kajian lebih lanjut diadakan rapat koordinasi dengan tim pengaduan dan
peninjauan lapangan (apabila memerlukan penelitian lapangan).
6. Tim Pengaduan menindaktanjuti Hasil pemeriksaan lapangan dengan membuat
draft surat jawaban kemudian disampaikan kepada Kepala kantor untuk
ditandatangani.
7. Kepala Tata Usaha memberi nomor dan cap serta mengandakan Surat jawaban,
kemudian mengirimkan kepada pemohon dan instansi terkait. Khusus pengaduan
melalui email, jawabannya dikirimkan melalui email Kantor Pelayanan Perizinan
Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
2.Tala Cara Pengembalian lzin
a. Pengembalian izin atas inisiatif sendiri dari pelaku usaha yang diikuti dengan
penghapusan izin, pemohon wajib menyertakan persyaratan sebagai berikut :
1) surat pernyataan (bermaterai cukup) penutupan usaha bagi perusahaan dengan
alasan yang jelas;
2) akta penutupan dan/atau akta pembubaran perusahaan bagi yang berbadan
hukum/badan usaha;
3) semua izin asli yang dimiliki oleh perusahaan dikembalikan;
4) apabila izin yang asli hilang wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari
Kepolisian.
b. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dan alasan
penghapusan izin;
c. Kepala Seksi Pelayanan. Perizinan mencermati berkas permohonan dan draft surat
keputusan penghapusan izin;
d. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan membubuhkan paraf pada draft surat keputusan
penghapusan izin dan menyampaikan kepada Kepala Kantor untuk ditandatangani;
e. Tata Usaha memberi nomor dan cap pada surat keputusan penghapusan izin dan
menyampaikan tembusan surat keputusan kepada dinas / instansi terkait;
f. Petugas Pelayanan menyampaikan surat keputusan penghapusan izin kepada
pemohon;
g. Petugas Data menghapus data perusahaan dalam data base Kantor Pelayanan
Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
Diagram Alir Pelayanan Perizinan
Untuk mempermudah masyarakat memahami tentang prosedur pengurusan izin di
Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat,
perlu dibuat suatu diagram yang dapat menjelaskan urutan pengurusan izin.
14