Peraturan Bupati Pakpak Bharat mengatur pedoman pemberian hibah yang bersumber dari APBD. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan. Calon penerima hibah mengajukan usulan secara tertulis kepada kepala daerah, kemudian dievaluasi oleh SKPD terkait.

1. r 4lf
BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR gL( TAHUN 2011
TENTANG
'ANGBERSUMB=-'o=^'-?Xfr3"'X['il,??TB=^E'i+ili"#[r=ToNJADAERAH
Menimbang : a.
Mengingat
2.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT PAKPAK BHARAT,
bahwa untuk melakukan pengelolaan hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah agar pelaksanaanya tertib, akuntabei dan
transparan perlu diatur Pedoman pemberian hibah;
bahwa Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 untuk memenuhi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 mengisyaratkan bahwa
pemberian hibah diatur dengan peraturan kepala daerah;
bahwa untuk melaksanakan maksud tersebui pada huruf "a" dan "b" diatas, perlu
mengatur Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dalam suatu peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nornor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3298);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 42BG);
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zoo4 Nomor 5, Tambdhan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 44OO);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 1zs, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nornor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nom or 12 Tahun 200g tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 No 5g,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g44);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarin Negari Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4438);
b.
3.
4.
5.
7.
S. U ndang-Undang . . ./2

2. 11.
12.
8.
9.
10.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4456),
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4967),
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5234),
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4577) ,
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006
Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4614):
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia No 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741),
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5165);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita
Negara Republik lndonesia Tahun 201 1 Nomor 310).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
Peraturan Daerah Nomor '11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat Nomor 64);
20.
21.
2

3. Menetapkan
MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN HIBAH YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I
Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan
yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat
daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja
pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada organisasi
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran
urusan pemerintah daerah.
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan
penerima hibah.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk
dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang
anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan
kebutuhan.
1 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah selaku pengguna anggaranibarang.
BAB II
HIBAH
Bagian Kesatu
Pasa! 2
Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memprioritaskan
pemenuhan belanja urusan wajib.
Pember:ian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat.
Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sekurang-
kurangnya :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan ;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus pada setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. penerima hibah harus memenuhi persyaratan.
(1)
(2)
(3)
(4)

4. (1)
(2)
Pasal 3
Hibah dapat diberikan kePada .
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lainnYa;
c. perusahaan daerah;
d. masyarakat; dan/atau
e. organisasi kemasYarakatan.
Pasa! 4
Hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada satuan
kerja dan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam
daerah.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan
kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan
perundang-undangan.
(s) irioarr kefada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada
Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari
Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Hibah kepada masyaiakat sebagaimana drmaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan kepada
kelompok orang ying memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan'
kesehatan, keaglmaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
(5) Hibah kepada Jrganisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diberikan
kepada organisaJi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pasal 5
Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan apabila
memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
b. berkedudukan dalam wilayah daerah.
Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) diberikan
apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar paOa pemerintih daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah daerah; dan
c. memiliki sekretariat tetaP. .
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 6
(1) Calon penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan hibah secara
tertulis kepada kePala daerah.
(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
(3) kepala- SKpb terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa
' ' rekomendasi kepada kepala daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(4) Tim Anggaran
'pemerintah
Daerah memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana
' ' dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 7
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah
4
(1)
(2)

5. BAB III
MONITORING DAN EVALUAS!
Pasat 12
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah
dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
Pasal 13
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) terdapat
penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hi'Oafr yang
bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangin.
BAB !V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang Oap{ mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat.
Ditetapkan di Salak
pada tanggal L! NOpevroer 2011
BUPATI PAKPAK BHARAT,
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak
pada ta .AL{ NO(Trlnnlaer 2011
RET RAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
SINAMO
A DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011
6
NoMoR tll