No. 1 Tentang UPL barang jasa pemerintah di lingk pemerintah kab. ppb

1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR I TAHUN 2O{1
TENTANG
UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP} BARANG'JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK tsHARAT
DENGAN RAHi'IAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah bahwa Unit
Layanan Pengadaan (ULP) dibentuk oleh Kepala Daerah;
b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengadaan
barang/jasa sebagaimana di rnaksud pada huruf "a" di atas maka dipandang
perlu membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dengan suatu
Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Poltok Kepegawaian
(Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tamhrahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890) ; . 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terrtang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republilt lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor a355];
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tertang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun zOC/. Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun zOM, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republlk lndonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 484d):
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4438);

2. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan
Transa-ksi Elekionik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 8$);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Nomoita0, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik NegaralDaerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
485s);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4737);
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelotaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan
produk hukum daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Pengelolaan Barang Daerah ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang tata naskah
dinas dilingkungan pemerintah daerah;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor : 002/PRT/KA /ll/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit
Layanan Pengadaan (ULP) BaranglJasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 56);
Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun
2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 96);
20.
21.
2

3. MEMUTUSKAN :
MCNET.A PKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
(ULP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHAMT
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupatiiniyang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
3. pemerintahan Daerah adalah penyelengg araan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
dan Dewan pennrakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945'
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
6. Dewan perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
T. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
B. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah Satuan Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. g. Unit Liyanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Pemerintah
yang bersifat non struktural yang bertugas untuk melaksanakan pekerjaan pengadan
fiaring{asa Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat secara terintegrasi dan terpadu sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. kelompok-Kerja Pengadaan selanjutnya disebut Pokja adalah Tim yang terdiri atas Pegawai
Negeri Sipil bersertifikat keahlian yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa didalam ULP.
11. Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas
kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah yang
dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
12. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah atau selanjutnya disebut LKPP adalah
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden, dan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan
pengadaan barang/jasa pemerintah.
13. E-Procurement adalah proses pengadaan barangljasa pemerintah yang pelaksanaannya
dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi
komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
14. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
15. Pengguna Anggaran selanjutnya disebut PA,
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
Daerah yang dipimpinnya;
adalah pejabat pemegang kewenangan
pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
16. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya
melalui prosedur pemilihan.
18. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya
melalui prosedur penunjukkan langsung.
3

4. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ULP di daerah Kabupaten
Pakpak Bharat.
{2') Tujuan penetapan Peraturan Bupati ini adalah untuk membantu Bupati dalam melaksanakan
kebijakan pengadaan barangr{asa sehingga proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah
menjadi lebih terpadu, meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan
akuntabel.
BAB III
KEDUDUKAN, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP ULP
Pasal 3 (1) ULP barang{asa pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan unit organisasi yang
bersifat Non Struktural. (2) ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Ekonomi dan
Pembangunan Sekretariat Daerah.
Pasal 4
ULP dibentuk dengan tujuan :
.-.. ?. membuat proses pengadaan barangfasa pemerintah menjadi lebih terpadu, efektif, dan efisien,
transparan, persaingan sehat dan akuntabel ; ..ft b. meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi ; c. menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak bagi penyedia barang/jasa agar tercipta
persaingen usaha yang sehat ; dan d. menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan secara profesional.
Pasal 5 (1) Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa
pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa melalui proses
pelelangan/selekei sampai dengan ditandatanganinya kontrak oleh PAJKPA dan PPK yang
pernbiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (2) Pengadaan Barang/jasa yang dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan yang rnenggunakan
metode pemitihan pelelangan/seleksi, Penunjukan langsung dan konteslsayembara. (3) Pengadaan barang/jasa di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pejabat
pengadaan barang/jasa pada masing-masing SKPD sesuaidengan peraturan berlaku.
BAB IV
SU$UNAN ORGANISASI -
Bagian Kesatu
Perangkat OrEanisasi
Fasal 6 (1) OrganisasiULP mencakup : a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. $tafpendukung; dan
d, Kelompok kerja, (2) Po(a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup : a. Pokja Pengadaan Barang dan Pengadaan Jasa Lainnya;
b. Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi. (3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d masing-masing dipimpin oleh seorang
Ketua merangkap anggota. (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas : a. Pokja Pengadaan Barang minimal3 (tiga) orang ; b. Pokja Pengadaan Jasa Konstruksiminimal3 (tiga) orang ; c. Pokja Pengadaan Jasa lainnya sebanyak 3 (tiga) orang;
d. Pokja Jasa Konsultansi sebanyak 3 (trga) orang.
4

5. (5) Staf Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
a. Bagian Keuangan;
b. Bagian Administrasi ; dan
c. Bagian Evaluasidan Pelaporan. (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi staf pendukung.
{7) Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) tersebut terlampir dalam lampiran
keputusan ini.
Bagian Kedua
TUGA$ PERANGKAT ORGANI$ASI
Pasal 7
Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a rnempunyaitugas : a. memirnpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jaea yang
menjaditugas ULP Pemerintah Daerah dan; b. menetapkan penyedia barang/jasa yang melakukan penipuan/pemalsuan dan pehnggaran
lainnya ke dalam Daftar Hitam serta melaporkannya kepada LKPP sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas membantu Ketua ULF
dalam: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, dan perlengkapan;
b. melaksanakanfungsiketatausahaan;
c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
d. menyiapkan doltumen yang dibutuhkan pokja dalam pengadaan barang{asa; e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakarl dalarn pelaksanaan pengadaan
barang/jasa; f. menyediakan informasi pengadaan barang/jaea kepada masyarakat; g. menerirna dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh
masyarakat; h. melakulen pemantuan dan evaluasiterhadap harga beli barang/jasa; i. melakukan perencanaan biaya dan usaha pengurangan biaya pengadaan; j. membuat laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupatisecara berjenjang"
Pasal I
Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d rnempunyai tugas : a. menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan, serta lokasi pengadaan ; b. menyiapkan dokumen pengadaan untuk ditetapkan oleh kepala ULP; c. mengumumkan rencana seluruh pengadaan di websrle pengadaan nasional ; -r d. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang{asa di website pemerintah daerah dan papan
. pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk di umumkan dalam
portal pengadaan nasional; e. menilai kualifkasi penyedia melaluipasca*kualifikasiatau prakualifikasi ; f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; g. mengusulkan calon pemenang kepada kepala ULP untuk ditetapkan menjadi pemenang oleh
kepala ULP; h. membuat laporan mergenai proses dan hasilpengadaan kepada PPK; i. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; j. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaail barang/jasa dimulai.

6. BAB V
PENGANGKATAN DAN PETIilBERHENTIAN
Bagian Kesatu
PENGANGKATAN
Pasal 10
Ketua ULP wajib mernenuhi persyaratan : a. pegawainegeri sipil diligkungan pemerintah daerah; b. pendidikan minimalsarjana $1 (semua jurusan) ; c. memiliki kualifikasiteknis dan manajarial ; d. memilikikemampuan untuk mengambil keputusan ; e. memilikl integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas , f. memiliki pengalaman sebagaipejabaUpanitia pengadaan barang/jasa pemerintah ; g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas pokja pengadaan ; h. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang{asa pemerirttah ; i. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkat dan menetapkannya
sebagaikepala ULP; dan
i. syerat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian urrtuk jahatan yang setara.
Pasal 11
Persyaratan Pokja dan Sekretariat ULP adatah sebagaiberikut: a. memiliki statussebagaipegawainegerisipil ; b. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah ; c. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas ; d. memahamikeseluruhan pekerjaan yang akan dilaksanakan ; e. memahamijenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pokja pengadaan ; f, memahami isi dqkumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan
pengadaan yang berlaku; dan g. tidak rnempunyai hubungan keluarga dengart peJabat yang mengangkat ddn menetapkannya
sebagai anggota pokja pengadaan ULP.
Pasal 12
Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Paeal 10 dan Pasal 11 diuji oleh Tim Penguji.
Pasal 13 (1) Tim Pengujisebagaimana dimak$ud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Bupati. (2) Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi calon Kepala
ULP dan Anggota Pokja ULP.
Pasal 14
-- Hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Penguji sebagaimana Pasal 13 ayat (2), disampalkan
kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengangkat Ketua ULP, Sekretaris dan anggota
Pokja.
Bagian Kedua
Pemberhentian
Pasal 15
Ketua ULP, Sekretaris dan anggota Pokja diberhentikan oleh Bupatidengan mempertimbangkan : a. Pendapat Pejabat Pengawasan lnternal ; b. Pendapat PenggunaAnggaran; dan c. Masukan dariAsosiasiAhli Pengadaan BaranglJasa Pemerintah.

7. BAB VI
KARIER DAN TUNJANGAN PROFESI
Pasal 16 (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan diULP berhak menerima tunjangan pmfesisesuaidengan - peraturan yang berlaku;
(2) Tunjangan protusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB VII
TATA KERJA
Pasal 17 (1) Dalam hal pengadaan barang dan ja$a ULP wajib erkoordinasi dengan SKPD. (2, ULP waiib berkoordinasidan menialin hubungan kerja dengan LKPP.
Pasal 18 (1) Hubungan kefia ULP dengan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi : a. menyampaikan laporan $ecara periodik tentang perkembangan pelaksanaan pengadaan;
b. mengadakan konsultasi secara periodlk atau sesuai dengan kebutuhan dalam rangka
penyeleeaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
c. memberikan pedoman dan petunJuk kepada SKPD dalam penyu$unan perencanaan
pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
d. melaksanakan pedoman dan petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang
diberikan Bupati.
(2) Bentuk hubungan kerja ULP dengan LKPP sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17 ayat {2},
meliputi : a. konsultasidalamrangkapenyelesaian persoalan pengadaan;
b. petunjuk LKPP dalam halpengadaan barang/jasa; dan c. memberikan masukan kepada LKPP untuk perumusan strategi dan kehljakan pengadaan
barang/jasa.
BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19
Peraturan Brpati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar $etiap orang mengetahuinya, memorintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.
Ditetapkan di$alak
pada tinggal 9 JAnuart 2a11
EUPATI PAKPAK BHARAT,
Diundangkan di Salak
pada tanggat 1$ lcrnuarr 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
GANDI $TARTHA iIANIK
M REi'I}GO YOLAilDO BERUTU
BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2OT1 NOMOR {

8. f D ts * E avo XxrLe?
E<g ot
aC!
c'z J< 3t2l <*r
Y-4<1I zliEl ez.,,l
E EiH E H=H
s z-gH
sF:*;3l
E" 5it=l E;E 2A
$:==tHl
8......
C
Bc ee
-sEeg
b(5
Jco
L$r'n a69
t6 Fan 6s) YL E$ !86 oi5 58
L
=IE
Lgu,
lz l T tn
cou
t, E'E
tOr)oE qo.5=
gE
oo'xo pH
o ":i
cD o
c
oo 1o' - p.Y
0rc o- ?;
'9, 6 o- a-O pB
b-cn
E')