1. BUPATI PAKPAK BHARAT
PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR LT rAHUN 2011
TENTANG
rzrN GANGGUAN (HO)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha,
melindungi kepentingan umum, serta memelihara lingkungan hidup dan
sebagai sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan
penjaminan kepastian hukum dalam berusaha di Kabupaten Pakpak
Bharat;
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2010
tentang Perizinan Tertentu, maka perlu kiranya diatur tata cara perizinan,
pengawasan dan pengendalian izin gangguan di Kabupaten Pakpak
Bharat yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (HO) stbl.1926 Nomor 226 yang diubah dan
ditambah dengan Stbld.1940 Nomor 14 dan 450);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang
Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
n lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 443V)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2OA4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4844)',
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 24 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2A Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 20Og Tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan di Daerah;
L Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran

2. Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 59);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan
Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2O1A
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Nomor 91);
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2AAg tentang Rincian Tugas Pokok
dan Fungsi Masing-Masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
Tahun 2009 Nomor 4);
12.Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pendelegasian
Sebagian Wewenang Pengurusan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan
Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Berita
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG lZlN GANGGUAN (HOl.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;
1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintah Daerah adalah daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan UMKM adalah Dinas Perindustrian,
Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan UMKM adalah Kepala Dinas
Perindustrian, Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kabupaten Pakpak Bharat.
7. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal selanjutnya disebut
KP2SP-PM adalah Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Penanaman Modal
Kabupaten Pakpak Bharat.
8. Kepala KP2SP-PM adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan
Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat.
L Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala KP2SP-PM yang bertugas
melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di KP2SP-PM
mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas,
memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim
teknis.
10.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja
Perangkat Daerah teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan
pelayanan perizinan.
11. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau
mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap
kepentingan umum se@ra terus-menerus.
l2.Retribusi lzin Gangguan adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13.lzin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan
di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan tidak
termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

3. l4.Kawasan lndustri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan
yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya yang
disediakan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan lndustri.
15. Perusahaan Kawasan lndustri adalah perusahaan Badan Hukum yang didirikan
menurut hukum lndonesia dan berkedudukan di lndonesia yang mengelola kawasan
industri.
l6.Perusahaan lndustri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri yang
berada dalam kawasan industri dan diluar kawasan industri tetapi di dalam RUTR baik
yang PMDN/PMA maupun yang Non PMDN/PMA,
17.Bukan Perusahaan lndustri adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha
tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
persekutuan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan
dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya.
19.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Rincian besarnya Retribusi yang harus di bayar
oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, Bunga, kekurangan pembayaran retribusi,
kelebihan pembayaran retribusi maupun sanksi administrasi;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
2Z.$ural Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang
digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh
wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ketempat lain yang
ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Pemberian izin gangguan dengan maksud untuk mengatur dan menata peruntukan
suatu lokasi penempatan suatu kegiatan usaha untuk keteraturan pemanfaatan ruang.
{2 lzin gangguan dapat digunakan dan atau dianggap sebagai Surat lzin Tempat Usaha
(srru).
Pasal 3
lzin gangguan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha baik ditinjau dari segi lokasi
pemanfaatan ruang maupun hubungannya dengan kelestarian lingkungan.
Pasal 4
(1)Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha atau memiliki
tempat usaha termasuk tempat penyimpanan barang (gudang) wajib memiliki izin
gangguan dari Bupati melalui KP2SP-PM.
(2) Perusahaan industri yang didirikan didaerah wajib memiliki izin gangguan untuk
pendirian perusahaan dan izin gangguan untuk bidang usaha yang dijalankan.
(3) lzin gangguan untuk perusahaan bukan industri yang didirikan didaerah dapat
dipergunakan untuk izin gangguan bidang usaha yang d'rjalankan selama usaha yang
dijalankan masih sesuai dengan yang tercantum dalam izin gangguan dimaksud.
(4) Penyelenggaraan usaha dan atau tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
setelah berlakunya Peraturan Bupati ini ternyata belum memiliki izin gangguan harus
memiliki lzin Gangguan.

4. (5) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) si pemohon harus
mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala KP2SP-PM
dikertas bermaterai cukup dengan mengisi blangko atau formulir isian yang telah
disediakan KP2SP-PM.
(6) lzin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah jumlah
retribusi yang ditetapkan telah dilunasi oleh sipemohon.
(7)Apabila dianggap perlu permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
disertai dengan perjanjian yang berhubungan dengan keindahan, kesopanan,
ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan.
Pasal 5
(1) Jangka waktu berlakunyaizin gangguan ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.
{2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap izin gangguan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun
sekali.
Pasal 6
(1) lzin gangguan diberikan atas nama pemohon.
(2) Dalam surat izin dimuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh
pemegang izin.
(3) lzin gangguan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas
persetujuan Bupati atau pejabat yang dihunjuk.
BAB III
OBJEK IZIN GANGGUAN
Pasal 7
(1)Obyek lzin Gangguan Perusahaan lndustri berdasarkan Stbl 1926 Nomor 226 jo Stbl
tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 adalah sebagai berikut :
a, yang dijalankan dengan alat kerja tenaga uap air dan gas, demikian juga dengan
elektro motor dan tempat usaha lainnya yang mempergunakan uap air, gas atau uap
bertekanan tinggi;
b. yang dipergunakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan
peledak lainnya termasuk pabrik dan tempat penyimpanan petasan;
c. yang dipergunakan untuk membuat ramuan kimia, termasuk pabrik korek api;
d. yang dipergunakan untuk mengerjakan dan menyimpan bahan-bahan atsirl yang
mudah menguap;
e. yang dipergunakan untuk penyulingan dari bahan-bahan tumbuhtumbuhan dan
hewani serta mengerjakan hasil yang diperoleh dari padanya, termasuk pabrik gas,
f. yang dipergunakan untuk mengerjakan lemak-lemak dan damar;
g. yang dipergunakan untuk menyimpan dan mengerjakan sampah,
h. tempat pengeringan gandum dan atau kecambah, pabrik bir, tempat pembuatan
minuman keras dengan cara pemanasan , dan atau penyulingan, pabrik spritus,
cuka dan perusahaan pemurnian, pabrik tepung dan perusahaan roti serta pabrik
setrup buah-buahan;
i. tempat pembantaian, tempat pengulitan hewani, tempat penjemuran, tempat
pengasapan bahan-bahan hewani, begitu pula tempat penyamakan kulit hewan;
j. pabrik porselin dan pecah belah tempat pembuatan batu merah, genteng, ubin dan
tegel, tempat pembakaran, gamping, gipsa dan pembuatan kapur;
k. tempat pencairan logam, tempat pengecoran logam, tempat pertukangan besi,
tempat penempatan logam, tempat pemipihan logam, tempat pertukangan
kuningan dan kaleng dan tempat pembuatan ketel;
l. tempat penggilingan tras, penggergajian kayu dan pabrik minyak;
m. galangan kapal kayu, tempat pembuatan barang dari batu dan penggergajian batu,
tempat pembuatan kereta, tempat pembuatan tong dan tempat pertukangan kayu;
n. pabrik tapioka;
o. pabrik untuk mengerjakan karet dan atau getah-getah perca atau bahan-bahan
yang mengandung karet;
p. perusahaan kawasan industri.
(2) Obyek lzin Gangguan bukan Perusahaan lndustri berdasarkan Stbl 1926 Nomor 226
jo stbl tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 adalah sebagai berikut :

5. a. usaha rekreasi dan hiburan umum, gelanggang renang, pemandian umum, padang
golf, kolam memancing, gelanggang permainan ketangkasan, gelanggang bowling
dan billyard, klub malam, diskotik, panti pijat, panti mandi uap, bioskop, pusat pasar
seni, dunia fantasi, theater atau panggung terbuka dan tertutup taman marga
satwa, pentas pertunjukan satwa, usaha sarana fasilitas olah raga, balai
pertemuan, barber shop, salon kecantikan, pusat kesehatan atau health eenter,
pusat kebugaran jasmani atau fitness center;
b. rumah makan, restoran, bar;
c. hotel berbintang dan hotel melati;
d. ruang, gedung, tempat penyimpanan dan atau penimbunan barang-barang
dagangan;
e. perusahaan percetakan,
f. gedung-gedung pertokoan dan pusat perbelanjaan (plaza);
g. apotek dan atau toko obat;
h. klinik, rumah sakit, klinik bersalin dan atau bidan;
i. penjualan minyak pelumas eceran termasuk service ganti minyak pelumas;
j tempat penyimpanan seperti garasi dan atau pool kendaraan angkutan barang
maupun orang;
k. tempat penyimpanan dan atau pool kontainer;
l. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan kimia;
m. tempat penyimpanan dan penjualan bahan-bahan karbit;
n. tempat penyimpanan dan penjualan eceran minyak tanah, residu, spritus, alkohol
; dan gas elpiji;
o. bengkel sepeda dan sepeda motor;
p. bengkel perbaikan mobil;
q. perbaikan dan atau service accu dan dinamo;
r. tempat penampungan dan penjualan kertas-kertas bekas, besi bekas, kayu bekas,
plastik bekas dan barang-barang bekas lainnya;
s. tempat peternakan unggas, sapi, sapi perah dan sejenisnya;
t. pertukangan beei dan gerobak;
u. ruang pamer kenderaan bermotor (show room);
v. tempat pencucian kendaraan bermotor (sepeda motor dan lain-lain);
w. tempat penyimpanan dan atau pengolahan mengerjakan barang- barang hasil laut,
hasil bumi dan atau pertanian serta hasil hutan;
x. tempat pembuatan makanan dan minuman.
y. tempat penjualan barang dagangan dan usaha lainnya.
z. pembangunan menara danlatau tower.
.- BABIV
PERSYARATAN PERIZINAN
Pasal I
(1) Syarat-syarat pengajuan permohonan izin gangguan bagi perusahaan industri dan
perusahaan bukan industri adalah sebagai berikut:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui KP2SP-PM
b. fotokopi sertifikat tanah atau akte jual beli tanah yang dilegalisasi pejabat yang i
benuvenang atau surat keterangan tanah yang sah dari Kepala Desallurah yang
dilegalisasi;
c. fotokopi KTP pemilik atau penanggung jawab;
d. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak2lembar;
e. surat pernyataan pencegahan gangguan dan pencemaran lingkungan;
f. surat pernyataan persetujuan tetangga;
g. surat keterangan status tempat usaha {sewa dan atau milik sendiri);
i. fotokopi akta pendirian bagi perusahaan yang berbadan hukum.
(2) Syarat-syarat pengajuan permohonan perpanjangan atau penggantian izin gangguan
untuk perusahaan industri dan bukan perusahaan industri adalah sebagai berikut:
a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kp2Sp-pM;
b. fotokopi KTP pemilik ateu penanggung jawab;
c. pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar;
d. izin gangguan yang asli;
e. surat keterangan hilang dari kepolisian jika izin gangguan asli telah hilang.
5

6. Ditetapkan di Salak
pada tanggal 1- 6rolah'xbet^ Tott
BUPATI PAKPAK BHARAT,
Diundangkan di Salak
pada tanggal ) &uyo uor- 2011
SEKRETABJ"S DAERAH
PATEN PAKPAK BHARAT,
R SINAMO
.A
DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011
YOLANDO BERUTU
NOMOR l3 a