SlideShare a Scribd company logo
6/16/2014 1
PERANAN KARANTINA
PERTANIAN DALAM
MENDUKUNG PEMASARAN
ANTAR WILAYAH
Wahono Diphayana
6/16/2014 2
ARTI KARANTINA (1)
 Karantina secara umum merupakan
usaha pencegahan penyebaran hama
penyakit dan organisme pengganggu
dengan jalan undang-undang.
 Karantina berasal dari bahasa Italia
“quaranta” yang berarti “empat puluh”.
Istilah ini pada mulanya digunakan untuk
periode penahanan kapal-kapal laut yang
datang dari suatu negara atau wilayah
yang ditulari penyakit endemis, seperti
pes, kolera dan demam kuning.
6/16/2014 3
ARTI KARANTINA (2)
Menurut Undang-Undang No. 16 tahun
1992 tentang karantina hewan, ikan dan
tumbuhan, karantina didefinisikan sebagai
tempat pengasingan dan/atau tindakan
sebagai upaya pencegahan masuk dan
tersebarnya hama dan penyakit atau
organisme pengganggu dari luar negeri dan
dari suatu area ke area lain di dalam negeri,
atau keluarnya dari dalam wilayah negara
RI.
6/16/2014 4
LATAR BELAKANG PENTINGNYA
KARANTINA PERTANIAN(1)
 Indonesia merupakan negara agraris yang kaya
akan berbagai sumber daya alam hayati termasuk
berbagai jenis flora dan fauna.
 Sumber daya alam hayati ini perlu dilindungi dan
dilestarikan dari berbagai ancaman, termasuk dari
ancaman gangguan dan kerusakan yang
disebabkan hama penyakit hewan dan organisme
pengganggu tumbuhan berbahaya.
 Kerusakan yang ditimbulkannya seringkali
menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap
stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan
nasional.
6/16/2014 5
LATAR BELAKANG PENTINGNYA
KARANTINA PERTANIAN (4)
Dewasa ini Indonesia masih bebas dari sekitar 35
jenis hama penyakit hewan dan 560 jenis
oerganisme pengganggu tumbuhan (OPT).
Sedangkan sekitar 36 jenis hama penyakit hewan
dan 1.200 jenis OPT lainnya sudah terdapat di
Indonesia akan tetapi belum menyebar ke semua
pulau/area. Disamping itu berbagai jenis hama
penyakit hewan dan OPT yang sudah terdapat di
Indonesia belum terdapat di berbagai negara lain.
6/16/2014 6
LATAR BELAKANG PENTINGNYA
KARANTINA PERTANIAN (5)
 Semakin meningkatnya volume dan frekuensi
lalu lintas perdagangan hasil pertanian telah
mengakibatkan resiko penularan dan
penyebaran hama penyakit hewan dan
organisme pengganggu tumbuhan menjadi
semakin meningkat pula.
 Oleh karena penyebarannya terutama melalui
perdagangan, maka lalu lintas hasil pertanian
perlu diatur antara lain melalui karantina.
6/16/2014 7
PENGALAMAN BURUK
MASUKNYA OPT KARANTINA
KE INDONESIA
6/16/2014 8
Eceng gondok
Kumbang khapra
6/16/2014 9
CACAR DAUN TEH, BLISTER BLIGHT
(Exobasidium vexans)
6/16/2014 10
SIPUT SINGAPURA, GIANT AFRICAN SNAIL
(Achatina fulica)
6/16/2014 11
KARAT DAUN KOPI, COFFEE RUST
(Hemileia vastatrix)
Karat
Kerusakan di
lapangan
Karat
6/16/2014 12
LIRIOMYZA, PENGGOROK DAUN
(Liriomyza spp.)
6/16/2014 13
NSK, NEMATODA SISTA KUNING, GOLDEN CYST
NEMATODE
(Globodera rostochiensis)
Gejala serangan di lapangan
S
i
s
t
a
6/16/2014 14Indonesian Agricultural Quarantine Agency
6/16/2014 15
Tanaman Hortikultura
Leptinotarsa decemlineata
Synchytrium endobioticum
6/16/2014 16
Tanaman Pangan
Rice Stripe Virus
Rice Hoja Blanca Virus
Pantoea stewartii
6/16/2014 17
Tanaman Perkebunan
SALB Fusarium wilt
6/16/2014 18
SALB
HARUS DICEGAH !!
Indonesian Agricultural Quarantine Agency
6/16/2014 19
Penyakit Rapuh Daun Karet (South American Leaf Blight, SALB)
yang disebabkan oleh jamur Microcyclus ulei tersebar ke
Colombia dari tempat asalnya di Brazil, menyebabkan kematian
78% tanaman karet.
a. Aset Nasional : Kebun, pabrik, peralatan, keahlian senilai lebih dari Rp.11 triliun;
b. 12 juta orang Petani Karet;
c. 3 juta Hektar lebih areal kebun karet;
d. Devisa negara sebesar + US.$ 1,2 milyar;
e. Seluruh industri berbahan-baku karet dengan 3 juta orang tenaga kerja;
Mencegah masuknya SALB ke wilayah negara Republik
Indonesia berarti menyelamatkan :
Indonesian Agricultural Quarantine Agency
6/16/2014 20
Cacao swollen
shoot virus
Crinipellis
perniciosa
Lethal yellowing
Tanaman Perkebunan (lanjutan)
6/16/2014 21
CONTOH HAMA PENYAKIT
HEWAN YANG BELUM ADA DI
INDONESIA
 Penyakit mulut dan kuku pada sapi, kerbau,
domba, kambing, babi dan lain-lain.
 Sampar sapi (Rinderpest) pada sapi, kerbau,
domba dan lain-lain.
 African Swine Fever pada babi.
 Mad cow (sapi gila) pada sapi.
 African Horse SicknessPestis Egnorum pada
kuda dan keledai.
6/16/2014 22Indonesian Agricultural Quarantine Agency
6/16/2014 23
Propinsi yang masih bebas AI :
1. Propinsi Gorontalo
SITUASI PENYEBARAN AVIAN
INFLUENZA
Suut
Gorontalo
Sulteng
Mal.Utara
Maluku
Irja Baratt
Papua
Sumber : Pusat Karantina Hewan
Sampai Bulan Nopember 2006
6/16/2014 24
Esser tahun 1884
pada seekor kerbau
Tahun 1889 oleh
Penning pada
seekor anjing
Pada manusia dilapor-
kan oleh Eilerts de
Haan pada tahun 1894
DKI Jakarta, Banten, dan
Jawa Barat bebas rabies
(SK Mentan 566/2004)
Ambon &
P. Seram
P. Flores
Laporan pertama
28-08-2003;
s.d. Nov. 2003 = 17 jiwa
s.d. Mei 2004 = 21 jiwa
Propinsi yang secara historis bebas
rabies, adalah : Bali, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur (kecuali
Pulau Flores), Kalimantan Barat, Pa-
pua, Irian Jaya Barat, Maluku Utara,
Kep. Riau dan Kep. Bangka-Belitung
dan sampai saat ini tetap dapat diper-
tahankan bebas rabies.
SK Mentan No. 897 Tahun 1997,
Jateng, DI Yogya, dan Jatim di-
nyatakan bebas rabies.
Sumut
Lampung
SumselB’kulu
Jambi
Sumbar
Kalsel
Kalteng
Kaltim Sulut
Gorontalo
Sulteng Sultara
Sulsel
Halmahera
2005
Indonesian Agricultural Quarantine Agency
6/16/2014 25
Sumber : Pusat Karantina Hewan Barantan
Sumber : Pusat Karantina Hewan Barantan
Prop.
SULSEL
Prop. NTB
Prop. NTT
Prop. DKI
Prop.
JABAR
Prop.
JATENG
Prop. DI
YOGYAKARTA
Prop.
SUMBA
R
Prop.
JAMBI
Prop.
SULTEN
G
Prop.
SULUT
Indonesian Agricultural Quarantine Agency
6/16/2014 26
TUJUAN KARANTINA
1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina,
hama penyakit ikan karantina, dan organisme
pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke
dalam wilayah negara RI.
2. Mencegah tersebarnya hama penyakit hewan karantina,
hama penyakit ikan karantina, dan organisme
pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area
lain dalam wilayah negara RI.
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan
karantina dari wilayah negara RI.
4. Mencegah keluarnya hama penyakit ikan dan organisme
pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara RI
sesuai persyaratan negara tujuan.
(UU No. 16 Tahun 1992)
6/16/2014 27
Melaksanakan perkarantinaan tumbuhan tanaman
pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan, serta
hewan dan pengawasan keamanan hayati
terhadap hewan, produk hewan, tumbuhan dan
produk tumbuhan yang diimpor, diekspor, diantar-
areakan.
Indonesian Agricultural Quarantine Agency
6/16/2014 28
 UU Nomor 16 Tahun 1992
 PP Nomor 82 Tahun 2000
 PP Nomor 14 Tahun 2002
 PP Nomor 49 Tahun 2002 jo. PP Nomor 7 Tahun 2004
 Kepres RI No.58 Tahun 2001
Tentang : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi & Tata kerja Departemen Pertanian
 Keputusan Menteri Pertanian antara lain :
No. 37/Kpts/HK.060/1/2006
Tentang : Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau
Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
No. 38/Kpts/HK.060/1/2006
Tentang : Jenis-jenis Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan
II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya.
No. 05/Permentan/HK.060/3/2006
Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan
Hukum
No. 271/Kpts/HK.310/4/2006
Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga
No. 264/Kpts/OT.140/4/2006
Tentang : Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (National Plant Protection
Organization)
No. 18/Permentan/OT.160/5/2006
Tentang : Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar tempat Pemasukan dan Pengeluaran
6/16/2014 29
Wilayah Kerja BARANTAN
 6 Balai Besar ( Karantina Hewan 2 ; Karantina Tumbuhan 3 ; BBUS-KP 1)
 23 Balai ( Karantina Hewan 12 ; Karantina Tumbuhan 11)
 54 Stasiun ( Karantina Hewan 25 ; Karantina Tumbuhan 29)
6/16/2014 30
TINDAKAN KARANTINA
 Semua komoditas wajib periksa karantina wajib dikenakan tindakan karantina
baik dalam hal impor, ekspor maupun antar area di dalam wilayah RI.
Tindakan tersebut dapat berupa :
(1) pemeriksaan,
(2) pengasingan,
(3) pengamatan,
(4) perlakuan,
(5) penahanan,
(6) penolakan,
(7) pemusnahan, dan
(8) pembebasan (Pasal 10 UU No. 16 Tahun 1992).
 Tindakan karantina juga wajib dikenakan terhadap alat angkut, peralatan, air
atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa atau menularkan
hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan (Pasal 21 UU
No. 16 Tahun 1992).
6/16/2014 31
KOMODITAS YANG WAJIB
MELALUI TINDAK KARANTINA
KARANTINA TUMBUHAN :
 Bibit tanaman;
 Bagian tanaman; dan
 Hasil tanaman.
KARANTINA HEWAN
 Semua jenis hewan;
 Bahan asal hewan; dan
 Hasil bahan asal hewan.
6/16/2014 32
PERSYARATAN UMUM
KARANTINA HEWAN IMPOR
1. Impor harus melalui pintu pemasukan yang
sudah ditetapkan
2. Dilengkapi dengan Health Certificate dari
negara asal
3. Disertai Certificate of Origin yang menyatakan
berasal dari daerah bebas dari Penyakit
Karantina Gol. I
4. Ada Izin Impor
5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
Karantina untuk dilakukan pemeriksaan
6/16/2014 33
PERSYARATAN UMUM
KARANTINA HEWAN EKSPOR
1. Ekspor harus dilakukan melalui tempat yang
sudah ditetapkan
2. Dilengkapi Health Certificate
3. Dilengkapi Certificate of Origin dan Izin Ekspor
4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina untuk dilakukan pemeriksaan
6/16/2014 34
PERSYARATAN UMUM KARANTINA
HEWAN ANTAR AREA/PULAU
1. Melalui tempat yang sudah ditetapkan
2. Dilengkapi Surat Kesehatan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina untuk dilakukan pemeriksaan
6/16/2014 35
PERSYARATAN UMUM
KARANTINA TUMBUHAN IMPOR
1. Impor harus dilakukan melalui tempat yang
sudah ditetapkan
2. Untuk bibit tanaman harus disertai Izin
Pemasukan dari Mentan
3. Disertai Phytosanitary Certificate dari negara
asal
4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina untuk dilakukan pemeriksaan
6/16/2014 36
PERSYARATAN UMUM
KARANTINA TUMBUHAN EKSPOR
Komoditas wajib periksa karantina tumbuhan
yang akan diekspor hanya dilengkapi
Phytosanitary Certificate yang dikeluarkan oleh
petugas karantina apabila dipersyaratkan oleh
negara tujuan
6/16/2014 37
PERSYARATAN UMUM KARANTINA
TUMBUHAN ANTAR AREA/PULAU
1. Diserahkan kepada petugas karantina untuk
dilakukan pemeriksaan
2. Disertai Sertifikat Karantina Tumbuhan
Domestik
6/16/2014 38
PERANAN KARANTINA DALAM
MENDUKUNG PEMASARAN ANTAR
WILAYAH (1)
1. Mencegah penyebaran hama penyakit hewan
(HPH) dan organisme pengganggu tumbuhan
karantina (OPTK) melalui produk pertanian
yang dipasarkan;
2. Mengurangi dampak langsung akibat
penyebaran HPH dan OPTK terhadap produk
pertanian yang dipasarkan, termasuk :
- penurunan produksi; dan
- penurunan kualitas
6/16/2014 39
PERANAN KARANTINA DALAM
MENDUKUNG PEMASARAN ANTAR
WILAYAH (2)
3. Mengurangi kerugian pertanian akibat
penyebaran HPH dan OPTK, termasuk :
- meningkatnya biaya pengendalian;
- rusaknya lingkungan; dan
- rusaknya kelestarian sumber daya pertanian.
4. Mendorong pemasaran produk pertanian di
pasar internasional karena tidak adanya HPH
atau OPTK tertentu di dalam negeri
6/16/2014 40
TERIMA
KASIH
ATAS PERHATIANNYA

More Related Content

What's hot

UU No. 16 Tahun 1992
UU No. 16 Tahun 1992UU No. 16 Tahun 1992
UU No. 16 Tahun 1992
dedikst
 
Aspek Hukum dan Tindakan Karantina Tumbuhan di Indonesia
Aspek Hukum dan Tindakan Karantina Tumbuhan di IndonesiaAspek Hukum dan Tindakan Karantina Tumbuhan di Indonesia
Aspek Hukum dan Tindakan Karantina Tumbuhan di Indonesia
Wahono Diphayana
 
Pp14 2002
Pp14 2002Pp14 2002
Pp14 2002
Zya2009
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Didi Sadili
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Didi Sadili
 
Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Jenis Invasif
Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Jenis InvasifPermen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Jenis Invasif
Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Jenis Invasif
Anjas Asmara, S.Si
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Tata Naipospos
 
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESPenyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Didi Sadili
 
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaKebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Didi Sadili
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Didi Sadili
 
Biota laut dilindungi
Biota laut dilindungiBiota laut dilindungi
Biota laut dilindungi
Yayasan TERANGI
 
Persyaratan ekspor & antar area
Persyaratan ekspor & antar areaPersyaratan ekspor & antar area
Persyaratan ekspor & antar area
Wahono Diphayana
 
Omkaba karkes
Omkaba karkesOmkaba karkes
Omkaba karkes
Masrip Sarumpaet
 
Buku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiuBuku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiu
hendrakkp
 
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Didi Sadili
 
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiKenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Didi Sadili
 
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaTantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Didi Sadili
 
Lecture 11 prosedur karantina impor dan ekspor
Lecture 11 prosedur karantina impor dan eksporLecture 11 prosedur karantina impor dan ekspor
Lecture 11 prosedur karantina impor dan ekspor
Andrew Hutabarat
 
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogenLecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Andrew Hutabarat
 

What's hot (20)

Uu 16 1992
Uu 16 1992Uu 16 1992
Uu 16 1992
 
UU No. 16 Tahun 1992
UU No. 16 Tahun 1992UU No. 16 Tahun 1992
UU No. 16 Tahun 1992
 
Aspek Hukum dan Tindakan Karantina Tumbuhan di Indonesia
Aspek Hukum dan Tindakan Karantina Tumbuhan di IndonesiaAspek Hukum dan Tindakan Karantina Tumbuhan di Indonesia
Aspek Hukum dan Tindakan Karantina Tumbuhan di Indonesia
 
Pp14 2002
Pp14 2002Pp14 2002
Pp14 2002
 
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariSosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan Pari
 
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaAturan, Regulasi: Perlindungan  dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di Indonesia
 
Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Jenis Invasif
Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Jenis InvasifPermen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Jenis Invasif
Permen LHK No. P.94 Tahun 2016 tentang Jenis Invasif
 
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
Penyampaian Pendapat Ahli Mahkamah Konstitusi Tentang Zona Bebas PMK - Kement...
 
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESPenyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITES
 
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaKebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek Regulasinya
 
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiPeraturan terkait biota laut yang dilindungi
Peraturan terkait biota laut yang dilindungi
 
Biota laut dilindungi
Biota laut dilindungiBiota laut dilindungi
Biota laut dilindungi
 
Persyaratan ekspor & antar area
Persyaratan ekspor & antar areaPersyaratan ekspor & antar area
Persyaratan ekspor & antar area
 
Omkaba karkes
Omkaba karkesOmkaba karkes
Omkaba karkes
 
Buku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiuBuku panduan dan log book survei hiu
Buku panduan dan log book survei hiu
 
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...
 
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu DilindungiKenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
Kenapa Pari Manta Perlu Dilindungi
 
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaTantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di Indonesia
 
Lecture 11 prosedur karantina impor dan ekspor
Lecture 11 prosedur karantina impor dan eksporLecture 11 prosedur karantina impor dan ekspor
Lecture 11 prosedur karantina impor dan ekspor
 
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogenLecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
Lecture 10 jenis-jenis opt(k)- patogen
 

Similar to Peranan karantina dalam mendukung pemasaran antar wilayah

Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Tata Naipospos
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
CIkumparan
 
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Tata Naipospos
 
Pendekatan Legal Kelola Satwa Liar di Sulawesi
Pendekatan Legal Kelola Satwa Liar di SulawesiPendekatan Legal Kelola Satwa Liar di Sulawesi
Pendekatan Legal Kelola Satwa Liar di Sulawesi
Adi Pujakesuma
 
Pengertian karantina tumbuhan
Pengertian karantina tumbuhanPengertian karantina tumbuhan
Pengertian karantina tumbuhan
Wahono Diphayana
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Tata Naipospos
 
Epidemiologi khusus(reguler)
Epidemiologi khusus(reguler)Epidemiologi khusus(reguler)
Epidemiologi khusus(reguler)
Daniel Denny
 
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Tata Naipospos
 
Mekanisme Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta, 14 J...
Mekanisme Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta, 14 J...Mekanisme Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta, 14 J...
Mekanisme Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta, 14 J...
Tata Naipospos
 
Kondisi African Swine Fever di dunia dan jalur penularannya - Pusat KH dan Ke...
Kondisi African Swine Fever di dunia dan jalur penularannya - Pusat KH dan Ke...Kondisi African Swine Fever di dunia dan jalur penularannya - Pusat KH dan Ke...
Kondisi African Swine Fever di dunia dan jalur penularannya - Pusat KH dan Ke...
Tata Naipospos
 
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tata Naipospos
 
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdfRisk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Tata Naipospos
 
10 Barang Larangan dan pembatasan.pdf
10 Barang Larangan dan pembatasan.pdf10 Barang Larangan dan pembatasan.pdf
10 Barang Larangan dan pembatasan.pdf
AdityaPratama976144
 
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
Tata Naipospos
 
Pedoman dalam penanganan Gigitan Hewan Penular Rabies
Pedoman dalam penanganan Gigitan Hewan Penular RabiesPedoman dalam penanganan Gigitan Hewan Penular Rabies
Pedoman dalam penanganan Gigitan Hewan Penular Rabies
MosesWingky
 
BUKU SAKU RABIES MODUL TROPIS.pdf
BUKU SAKU RABIES MODUL TROPIS.pdfBUKU SAKU RABIES MODUL TROPIS.pdf
BUKU SAKU RABIES MODUL TROPIS.pdf
AvinoMulanaFikri1
 
Laporan kapal 2016
Laporan kapal 2016Laporan kapal 2016
Laporan kapal 2016
erich ramadhoni
 
Jenis ikan yang dilarang masuk ke indonesia
Jenis ikan yang dilarang masuk ke indonesiaJenis ikan yang dilarang masuk ke indonesia
Jenis ikan yang dilarang masuk ke indonesia
Al Faruqie Faruqie
 
POSTER PKL
POSTER PKLPOSTER PKL
POSTER PKL
JenLy Hau
 

Similar to Peranan karantina dalam mendukung pemasaran antar wilayah (20)

Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
Rencana Kontinjensi LSD di Indonesia - Ditjen PKH & AIHSP - 6 Agustus 2021
 
Pendekatan Legal Kelola Satwa Liar di Sulawesi
Pendekatan Legal Kelola Satwa Liar di SulawesiPendekatan Legal Kelola Satwa Liar di Sulawesi
Pendekatan Legal Kelola Satwa Liar di Sulawesi
 
Pengertian karantina tumbuhan
Pengertian karantina tumbuhanPengertian karantina tumbuhan
Pengertian karantina tumbuhan
 
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
Penggolongan Penyakit Hewan Karantina - Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Ha...
 
Epidemiologi khusus(reguler)
Epidemiologi khusus(reguler)Epidemiologi khusus(reguler)
Epidemiologi khusus(reguler)
 
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017
 
Mekanisme Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta, 14 J...
Mekanisme Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta, 14 J...Mekanisme Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta, 14 J...
Mekanisme Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, Jakarta, 14 J...
 
Kondisi African Swine Fever di dunia dan jalur penularannya - Pusat KH dan Ke...
Kondisi African Swine Fever di dunia dan jalur penularannya - Pusat KH dan Ke...Kondisi African Swine Fever di dunia dan jalur penularannya - Pusat KH dan Ke...
Kondisi African Swine Fever di dunia dan jalur penularannya - Pusat KH dan Ke...
 
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
Tindak Lanjut PP No. 3/2107 tentang Otoritas Veteriner - Ditkeswan, 16 Maret ...
 
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdfRisk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
Risk mapping Penyakit Hewan dan Zoonosis di Kenya Afrika - 30 Januari 2024.pdf
 
10 Barang Larangan dan pembatasan.pdf
10 Barang Larangan dan pembatasan.pdf10 Barang Larangan dan pembatasan.pdf
10 Barang Larangan dan pembatasan.pdf
 
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2016 - Biro Hukum Kementan, Kupa...
 
Pp sdg 2
Pp sdg 2Pp sdg 2
Pp sdg 2
 
Pedoman dalam penanganan Gigitan Hewan Penular Rabies
Pedoman dalam penanganan Gigitan Hewan Penular RabiesPedoman dalam penanganan Gigitan Hewan Penular Rabies
Pedoman dalam penanganan Gigitan Hewan Penular Rabies
 
BUKU SAKU RABIES MODUL TROPIS.pdf
BUKU SAKU RABIES MODUL TROPIS.pdfBUKU SAKU RABIES MODUL TROPIS.pdf
BUKU SAKU RABIES MODUL TROPIS.pdf
 
Laporan kapal 2016
Laporan kapal 2016Laporan kapal 2016
Laporan kapal 2016
 
Jenis ikan yang dilarang masuk ke indonesia
Jenis ikan yang dilarang masuk ke indonesiaJenis ikan yang dilarang masuk ke indonesia
Jenis ikan yang dilarang masuk ke indonesia
 
POSTER PKL
POSTER PKLPOSTER PKL
POSTER PKL
 

More from Wahono Diphayana

Internal Governance & Audit of Bank Indonesia
Internal Governance & Audit of Bank IndonesiaInternal Governance & Audit of Bank Indonesia
Internal Governance & Audit of Bank Indonesia
Wahono Diphayana
 
History and Organization of Bank Indonesia
History and Organization of Bank IndonesiaHistory and Organization of Bank Indonesia
History and Organization of Bank Indonesia
Wahono Diphayana
 
Function of Bank Indonesia
Function of Bank IndonesiaFunction of Bank Indonesia
Function of Bank Indonesia
Wahono Diphayana
 
Central Bank : An Introduction
Central Bank : An IntroductionCentral Bank : An Introduction
Central Bank : An Introduction
Wahono Diphayana
 
Bank Indonesia's Position as a State Institution
Bank Indonesia's Position as a State InstitutionBank Indonesia's Position as a State Institution
Bank Indonesia's Position as a State Institution
Wahono Diphayana
 
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatifTeori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Wahono Diphayana
 
Manfaat dan pengaruh perdagangan internasional
Manfaat dan pengaruh perdagangan internasionalManfaat dan pengaruh perdagangan internasional
Manfaat dan pengaruh perdagangan internasional
Wahono Diphayana
 
Keunggulan kompetitif
Keunggulan kompetitifKeunggulan kompetitif
Keunggulan kompetitif
Wahono Diphayana
 
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasionalHambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
Wahono Diphayana
 
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasionalHambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Wahono Diphayana
 
Pembiayaan, penjaminan & kemitraan UMKM
Pembiayaan, penjaminan & kemitraan UMKMPembiayaan, penjaminan & kemitraan UMKM
Pembiayaan, penjaminan & kemitraan UMKM
Wahono Diphayana
 
Pemberdayaan umkm
Pemberdayaan umkmPemberdayaan umkm
Pemberdayaan umkm
Wahono Diphayana
 
Menumbuhan iklim usaha umkm
Menumbuhan iklim usaha umkmMenumbuhan iklim usaha umkm
Menumbuhan iklim usaha umkm
Wahono Diphayana
 
Pengembangan usaha umkm
Pengembangan usaha umkmPengembangan usaha umkm
Pengembangan usaha umkm
Wahono Diphayana
 
Kriteria & fungsi umkm
Kriteria & fungsi umkmKriteria & fungsi umkm
Kriteria & fungsi umkm
Wahono Diphayana
 
Mengenal pasar modal
Mengenal pasar modalMengenal pasar modal
Mengenal pasar modal
Wahono Diphayana
 
Peranan umkm & koperasi dalam perekonomian indonesia
Peranan umkm & koperasi dalam perekonomian indonesiaPeranan umkm & koperasi dalam perekonomian indonesia
Peranan umkm & koperasi dalam perekonomian indonesia
Wahono Diphayana
 
Teori mengenai uang
Teori mengenai uangTeori mengenai uang
Teori mengenai uang
Wahono Diphayana
 
Pasar valuta asing
Pasar valuta asingPasar valuta asing
Pasar valuta asing
Wahono Diphayana
 
Instrumen & indikator pasar uang
Instrumen & indikator pasar uangInstrumen & indikator pasar uang
Instrumen & indikator pasar uang
Wahono Diphayana
 

More from Wahono Diphayana (20)

Internal Governance & Audit of Bank Indonesia
Internal Governance & Audit of Bank IndonesiaInternal Governance & Audit of Bank Indonesia
Internal Governance & Audit of Bank Indonesia
 
History and Organization of Bank Indonesia
History and Organization of Bank IndonesiaHistory and Organization of Bank Indonesia
History and Organization of Bank Indonesia
 
Function of Bank Indonesia
Function of Bank IndonesiaFunction of Bank Indonesia
Function of Bank Indonesia
 
Central Bank : An Introduction
Central Bank : An IntroductionCentral Bank : An Introduction
Central Bank : An Introduction
 
Bank Indonesia's Position as a State Institution
Bank Indonesia's Position as a State InstitutionBank Indonesia's Position as a State Institution
Bank Indonesia's Position as a State Institution
 
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatifTeori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
Teori perdag internasional : keunggulan absolut & keunggulan komparatif
 
Manfaat dan pengaruh perdagangan internasional
Manfaat dan pengaruh perdagangan internasionalManfaat dan pengaruh perdagangan internasional
Manfaat dan pengaruh perdagangan internasional
 
Keunggulan kompetitif
Keunggulan kompetitifKeunggulan kompetitif
Keunggulan kompetitif
 
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasionalHambatan tarif dalam bisnis internasional
Hambatan tarif dalam bisnis internasional
 
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasionalHambatan non tarif dalam perdagangan internasional
Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional
 
Pembiayaan, penjaminan & kemitraan UMKM
Pembiayaan, penjaminan & kemitraan UMKMPembiayaan, penjaminan & kemitraan UMKM
Pembiayaan, penjaminan & kemitraan UMKM
 
Pemberdayaan umkm
Pemberdayaan umkmPemberdayaan umkm
Pemberdayaan umkm
 
Menumbuhan iklim usaha umkm
Menumbuhan iklim usaha umkmMenumbuhan iklim usaha umkm
Menumbuhan iklim usaha umkm
 
Pengembangan usaha umkm
Pengembangan usaha umkmPengembangan usaha umkm
Pengembangan usaha umkm
 
Kriteria & fungsi umkm
Kriteria & fungsi umkmKriteria & fungsi umkm
Kriteria & fungsi umkm
 
Mengenal pasar modal
Mengenal pasar modalMengenal pasar modal
Mengenal pasar modal
 
Peranan umkm & koperasi dalam perekonomian indonesia
Peranan umkm & koperasi dalam perekonomian indonesiaPeranan umkm & koperasi dalam perekonomian indonesia
Peranan umkm & koperasi dalam perekonomian indonesia
 
Teori mengenai uang
Teori mengenai uangTeori mengenai uang
Teori mengenai uang
 
Pasar valuta asing
Pasar valuta asingPasar valuta asing
Pasar valuta asing
 
Instrumen & indikator pasar uang
Instrumen & indikator pasar uangInstrumen & indikator pasar uang
Instrumen & indikator pasar uang
 

Recently uploaded

Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptxIlmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
RamonaChasdiana
 
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.pptProposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
muhamadrafiakbar
 
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
MargionoPriadi
 
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Habibatut Tijani
 
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdfACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
Azvan Enginering
 
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdfBab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
NURMUHDFIRDAUSAMINUL
 
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
NicolasBayu
 
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptxMOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MohMahsus1
 
2 Depresiasi & Pelepasan Aset Tetap.pptx
2 Depresiasi &  Pelepasan Aset Tetap.pptx2 Depresiasi &  Pelepasan Aset Tetap.pptx
2 Depresiasi & Pelepasan Aset Tetap.pptx
NicolasBayu
 
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxProject Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
abiddah0606
 
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasarSTRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
rioeradeka
 
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfPREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
FORTRESS
 
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.pptPertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
MardhatilaFitriSopal
 

Recently uploaded (13)

Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptxIlmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
Ilmu PENGANTAR BISNIS creat riva dan teman teman.pptx
 
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.pptProposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
Proposal Bisnis Jasa Laundry Pakaian.ppt
 
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco Building
 
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...
 
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdfACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
ACCURATE ONLINE - MANUAL BOOK - CARA PENGGUNAAN.pdf
 
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdfBab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
Bab 1: Asas keusahawanan Modul UES 3012 kolej vokasional .pdf
 
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
3 Kewajiban Lancar & Kewajiban Jangka Panjang.pptx
 
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptxMOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
MOTIVASI KEWIRAUSAHAAN bahan ajar bagi UMKM.pptx
 
2 Depresiasi & Pelepasan Aset Tetap.pptx
2 Depresiasi &  Pelepasan Aset Tetap.pptx2 Depresiasi &  Pelepasan Aset Tetap.pptx
2 Depresiasi & Pelepasan Aset Tetap.pptx
 
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxProject Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptx
 
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasarSTRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
STRATEGI PASAR dalam menjalankan bisnis pemasar
 
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfPREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdf
 
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.pptPertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
Pertemuan 6 Materi Kecerdasan Intelektual.ppt
 

Peranan karantina dalam mendukung pemasaran antar wilayah

  • 1. 6/16/2014 1 PERANAN KARANTINA PERTANIAN DALAM MENDUKUNG PEMASARAN ANTAR WILAYAH Wahono Diphayana
  • 2. 6/16/2014 2 ARTI KARANTINA (1)  Karantina secara umum merupakan usaha pencegahan penyebaran hama penyakit dan organisme pengganggu dengan jalan undang-undang.  Karantina berasal dari bahasa Italia “quaranta” yang berarti “empat puluh”. Istilah ini pada mulanya digunakan untuk periode penahanan kapal-kapal laut yang datang dari suatu negara atau wilayah yang ditulari penyakit endemis, seperti pes, kolera dan demam kuning.
  • 3. 6/16/2014 3 ARTI KARANTINA (2) Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, karantina didefinisikan sebagai tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara RI.
  • 4. 6/16/2014 4 LATAR BELAKANG PENTINGNYA KARANTINA PERTANIAN(1)  Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan berbagai sumber daya alam hayati termasuk berbagai jenis flora dan fauna.  Sumber daya alam hayati ini perlu dilindungi dan dilestarikan dari berbagai ancaman, termasuk dari ancaman gangguan dan kerusakan yang disebabkan hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan berbahaya.  Kerusakan yang ditimbulkannya seringkali menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan nasional.
  • 5. 6/16/2014 5 LATAR BELAKANG PENTINGNYA KARANTINA PERTANIAN (4) Dewasa ini Indonesia masih bebas dari sekitar 35 jenis hama penyakit hewan dan 560 jenis oerganisme pengganggu tumbuhan (OPT). Sedangkan sekitar 36 jenis hama penyakit hewan dan 1.200 jenis OPT lainnya sudah terdapat di Indonesia akan tetapi belum menyebar ke semua pulau/area. Disamping itu berbagai jenis hama penyakit hewan dan OPT yang sudah terdapat di Indonesia belum terdapat di berbagai negara lain.
  • 6. 6/16/2014 6 LATAR BELAKANG PENTINGNYA KARANTINA PERTANIAN (5)  Semakin meningkatnya volume dan frekuensi lalu lintas perdagangan hasil pertanian telah mengakibatkan resiko penularan dan penyebaran hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan menjadi semakin meningkat pula.  Oleh karena penyebarannya terutama melalui perdagangan, maka lalu lintas hasil pertanian perlu diatur antara lain melalui karantina.
  • 7. 6/16/2014 7 PENGALAMAN BURUK MASUKNYA OPT KARANTINA KE INDONESIA
  • 9. 6/16/2014 9 CACAR DAUN TEH, BLISTER BLIGHT (Exobasidium vexans)
  • 10. 6/16/2014 10 SIPUT SINGAPURA, GIANT AFRICAN SNAIL (Achatina fulica)
  • 11. 6/16/2014 11 KARAT DAUN KOPI, COFFEE RUST (Hemileia vastatrix) Karat Kerusakan di lapangan Karat
  • 12. 6/16/2014 12 LIRIOMYZA, PENGGOROK DAUN (Liriomyza spp.)
  • 13. 6/16/2014 13 NSK, NEMATODA SISTA KUNING, GOLDEN CYST NEMATODE (Globodera rostochiensis) Gejala serangan di lapangan S i s t a
  • 15. 6/16/2014 15 Tanaman Hortikultura Leptinotarsa decemlineata Synchytrium endobioticum
  • 16. 6/16/2014 16 Tanaman Pangan Rice Stripe Virus Rice Hoja Blanca Virus Pantoea stewartii
  • 18. 6/16/2014 18 SALB HARUS DICEGAH !! Indonesian Agricultural Quarantine Agency
  • 19. 6/16/2014 19 Penyakit Rapuh Daun Karet (South American Leaf Blight, SALB) yang disebabkan oleh jamur Microcyclus ulei tersebar ke Colombia dari tempat asalnya di Brazil, menyebabkan kematian 78% tanaman karet. a. Aset Nasional : Kebun, pabrik, peralatan, keahlian senilai lebih dari Rp.11 triliun; b. 12 juta orang Petani Karet; c. 3 juta Hektar lebih areal kebun karet; d. Devisa negara sebesar + US.$ 1,2 milyar; e. Seluruh industri berbahan-baku karet dengan 3 juta orang tenaga kerja; Mencegah masuknya SALB ke wilayah negara Republik Indonesia berarti menyelamatkan : Indonesian Agricultural Quarantine Agency
  • 20. 6/16/2014 20 Cacao swollen shoot virus Crinipellis perniciosa Lethal yellowing Tanaman Perkebunan (lanjutan)
  • 21. 6/16/2014 21 CONTOH HAMA PENYAKIT HEWAN YANG BELUM ADA DI INDONESIA  Penyakit mulut dan kuku pada sapi, kerbau, domba, kambing, babi dan lain-lain.  Sampar sapi (Rinderpest) pada sapi, kerbau, domba dan lain-lain.  African Swine Fever pada babi.  Mad cow (sapi gila) pada sapi.  African Horse SicknessPestis Egnorum pada kuda dan keledai.
  • 23. 6/16/2014 23 Propinsi yang masih bebas AI : 1. Propinsi Gorontalo SITUASI PENYEBARAN AVIAN INFLUENZA Suut Gorontalo Sulteng Mal.Utara Maluku Irja Baratt Papua Sumber : Pusat Karantina Hewan Sampai Bulan Nopember 2006
  • 24. 6/16/2014 24 Esser tahun 1884 pada seekor kerbau Tahun 1889 oleh Penning pada seekor anjing Pada manusia dilapor- kan oleh Eilerts de Haan pada tahun 1894 DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat bebas rabies (SK Mentan 566/2004) Ambon & P. Seram P. Flores Laporan pertama 28-08-2003; s.d. Nov. 2003 = 17 jiwa s.d. Mei 2004 = 21 jiwa Propinsi yang secara historis bebas rabies, adalah : Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (kecuali Pulau Flores), Kalimantan Barat, Pa- pua, Irian Jaya Barat, Maluku Utara, Kep. Riau dan Kep. Bangka-Belitung dan sampai saat ini tetap dapat diper- tahankan bebas rabies. SK Mentan No. 897 Tahun 1997, Jateng, DI Yogya, dan Jatim di- nyatakan bebas rabies. Sumut Lampung SumselB’kulu Jambi Sumbar Kalsel Kalteng Kaltim Sulut Gorontalo Sulteng Sultara Sulsel Halmahera 2005 Indonesian Agricultural Quarantine Agency
  • 25. 6/16/2014 25 Sumber : Pusat Karantina Hewan Barantan Sumber : Pusat Karantina Hewan Barantan Prop. SULSEL Prop. NTB Prop. NTT Prop. DKI Prop. JABAR Prop. JATENG Prop. DI YOGYAKARTA Prop. SUMBA R Prop. JAMBI Prop. SULTEN G Prop. SULUT Indonesian Agricultural Quarantine Agency
  • 26. 6/16/2014 26 TUJUAN KARANTINA 1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara RI. 2. Mencegah tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain dalam wilayah negara RI. 3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah negara RI. 4. Mencegah keluarnya hama penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara RI sesuai persyaratan negara tujuan. (UU No. 16 Tahun 1992)
  • 27. 6/16/2014 27 Melaksanakan perkarantinaan tumbuhan tanaman pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan, serta hewan dan pengawasan keamanan hayati terhadap hewan, produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan yang diimpor, diekspor, diantar- areakan. Indonesian Agricultural Quarantine Agency
  • 28. 6/16/2014 28  UU Nomor 16 Tahun 1992  PP Nomor 82 Tahun 2000  PP Nomor 14 Tahun 2002  PP Nomor 49 Tahun 2002 jo. PP Nomor 7 Tahun 2004  Kepres RI No.58 Tahun 2001 Tentang : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi & Tata kerja Departemen Pertanian  Keputusan Menteri Pertanian antara lain : No. 37/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang : Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. No. 38/Kpts/HK.060/1/2006 Tentang : Jenis-jenis Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya. No. 05/Permentan/HK.060/3/2006 Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan Hukum No. 271/Kpts/HK.310/4/2006 Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga No. 264/Kpts/OT.140/4/2006 Tentang : Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (National Plant Protection Organization) No. 18/Permentan/OT.160/5/2006 Tentang : Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar tempat Pemasukan dan Pengeluaran
  • 29. 6/16/2014 29 Wilayah Kerja BARANTAN  6 Balai Besar ( Karantina Hewan 2 ; Karantina Tumbuhan 3 ; BBUS-KP 1)  23 Balai ( Karantina Hewan 12 ; Karantina Tumbuhan 11)  54 Stasiun ( Karantina Hewan 25 ; Karantina Tumbuhan 29)
  • 30. 6/16/2014 30 TINDAKAN KARANTINA  Semua komoditas wajib periksa karantina wajib dikenakan tindakan karantina baik dalam hal impor, ekspor maupun antar area di dalam wilayah RI. Tindakan tersebut dapat berupa : (1) pemeriksaan, (2) pengasingan, (3) pengamatan, (4) perlakuan, (5) penahanan, (6) penolakan, (7) pemusnahan, dan (8) pembebasan (Pasal 10 UU No. 16 Tahun 1992).  Tindakan karantina juga wajib dikenakan terhadap alat angkut, peralatan, air atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa atau menularkan hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan (Pasal 21 UU No. 16 Tahun 1992).
  • 31. 6/16/2014 31 KOMODITAS YANG WAJIB MELALUI TINDAK KARANTINA KARANTINA TUMBUHAN :  Bibit tanaman;  Bagian tanaman; dan  Hasil tanaman. KARANTINA HEWAN  Semua jenis hewan;  Bahan asal hewan; dan  Hasil bahan asal hewan.
  • 32. 6/16/2014 32 PERSYARATAN UMUM KARANTINA HEWAN IMPOR 1. Impor harus melalui pintu pemasukan yang sudah ditetapkan 2. Dilengkapi dengan Health Certificate dari negara asal 3. Disertai Certificate of Origin yang menyatakan berasal dari daerah bebas dari Penyakit Karantina Gol. I 4. Ada Izin Impor 5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina untuk dilakukan pemeriksaan
  • 33. 6/16/2014 33 PERSYARATAN UMUM KARANTINA HEWAN EKSPOR 1. Ekspor harus dilakukan melalui tempat yang sudah ditetapkan 2. Dilengkapi Health Certificate 3. Dilengkapi Certificate of Origin dan Izin Ekspor 4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan
  • 34. 6/16/2014 34 PERSYARATAN UMUM KARANTINA HEWAN ANTAR AREA/PULAU 1. Melalui tempat yang sudah ditetapkan 2. Dilengkapi Surat Kesehatan 3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan
  • 35. 6/16/2014 35 PERSYARATAN UMUM KARANTINA TUMBUHAN IMPOR 1. Impor harus dilakukan melalui tempat yang sudah ditetapkan 2. Untuk bibit tanaman harus disertai Izin Pemasukan dari Mentan 3. Disertai Phytosanitary Certificate dari negara asal 4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan
  • 36. 6/16/2014 36 PERSYARATAN UMUM KARANTINA TUMBUHAN EKSPOR Komoditas wajib periksa karantina tumbuhan yang akan diekspor hanya dilengkapi Phytosanitary Certificate yang dikeluarkan oleh petugas karantina apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan
  • 37. 6/16/2014 37 PERSYARATAN UMUM KARANTINA TUMBUHAN ANTAR AREA/PULAU 1. Diserahkan kepada petugas karantina untuk dilakukan pemeriksaan 2. Disertai Sertifikat Karantina Tumbuhan Domestik
  • 38. 6/16/2014 38 PERANAN KARANTINA DALAM MENDUKUNG PEMASARAN ANTAR WILAYAH (1) 1. Mencegah penyebaran hama penyakit hewan (HPH) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) melalui produk pertanian yang dipasarkan; 2. Mengurangi dampak langsung akibat penyebaran HPH dan OPTK terhadap produk pertanian yang dipasarkan, termasuk : - penurunan produksi; dan - penurunan kualitas
  • 39. 6/16/2014 39 PERANAN KARANTINA DALAM MENDUKUNG PEMASARAN ANTAR WILAYAH (2) 3. Mengurangi kerugian pertanian akibat penyebaran HPH dan OPTK, termasuk : - meningkatnya biaya pengendalian; - rusaknya lingkungan; dan - rusaknya kelestarian sumber daya pertanian. 4. Mendorong pemasaran produk pertanian di pasar internasional karena tidak adanya HPH atau OPTK tertentu di dalam negeri