Dokumen tersebut membahas tentang peranan karantina pertanian dalam mendukung pemasaran antar wilayah. Karantina bertujuan untuk mencegah masuk dan penyebaran organisme pengganggu seperti hama penyakit tanaman dan hewan. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai persyaratan umum karantina tumbuhan dan hewan baik untuk impor, ekspor, maupun antar wilayah.
Dokumen tersebut membahas tentang peranan karantina pertanian dalam kegiatan ekspor impor. Karantina bertujuan mencegah masuk dan penyebaran organisme pengganggu seperti hama penyakit hewan dan tumbuhan serta mencegah keluarnya organisme tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai persyaratan karantina untuk hewan, tumbuhan, serta contoh organisme pengganggu yang perlu dicegah masuk ke Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang peranan karantina pertanian dalam kegiatan ekspor impor. Karantina bertujuan mencegah masuk dan penyebaran organisme pengganggu seperti hama penyakit hewan dan tumbuhan serta mencegah keluarnya organisme tertentu. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai persyaratan karantina untuk hewan, tumbuhan, serta contoh organisme pengganggu yang perlu dicegah masuk ke Indonesia.
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengenai sosialisasi dan konsultasi publik terkait pemanfaatan sumber daya ikan hiu dan pari secara berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi yang berlaku baik secara nasional maupun internasional terkait perikanan hiu dan pari, serta rencana program konservasi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan hiu dan pari di Indonesia.
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
Baru satu jenis hiu yang telah memiliki status dilindungi yang berarti penangkapan, pemanfaatan, dan perdagangannya diatur secara khusus. demikian juga, ada 5 jenis hiu indonesia yang masuk dalam daftar apendiks CITES dimana perdagangan internasionalnya harus mengikuti ketentuan CITES yang berlaku
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESDidi Sadili
Mekanisme kuota digunakan untuk kontrol pemanfaatan terutama perdagangan HIU. mekanisme kuota digunakan sebagai salah satu alternatif implementasi ketentuan CITES. dimana jumlah yang dimanfaatkan tidak akan merusak populasi hiu di perairan alam-nya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaDidi Sadili
Hiu martil dan hiu koboy berstatus dilarang diekspor berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, No. 59 tahun 2014. dan bagaimana aspek kebijakan serta regulasinya?
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas peraturan terkait biota laut yang dilindungi di Indonesia, termasuk jenis-jenis biota laut yang dilindungi seperti mamalia, reptilia, pisces, crustacea, bivalvia, serta larangan dan sanksi yang berlaku.
Dokumen ini membahas persyaratan karantina untuk ekspor dan antar area media pembawa organisme pengganggu tumbuhan (OPTK) di Indonesia. Persyaratan karantina didasarkan pada permintaan negara tujuan ekspor dan umumnya mewajibkan surat kesehatan tumbuhan. Dokumen ini juga menjelaskan bahwa media pembawa OPTK antar area di dalam negeri harus dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan, melalui tempat pemasukan dan
Ringkasan:
Dokumen ini membahas tentang pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan adiktif (OMKABA) di pelabuhan, bandara dan perbatasan. Tujuannya adalah mencegah penyebaran penyakit internasional dengan mengawasi OMKABA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kantor Kesehatan Pelabuhan bertugas melakukan pemeriksaan dokumen dan sampel fisik untuk menerbitkan sertifikat kesehatan
Dokumen tersebut membahas latar belakang perikanan hiu di Indonesia yang telah berlangsung lama sebagai sumber pendapatan namun kini mendapat perhatian internasional karena tingginya tingkat penangkapan dan pembuangan bagian tubuh hiu lainnya. Beberapa spesies hiu di Indonesia dianggap terancam punah akibat penangkapan berlebihan tanpa data yang memadai.
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Didi Sadili
Populasi penyu, hiu, pari, dan mamalia laut di perairan Indonesia kian menyusut, untuk itu perlu aksi nyata dalam perlindungan dan pelestariannya. Salah satu bentuk konservasinya adalah pemasangan lampu pendar pada jaring ikan yang digunakan nelayan. Namun demikian, perlu pertimbangan masak-masak untuk menerapkan lampu pendar tersebut
Dokumen tersebut membahas usulan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pari manta karena populasi mereka mengalami penurunan tajam hingga 57% dalam 10 tahun terakhir dan mereka memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman kepunahan. Pari manta juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan men
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
Ikan hiu sebagai predator puncak dalam rantai makanannya menjadi penyeimbang dalam suatu ekosistem perairan namun populasinya kini kian menurun akibat penangkapan berlebihan. Untuk itu perlu adanya regulasi nasional untuk membatasi penangkapannya
Teks tersebut membahas tentang jenis-jenis dan golongan OPT/OPTK, sistem ekonomi perdagangan bebas dan risiko masuknya OPTK, serta pengertian umum terkait analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan (AROPT) seperti definisi area, komoditas, area bebas OPT, dan tata cara pelaksanaan AROPT.
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas sistem karantina hewan di Indonesia. Terdapat definisi karantina menurut berbagai sumber, urgensi revisi UU Karantina, keterkaitan dengan UU lain, pengertian karantina hewan, dan tata cara impor hewan hidup dan produk hewan.
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Status Perlindungan Ikan Hiu dan PariDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas mengenai sosialisasi dan konsultasi publik terkait pemanfaatan sumber daya ikan hiu dan pari secara berkelanjutan. Dokumen tersebut menjelaskan tentang regulasi yang berlaku baik secara nasional maupun internasional terkait perikanan hiu dan pari, serta rencana program konservasi untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan hiu dan pari di Indonesia.
Aturan, Regulasi: Perlindungan dan Pemanfaatan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
Baru satu jenis hiu yang telah memiliki status dilindungi yang berarti penangkapan, pemanfaatan, dan perdagangannya diatur secara khusus. demikian juga, ada 5 jenis hiu indonesia yang masuk dalam daftar apendiks CITES dimana perdagangan internasionalnya harus mengikuti ketentuan CITES yang berlaku
Penyusunan NDF dan KUOTA Perdagangan HIU apendiks II CITESDidi Sadili
Mekanisme kuota digunakan untuk kontrol pemanfaatan terutama perdagangan HIU. mekanisme kuota digunakan sebagai salah satu alternatif implementasi ketentuan CITES. dimana jumlah yang dimanfaatkan tidak akan merusak populasi hiu di perairan alam-nya
Kebijakan Konservasi Hiu dan Pari serta Aspek RegulasinyaDidi Sadili
Hiu martil dan hiu koboy berstatus dilarang diekspor berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, No. 59 tahun 2014. dan bagaimana aspek kebijakan serta regulasinya?
Peraturan terkait biota laut yang dilindungiDidi Sadili
Dokumen tersebut membahas peraturan terkait biota laut yang dilindungi di Indonesia, termasuk jenis-jenis biota laut yang dilindungi seperti mamalia, reptilia, pisces, crustacea, bivalvia, serta larangan dan sanksi yang berlaku.
Dokumen ini membahas persyaratan karantina untuk ekspor dan antar area media pembawa organisme pengganggu tumbuhan (OPTK) di Indonesia. Persyaratan karantina didasarkan pada permintaan negara tujuan ekspor dan umumnya mewajibkan surat kesehatan tumbuhan. Dokumen ini juga menjelaskan bahwa media pembawa OPTK antar area di dalam negeri harus dilengkapi sertifikat kesehatan tumbuhan, melalui tempat pemasukan dan
Ringkasan:
Dokumen ini membahas tentang pengawasan obat, makanan, kosmetika, alat kesehatan dan bahan adiktif (OMKABA) di pelabuhan, bandara dan perbatasan. Tujuannya adalah mencegah penyebaran penyakit internasional dengan mengawasi OMKABA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kantor Kesehatan Pelabuhan bertugas melakukan pemeriksaan dokumen dan sampel fisik untuk menerbitkan sertifikat kesehatan
Dokumen tersebut membahas latar belakang perikanan hiu di Indonesia yang telah berlangsung lama sebagai sumber pendapatan namun kini mendapat perhatian internasional karena tingginya tingkat penangkapan dan pembuangan bagian tubuh hiu lainnya. Beberapa spesies hiu di Indonesia dianggap terancam punah akibat penangkapan berlebihan tanpa data yang memadai.
Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan Terancam Punah (penyu, hiu, pari, dan...Didi Sadili
Populasi penyu, hiu, pari, dan mamalia laut di perairan Indonesia kian menyusut, untuk itu perlu aksi nyata dalam perlindungan dan pelestariannya. Salah satu bentuk konservasinya adalah pemasangan lampu pendar pada jaring ikan yang digunakan nelayan. Namun demikian, perlu pertimbangan masak-masak untuk menerapkan lampu pendar tersebut
Dokumen tersebut membahas usulan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pari manta karena populasi mereka mengalami penurunan tajam hingga 57% dalam 10 tahun terakhir dan mereka memiliki kerentanan tinggi terhadap ancaman kepunahan. Pari manta juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai objek wisata bahari yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, Menteri Kelautan dan Perikanan men
Tantangan dan Upaya Konservasi Ikan Hiu di IndonesiaDidi Sadili
Ikan hiu sebagai predator puncak dalam rantai makanannya menjadi penyeimbang dalam suatu ekosistem perairan namun populasinya kini kian menurun akibat penangkapan berlebihan. Untuk itu perlu adanya regulasi nasional untuk membatasi penangkapannya
Teks tersebut membahas tentang jenis-jenis dan golongan OPT/OPTK, sistem ekonomi perdagangan bebas dan risiko masuknya OPTK, serta pengertian umum terkait analisis risiko organisme pengganggu tumbuhan (AROPT) seperti definisi area, komoditas, area bebas OPT, dan tata cara pelaksanaan AROPT.
Kajian Sistim Perkarantinaan Hewan di Indonesia - Pusat KH dan Kehani, BARANT...Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas sistem karantina hewan di Indonesia. Terdapat definisi karantina menurut berbagai sumber, urgensi revisi UU Karantina, keterkaitan dengan UU lain, pengertian karantina hewan, dan tata cara impor hewan hidup dan produk hewan.
Pendekatan Legal Kelola Satwa Liar di SulawesiAdi Pujakesuma
Dokumen tersebut membahas pendekatan hukum dalam pengelolaan satwa liar di Sulawesi. Terdapat beberapa poin penting yaitu: (1) peraturan terkait konservasi satwa liar seperti UU No. 5/1990 dan PP No. 7/1999, (2) kriteria satwa yang dilindungi, (3) larangan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran perlindungan satwa liar dan ekosistemnya. Dokumen ini juga menjelaskan upaya penegakan huk
Dokumen ini membahas tentang pengertian karantina tumbuhan. Karantina tumbuhan adalah upaya pencegahan masuk dan penyebaran organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri atau antar daerah di dalam negeri, atau keluarnya dari wilayah Indonesia. Tindakan karantina tumbuhan meliputi pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pelepasan media pembawa organisme pen
Akses Pendanaan Darurat Kesehatan Hewan - Ditkeswan-AIPEID, 14 Juli 2017Tata Naipospos
Dokumen tersebut membahas mengenai mekanisme pendanaan darurat kesehatan hewan di Indonesia, khususnya terkait kesenjangan yang ada pada undang-undang, kebijakan, dan operasional. Disarankan perlu penguatan mekanisme pendanaan darurat, antara lain melalui perubahan undang-undang dan kerja sama antar lembaga."
Kondisi African Swine Fever di dunia dan jalur penularannya - Pusat KH dan Ke...Tata Naipospos
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas sejarah dan persebaran wabah penyakit African swine fever di dunia dari tahun 1921 hingga 2019, termasuk jalur penularannya melalui hewan atau produk hewani dan transportasi. Dokumen tersebut juga memberikan saran untuk memperketat aturan karantina hewan di bandara dan pelabuhan untuk mencegah masuknya virus penyakit tersebut ke Indonesia.
Buku saku ini memberikan petunjuk teknis penatalaksanaan kasus gigitan hewan penular rabies di Indonesia. Dokumen ini membahas epidemiologi, etiologi, cara penularan, patogenesis, gejala klinis, pencegahan, vaksinasi, penanganan, dan surveilans rabies."
Bank Indonesia has internal procedures to support good governance principles, including decision making processes, delegation of authority, transparent information sharing, and accountability. An independent internal audit function provides assurance and recommendations on governance, risk management, and controls. The internal audit aims to be a professional unit with national and international reputation.
Bank Indonesia may only participate in equity of other entities if necessary for its tasks and approved by the House of Representatives, using funds from statutory reserves. It must conduct feasibility analyses considering legal, financial, and risk aspects before an equity participation plan is discussed and approved by the Board of Governors and House of Representatives. Bank Indonesia's equity positions are reported in its annual financial report and other publications.
The document summarizes the history and organization of Bank Indonesia, the central bank of Indonesia. It discusses how Bank Indonesia originated from earlier Dutch colonial banks in the 18th century. It became the central bank of Indonesia in 1953. The document also describes Bank Indonesia's organizational structure, including its Board of Governors and departments. Finally, it lists some of Bank Indonesia's international collaborations with organizations like the IMF, World Bank, ASEAN, and others.
Bank Indonesia is Indonesia's central bank. Its vision is to be a credible and leading central bank in the region through maintaining low and stable inflation and exchange rates. Its missions include achieving exchange rate stability, fostering a resilient financial system, ensuring a secure payment system, and building competent human resources. To realize these, its strategic objectives are strengthening inflation control, maintaining exchange rate stability, and fostering efficient financial markets. The bank has three main pillars - monetary, payment system and financial system - which must be integrated to achieve its single objective of maintaining rupiah stability. It is held accountable through transparency of its policies, budgets and regular reporting.
Central banks play a key role in maintaining financial and economic stability within a country. They regulate other banks, control inflation, and formulate economic policies. Central banks have two main functions: as the government's bank and as the banker's bank. As the government's bank, central banks issue currency, control credit levels, manage foreign exchange and public debt, and develop other financial institutions. As the banker's bank, central banks serve as the lender of last resort, facilitate check clearing between banks, set reserve requirements, and provide advisory services to other banks. There are various methods for central banks to issue currency, with the proportional reserve system now being the most widely adopted internationally.
Bank Indonesia's Position as a State InstitutionWahono Diphayana
Bank Indonesia has a special independent status as a state institution separate from the government to effectively perform its role as the central bank of Indonesia. While independent, it maintains close coordination with government bodies like the House of Representatives and provides regular reporting. It also collaborates with other institutions through agreements to coordinate on economic, banking and financial issues. Bank Indonesia implements corporate social responsibility programs focused on supporting small and medium enterprises, education, and the environment to benefit communities and fulfill its ethical responsibilities.
Dokumen tersebut membahas tentang model keunggulan kompetitif dalam memahami daya saing internasional suatu negara menurut beberapa teori. Teori pertama menurut Porter menyatakan empat faktor utama yang menentukan keberhasilan industri suatu negara secara internasional. Teori kedua menurut Dong-Sung Cho mengembangkan model sembilan faktor dengan menambahkan empat faktor lain di luar model Porter.
Dokumen tersebut membahas mengenai pembiayaan, penjaminan, dan kemitraan untuk UMKM oleh pemerintah dan dunia usaha besar serta upaya peningkatan akses sumber pembiayaan dan kemitraan UMKM."
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM di Indonesia. Secara garis besar, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM, memberikan fasilitasi dan dukungan berupa pembiayaan, pelatihan, akses pasar, serta mengatur kerja sama antar pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Und
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah dalam menumbuhkan iklim usaha UMKM dengan mengatur peraturan di berbagai aspek seperti pendanaan, sarana prasarana, informasi, kemitraan, perizinan, kesempatan berusaha, promosi, dan dukungan lembaga. Tujuannya adalah memfasilitasi akses UMKM terhadap berbagai sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis.
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan usaha UMKM, meliputi pengertian, manfaat, tingkatan, unsur-unsur, fasilitasi pemerintah, dan permasalahan dalam pengembangan usaha.
Dokumen tersebut menjelaskan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, serta asas dan tujuan dari usaha-usaha tersebut yang mencakup kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk memb
1. Dokumen tersebut membahas tentang pasar valuta asing (valas) termasuk pengertian valas dan kurs valas, sistem moneter internasional, sistem nilai tukar, pengertian pasar valas, transaksi di pasar valas, para pelaku pasar valas, dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valas.
Pasar uang adalah tempat pertemuan pemilik dana jangka pendek dan calon pemakai dana untuk melakukan transaksi secara langsung atau melalui perantara. Pasar uang berfungsi untuk memudahkan masyarakat memperoleh dana jangka pendek, pengendalian moneter, dan memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Instrumen pasar uang meliputi interbank call money, treasury bills, sertifikat bank Indonesia, surat berh
0818.0927.0089| Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Bali| Duaznco BuildingMargionoPriadi
"KAMI DUAZ&CO merupakan pengkaji teknis yang berpengalaman semenjak 2015 untuk melakukan audit bangunan, penyusunan kajian sertfikat laik fungsi (SLF) hingga proses permohonan penerbitan SLF Info Call 0818.0927.0089
Jasa Konsultan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan di Duaznco Bali. Mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) untuk bangunan adalah salah satu langkah penting dalam memastikan bahwa gedung yang telah dibangun memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Di Bali, Duaznco menawarkan jasa konsultasi profesional untuk membantu pemilik bangunan mendapatkan SLF dengan mudah dan cepat.
Mengapa Memilih Jasa Konsultan SLF Duaznco Bali?
Duaznco adalah perusahaan konsultan yang telah berpengalaman dalam membantu pemilik bangunan di Bali untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi. Ada beberapa alasan mengapa Duaznco menjadi pilihan yang tepat:
- Pengalaman dan Keahlian
Duaznco memiliki tim ahli yang berpengalaman dalam mengurus berbagai jenis bangunan, mulai dari perumahan, komersial, hingga industri.
- Layanan Profesional dan Terpercaya
Duaznco terkenal dengan layanan profesional yang terpercaya. Mereka memberikan solusi yang tepat dan cepat untuk memastikan bangunan Anda mendapatkan sertifikasi yang diperlukan tanpa kendala.
- Pendekatan yang Personal
Setiap proyek ditangani dengan pendekatan yang personal, di mana konsultasi dilakukan secara menyeluruh untuk memahami kebutuhan spesifik dari setiap klien.
Biaya Pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Duaznco Bali
Biaya pembuatan Sertifikat Laik Fungsi di Duaznco Bali bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk jenis bangunan, ukuran, dan kompleksitas proyek. Namun, secara umum, biaya ini mencakup beberapa komponen utama:
- Survey dan Inspeksi
Tahap awal ini melibatkan inspeksi menyeluruh oleh tim ahli untuk menilai kondisi bangunan dan memastikan bahwa semua persyaratan teknis terpenuhi.
- Penyusunan Laporan Teknis
Setelah inspeksi, tim akan menyusun laporan teknis yang mendetail mengenai kondisi bangunan dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Laporan ini penting untuk proses pengajuan SLF.
- Pengurusan Administrasi
Proses administrasi melibatkan pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengajuan SLF ke instansi terkait.
- Konsultasi dan Pendampingan
Duaznco juga menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan selama proses pengurusan SLF, termasuk bantuan dalam melakukan perbaikan yang diperlukan untuk memenuhi standar keselamatan dan fungsionalitas.
Info 0818.0927.0089
website https://duaznco.com/
Bali Office
Jl. Cokroaminoto No. 460, Ubung Kaja, Kec. Denpasar Utara, Denpasar, Bali 80116
Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online pada Komunitas Ibu-...Habibatut Tijani
Program Pengembangan Strategi Pemasaran UMKM Melalui Media Online di Kecamatan Sambikerep bertujuan untuk memberdayakan ibu-ibu PKK dan masyarakat sekitar dengan memberikan edukasi dan bimbingan dalam mempromosikan produk melalui media sosial. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan pemasaran digital, membantu mendaftarkan usaha ke marketplace, dan mengelola media online secara efektif. Dengan pendekatan teori jaringan sosial dan partisipatif aktif, program ini diharapkan dapat memperluas jangkauan pasar UMKM, meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi peserta dan komunitas secara keseluruhan.
Project Bab 1 - Kelompok 1 Dari kami yang sudah membuat.pptxabiddah0606
"Mie Gacoan" adalah sebuah merk dagang dari jaringan restaurant mie pedas No. 1 di Indonesia, yang menjadi anak perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Nama "Gacoan" berasal dari bahasa Jawa yang berarti "jagoan" atau "andalan". Berdiri sejak awal tahun 2016, saat ini merk "Mie Gacoan" telah tumbuh menjadi market leader F&B terbesar di Indonesia. Mengusung konsep bersantap modern dengan harga yang affordable, kehadiran "Mie Gacoan" telah mendapatkan apresiasi luar biasa di setiap market dimana "Mie Gacoan" hadir untuk melayani puluhan ribu pelanggan setiap bulannya. Oleh karena itu, inovasi akan selalu dikedepankan agar "Mie Gacoan" tetap relevan dan menjadi pilihan terbaik bagi para customer loyal.
PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar.pdfFORTRESS
"PREMIUM!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Besi Rumah Minimalis di Buleleng; Pintu Double Rumah Minimalis di Sawan; Pintu Dua Daun Minimalis di Abang; Pintu Garis Minimalis di Manggis.
FORTRESS adalah produk Pintu Baja Motif Kayu Sebuah terobosan inovasi terbaru sebagai alternatif pengganti pintu rumah konvensional yang mengunakan material baja sebagai bahan baku utamanya.
Tingkatkan Keamanan Rumah Anda dengan 13 Keunggulan Fortress Pintu Baja!
- Material Baja Berkualitas Tinggi.
- Finishing dengan Pola Serat Kayu Alami.
- Kusen Baja dengan Detail Architrave yang Anggun.
- Engsel Baja Tersembunyi dalam 4 Set.
- Sistem Penguncian 5 Titik dengan Kunci Utama.
- Sistem Keamanan A-B Lock dengan 7 Kunci Elektronik.
- Dilengkapi dengan Slot/Grendel untuk Penguncian Tambahan.
- Terdapat Lubang Pengintip.
- Pelindung Karet pada Kusen dan Daun Pintu.
- Lapisan Honeycomb Paper sebagai Penyerap Suara.
- Lapisan PE-Film untuk Perlindungan Tambahan.
- Dilengkapi dengan 6 Set Baut Pemasangan.
- Memiliki Ambang Pintu yang Kokoh.
Dapatkan keamanan yang tak tertandingi dengan Fortress Pintu Baja; solusi pintu yang kuat dan tahan lama untuk melindungi rumah Anda.
Hubungi Kami Segera (0821-7001-0763)
Head Office (Kantor Pusat) :
Jl. Raya Binong Jl. Kp. Cijengir No. 99; Rt.005/Rw.003; Binong; Kec. Curug; Kabupaten Tangerang; Banten 15810
Kantor Cabang JBS : (Solo; Pekanbaru; Surabaya; Lampung; Palembang; Kendari; Makassar; Balikpapan; Medan; Dan Kota Lainnya Menyusul)
Provinsi Bali Meliputi : Kab Badung-Mangupura; Kab Bangli; Kab Buleleng-Singaraja; Kab Gianyar; Kab Jembrana-Negara; Kab Karangasem-Amlapura; Kab Klungkung-Semarapura; Kab Tabanan; Kota Denpasar Dan Seluruh Kota Se-Indonesia.
#pintudobelminimalisdidenpasar #pintudoublebesirumahminimalisdibuleleng #pintudoublerumahminimalisdisawan #pintuduadaunminimalisdiabang #pintugarisminimalisdimanggis
Pintu Dobel Minimalis di Denpasar; Pintu Double Minimalis Motif Kayu di Busung Biu; Pintu Double Rumah Modern di Seririt; Pintu Dua Minimalis Terbaru di Bebandem; Pintu Hitam Minimalis di Rendang."
2. 6/16/2014 2
ARTI KARANTINA (1)
Karantina secara umum merupakan
usaha pencegahan penyebaran hama
penyakit dan organisme pengganggu
dengan jalan undang-undang.
Karantina berasal dari bahasa Italia
“quaranta” yang berarti “empat puluh”.
Istilah ini pada mulanya digunakan untuk
periode penahanan kapal-kapal laut yang
datang dari suatu negara atau wilayah
yang ditulari penyakit endemis, seperti
pes, kolera dan demam kuning.
3. 6/16/2014 3
ARTI KARANTINA (2)
Menurut Undang-Undang No. 16 tahun
1992 tentang karantina hewan, ikan dan
tumbuhan, karantina didefinisikan sebagai
tempat pengasingan dan/atau tindakan
sebagai upaya pencegahan masuk dan
tersebarnya hama dan penyakit atau
organisme pengganggu dari luar negeri dan
dari suatu area ke area lain di dalam negeri,
atau keluarnya dari dalam wilayah negara
RI.
4. 6/16/2014 4
LATAR BELAKANG PENTINGNYA
KARANTINA PERTANIAN(1)
Indonesia merupakan negara agraris yang kaya
akan berbagai sumber daya alam hayati termasuk
berbagai jenis flora dan fauna.
Sumber daya alam hayati ini perlu dilindungi dan
dilestarikan dari berbagai ancaman, termasuk dari
ancaman gangguan dan kerusakan yang
disebabkan hama penyakit hewan dan organisme
pengganggu tumbuhan berbahaya.
Kerusakan yang ditimbulkannya seringkali
menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap
stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan
nasional.
5. 6/16/2014 5
LATAR BELAKANG PENTINGNYA
KARANTINA PERTANIAN (4)
Dewasa ini Indonesia masih bebas dari sekitar 35
jenis hama penyakit hewan dan 560 jenis
oerganisme pengganggu tumbuhan (OPT).
Sedangkan sekitar 36 jenis hama penyakit hewan
dan 1.200 jenis OPT lainnya sudah terdapat di
Indonesia akan tetapi belum menyebar ke semua
pulau/area. Disamping itu berbagai jenis hama
penyakit hewan dan OPT yang sudah terdapat di
Indonesia belum terdapat di berbagai negara lain.
6. 6/16/2014 6
LATAR BELAKANG PENTINGNYA
KARANTINA PERTANIAN (5)
Semakin meningkatnya volume dan frekuensi
lalu lintas perdagangan hasil pertanian telah
mengakibatkan resiko penularan dan
penyebaran hama penyakit hewan dan
organisme pengganggu tumbuhan menjadi
semakin meningkat pula.
Oleh karena penyebarannya terutama melalui
perdagangan, maka lalu lintas hasil pertanian
perlu diatur antara lain melalui karantina.
19. 6/16/2014 19
Penyakit Rapuh Daun Karet (South American Leaf Blight, SALB)
yang disebabkan oleh jamur Microcyclus ulei tersebar ke
Colombia dari tempat asalnya di Brazil, menyebabkan kematian
78% tanaman karet.
a. Aset Nasional : Kebun, pabrik, peralatan, keahlian senilai lebih dari Rp.11 triliun;
b. 12 juta orang Petani Karet;
c. 3 juta Hektar lebih areal kebun karet;
d. Devisa negara sebesar + US.$ 1,2 milyar;
e. Seluruh industri berbahan-baku karet dengan 3 juta orang tenaga kerja;
Mencegah masuknya SALB ke wilayah negara Republik
Indonesia berarti menyelamatkan :
Indonesian Agricultural Quarantine Agency
21. 6/16/2014 21
CONTOH HAMA PENYAKIT
HEWAN YANG BELUM ADA DI
INDONESIA
Penyakit mulut dan kuku pada sapi, kerbau,
domba, kambing, babi dan lain-lain.
Sampar sapi (Rinderpest) pada sapi, kerbau,
domba dan lain-lain.
African Swine Fever pada babi.
Mad cow (sapi gila) pada sapi.
African Horse SicknessPestis Egnorum pada
kuda dan keledai.
23. 6/16/2014 23
Propinsi yang masih bebas AI :
1. Propinsi Gorontalo
SITUASI PENYEBARAN AVIAN
INFLUENZA
Suut
Gorontalo
Sulteng
Mal.Utara
Maluku
Irja Baratt
Papua
Sumber : Pusat Karantina Hewan
Sampai Bulan Nopember 2006
24. 6/16/2014 24
Esser tahun 1884
pada seekor kerbau
Tahun 1889 oleh
Penning pada
seekor anjing
Pada manusia dilapor-
kan oleh Eilerts de
Haan pada tahun 1894
DKI Jakarta, Banten, dan
Jawa Barat bebas rabies
(SK Mentan 566/2004)
Ambon &
P. Seram
P. Flores
Laporan pertama
28-08-2003;
s.d. Nov. 2003 = 17 jiwa
s.d. Mei 2004 = 21 jiwa
Propinsi yang secara historis bebas
rabies, adalah : Bali, Nusa Tenggara
Barat, Nusa Tenggara Timur (kecuali
Pulau Flores), Kalimantan Barat, Pa-
pua, Irian Jaya Barat, Maluku Utara,
Kep. Riau dan Kep. Bangka-Belitung
dan sampai saat ini tetap dapat diper-
tahankan bebas rabies.
SK Mentan No. 897 Tahun 1997,
Jateng, DI Yogya, dan Jatim di-
nyatakan bebas rabies.
Sumut
Lampung
SumselB’kulu
Jambi
Sumbar
Kalsel
Kalteng
Kaltim Sulut
Gorontalo
Sulteng Sultara
Sulsel
Halmahera
2005
Indonesian Agricultural Quarantine Agency
25. 6/16/2014 25
Sumber : Pusat Karantina Hewan Barantan
Sumber : Pusat Karantina Hewan Barantan
Prop.
SULSEL
Prop. NTB
Prop. NTT
Prop. DKI
Prop.
JABAR
Prop.
JATENG
Prop. DI
YOGYAKARTA
Prop.
SUMBA
R
Prop.
JAMBI
Prop.
SULTEN
G
Prop.
SULUT
Indonesian Agricultural Quarantine Agency
26. 6/16/2014 26
TUJUAN KARANTINA
1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina,
hama penyakit ikan karantina, dan organisme
pengganggu tumbuhan karantina dari luar negeri ke
dalam wilayah negara RI.
2. Mencegah tersebarnya hama penyakit hewan karantina,
hama penyakit ikan karantina, dan organisme
pengganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area
lain dalam wilayah negara RI.
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan
karantina dari wilayah negara RI.
4. Mencegah keluarnya hama penyakit ikan dan organisme
pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara RI
sesuai persyaratan negara tujuan.
(UU No. 16 Tahun 1992)
27. 6/16/2014 27
Melaksanakan perkarantinaan tumbuhan tanaman
pangan, hortikultura dan tanaman perkebunan, serta
hewan dan pengawasan keamanan hayati
terhadap hewan, produk hewan, tumbuhan dan
produk tumbuhan yang diimpor, diekspor, diantar-
areakan.
Indonesian Agricultural Quarantine Agency
28. 6/16/2014 28
UU Nomor 16 Tahun 1992
PP Nomor 82 Tahun 2000
PP Nomor 14 Tahun 2002
PP Nomor 49 Tahun 2002 jo. PP Nomor 7 Tahun 2004
Kepres RI No.58 Tahun 2001
Tentang : Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi & Tata kerja Departemen Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian antara lain :
No. 37/Kpts/HK.060/1/2006
Tentang : Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan atau
Sayuran Buah Segar ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
No. 38/Kpts/HK.060/1/2006
Tentang : Jenis-jenis Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina Golongan I Kategori A1 dan A2, Golongan
II Kategori A1 dan A2, Tanaman Inang, Media Pembawa dan Daerah Sebarnya.
No. 05/Permentan/HK.060/3/2006
Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan Milik Perorangan atau Badan
Hukum
No. 271/Kpts/HK.310/4/2006
Tentang : Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan Tertentu oleh Pihak Ketiga
No. 264/Kpts/OT.140/4/2006
Tentang : Penetapan Focal Point Organisasi Perlindungan Tumbuhan Nasional (National Plant Protection
Organization)
No. 18/Permentan/OT.160/5/2006
Tentang : Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan di Luar tempat Pemasukan dan Pengeluaran
29. 6/16/2014 29
Wilayah Kerja BARANTAN
6 Balai Besar ( Karantina Hewan 2 ; Karantina Tumbuhan 3 ; BBUS-KP 1)
23 Balai ( Karantina Hewan 12 ; Karantina Tumbuhan 11)
54 Stasiun ( Karantina Hewan 25 ; Karantina Tumbuhan 29)
30. 6/16/2014 30
TINDAKAN KARANTINA
Semua komoditas wajib periksa karantina wajib dikenakan tindakan karantina
baik dalam hal impor, ekspor maupun antar area di dalam wilayah RI.
Tindakan tersebut dapat berupa :
(1) pemeriksaan,
(2) pengasingan,
(3) pengamatan,
(4) perlakuan,
(5) penahanan,
(6) penolakan,
(7) pemusnahan, dan
(8) pembebasan (Pasal 10 UU No. 16 Tahun 1992).
Tindakan karantina juga wajib dikenakan terhadap alat angkut, peralatan, air
atau pembungkus yang diketahui atau diduga membawa atau menularkan
hama penyakit hewan dan organisme pengganggu tumbuhan (Pasal 21 UU
No. 16 Tahun 1992).
31. 6/16/2014 31
KOMODITAS YANG WAJIB
MELALUI TINDAK KARANTINA
KARANTINA TUMBUHAN :
Bibit tanaman;
Bagian tanaman; dan
Hasil tanaman.
KARANTINA HEWAN
Semua jenis hewan;
Bahan asal hewan; dan
Hasil bahan asal hewan.
32. 6/16/2014 32
PERSYARATAN UMUM
KARANTINA HEWAN IMPOR
1. Impor harus melalui pintu pemasukan yang
sudah ditetapkan
2. Dilengkapi dengan Health Certificate dari
negara asal
3. Disertai Certificate of Origin yang menyatakan
berasal dari daerah bebas dari Penyakit
Karantina Gol. I
4. Ada Izin Impor
5. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
Karantina untuk dilakukan pemeriksaan
33. 6/16/2014 33
PERSYARATAN UMUM
KARANTINA HEWAN EKSPOR
1. Ekspor harus dilakukan melalui tempat yang
sudah ditetapkan
2. Dilengkapi Health Certificate
3. Dilengkapi Certificate of Origin dan Izin Ekspor
4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina untuk dilakukan pemeriksaan
34. 6/16/2014 34
PERSYARATAN UMUM KARANTINA
HEWAN ANTAR AREA/PULAU
1. Melalui tempat yang sudah ditetapkan
2. Dilengkapi Surat Kesehatan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina untuk dilakukan pemeriksaan
35. 6/16/2014 35
PERSYARATAN UMUM
KARANTINA TUMBUHAN IMPOR
1. Impor harus dilakukan melalui tempat yang
sudah ditetapkan
2. Untuk bibit tanaman harus disertai Izin
Pemasukan dari Mentan
3. Disertai Phytosanitary Certificate dari negara
asal
4. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas
karantina untuk dilakukan pemeriksaan
36. 6/16/2014 36
PERSYARATAN UMUM
KARANTINA TUMBUHAN EKSPOR
Komoditas wajib periksa karantina tumbuhan
yang akan diekspor hanya dilengkapi
Phytosanitary Certificate yang dikeluarkan oleh
petugas karantina apabila dipersyaratkan oleh
negara tujuan
37. 6/16/2014 37
PERSYARATAN UMUM KARANTINA
TUMBUHAN ANTAR AREA/PULAU
1. Diserahkan kepada petugas karantina untuk
dilakukan pemeriksaan
2. Disertai Sertifikat Karantina Tumbuhan
Domestik
38. 6/16/2014 38
PERANAN KARANTINA DALAM
MENDUKUNG PEMASARAN ANTAR
WILAYAH (1)
1. Mencegah penyebaran hama penyakit hewan
(HPH) dan organisme pengganggu tumbuhan
karantina (OPTK) melalui produk pertanian
yang dipasarkan;
2. Mengurangi dampak langsung akibat
penyebaran HPH dan OPTK terhadap produk
pertanian yang dipasarkan, termasuk :
- penurunan produksi; dan
- penurunan kualitas
39. 6/16/2014 39
PERANAN KARANTINA DALAM
MENDUKUNG PEMASARAN ANTAR
WILAYAH (2)
3. Mengurangi kerugian pertanian akibat
penyebaran HPH dan OPTK, termasuk :
- meningkatnya biaya pengendalian;
- rusaknya lingkungan; dan
- rusaknya kelestarian sumber daya pertanian.
4. Mendorong pemasaran produk pertanian di
pasar internasional karena tidak adanya HPH
atau OPTK tertentu di dalam negeri