Menjelaskan dasar hukum pelaksanaan tindakan karantina pertanian di Indonesia

1. ASPEK HUKUM
TINDAKAN KARANTINA
PERTANIAN
DI INDONESIA

2. I. Latar Belakang
Tanah Air Indonesia sebgai karunia Tuhan YME kaya
akan sumber daya alam hayati berupa aneka ragam
jenis hewan, ikan dan tumbuhan merupakan modal
dasar pembangunan nasional yang sangat penting
dalam rangka peningkatantaraf hidup, kemakmuran
serta kesejahteraan rakyat.
Upaya mencegah masuk dan keluarnya ke dan dari
wilayah RI, serta tersebarnya dari suatu area ke ara
lain di dalam wilayah negara RI hama penyakit hewan
karantina (HPHK), hama dan penyakit ikan karantina
(HPIK), dan organisme pengganggu tumbuhan
karantina (OPTK) yang memiliki potensi merusak
kelestarian sumber daya alam hayati, dilakukan
tindakan karantina.

3. II. Pemetaan Kewenangan Pemerintah
1. Kewenangan dalam bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan
dan Keamanan, Peradilan, Moneter dan Fiskal, Agama,
serta kewenangan bidang lain.
(Pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 2 ayat (1)
PP No. 25 Tahun 2000)
2. Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan
nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem
administrasi negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM,
pendayagunaan SDA serta teknologi yang strategis,
konservasi dan standardisasi nasional.
(Pasal 10 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 2 ayat(2)
PP No. 25 Tahun 2000)
3. Kewenangan bidang lain meliputi pengaturan eksport
import, dan pelaksanaan perkarantinaan
(Pasal 2 ayat (4) huruf k PP No. 25 Tahun 2000)

4. 4. Pelaksanaan kegiatan di pelabuhan umum terdiri dari instansi
pemerintah, penyelenggara pelabuhan dan badan hukum Indonesia
yang memberikan pelayanan jasa di pelabuhan yang berkaitan
dengan kelancaran arus lalu lintas kapal, penumpang dan barang.
Instansi pemerintah merupakan pemegang fungsi:
a. Keselamatan pelayaran
b. Bea dan Cukai
c. Imigrasi
d. Karantina
e. Keamanan dan Ketertiban
Penetapan UPT/Satker instansi Pemerintah Bea dan Cukai,
Imigrasi dan Karantina, dilakukan sesuai dengan ketentuan.
(Pasal 33 ayat (1) dan (2) PP Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan, sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 21
tahun 1992 tentang pelayaran)
Pelaksanaan fungsi Karantina, melakukan penilikan atas orang,
tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan
kekarantinaan.
(Pasal 34 ayat (1) huruf d PP No. 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhanan)

5. Januari 2005 Bagian Hukum,Org.dan Humas - Barantan
5. Pelaksanaan kegiatan di Bandar Udara Umum terdiri dari :
Pelaksanaan Fungsi Pemerintah, Penyelenggara Bandar Udara dan
Badan Hukum Indonesia, yang memberikan pelayanan jasa
kebandarudaraan berkaitan dengan lalu lintas pesawat udara,
penumpang, kargo, dan pos.
Pelaksanaan fungsi pemerintah merupakan pemegang fungsi :
a. Keamanan dan keselamatan serta keselamatan penerbangan
b. Bea dan Cukai
c. Imigrasi
d. Keamanan dan ketertiban di bandar udara
e. Karantina
(Pasal 16 ayat (1) dan (2) PP No. 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan, sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 15
Tahun 1992 tentang Penerbangan)
Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan kegiatan
di bandar udara umum diatur dengan Keputusan Menteri.
(Pasal 17 ayat (5) PP No. 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan)

6. Januari 2005 Bagian Hukum,Org.dan Humas - Barantan
6. Peranan Ditjen Bea dan Cukai dalam pengawasan barang
larangan dan pembatasan, untuk kepentingan pengawasan
terhadap pelaksanaan ketentuan, larangan dan pembatasan,
instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau
pembatasan atas impor dan ekspor barang tertentu wajib
memberitahukan kepada Menteri Keuangan.
(Pasal 53 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan)
7. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) huruf k PP No. 25 Tahun 2000,
fungsi Perkarantinaan (Hewan, Ikan dan Tumbuhan) yang selama
ini dilaksanakan adalah fungsi Pemerintah Pusat yang tidak
diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik dalam rangka
desentralisasi maupun dekonsentrasi.
(Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada
Menteri Pertanian dan Kehutanan No. 49 /M.PAN/10/2000
tanggal 11 Oktober 2000 perihal Anggaran Belanja Rutin)

7. 8. Fasilitas yang dipersyaratkan untuk pelaksanaan tindakan-
tindakan kesehatan masyarakat, bantuan medis darurat, serta
karantina hewan dan tumbuhan.
Rekomendasi, negara anggota bekerja sama dengan penguasa
bandara, harus menjamin penyelenggaraan pelayanan kesehatan
masyarakat termasuk karantina manusia, hewan dan tumbuhan di
bandara-bandara internasional.
Rekomendasi, bandara-bandara internasional hendaknya memiliki
fasilitas yang memadai untuk penyelenggaraan tindakan-tindakan
kesehatan masyarakat, serta karantina hewan dan tumbuhan
yang dapat dikenakan terhadap pesawat udara, awak pesawat
udara, penumpang, bagasi, kargo, dan barang pos.
(Standar dan Rekomendasi Internasional “ Fasilitasi” Aneks 9
Konvensi Penerbangan Sipil Internasional Edisi Ke-9 Juli 1990,
Bab VI huruf c)

8. III. Dasar Hukum Karantina Pertanian
1. Undang Undang RI Nomor 16 Tahun 1992 Tanggal 8 Juni 1992
tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. ( LN-RI Tahun
1992 Nomor 56, Tambahan LN Nomor 3482);
2. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 23 Mei 1997. ( LN-RI Tahun
1997 Nomor 43, Tambahan LN Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1997, tentang Jenis
dan Penyetoran PNBP tanggal 7 Juli 1997. (LN-RI Tahun 1997
Nomor 57 Tambahan LN Nomor 3694);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 1998 tanggal 20 April
1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 1997 tentang
Jenis dan Penyetoran PNBP (LN-RI Tahun 1998 Nomor 85,
Tambahan LN Nomor 3760);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1999 tanggal 10
Agustus 1999 tentang Tata Cara Penggunaan PNBP yang
Bersumber dari Kegiatan Tertentu (LN-RI Tahun 1999 Nomor
136, Tambahan LN Nomor 3871);

9. 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2000 Tanggal 19
September 2000 tentang Karantina Hewan (LN-RI Tahun 2000
Nomor 161, Tambahan LN Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2002 Tanggal 23
April 2000 tentang Karantina Tumbuhan (LN-RI Tahun 2002
Nomor 35, Tambahan LN Nomor 4196);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2002 Tanggal 23
April 2000 tentang Karantina Ikan (LN-RI Tahun 2002 Nomor
36, Tambahan LN Nomor 4197);
9. Berbagai Kepmentan tentang Perkarantinaan dalam kaitan
perlindungan budidaya, dan pengamanan sumber daya, meliputi
keputusan yang menyangkut : Karantina Tumbuhan
Domestik;Syarat dan Tindakan Karantina Hewan; Syarat dan
Tindakan Karantina Tumbuhan ; Syarat dan Tindakan Karantina
Ikan Hidup; Penetapan Jenis Penyakit Karantina Hewan, Ikan
dan Tumbuhan; Penetapan Tempat-tempat Pemasukan /
Pengeluaran Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
10. Keputusan Kepala Badan Karantina Pertanan dalam berbagai
materi muatan sebagai Petunjuk pelaksanaan dan Teknis.

10. Materi muatan hukum Karantina Pertanian (Karantina Hewan,Ikan,
dan Tumbuhan) berazaskan kelestarian sumber daya alam hayati
hewan, ikan, dan tumbuhan, ruang lingkup pengaturannya meliputi :
a. Persyaratan karantina;
b. Tindakan karantina;
c. Kawasan Karantina;
d. Jenis-jenis hama dan penyakit, organisme pengganggu, dan
media pembawa;
e. Tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran.
Tugas Pokok dan Fungsi Penyelenggaraan Karantina Pertanian
adalah:
1. Mencegah masuknya HPHK,HPIK, dan OPTK dari luar negeri ke
dalam wilayah RI;
2. Mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK dari suatu area
ke area lain di dalam wilayah RI;
3. Mencegah keluarnya HPHK dari wilayah RI;
4. Mencegah keluarnya HPIK, dan OPTK tertentu dari wilayah RI
apabila negara tujuan menghendaki.

11. Terima Kasih