UP4B bertugas membantu Presiden dalam melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi, serta pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. UP4B bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua melalui peningkatan koordinasi program pembangunan sosial ekonomi, politik, dan budaya. UP4B memantau pelaksanaan program dan memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja
Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, bahan Paparan Kepala Biro Perencanaan dan KLN dalam acara Rakorpus PPDT tanggal 18 Maret 2013
Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, bahan Paparan Kepala Biro Perencanaan dan KLN dalam acara Rakorpus PPDT tanggal 18 Maret 2013
Pada KABAR JKPP 20 ini menyajikan beberapa sumbangan tulisan dari kawan-kawan di Sekretariat Nasional, Mitra
maupun anggota dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif. Mumu Muhajir dari Epistema Institute memberikan catatan kritis setahun Implementasi
Peraturan Bersama 4 Kementerian dan Lembaga di
beberapa daerah yang menjadi fokus perhatiannya.
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua BaratOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi Papua Barat pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Pada KABAR JKPP 20 ini menyajikan beberapa sumbangan tulisan dari kawan-kawan di Sekretariat Nasional, Mitra
maupun anggota dan Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif. Mumu Muhajir dari Epistema Institute memberikan catatan kritis setahun Implementasi
Peraturan Bersama 4 Kementerian dan Lembaga di
beberapa daerah yang menjadi fokus perhatiannya.
Isu Strategis, Permasalahan dan Arah Pembangunan Propinsi Papua BaratOswar Mungkasa
disampaikan oleh Kepala Bappeda Propinsi Papua Barat pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013
Isu, Permasalahan dan Arah Pembangunan Ekonomi, Tata Ruang, Lingkungan, Infra...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Bappeda Propinsi NTB pada Lokakarya Regional Penyusunan Background Study Buku III RPJMN 2015-2019 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan: Nusa Tenggara- Maluku- Papua di Kuta, Bali 23 September 2013
Dari berbagai sumber belum dijelaskan secara merinci mengenai berbagai kerajaan yang pernah berkembang di daerah papua.yang ditemukan hanya penjelasan secara umum saja
Latar belakang berdirinya kerajaan islam di papuaMasuknya islam ke papua
Islam masuk dipapua pada abad ke-16.
Terdapat banyak teori yang menjelaskan bagaimana masuknya Islam ke tanah Papua
Teori aceh
islam datang dan disebarkan oleh seorang mubalig aceh bernama abdul ghafar
Teori arab
islam dibawa oleh seorang sufi yaitu syekh jubah biru dari negri arab
Teori banda
islam dibawa pedagang bugis yatu hawetan attamimi
Teori bacan
islam berasal dari bacan.sebab saat itu kesultanan bacan mengadakan syiar islam keseluruh negri,termasuk ke papua
Teori maluku utara ( ternate-tidore )
islam berasal dari kesultanan maluku utara dikarnakan saat itu kesultanan maluku utara melakukan ekspedisi ke tanah papua
RPJMD kabupaten mappi (tugas manajemen program)ricky04
untuk memenuhi tugas manajemen program di kampus STPMD"APMD" yogyakarta. maka mahasiswa di wajibkan membuat sketsa RPJMD sesuai kabupaten masih-masih. ini bukan RPJMD asli kab. MAPPI melainkan hanya konsep yang di buat saya selaku mahasiswa.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
3. SIMPUL PERSOALAN DI PAPUA
yang teridentifikasi UP4B
1. UU No 21/2001 Versus UU No 32/2004
2. Kontroversi Sejarah Papua,
3. Affirmative Actions,
4. Human Development Index paling rendah,
5. Kapasitas ekonomi rakyat rendah,
6. Kapasitas pelayanan kesehatan rendah,
7. Kapasitas pelayanan pendidikan rendah,
8. Kekerasan dan Penghormatan HAM,
9. Keterbatasan Infrastruktur,
10. Peran Gereja dalam pembangunan di Papua,
11. Fenomena Korupsi selama Otsus,
12. Pengelolaan Keamanan.
Persoalan Kesejahteraan dalam arti Luas
4. UP4B
Percepatan Pembangunan Propinsi
Papua dan Papua Barat?
Kebijakan dan program
pemerintah yang dilakukan
secara
sistematis, terencana, terukur, da
n sinergis dengan berbagai upaya
yang dilakukan swasta dan
masyarakat untuk mempercepat
peningkatan kesejahteraan
masyarakat di Tanah papua.
5. Mengapa P4B dan UP4B? UP4B
DINAMIKA POLEKSOSBUDKAM DI PAPUA & LINGSTRA
Integrasi PERPRES TUJUAN
UU INPRES OTSUS
kedalam NO. 65&66/
NO.21 NO 5/2007 PAPUA
NKRI 2011
2001
RESPON PEMERINTAH
6. Percepatan Pembangunan Propinsi UP4B
Papua dan Papua Barat
Tujuan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Provinsi Papua dan Papua Barat.
Pelaksanaan, melalui peningkatan koordinasi, sinergi dan
sinkronisasi perencanaan, serta pengendalian pelaksanaan
program dan kegiatan yang berasal dari berbagai sumber
pendanaan dan pelaku pembangunan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan
negara.
Acuan yang digunakan, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Nasional tahun 2010-2014 dan RPJM
Provinsi Papua dan Papua Barat, serta memperhatikan Master
Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) pada koridor ekonomi Papua-Kepulauan
Maluku.
7. Kebijakan Pembangunan UP4B
Kebijakan Pembangunan Sosial Ekonomi, dilakukan
melalui peningkatan hasil guna dan daya guna
pelayanan publik dibidang ketahanan
pangan, penanggulangan
kemiskinan,pendidikan, kesehatan, transportasi
terpadu, infrastuktur dasar, pengembangan ekonomi
rakyat.
Kebijakan Pembangunan Sosial Politik dan Budaya,
dilakukan melalui pembangunan komunikasi yang
konstruktif antara pemerintah dan masyarakat Papua
dan Papua Barat.
8. Percepatan di bidang
Sosial Ekonomi
UP4B
1. Ketahanan Pangan : Memprioritaskan pada daerah rawan pangan
melalui pengembangan tanaman pangan lokal dikawasan perdesaan
dan kawasan terisolir.
2. Penanggulangan Kemiskinan : Memprioritaskan pada pemberian
bantuan jaminan sosial, pengembangan kapasitas dan pemberian
modal usaha bagi masyarakat tertinggal.
3. Ekonomi Rakyat ditingkat Kampung : Memprioritaskan pada
pengembangan kelompok usaha tani, nelayan, perdagangan, serta
usaha mikro dan kecil untuk melembagakan kegiatan produktif dan
meningkatkan pendapatan warga di tingkat kampung.
4. Infrastruktur dasar : Memprioritaskan pada dukungan pelayanan
transportasi terpadu, energi, telekomunikasi, serta air bersih dan
sanitasi melalui pendekatan kawasan.
9. Percepatan di bidang
Sosial Ekonomi
UP4B
5. Pelayanan Kesehatan : Memprioritaskan pada peningkatan
pelayanan posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas tingkat
distrik, serta peningkatan peran masyarakat dalam pelayanan pos
kesehatan di tingkat kampung.
6. Pelayanan Pendidikan : Memprioritaskan pada peningkatan
pelayanan pendidikan dasar terutama untuk memastikan kegiatan
belajar mengajar dapat berjalan di seluruh wilayah kampung dengan
fasilitas dan jumlah guru yang memadai, serta menyiapkan pendidikan
kejuruan. Sistem pendidikan dengan pola asrama bagi siswa dan guru.
7. Affirmative Action : Program peningkatan khusus bagi
pengembangan kualitas SDM putra putri Provinsi Papua dan Papua
Barat baik pada sektor pemerintahan di daerah maupun swasta.
10. Percepatan di bidang
Sosial Politik dan Budaya
UP4B
1. Pemetaan masalah yang menjadi sumber perbedaan (konflik) antara
Pemerintah dan masyarakat Papua baik dari aspek politik maupun
pendekatan hukum dan HAM.
2. Pemetaan dan Pendekatan terhadap kelompok-kelompok strategis di
dalam masyarakat Papua dalam rangka membangun kesepahaman
tentang masalah politik dan budaya antara masyarakat Papua dan
Pemerintah.
3. Merumuskan rencana kebijakan politik yang memperhatikan budaya
lokal dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua
terhadap Pemerintah.
4. Mempersiapkan mekanisme dan substansi komunikasi konstruktif
antara wakil-wakil masyarakat Papua dan Pemerintah, dalam rangka
menyepakati penyelesaian bersama masalah-masalah sosial politik
dan sosial budaya dalam kerangka NKRI.
11. Kebijakan Pendukung
Percepatan
UP4B
• Program penguatan dan pengendalian pemanfaatan
ruang serta pengelolaan pertanahan dengan
memprioritaskan pada percepatan penyusunan RTRW
Propinsi, Kabupaten, dan kota, serta pengelolaan
administrasi pertanahan yang terkait dengan hak ulayat.
• Program peningkatan stabilitas keamanan dan
ketertiban terutama di daerah rawan kejahatan dan
berpotensi konflik antar kelompok masyarakat.
• Program penguatan kapasitas kelembagaan dan
aparatur pemerintahan daerah dan penyusunan Perdasi
dan Perdasus, serta pencegahan dan pemberantasan
korupsi dan penegakan hukum.
12. Tugas UP4B UP4B
• Membantu Presiden dalam melakukan dukungan
koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, fasilitasi,
serta pengendalian pelaksanaan Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (P4B).
• Dukungan dimaksud adalah :
– Koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan
program P4B ,
– Koordinasi dan sinkronisasi pendanaan program P4B,
– Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program P4B,
– Peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur
pemerintah daerah,
– Peningkatan komunikasi konstruktif.
13. Kewenangan UP4B UP4B
• Melaksanakan koordinasi dengan menteri, pimpinan
LNK, lembaga lain, dan kepala pemerintahan daerah dalam
merencanakan Rencana Aksi,
• Mendapatkan informasi dan dukungan teknis dalam
pelaksanaan tugasnya dari kementerian, LNK, pemerintah
daerah dan pihak terkait lainnya,
• Memonitor , menyarankan penyelarasan program dan
kegiatan serta memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan
terkait dengan upaya P4B,
• Memberikan alternatif solusi jika terjadi ketidak sepakatan
dalam penetapan program dan kegiatan antara rencana
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
14. Dal-Ev & Laporan dalam Strong Coordination UP4B
Rencana Kerja Tahunan
(Dalam Bentuk Inpres/Lainnya)
Menjadi Acuan Menjadi Acuan Menjadi Informasi Menjadi Informasi
Program dan Kegiatan Program dan Kegiatan BUMN/BUMD/Swasta: Lembaga Donor
Pemerintah Pusat : Pemerintah Daerah : •BUMN/BUMD/Swasta Internasional :
•Departemen/Kementerian/ •SKPD Prov/Kab/Kota terkait •Lembaga Donor terkait
Lembaga Terkait terkait •UP4B •UP4B
•UP4B •UP4B
Evaluasi Program dan Kegiatan P4B Oleh
UP4B (1 bulan sekali)
Sebagai Bahan
Rapat Koordinasi Tim Pengarah Dipimpin Oleh
Wapres RI (3 bulan sekali)
Sebagai Laporan
PRESIDEN RI (6 bulan sekali)
15. HUBUNGAN ANTARA K/L , PEMERINTAH DAERAH DENGAN UP4B
UP4B
Desk P4B
Pemprov
(Eselon 2/Staf Khusus Gubernur)
Desk P4B
Kementerian/Lembaga
(Eselon 1/Staf Ahli
Menteri)
Desk P4B
Pemkab/Pemkot
(Eselon 2/Staf Khusus Bupati/Walikota)