Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh siswa SD di Depok karena perebutan HP. Korban ditusuk berkali-kali oleh pelaku di tempat sepi yang sudah direncanakan sebelumnya, kemudian mayat dibuang di selokan. Pelaku diduga memiliki tingkah kriminal berulang kali.
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Ujian akhir semester ganjil PENEMUAN HUKUMAlfirdausDaus
file ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang Penemuan Hukum sangat berguna bagi Mahasiswa/i yang mempelajari Penemuan Hukum, serta mendalami pengetahuan apa itu hukum secara khususnya.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
UU 32/2009 menggantikan UU 23/1997 sebagai payung hukum lingkungan hidup di Indonesia. UU baru ini memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan menambah sanksi pidana bagi pelanggar, memperkuat instrumen pencegahan pencemaran, dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiindra wijaya
dalam tulisan ini saya mencoba menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi baik dri cara pelaporannya hingga mekanisme persidangannya.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rumah tangga daerah di Indonesia. Terdapat tiga sistem rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga materiil, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga riil. Sistem rumah tangga materiil membagi tugas secara rinci diatur dalam undang-undang, sedangkan sistem rumah tangga formil membagi tugas berdasarkan efisiensi dan efektivitas tanpa rinci. Sistem rumah tangga riil mengkombinasi
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
The document discusses several factors that influence criminality and recidivism from biological, psychological, social, and environmental perspectives. It mentions the interplay between nature and nurture, and theories that criminality can be influenced by genetics, physical traits, early life experiences, family environment, stress, mental disorders, and learning processes. Psychological theories view offending as similar to antisocial behavior that is influenced by cognitive, motivational, and decision making processes.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum perdata internasional, dimulai dari masa Kekaisaran Romawi hingga pertumbuhan teori statuta di Perancis. Terdapat beberapa prinsip hukum perdata internasional yang tumbuh dan berkembang sejak masa Romawi hingga abad pertengahan seperti asas lex situs, lex domicilii, dan lex loci contractus. Teori statuta yang dikembangkan Bartolus de Sassoferrato kemudian meluas pengguna
Yurisdiksi negara dalama hukum internasionalNuelnuel11
Dokumen tersebut membahas mengenai yurisdiksi negara dalam hukum internasional, yang merupakan hak dan kewenangan suatu negara untuk mengatur masalah-masalah yang tidak bersifat domestik. Terdapat berbagai jenis yurisdiksi seperti yurisdiksi legislatif, eksekutif, yudisial, personal, kebendaan, kriminal, sipil, berdasarkan ruang seperti teritorial, quasi-teritorial, ekstra-teritorial, universal
Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir Konstitusi dan pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem Konstitusi. Kewenangannya meliputi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, dan memutus perselisian hasil pemilu. Hukum acara MK didasarkan pada prinsip-prinsip seperti persidangan terbuka, independen, cepat, dan putusan bersifat
Perbedaan Pendidikan Konservasi UU No. 23 Tahun 1997 dan UU No. 32 Tahun 2009Dedy Wiranto
UU 32/2009 menggantikan UU 23/1997 sebagai payung hukum lingkungan hidup di Indonesia. UU baru ini memperbaiki kelemahan sebelumnya dengan menambah sanksi pidana bagi pelanggar, memperkuat instrumen pencegahan pencemaran, dan memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusiindra wijaya
dalam tulisan ini saya mencoba menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa pemilu di mahkamah konstitusi baik dri cara pelaporannya hingga mekanisme persidangannya.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Dokumen tersebut membahas landasan hukum, tujuan, dan pengertian pendaftaran tanah. Landasan hukumnya meliputi UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997, dan peraturan terkait lainnya. Tujuannya untuk memberikan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pengertiannya adalah rangkaian kegiatan pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data fisik dan yuridis tanah.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem rumah tangga daerah di Indonesia. Terdapat tiga sistem rumah tangga daerah yaitu sistem rumah tangga materiil, sistem rumah tangga formil, dan sistem rumah tangga riil. Sistem rumah tangga materiil membagi tugas secara rinci diatur dalam undang-undang, sedangkan sistem rumah tangga formil membagi tugas berdasarkan efisiensi dan efektivitas tanpa rinci. Sistem rumah tangga riil mengkombinasi
1. Dokumen tersebut merupakan jawaban tergugat dalam perkara perdata antara PT. Serba Bisa sebagai penggugat melawan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai tergugat di Pengadilan Negeri Palembang.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang hukum adat, mulai dari pengertian hukum adat menurut beberapa ahli hukum, unsur-unsur kepatuhan hukum adat, nilai-nilai universal hukum adat, kegunaan mempelajari hukum adat, dasar hukum berlakunya hukum adat, corak khusus dan sifat hukum adat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum adat dalam perundang-undangan. Dokumen
The document discusses several factors that influence criminality and recidivism from biological, psychological, social, and environmental perspectives. It mentions the interplay between nature and nurture, and theories that criminality can be influenced by genetics, physical traits, early life experiences, family environment, stress, mental disorders, and learning processes. Psychological theories view offending as similar to antisocial behavior that is influenced by cognitive, motivational, and decision making processes.
This document discusses different categories of deviant behavior in school. It describes three categories - minor deviations, moderate deviations, and serious deviations. Some examples of minor deviations are being late to class and drawing inappropriate pictures. Moderate deviations include stealing school property and gambling. Serious deviations that can result in legal action include vandalism, fighting, and drug use. The document also discusses the roles of different groups like schools, religious institutions, parents, and the government in addressing deviant behavior among students.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang tingkah laku pelajar yang melanggar norma di sekolah seperti devian dan delinkuen, termasuk faktor-faktor penyebabnya seperti guru dan lingkungan serta statistik kasus di Negeri Sembilan. Dokumen tersebut juga membahas peranan sekolah dalam mencegah tingkah laku negatif tersebut.
Peranan komunikasi dalam kehidupan manusiapramithasari27
Dokumen tersebut membahas tentang peranan komunikasi dalam kehidupan manusia mulai dari evolusi komunikasi pada organisme awal hingga perkembangan komunikasi manusia modern melalui berbagai teknologi. Dokumen tersebut juga menjelaskan proses, komponen, prinsip, dan jenis komunikasi serta perkembangan manusia dari lahir hingga meninggal.
Pidana mati merupakan satu jenis pidana dalam usianya, setua usia kehidupan manusia dan paling kontroversial dari semua sistem pidana, baik di negara-negara yang menganut sistem Common Law, maupun di negara-negara yang menganut Civil Law. Mempersoalkan hukuman mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana itu sendiri, telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana, diantara mereka ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap penggunaan sarana pidana mati sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yaitu memberikan rasa aman, memberikan keadilan dan sebagainya. Dalam hukum pidana Indonesia penggunaan hukuman mati dirasakan masih sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP nasional yang masih menempatkan hukuman mati sebagai pidana pokok selain itu terhadap hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan hukuman mati sebagai sanksi dari dilanggarnya perbuatan tersebut. Adapun motif yang melatar belakangi masih digunakannya pidana mati sebagai saranan politik kriminal di Indonesia yakni: hukuman mati memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari ancaman hukuman mati lainnya karena memiliki efek yang menakutkan (shock therapi) disamping juga lebih hemat. Hukuman mati digunakan agar tidak ada eigenrichting dalam masyarakat. Secara teoritis hukuman mati ini juga akan menimbulkan efek jera (detterent effect) yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Disamping itu masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributive), dan utamanya masih dipertahankannya. . Awal diberlakukannya praktek hukuman mati di Indonesia yaitu pada waktu Indonesia yang bernama Hindia Belanda adalah ketika diberlakukannya kodifikasi hukum pidana dalam Wetboek van Strafrecht voor Inlanders (indonesiers) atau WvSinl pada tanggal 1 Januari 1873. Kemudian karena adanya perkembangan baru dimana lahirnya kodifikasi pertama hukum pidana yang ada di belanda yang maka WvSinl tersebut kemudian disesuaikan dengan perkembangan tersebut dengan melakukan unifikasi hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia. Maka pada tahun 1915 diundangkanlah Wetboek van strafrecht voor Indoensie, (WvSI) dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918. Berbeda dengan Belanda, di Hindia Belanda di dalam WvSi tersebut masih dicantumkan hukuman mati
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirbaim hukum
Tugas Hukum Dan Ham
KASUS HAM
(PENYERANGAN KELOMPOK SYIAH)
Ringkasan: Dokumen ini membahas kasus pelanggaran HAM terhadap kelompok Syiah di Sampang, Jawa Timur. Terdapat beberapa insiden kekerasan dan pembakaran rumah serta mushola milik kelompok Syiah. Proses hukum atas kasus-kasus ini dinilai kurang memperhatikan aspek-aspek HAM.
Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik yang bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga nilai-nilai dasar dari hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian dapat terwujud.
Dalam kaitannya penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan, pada tanggal 23 Maret 2013, Indonesia di buat geger dengan peristiwa penyerangan biadab di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang mengakibatkan terbunuhnya empat orang penduduk Yogyakarta kelahiran Nusa Tenggara Timur (NTT). Peristiwa memilukan sekaligus memalukan ini menunjukan bahwa tempat dimana seharusnya setiap warga negara merasakan aman dibawah perlindungan aparatusnya, justru terjadi kejahatan kemanusiaan yang merendahkan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan. Tragedi di LP Cebongan ini menunjukan bahwa kewibawaan hukum telah dibunuh.
Makalah ini membahas tentang kronologi kejadian dimana seorang anak polisi di Bengkulu menjadi korban salah tembak oleh ayahnya sendiri, yaitu seorang aipda. Ayahnya menembak anaknya karena mengira anaknya adalah pencuri yang menerobos rumah mereka dalam kegelapan. Anak tersebut meninggal dunia di rumah sakit akibat tembakan tersebut. Ayahnya menyerahkan diri kepada pih
Dokumen tersebut merangkum materi hukum pidana yang mencakup definisi, jenis, unsur, dan sanksi peristiwa pidana serta peran para subyek hukum dalam proses hukum pidana.
Peran Intelijen Kepolisian Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan di Wil...AlfirdausDaus
Memahami Peran intelijen kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum polresta padang. Tuliasan ini untuk tugas akhir dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).
Makalah ini membahas cara merumuskan tindak pidana dalam 3 bab yang mendiskusikan definisi tindak pidana, cara merumuskan tindak pidana melalui pasal hukum pidana, dan jenis subjek tindak pidana."
Makalah ini membahas tentang penganiayaan dan hukum yang mengaturinya. Penganiayaan dijelaskan sebagai perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ada beberapa jenis penganiayaan seperti biasa, ringan, berencana, berat, yang diatur oleh pasal-pasal KUHP beserta sanksi hukumannya."
Makalah ini membahas tentang penganiayaan dan hukum yang mengaturinya. Penganiayaan dijelaskan sebagai perbuatan yang sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ada beberapa jenis penganiayaan seperti biasa, ringan, berencana, berat, yang diatur oleh pasal-pasal KUHP beserta sanksi hukumannya."
Politik hukum pidana dalam sistem hukum nasionalSyukri Nst
Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum pidana dalam sistem hukum nasional Indonesia, termasuk fakta sosiologis, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang dapat menetapkan politik hukum."
Dokumen tersebut membahas tentang pembunuhan dalam perspektif hukum Islam. Ada beberapa jenis pembunuhan yang dibedakan yaitu pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tersalah. Hukuman untuk pembunuhan sengaja adalah qisas, sedangkan untuk semi sengaja dan tersalah adalah diyat mukhaffafah. Ulama fiqh memiliki pendapat berbeda dalam mendefinisikan pembunuhan sengaja, ap
Dokumen tersebut membahas pengertian Pengantar Hukum Indonesia. Ia menjelaskan bahwa Pengantar Hukum Indonesia memperkenalkan azas-azas bidang hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini. Dokumen ini juga membahas sumber-sumber hukum formal dan materiil serta berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan lainnya.
Dokumen tersebut memberikan pengertian tentang softball dan peraturan dasar permainannya. Softball adalah olahraga bola pukul yang dimainkan oleh dua regu dengan masing-masing sembilan pemain di lapangan persegi panjang dengan empat base. Regu saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga yang berusaha mencetak angka dengan cara memukul bola dan berlari mengelilingi base sebelum ditangkap.
Pengaruh Pendidikan bagi Kehidupan Manusiafardhasyavril
Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti dunia kerja, kemampuan menghasilkan penghasilan, komunikasi antarmanusia, perkembangan teknologi, dan kesuksesan hidup. Pendidikan membantu manusia dalam beradaptasi dengan perubahan zaman dan lingkungan sekitar.
2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik
serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah Pendidikan
Kewarganegaraan dengan judul “Pembunuhan Berencana” dengan baik.
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan
Kewarganegaraan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi
Tjahjono selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, serta
kepada semua rekan-rekan yang turut serta dalam penyelesaian makalah ini.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurnya, untuk
itu kritik dan saran senantiasa dibutuhkan demi kesempurnaan makalah yang akan
datang. Penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan
bagi pembaca pada umumnya, Aamiin.
Yogyakarta, 26 November 2015
Penulis
3. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................................ii
DAFTAR ISI................................................................................................................iii
BAB I
PENDAHULUAN ....................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ........................................................................................... 2
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan ........................................................................... 2
1.4 Tujuan Penulisan ............................................................................................. 2
1.5 Metode Penelitian ............................................................................................ 2
BAB II
PEMBAHASAN ......................................................................................................... 3
2.1 Pengertian Pembunuhan Berencana ................................................................ 3
2.2 Unsur-Unsur Pembunuhan Berencana ............................................................. 4
2.3 Hukum Pidana Pembunuhan Berencana .......................................................... 4
2.4 Contoh Kasus Pembunuhan Berencana............................................................ 5
BAB III
PENUTUP.................................................................................................................. 16
3.1 Kesimpulan..................................................................................................... 16
3.2 Saran............................................................................................................... 16
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 18
4. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan
Pancasia dan Undang Undang Dasar 1945 yang benar-benar menjunjung
tinggi hak asasi manusia serta menjamin warga negara bersama kedudukannya
dalam hukum dan pemerintahan yang tidak ada kecualinya, sedangkan untuk
menjamin kataatan dan kepatuhan terhadap hukum adalah di tangan semua
warga negara. Kejahatan tindak pidana merupakan salah satu bentuk “
perilaku menyimpang “ yang selalu ada melekat pada masyarakat, tidak ada
masyarakat yang sepi dari kejahatan.
KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana mati
dalam urutan pertama. Pidana mati di Indoensia merupakan warisan koonial
Belanda, yyang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik pidana
mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus praktik
pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer. Kemudian pada
tanggal 17 Februari 1983, pidana mati dihapuskan untuk semua kejahatan.
Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik, karena pada saat
diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di negara asalnya
Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.
Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah
“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa
orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan
pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,
paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh
pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang
memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan
5. dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan
rencana”. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik membuat
makalah ini dengan judul “Makalah Pembunuhan Berencana”.
1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan pembunuhan berencana?
2. Bagaimanakah contoh kasus pembunuhan berencana?
1.3 Ruang Lingkup Pembahasan
Dalam makalah ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan
masalah hanya pada pembunuhan berencana dan contoh kasusnya, agar dalam
pembahasan permasalahan akan lebih terarah dan tidak terjadi penyimpangan.
1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang contoh kasus pembunuhan
berencana.
1.5 Metode Penelitian
Data penulisan makalah ini diperoleh dari berbagai artikel tentang
pembunuhan berencana di internet.
6. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Pembunuhan Berencana
Istilah "pembunuhan terencana" pertama kali dipakai dalam pengadilan
pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson, yang dituduh membunuh
istrinya. Pada sidang itu diketahui bahwa Richardson berencana membunuh
istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipenjara seumur hidup.
Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia
lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau
metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk
menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya
merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi
hukuman mati atau penjara seumur hidup.
Pembunuhan berencana merupakan suatu pembunuhan biasa seperti
pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu.
Direncanakan lebih dahulu (voorbedachte rade) sama dengan antara timbul
maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si
pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara
bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.
Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu
kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan
seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanan
itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara
bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya
niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian
luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu
7. diteruskan atau dibatalkan, atau pula nmerencana dengan cara bagaimana ia
melakukan pembunuhan itu.
Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku
sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk
pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang
bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk
menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu
kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal
itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara
tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna
membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi
pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk
menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah
pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.
2.2 Unsur-unsur Pembunuhan Berencana
Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1. Unsur Subyektif:
a) Dengan sengaja
b) Dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif
a) Perbuatan : menghilangkan nyawa.
b) Obyeknya : nyawa orang lain
2.3 Hukum Pidana Pembunuhan Berencana
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimiliki Indonesia telah
mengatur mengenai pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP menjelaskan
sebagai berikut: "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana
8. (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama
waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."
Pembentuk undang-undang memberikan pengertian dan hukuman
berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP. Hal
demikian dikarenakan bobot kejahatan dan adanya niat untuk melakukan
pidana menjadi hal yang memberatkan jika dibanding pembunuhan biasa. Jadi
jika dilihat definisi yang diberikan oleh KUHP, pembunuhan berencana
sebenarnya suatu pembunuhan biasa (seperti Pasal 338 KUHP), namun
dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (voorbedachte rade).
Dalam menentukan apakah ada rencana atau tidak, para penegak hukum
melihat apakah ada niat dalam perencanaan pembunuhan dengan perbuatan
membunuhnya terdapat jeda diantaranya untuk memikirkan, misalnya, dengan
cara bagaimanakah pembunuhan akan dilakukan. Membedakan pembunuhan
(338 KUHP) dan pembunuhan direncanakan, dapat dilihat: jika pembunuhan
biasa itu dilakukan seketika, sedangkan pembunuhan berencana, perbuatan
menghilangkan nyawa orang lain itu dilakukan setelah ada niat, kemudian
mengatur rencana bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan dalam waktu
luang yang dapat diperkirakan si pelaku dapat berpikir dengan tenang.
Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat dari pada
pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan
pembunuhan dengan ancaman pidana paling berat, yaitu pidana mati, di mana
sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya,
yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih
dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana
pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama
waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
2.4 Contoh Kasus Pembunuhan Berencana
Contoh Kasus 1
9. Anak SD Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Temannya
Seorang bocah SD di Cinere, Depok, umur 12 tahun – mungkin kelas 6
SD – melakukan penusukan pada teman sekolahnya hanya gara-gara HP.
Korbannya bernama Syaiful, juga berumur 12 tahun, berhasil diselamatkan
nyawanya karena tubuhnya diitemukan seorang tukang sampah di selokan,
lalu segera dilaporkan dan dibawa ke rumah sakit. Sampai saat ini Syaiful
masih dirawat karena luka di tubuhnya cukup parah. Setelah berhasil
diselamatkan, Syaiful mengaku siapa yang berusaha membunuh dirinya.
Kejadiannya berawal ketika Syaiful kehilangan sebuah HP. Entah
bagaimana ceritanya, diduga pencuri HP adalah si “X”, sebut saja demikian,
sebab di Metro TV juga tak disebutkan nama anak pelaku percobaan
pembunuhan itu. Syaiful kemudian melaporkan perbuatan X kepada gurunya.
Guru berusaha untuk menengahi kasus pencurian itu dan berencana untuk
memanggil keduanya. Sebelumnya si X ini memang dikenal sering mencuri
barang milik temannya dan sering meminta uang kepada teman-temannya
termasuk kepada Syaifulyang dikenal sebagai anak baik.
Sayangnya, maksud baik sang guru belum terlaksana, si X sudah keburu
mengajak Syaiful ke suatu tempat yang sepi yang memang sudah
direncanakannya. Di tempat itulah, katanya, si X mengakui “Emang gue yang
ambil HP lu. Tapi HP itu sekarang sudah gue jual”. Kemudian, tanpa
didahului pertengkaran, si X yang memang sudah membawa pisau belati besar
di dalam tas sekolahnya, menusuk Syaiful. Ada sejumlah 8 tusukan keji
dihunjamkan ke tubuh Syaiful di bagian perut, paha betis, tangan. Semua
tusukan itu tembus bahkan usus Syaiful sampai terburai.
Setelah yakin Syaiful mati, si X kemudian menyeret tubuhnya ke
selokan dan membuangnya ke dalam selokan agar tak mudah ditemukan. Jika
saja tak segera ditemukan tukang sampah yang membersihkan selokan,
mungkin saja Syaiful menemui ajalnya. Pihak RS menyatakan sedikit saja
10. terlambat diselamatkan, nyawa Syaiful melayang. Saat ini kondisinya masih
cukup kritis di RS Fatmawati.
Jelas, apa yang dilakukan bocah X adalah perilaku kriminal murni. Ini
bukanlah pembunuhan tak disengaja, sebab X sudah menyiapkan pisau dari
rumah, sengaja mengajak Syaiful ke jalanan sepi, menusuknya berkali-kali
sampai ia yakin tusukan itu cukup membunuh korban, lalu dengan sengaja
membuang tubuh korban ke selokan agar tak ditemukan orang lain. Ini kasus
pembunuhan yang direncanakan secara rapi. Apalagi mengingat riwayat si X
yang dikenal sudah seringkali mencuri dan meminta uang pada temannya,
patut diduga si X memang berjiwa kriminal.
Entah apa yang terjadi pada bocah X ini. Saat ini ia sudah diperiksa
pihak yang berwajib didampingi kakaknya. Dalam berita itu, tak disinggung
mengenai orang tua si X. Pelaku maupun korban memang sama-sama masih
anak-anak, tapi mengingat betapa kejinya si X menghabisi temannya dan
betapa detil perencanaannya atas uapaya pembunuhan ini, sulit dipercaya
bahwa ini hanya kenakalan anak-anak semata, yang cukup diselesaikan
dengan upaya damai keluarga kedua belah pihak.
Beberapa bulan lalu, saya pun melihat tayangan berita di TV, mengenai
2 anak SMP, usia 14 tahun yang membunuh temannya gara-gara saling ejek
saat bermain game online di sebuah warnet. Semula mereka bercanda,
kemudian berlanjut saling ejek sampai salah satu anak marah, lalu bertengkar
dan akhirnya anak yang marah menusuk temannya sampai meninggal. Saya
tak tahu apa yang terjadi pada anak-anak jaman sekarang, yang kemarahannya
mudah meledak hanya karena hal sepele. Jika anak 30 – 20 tahun lalu
biasanya berantem dengan tangan kosong, anak sekolah sekarang sudah
mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam, ada atau tidak ada bahaya yang
mengancam.
Maraknya tayangan kekerasan di televisi, kebiasaan menonton game
online yang membuat anak terbiasa dengan darah muncrat kemana-mana, otak
11. mereka distimulasi untuk menyeranglebih dulu sebelum diserang, semua itu
memicu perilaku kriminal dalam diri anak. Pantas saja jika psikolog Elly
Risman menyebut bahwa dengan membiarkan anak-anak bermain game
online, berarti kita sedang mendidik teroris-teroris masa depan.
Tentu saja tayangan televisi dan game online memang bukan satu-
satunya faktor penyebab. Ada peran keluarga dan lingkungan terdekat yang
mempengaruhi pembentukan karakter dan perilaku anak. Karena itu, untuk
kasus kriminal semacam yang terjadi di Depok, mengembalikan anak kepada
orang tua/keluarga bukanlah solusi yang tepat. Sebab selama ini orang
tua/keluarganya lah yang telah lalai memberikan pendidikan dan kasih sayang
sehingga perilaku kriminal tumbuh subur dalam diri si anak.
Anak yang menjadi pelaku tindakan kriminal berat semacam itu perlu
mendapat hukuman yang setimpal sekaligus pembinaan yang intensif untuk
memulihkan penyimpangan perilakunya. Ini bukanlah sekedar pencurian
sepasang sandal jepit butut yang tak direncanakan, atau pencurian mangga di
halaman rumah dengan cara dilempar batu kerikil. Tetapi seorang anak yang
memang sudah mempersiapkan senjata tajam, memilih tempat kejadian yang
tepat serta ada upaya menghilangkan jejak dan menyingkirkan korban.
Entah apa nanti argument para pembela hak anak. Apakah dalam kasus
seperti ini mereka tetap akan menyarankan agar diselesaikan secara
kekeluargaan? Beberapa waktu lalu, saat ramai dibahas soal pencurian yang
dilakukan anak, seorang aktivis Komnas Perlindungan Anak di daerah dengan
bangga menyebut Komnas Anak berhasil memediasi seorang anak yang
melakukan perkosaan terhadap temannya. Alasannya, pelaku masih di bawah
umur (belasan tahun).
Kenapa yang jadi pertimbangan hanya usia pelaku? Bukankah usia
korban pun masih anak? Kenapa yang dibela hanya HAM pelaku, sedangkan
korban telah direnggut HAM-nya terlebih dulu. Bukankah gadis cilik yang
mengalami kekerasan seksual berupa perkosaan dampaknya bukan sekedar
12. robeknya selaput dara? Dampaknya bisa terbawa sampai ia dewasa dan
meninggalkan trauma psikologis. Lalu siapa yang akan membela HAM
korban? Tidakkah si korban dan keluarganya kemudian akan merasa
dikorbankan 2 kali? Pertama ketika dia jadi sasaran perkosaan, kedua ketika
diminta untuk mengalah dan membiarkan pelaku bebas begitu saja tanpa
mendapat hukuman apapun.
Menghadapi kasus yang melibatkan anak memang tidak boleh sama
perlakuannya dengan orang dewasa. Tapi bukan berarti kemudian memaklumi
anak yang sudah jelas memiliki otak kriminal apalagi jika ternyata sudah
terbiasa dengan perbuatan mencuri dan memalak. Hukum tetap harus
ditegakkan, siapapun pelakunya. HAM memang harus dihormati, termasuk
HAM korban. Semoga saja alasan pelaku masih anak-anak tidak dijadikan
alasan untuk membenarkan perilaku itu dan membebaskan pelaku dari jeratan
hukum.
Contoh Kasus 2
Kasus Pembunuhan Berencana di Petandakan, Burik Divonis 18
Tahun Penjara
Wayan Sri Karya alias Burik yang diduga sebagai otak kasus
pembunuhan berencana terhadap warga Desa Suwug, Nyoman Budeyase alias
Temble, akhirnya divonis 18 tahun penjara. Vonis tersebut mengemuka dalam
persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Singaraja Selasa (8/1) siang
kemarin. Ketua Majelis Hakim, Ketut Sudirta, menjatuhkan vonis kepada tiga
terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana di Desa Petandakan yang
diduga diotaki oleh Wayan Sri Karya alias Burik. Dalam putusan nomor
219/Pid. B/2012/PN. SGR itu, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa
13. terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur
dalam Pasal 340 KUHP juncto pasal 56 ayat ke-1 KUHP.
Hakim menilai perbuatan terdakwa yang memberatkan antara lain telah
menghilangkan nyawa orang lain, berbelit-belit dalam proses persidangan dan
tidak mengakui serta tidak menyesali perbuatannya. Hal meringankan yang
ditemukan majelis hakim yakni terdakwa belum pernah dihukum dan
memiliki keluarga yang harus diberikan nafkah. Majelis hakim memberikan
waktu satu hari kepada kuasa hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum
(JPU) untuk mengajukan banding. Sedangkan terdakwa Made Pande Yasa
alias Pande yang diyakini turut serta membantu pembunuhan terhadap
Temble, divonis 14 tahun penjara sesuai dengan putusan nomor 218/Pid.
B/2012/PN. SGR. Vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa Pande tersebut
sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) I Gede Wiryasa dan I
Gede Astawa. Demikian pula dengan vonis terhadap terdakwa Burik yang
juga sesuai dengan tuntutan JPU, yakni 18 tahun penjara.
Sementara satu terdakwa lainnya, yakni Ni Wayan Ngarba alias Jro
Wayan Ngarba alias Ayu divonis lebih ringan dari tuntutan JPU. Dalam
putusan nomor 220/Pid. B/2012/PN. SGR, Ayu divonis 10 tahun penjara atau
lebih ringan dua tahun dari tuntutan JPU. Ayu mendapat keringanan karena
dirinya yang membuka jalan untuk menuntaskan penyelidikan terhadap kasus
tersebut, meski dirinya ikut sebagai terdakwa karena terbukti membuang
mayat Temble di Desa Jagaraga. Vonis yang dijatuhkan majelis hakim pun
langsung disambut tepuk tangan oleh warga Desa Suwug yang memadati
ruang persidangan. Dalam kawalan ketat personil kepolisian, warga tidak
sampai membuat kericuhan seperti yang sempat terjadi dalam sidang dengan
agenda tuntutan beberapa pekan lalu.
Yang menarik, Jro Wayan Ngarba alias Ayu, tampak menangis
sesenggukan saat keluar sidang. Polisi pun langsung membawa ketiga
terdakwa masuk ke mobil tahanan yang sudah menunggu di depan
14. pengadilan. JPU I Gede Wiryasa usai sidang mengaku bernapas lega karena
majelis hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa. ''Satu
terdakwa memang tidak sesuai tuntutan. Tapi kami bisa menerima vonis itu,''
ujar Wiryasa.
Seperti diberitakan sebelumnya, Temble diduga dibunuh Burik dengan
cara disetrum di sebuah areal penggilingan padi di Desa Petandakan pada
pertengahan Mei lalu. Belakangan mayat Temble dibuang di Desa Jagaraga
oleh Jro Wayan Ngarba alias Ayu dan Pande. Dalam menjalankan aksinya,
Burik dibantu oleh dua orang yakni Ayu dan Pande.
Contoh Kasus 3
Detik-detik Pembunuhan Suami Istri di Bandung
Liputan6.com, Bandung- Raga Mulya Kusuma Raharja (25), Weda,
Teuku Samsul Abadi (44), Saimudin Alias Udin Botak (42) dan Dedi Murdani
(28) alias Epong, berhasil ditangkap pihak kepolisian karena melakukan
pembunuhan berencana kepada pasangan suami istri Didi Harsoadi (59) dan
Anita Anggraeni (51). Dari hasil pemeriksaan, para tersangka merencanakan
aksi tersebut pada Senin 7 April 2014 dan membeli beberapa alat untuk
membunuh Didi dan Anita seperti pisau dapur, sangkur dan alat kejut untuk
aksi pembunuhan di kediaman korban pada Selasa 8 April 2014.
"Aksi ini diotaki oleh R (Raga) dan W (Weda) sedangkan T (Teuku)
perannya mencari eksekutor dan didapat S (Saimudin) dan D (D). Keduanya
dijanjikan bayaran Rp 50 juta," kata Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol
Mashudi di Bandung, Sabtu (19/4/2014). Namun aksi tersebut batal dan
direncanakan ulang pada Kamis 10 April sekitar pukul 08.00 WIB, di salah
satu hotel di Jalan Cijagra. Eksekusi dilakukan siang harinya. Selain itu dalam
perencanaan dipilih tempat pembuangan korban. Kamis itu, sekitar pukul
15. 11.00 WIB, Raga datang terlebih dahulu dengan pembicaraan penjualan
rumah seharga Rp 3,5 Miliar di Jalan Batu Indah Raya No 46 A RT 05/03,
Keluruhan Batununggal, Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung dan
memastikan korban berada di rumah.
Tidak lama berselang datang Weda, Teuku, Samiudin dan Dedi dengan
dalih sebagai pegawai Bank untuk melihat rumah sendiri. Pada pukul 12.30,
Dedi dan Saimudin mengajak korban Didi ke lantai 2 dan memukul kemudian
menyetrum serta menusuk Didi hingga tewas. Anita yang mendengar
keributan dan mengecek ke lantai 2 ikut dihabisi oleh kedua eksekutor. Dari
pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB, kelima tersangka membersihkan darah
di lokasi kejadian dan membungkus mayat dengan bed cover dan mengambil
barang berharga seperti ponsel, sertifikat rumah dan mobil Grand Livina
mililk korban kemudian dibuang ke daerah Pandeglang. Mayat suami istri itu
dibuang oleh tersangka Weda, Teuku, Saimudin dan Dedi di Pandeglang
sekitar pukul 23.00 WIB dan kabur ke daerah Jakarta. Sedangkan Raga berada
di kediaman korban menghilangkan jejak pembunuhan.w
Keesokan harinya, Jumat 11 April, Weda, Teuku, Saimudin dan Dedi
kembali ke Bandung menagih uang pembunuhan. Namun karena tidak
dibayar, Weda membawa sertifikat rumah korban, Teuku membawa mobil
Grand Livina korban, Saimudin dan Dedi membawa mobil Toyota Avanza
Veloz milik Raga. Saimudi dan Dedi ditangkap di Lampung pada Minggu 13
April. Dari hasil pemeriksaan, Teuku berhasil ditangkap di Jakarta dan Raga
di Bandung, sedangkan Weda ditangkap diperbatasan Garut - Tasikmalaya
Kamis 17 April.
Dalam kasus pembunuhan berencana ini, Raga dan Weda berperan
sebagai perencana, sedangkan Teuku berperan sebagai perekrut Saimudin dan
Dedi yang berperan sebagai eksekutor. Akibat perbuatannya keempat pelaku
yang kini mendekam di balik jeruji besi Mapolrestabes Bandung terancam
dikenakan pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana jo pasal 338 tentang
16. Pembunuhan jo 365 tentang Pencurian dengan Kekerasan dengan ancaman
penjara seumur hidup.
Contoh Kasus 4
Kasus Pembunuhan Ade Sara
Sara berpamitan pada orangtuanya menginap di rumah teman (Senin 3
Maret 2014). Sara bertemu dengan Assifa di kafe daerah Gondangdia.Saat
bertemu ,Syifa mengajak Sara bertemu Hafiz yang menunggu di mobil Kia
Visto.(Selasa 4 Maret 2014 ,pukul 21.00). Terjadi cekcok mulut antara Hafiz
dan Ade Sara.Cekcok ini berlanjut dengan penganiayaan Sara hingga tewas
yang dilakukan oleh Hafiz dengan dibantu oleh Assifa.(Selasa 4 Maret 2014
,pukul 21.00 – 22.00)
Hafiz dan Assifa berputar – putar dengan menggunakan mobil mulai
dari Rawangmaun lalu ke Jakarta Selatan mencari lokasi pembungang mayat
hingga akhirnya mobil Hafiz mogok karena aki soak.(Selsa 4 Maret 2014,
pukul 22.00 – 23.00). Hafiz dan Assifa membuang mayat Ade di ruas Tol
Lingkar Luar Jakarta KM.49Cikunir,Bekasi,Jawa Barat.(Rabu, 5 Maret 2014
pukul 04.00) Mayat Sara ditemukan petugas Jasa Marga Didin Hermansyah
(Rabu , 5 Maret pukul 06.30 )
Hafiz ditangkap di RSCM pada saat melayat korban.(Kamis 6 Maret
2014 pukul 16.00). Polisi mengkap Assifa di kampusnya di kawasan Pulomas,
Jakarta Timur. Sara ditemakamkan di TPU Pondok Kelapa ,Duren
Sawit,Jakarta Timur.
17. Contoh Kasus 5
Kasus Pembunuhan Berencana Di Desa Telang Kecamatan Kamal
Tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi di desa telang kec
kamal tepatnya di jalan raya masuk kampus universitas tunojoyo dengan
tersangka sahri 41, warga Desa Buluh Kec.Socah dengan di temani teman
tersangka yang mengakibatkan terbunuhnya Ahmad Hefi 38, pegawai
administrasi Universitas Trunojoyo.
Pembunuhan ini terjadi sekitar pukul 05.30.WIB sesaat sebelum buka
puasa, kebetulan pada saat kejadian adalah bertepatan dengan bulan puasa,
maka pada tempat kejadian banyak orang yang sedang bersantai sore hari di
depan rumah menunggu waktunya berbuka puasa. sehingga banyak warga
yang melihat kejadian ini sehingga tersangka dapat segera di tanggkap.
Korban yang bernama Ahmad Hefi yang pada sore itu ia sedang
melintas di jalan Raya Telang mengendarai sepeda motor jenis supra fit akan
menuju rumahnya di Desa Telang Dalam, setelah ia pulang dari kerja di
Universitas Trunojoyo, pada saat yang bersamaan tersangka dengan
mengendarai mobil jenis carry telah bersiap-siap untuk membunuh tersangka
tengah menunggu korban di tepi Jalan Raya Telang, beserta temannya yang
bertugas menyetir mobil, pada saat korban terlihat melintas sendirian maka
korban langsung dihadang dengan mobil dan tersangka Sahri turun dari mobil
dan langsung menyabetkan cluritnya 2 kali kepada korban mengenai lengan
dan perut sehingga korban mengalami luka parah, namun setelah itu korban
masih sempat kabur namun ahirnya ia terjatuh tepat di depan pos polisi
Telang dan langsung dibawa kerumah sakit umum Kabupaten Bangkalan.
Korban yang telah beristri dan punya 3 orang anak, oleh tersangka
dituding telah menyelingkuhi istrinya Ham 35 warga kamal, hal inilah yang
membuat korban nekat untuk membunuh korban.
18. Tersangka telah merencanakan pembunuhan ini, dengan terlebih dahulu
mengincar serta mengancam korban, dan hal ini diketahui korban sekitar 2
bulan sebelum tindak pidana tersebut terjadi, sehingga korbanpun telah
berusaha menyuruh istrinya untuk minta maaf kepada tersangka namun hal ini
dihiraukan tersangka hingga peristiwa naas itu terjadi.
Tersangka amat dendam terhadap korban karena ulah korban
menyelingkuhi istrinya berakibat pada retaknya rumah tangga tersangka,
Ham istri tersangka beberapa hari sebelum puasa telah meminta cerai darinya.
Korban meninggal di RSUD bangkalan, akibat luka parah setelah
bacokan clurit tersangka mengenai lengan kanan serta punggung korban
hingga tembus ke jantung korban. (Radar Madura, Sabtu 14 Oktober 2006).
19. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
1. Pembunuhan berencana merupakan salah satu perbuatan yang
diancam dengan pidana mati, selain itu juga ancaman hukumannya
adalah pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,
paling lama dua puluh tahun.
2. Ancaman pidana bagi pelaku pembunuhan
berencana yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau
penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
3.2 Saran
Hukum di Indonesia harus lebih di tegakkan agar permasalahan kasus-
kasus pidana di Indonesia bias diatur lebih baik lagi dan yang melanggar
hukum harus diberi hukuman yang setimpal sesuai Undang-undang.
Aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik
Indonesia agar lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan sehingga
ketika Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan, tidak keliru dalam
menentukan pasal yang sesuai dengan kesalahan tersangka.
Agar dalam tahap pembuktian khususnya perkara tindak pidana
pembunuhan berencana, ketentuan pasal 183 dan 184 KUHAP benar – benar
di perhatikan.
Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat
dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk
menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan
di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau
20. ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga
hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan
yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum
dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah
dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta
apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul
tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau
tidak dipidana. Selain itu dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa
memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang
memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam
masyarakat
21. DAFTAR PUSTAKA
http://saifulanamlaw.blogspot.com/2013/02/pendapat-hukum-tentang-kasus-
pembunuhan.html?m=1 , diakses Februari 2013. Kasus Pembunuhan
Berencana Di Desa Telang Kecamatan Kamal.
http://m.denpostnews.com/?page=detail&alias=kasus-pembunuhan-
berencana-di-petandakan-burik-divonis-18-tahun-penjara. Kasus Pembunuhan
Berencana di Petandakan, Burik Divonis 18 Tahun Penjara.
http://m.liputan6.com/news/read/2039017/detik-detik-pembunuhan-suami-
istri-di-bandung, diakses April 2014. Detik-detik Pembunuhan Suami Istri di
Bandung.
http://www.gresnews.com/mobile/berita/tips/77286-hukum-pidana-
pembunuhan-berencana/, diakses Juni 2014. Hukum Pidana Pembunuhan
Berencana.
http://m.kompasiana.com/post/read/440124/2/anak-sd-melakukan-
pembunuhan-berencana-terhadap-temannya.html, diakses Februari 2012.
Anak SD Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Temannya
http://jiwoagung.blogspot.com/2011/11/tindak-pidana-pembunuhan-
berencana.html?m=1, diakses November 2011. Tindak Pidana Pembunuhan
Berantai
Pembunuhan Berencana. (digilib.unila.ac.id/5420/8/BAB%20II.pdf).
http://www.referensimakalah.com/2013/03/pembunuhan-menurut-
kuhp.html?m=1, diakses Maret 2013. Pembunuhan Menurut KUHP.
http://trisnasunawar.blogspot.com/2014/04/analisis-kasus-pembunuhan-ade-
sara.html?m=1, diakses April 2014. Analisis Kasus Pembunuhan Ade
Sara.
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan_berencana.Pembunuhan
Berencana.