Dokumen tersebut membahas tentang penataan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia berdasarkan undang-undang dan peraturan terkait. Dokumen ini menjelaskan prosedur penataan PNS mulai dari persiapan melalui analisis jabatan dan kebutuhan pegawai hingga pelaksanaan penataan melalui kategorisasi kesenjangan jabatan dan perencanaan tindak lanjut.

1. P ENATA A N
S D M A PA R AT U R
P U S AT P E R E N C A N A A N K E P E G AW A I A N D A N
F O R M A S I
2 0 1 6

2. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN
untuk menghasilkan Pegawai ASN yang
profesional, memiliki nilai dasar, etika
profesi, bebas dari intervensi politik, bersih
dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. PRINSIP DASAR
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
Sistem Merit
 Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar
dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras,
warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

4. PROFIL PEGAWAI ASN
• Jumlah Pegawai ASN : 4.538.154 orang (Juni 2016 – SINKA BKN)
 Instansi Pemerintah Pusat : 950.843
 Instansi Pemerintah Daerah : 3.587.311
Wilayah
Sumatera
971.763
(21.41%)
Wilayah Jawa
2.299.314
(50,67%)
Wilayah
Kalimantan
319.494
Wilayah
Sulawesi
452.889
(9.98%)
Wilayah Papua
& Maluku
223.884
(4.93%)
Wilayah Bali,
NTT & NTB
270.810 (5,97%)

5. UNDANG-UNDANG 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Pasal 11 ayat (1)
 Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud
dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah
terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan
Pemerintahan Pilihan.
Pasal 11 ayat (2)
 Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan
dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang
tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

6. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan
penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan
kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban
umum, dan pelindungan
masyarakat; dan
f. sosial
a. tenaga kerja;
b. pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
c. pangan;
d. pertanahan;
e. lingkungan hidup;
f. administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;
g. pemberdayaan masyarakat dan desa;
h. pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
i. perhubungan;
j. komunikasi dan informatika;
k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
l. penanaman modal;
m. kepemudaan dan olah raga;
n. statistik;
o. persandian;
p. kebudayaan;
q. perpustakaan; dan
r. kearsipan.
Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

7. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi:
a. kelautan dan perikanan;
b. pariwisata;
c. pertanian;
d. kehutanan;
e. energi dan sumber daya mineral;
f. perdagangan;
g. perindustrian; dan
h. transmigrasi.

8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN
2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
 Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan
asas :
 Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan
 Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi daerah
 Efisiensi
 Efektivitas
 Pembagian habis tugas
 Rentang kendali
 Tata kerja yang jelas
 Fleksibilitas

9. NAWACITA - 9 AGENDA PRIORITAS
Dijabarkan dalam RPJMN 2015-2019 menjadi
beberapa isu diantaranya adalah percepatan
reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan,
peningkatan kualitas pelayanan publik, dan
penerapan e-government untuk mendukung bisnis
proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien,
efektif, transparan, dan terintegrasi.

10. 9 PROGRAM PERCEPATAN
REFORMASI BIROKRASI
1. Penataan Struktur Organisasi Pemerintah
2. Penataan Jumlah dan Distribusi PNS
3. Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara
Terbuka
4. Peningkatan Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang
Terintegrasi
6. Peningkatan Pelayanan Publik
7. Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur
8. Peningkatan Kesejahteraan PNS
9. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

11. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
(PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 37 TAHUN 2011)
• Pengertian Penataan PNS
 Suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan
untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi
dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan
kebutuhan organisasi, sehingga dapat mewujudkan
visi dan misi organisasi menjadi kinerja nyata.
• Prosedur Penataan PNS
 Persiapan Penataan PNS
 Pelaksanaan Penataan PNS

12. PROSEDUR PENATAAN PNS
1. Persiapan Penataan PNS
Informasi Jabatan
a. Uraian Jabatan;
b. Syarat Jabatan;
c. Peta Jabatan; dan
d. Kekuatan Pegawai
Peninjauan Kembali
Menyusun Informasi Jabatan
Tidak Ada
Ada
Analisis
Jabatan

13. PROSEDUR PENATAAN PNS
2. Pelaksanaan Penataan PNS
Jumlah Kebutuhan
Pegawai
Analisis Beban
Kerja
Syarat Jabatan VS Profil
Pegawai
Analisis Kesenjangan
Jabatan
Kategorisasi
Instansi
Kesenjangan
Rencana Tindak Lanjut

14. MODEL PENATAAN PNS
1. Tahap Persiapan
Informasi
Jabatan
• Uraian Jabatan
• Syarat Jabatan
• Peta Jabatan
Penghitungan
Jumlah Kebutuhan
Pegawai
(Berdasarkan ABK –
Perka BKN 19/2011)
Kategori Jumlah PNS :
• Kurang
• Sesuai
• Lebih
Syarat Jabatan
vs Profil PNS
Analisis
Kesenjangan
Jabatan
Perencanaan
Pengembangan
PNS (Perka BKN
22/2013)
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tindak
Lanjut
REKOMENDASI
Proyeksi Kebutuhan PNS 5 Tahun – Redistribusi –Pensiun Suka Rela

15. TERIMA KASIH