Dokumen tersebut membahas tentang sistem pelayanan kesehatan, etika legal dalam keperawatan bencana, dan perencanaan penanggulangan bencana yang mencakup standar pelayanan kesehatan bagi korban bencana, peran instansi terkait, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta pendekatan dalam perencanaan penanggulangan bencana meliputi identifikasi ancaman, kerentanan masyarakat, dampak kemungkinan, dan mekanisme tang

1. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN,LEGAL ETIK
DALAM KEPERAWATAN BENCANA,DAN
PERENCANAAN PENANGGULANGAN
BENCANA

2. KELOMPOK 1
 Cahya Faturohman
 Sri Indah Sofyani
 Siti Maulidya Sahid
 Yesika Dame Tiorina
 Dicky Indriawan
 Erlangga Saputra
 Malika Abdillah
 M. Imadudin Akbar
 Farid Ahmad
2
 Fahrian Ramadhan
 Meyliana Putri
 Ratno Saputra
 Ratna Sari
 Agung Priatna
 Ananda Alifian
 Rian Rizki F
 Miranti Oktavia
 Khobirul Halim

3. SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
3
Pelayanan kesehatan bencana meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan
pascabencana. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kegawatdaruratan yang bertujuan untuk
menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan .
Standar pelayanan kesehatan bagi penduduk pada bencana meliputi pelayanan kesehatan medis,
pelayanan kesehatan anak, pelayanan gizi, upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit
menular, pelayanan kesehatan reproduksi, upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular,
pelayanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial, kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan remaja,
pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas/kebutuhan khusus (Kemenkes RI,
2019).
Dinkes kabupaten berperan sebagai koordinator jejaring sektor kesehatan saat tanggap darurat
bencana. Dan puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan terdekat di masyarakat berperan langsung dalam hal
teknis pelayanan kesehatan di masyarakat korban bencana, di bawah koordinasi langsung dinkes kabupaten

4. PELAYANAN KESEHATAN TIDAK MENULAR DAN
MENULAR
▰ Beberapa jenis penyakit yang sering timbul di pengungsian dan
memerlukan tindakan pencegahan karena berpotensi menjadi KLB
antara lain : campak, diare, cacar, malaria, varicella, ISPA, dan
tetanus.
▰ Pada pelaksanaan kegiatan surveilans bila menemukan kasus
penyakit menular, semua pihak termasuk LSM harus melaporkan
kepada Puskesmas/ Pos Yankes di bawah koordinasi Dinas
Kesehatan kabupaten sebagai penanggung jawab pemantauan dan
pengendalian.
4

5. ▰ a. Difokuskan pada penyakit penyebab kematian utama
▰ b. Ditekankan pada pencegahan penyakit dan perbaikan sistem-sistem
pelayanan
▰ c. Pembentukan dan penggerakan surveilans terhadap penyakit potensial
KLB
▰ d. Potensi penyakit campak dengan pemberian imunisasi.
▰ e. Penyuluhan kesehatan dengan melibatkan kader kesehatan
5
PENGAWASAN PADA PENYAKIT MENULAR

6. ▰ Pelayanan kesehatan jiwa di pos kesehatan diperlukan bagi
korban bencana, umumnya dimulai pada hari ke-2 setelah
kejadian bencana. Bagi korban bencana yang memerlukan
pertolongan pelayanan kesehatan jiwa dapat dilayani di pos
kesehatan untuk kasus kejiwaan ringan, sedangkan untuk
kasus berat harus dirujuk ke rumah sakit terdekat yang
melayani kesehatan jiwa.
▰ a. Pelatihan, yang dilakukan terhadap petugas daerah yang
kemudian pelatih tersebut memberikan konseling pada
tingkat pelayanan kesehatan di puskesmas dan lokasi
pengungsi. 6
PELAYANAN KESEHATAN JIWA

7. ▰ b. Pendidikan psiko-sosial, yang diberikan melalui
koran, radio, di sekolah, kelompok masyarakat, di
klinik kesehatan.
▰ c. Pengobatan, dilakukan di puskesmas dengan
menggunakan psikotropika dan metode EMDR.
7

8. 8
PELAYANAN KESEHATAN PADA BENCANA
Puskesmas
Pelaksana tugas pelayanan kesehatan dalam
penanggulangan bencana di lokasi kejadian
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Penanggung jawab pelayanan kesehatan
penanggulangan bencana di lokasi kejadian

9. ASPEK ETIK DAN LEGAL DALAM KEPERAWATAN
BENCANA
Aspek Etik dalam Keperawatan Bencana
Merupakan istilah yang digunakan untuk merefleksikan bagaimana seharusnya manusia
berprilaku,apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain. Selain itu merupakan
prinsip yang menyangkut benar atau salah, baik dan buruknya dalam berhubungan dengan orang
lain.
Aspek Legal
• Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
• Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
• Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
9

10. “Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan
melalui penyusunan data tentang resiko bencana
pada suatu wilayah dalam waktu tertentu
berdasarkan dokumen resmi yang berisi program
kegiatan penanggulangan bencana
10
10
PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA

11. PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA
1. Pengenalan dan pengkajian
ancaman bencana
Pemantauan potensi ancaman
bencana yang diperoleh dari
kementerian/lembaga terkait
2. Pemahaman tentang
kerentanan masyarakat
Identifikasi akar masalah
kerentanan sosial,ekonomi,
lingkungan pada kawasan
beresiko tinggi
3. Analisis kemungkinan
dampak bencana
Memperhatikan hasil pengenalan
dan pengkajian ancaman bencana
serta hasil pemahaman
kerentanan masyarakat
11

12. 4. Pilihan tindakan pengurangan resiko bencana
Pencegahan & Mitigasi
Serangkaian upaya yang dilakukan untuk
mengurangi risiko,dampak buruk atau
hal lain yang tidak diinginkan,akibat dari
suatu bencana
Kesiapsiagaan
Proses identifikasi dan penyusunan rencana
kedepan yang didasarkan pada keadaan
yang kemungkinan besar akan terjadi,
namun juga belum tentu terjadi
12
Tanggap darurat
Serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadian
bencana untuk menangani dampak
buruk yang ditimbulkan
Pemulihan
Upaya yang dilakukan adalah
mengembalikan kondisi daerah yang
terkena bencana ke kondisi normal yang
lebih baik

13. 5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana
13
pra bencana saat bencana pasca bencana
• Pengkajian secara cepat & tepat
• Penentuan status keadaan darurat
• Penyelamatan & evakuasi
• Pemenuhan kebutuhan dasar
• Perlindungan kelompok rentan
• Pemulihan sarana & prasarana
• Rehabilitasi
• Rekonstruksi
• Mitigasi
• Peringatan dini
• kesiapsiagaan

14. 6. Alokasi Tugas,Kewenangan,dan Sumber Daya yang tersedia
Pelibatan kementerian atau lembaga dan unsur non
pemerintah dalam pelaksanaan perencanaan
penanggulangan bencana.
14

15. KESIMPULAN
▰ Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan
pascabencana. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kegawatdaruratan yang bertujuan
untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut.
▰ Standar minimal pelayanan kesehatan pada saat terjadi bencana terdiri dari pelayanan
kesehatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan surveilans gizi darurat.
Pelayanan kesehatan meliputi: pelayanan kesehatan masyarakat, kesehatan reproduksi, dan
kesehatan jiwa. Sebaliknya, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular meliputi
tindakan tindakan pencegahan karena berpotensi menjadi KLB antara lain : campak, diare,
cacar, malaria, varicella, ISPA, dan tetanus. Perlu dilakukan pengumpulan data dasar gizi
yang meliputi berat badan, tinggi badan dan umur untuk menentukan status gizi.
Selanjutnya dilakukan kegiatan penapisan apabila diperlukan intervensi Pemberian
makanan Tambahan (PMT) 15

16. TERIMAKASIH
16