Pengantar Manajemen krisis kesehatan

1. Orientasi Kepalangmerahan dan
Manajemen Bencana/Krisis Kesehatan
Di Lingkup Poltekkes Kemenkes Makassar
21 Desember 2023
Oleh : Nur Salam

2. Nur Salam, S.IP.,M.Si
(Bang Salam)
Wakil Ketua Bid.Organisasi PMI Kota Makassar
Data Kemampuan :
1. Sebagai Instruktur Utama Manajemen Pelatihan dan
Pelatihan Bidang Penanggulangan Bencana PMI, Jakarta
2007
2. Sebagai Instruktur Madya Pelatihan Metodologi
Pelatihan sertifikat Kompetensi dari BNSP, Jakarta 04
Desember 2014
3. Asesor Kompetensi BNSP, Jakarta 2017 dan
perpanjangan sertifikat thn 2021.

3. Pengalaman Penugasan terkait Kesiapsiagaan dan PB,al:
• Tim Pokja Pengembangan Program Kesiapsiagaan Bencana Berbasis
Masyarakat kerjasama Palang Merah Denmark dan Australia untuk 3
Propinsi di Indonesia (Lampung, Sumbar dan Sulsel), 2002-2004
• Koordinator Relawan PMI Sulsel dlm misi Tim Kesgab untuk Penanganan
korban Konflik POSO Sulteng,2001.
• Koordinator Tim Asesmen PMI Sulsel kerjasama Palang Merah Internasional
pada konflik ATM, 2003-2004.
• Tim Khusus PMI Pusat untuk Operasi Tanggap Darurat Bencana Gempa
Tsunami Aceh & Sumut, 2004-2006.
• Pendamping Relawan PMI & Relawan Palang Merah Korea untuk Operasi
Tanggap Darurat Bencana Tsunami Pangandaran Jabar,2005.
• Manager Operasi Penanganan Tanggap Bencana NTB & Sulteng,2018.
• Pendamping Korlap Penanganan Tanggap Bencana Masamba Lutra-
Sulsel,2020.
• Tim Pengarah Penanganan Covid-19 PMI Kota Makassar, 2020-2021.

4. Materi Orientasi
• Sejarah Gerakan
• Komponen Gerakan Kepalangmerahan
• Lambang
• Prinsip Dasar Gerakan
• Organisasi PMI
• Manajemen Relawan
• Code of Conduct, Safer Acces
• Pengantar Manajemen Bencana & Krisis
Kesehatan

5. Sejarah Gerakan (1)
• 1859 (perang solferino/pengalaman Jean
Henry Dunant)
• 1862 (Buku Memory Of Solferino dengan 2
gagasan utama)
• 1863 (berdirinya Komite Internasional Palang
Merah dan menyepakati Lambang Palang
Merah.
• 1864 ( Konvensi Jenewa )

6. JUNI 1859
24 JUNI 1859
Peperangan di SOLFERINO
H.D. memberikan pelayanan pada
korban tanpa diskriminasi
HENRY DUNANT

7. KOMPONEN GERAKAN INTERNASIONAL
PALANG MERAH DAN BULAN SABIT MERAH (2)
Perhimpunan Nasional
Palang Merah/
Bulan Sabit Merah
(1863)
Komite
Internasional
Palang Merah
(1863)
Federasi
Internasional
Palang Merah
dan Bulan Sabit
Merah
(1919)

8. LAMBANG PEMBEDA dan HHI (3)
setiap negara hanya boleh
menggunakan salah satu lambang
1863-
1876-
1929-1980
2005-

9. UU No 1 Thn 2018 :
• Pasal 24: Lambang PMI hanya digunakan oleh personel, unit pelaksana
teknis, fasilitas dan peralatan kesehatan, bangunan, sarana transportasi
kesehatan, serta sarana lain yang berkaitan dengan kegiatan PMI.
• Pasal 36 (1) Setiap Orang dilarang menggunakan nama dan Lambang
Kepalangmerahan sebagai Tanda Pengenal atau Tanda Pelindung selain
sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini.
• Psl 36(4) Setiap Orang dilarang meniru atau menggunakan nama dan
Lambang Kepalangmerahan atau nama dan lambang PMI yang
berdasarkan bentuk dan warna, baik sebagian maupun seluruhnya dapat
menimbulkan kerancuan dan kesalahpengertian terhadap penggunaan
Lambang Kepalangmerahan atau lambang PMI, kecuali lambang yang
telah diatur dalam hukum internasional.
• Ancaman Pidananya diatur dlm Psl 37-40 : Penjara dari 1 thn, 5 thn dan 10
thn. Atau Denda 100 juta, 5 miliar, 10 miliar.

10. Terdapat 7 Prinsip :
 KEMANUSIAAN (Humanity)
 KESAMAAN (Impartiality)
 KENETRALAN (Neutrality)
 KEMANDIRIAN (Independence)
 KESUKARELAAN (Voluntary Service)
 KESATUAN (Unity)
 KESEMESTAAN (Universality)
PRINSIP DASAR GERAKAN(4)

11. Organisasi PMI & Manajemen Relawan (5)
• Sejarah pendirian PMI (1932,1945)
• Dasar Hukum (Kepres RIS 1950, UU No 1 Thn
2018, PP no 7 thn 2019)
• Lambang, Struktur, Visi-Misi, Renstra, Renops,
Renja, dlsb
• Manajemen Relawan PMI

12. Tugas & Kegiatan PMI
a. memberikan bantuan kpd korban konflik Bersenjata,
kerusuhan,dan gangguan keamanan lainnya
b. memberikan pelayanan darah sesuai dengan ketentuan
c. melakukan pembinaan relawan
d. melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan
dengan Kepalangmerahan
e. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan
kegiatan Kepalangmerahan
f. membantu dalam penanganan musibah dan/atau bencana di
dalam dan di luar negeri;
g. membantu pemberian pelayanan kesehatan dan sosial;
h. melaksanakan tugas kemanusiaan lainnya yang diberikan
oleh pemerintah.

13. Kode Prilaku (Code Of Conduct)
1: Kewajiban kemanusiaan adalah prioritas utama
2: Bantuan diberikan tanpa mempertimbangkan ras, kepercayaan ataupun kebangsaan
penerima bantuan dan tanpa pembeda-bedaan yang merugikan dalam bentuk apapun.
Prioritas bantuan ditentukan semata-mata berdasarkan kebutuhan.
3: Bantuan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik ataupun agama
4: Kita hendaknya berusaha untuk tidak menjadi alat kebijakan luar negeri pemerintah
5: Kita harus menghormati budaya dan adat istiadat setempat
6: Kita harus berusaha meningkatkan respons bencana dengan kapasitas setempat
7: Perlu dicari cara untuk melibatkan para penerima bantuan dalam proses manajemen
bantuan
8: Pemberian bantuan harus bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana
di kemudian hari, selain untuk memenuhi kebutuhan pokok
9: Kita bertanggung jawab kepada pihak yang kita bantu maupun kepada pihak yang
memberi kita sumber daya
10: Dalam kegiatan informasi, publisitas, dan promosi yang kita lakukan, kita harus
memandang korban bencana sebagai manusia yang bermartabat, bukan sebagai objek
belas kasihan

14. 7 Pillar
Safer
Access
PENERIMAAN THDP ORGANISASI
KOMUNIKASI INTERNAL
PERATURAN KEAMANAN
KOMUNIKASI EKSTERNAL
TINDAKAN PERLINDUNGAN
PENERIMAAN TERHADAP INDIVIDU
DAN TINGKAH LAKU PRIBADI
IDENTIFIKASI

15. MANAJEMEN
Penanggulangan Bencana & Krisis
Kesehatan

16. Bencana Alam Non Alam Bencana Sosial
Gempa Bumi,
Tsunami, Angin
Kencang,
Kekeringan,
Longsor, banjir,
Gempa Vulkanik,
Semb. Awan Panas
Hujan Abu
Erupsi/Meletus
Pandemi,
kegagalan
teknologi,
kecelakaan
transportasi/
industry,
kebakaran lahan
Konflik,
kerusuhan,
gangguan
keamananan &
ketertiban
masyarakat

21. Tingginya Risiko kedaruratan tsb krn :
 Kurangnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan semua
pihak, baik pemerintah, petugas kesehatan, relawan,
tenaga cadangan kesehatan dan non kesehatan serta
masyarakat dalam menghadapi ancaman bahaya
 Kurangnya pemahaman terhadap karakteristik bahaya
(hazard).
 Sikap atau perilaku yang cuek, ketidakpedulian,
serampangan, dlsb yang tidak mendukung
 Kurangnya informasi/peringatan dini (early warning) yang
menyebabkan ketidaksiapan.
 Ketidakberdayaan dalam menghadapi ancaman bahaya
(minim kapasitas dan keterampilan ).

22. Akibat Kejadian Bencana situasi kedaruratan
Situasi kedaruratan dapat disebabkan oleh
berbagai kejadian atau peristiwa yang
berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerusakan
harta benda, sarana dan prasarana lingkungan
serta pengungsian bagi masyarakat yang
terdampak dan hal ini dapat menimbulkan risiko
kesehatan bagi masyarakat yang terdampak
yang pada akhirnya akan berdampak pada
meningkatnya masalah kesehatan masyarakat

23. SDM Kesehatan dlm PB
• SDM kesehatan merupakan salah satu faktor
penting dalam penanggulangan bencana
yang bertugas membantu masyarakat yang
terdampak situasi bencana dan kedaruratan
kesehatan,
• Sehingga perlu diberikan pengetahuan dan
keterampilan/kompetensi tentang apa yang
perlu dikerjakan dalam membantu
masyarakat akibat situasi bencana dan
kedaruratan.

24. Dasar Hukum/Kebijakan
1. UU No 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana
2. UU No 36 /2009 tentang Kesehatan
3. UU No 4/ 1984 ttg Wabah Penyakit Menular
4. UU No 7 /2012 ttg konflik sosial
5. PP nomor 22 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2019 tentang
Penanggulangan Krisis Kesehatan.
7. UU No 1 Thn 2018 Tentang Kepalangmerahan
8. PP No 7 Thn 2019 Ttg Peraturan Pelaksanaan UU No thn 2018
ttg Kepalangmerahan
9. PO, Juklak dan Juknis PMI

25. Bencana ( Disasters )
adalah kejadian luar biasa dan/atau
fenomena alam disebabkan oleh
alam, non alam dan/atau ulah
manusia yang menimbulkan korban
jiwa, kerugian material dan kerusakan
lingkungan yang dampaknya
melampaui kemampuan masyarakat
setempat untuk mengatasinya dan
membutuhkan bantuan dari luar.

26. pusatkrisis@kemkes.go.id infopkk pkk_kemkes Tenagacadangankesehatan.kemkes.go.id
Krisis Kesehatan
Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan
“Menyelamatk
an nyawa,
mencegah
kedisabilitasa
n,
memastikan
pelayanan
kesehatan
esensial tetap
berjalan”
Dampa
k
kesehat
an
Kapasitas
kesehatan
tidak
memadai
Perlu
respons
cepat di
luar
prosedur
sehari-hari
RESPONS MEDIS RESPONS KESEHATAN
MASYARAKAT
BAGIAN DARI MANAJEMEN BENCANA
Alam
Sosial Non
alam

27. Hazards, Vulnerability, Kapasitas
Ancaman ( Hazards ) suatu kejadian
/peristiwa yang luar biasa yang berpotensi
merusak atau mengancam kehidupan
manusia, krisis kesehatan, kehilangan
harta-benda, kehilangan mata
pencaharian, kerusakan lingkungan. Misal
: tanah longsor, banjir, gempa-bumi,
letusan gunung api, kebakaran dll;
Kerentanan ( Vulnerability ) adalah
keadaan atau kondisi yang dapat
mengurangi kemampuan masyarakat
untuk mempersiapkan diri untuk
menghadapi bahaya atau ancaman
bencana/krisis kesehatan;

28. Hazards, Vulnerability, Kapasitas
Kapasitas : kekuatan dan potensi
yang dimiliki oleh perorangan,
keluarga, organisasi, masyarakat,
dan pemerintah yang membuat
mereka mampu mencegah,
mengurangi, siap-siaga, menanggapi
dengan cepat atau segera pulih dari
suatu kejadian bencaba dan Krisis
Kesehatan.

29. Siklus Manajemen Bencana PMI

30. Tahapan Manajemen Krisis Kesehatan
30
PENGURANGAN RISIKO
KRISIS KESEHATAN
Rapid Health
Assessment
(RHA)
MANAJEMEN
RISIKO
(Risk Reduction)
(Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kes)

31. Tujuan RHA
1. Membuktikan adanya kedaruratan.
2. Memperoleh gambaran mengenai jenis, dampak dan
kemungkinan perkembangan lebih lanjut dari
kedaruratan.
3. Menilai dampak bencana dan potensi ancaman
bidang kesehatan.
4. Menilai kapasitas tanggap darurat yang ada dan
menetapkan jenis kebutuhan yang diperlukan segera.
5. Membuat rekomendasi tindakan prioritas dalam
penanganan kedaruratan.

32. PRA BENCANA :
Pengurangan Risiko Bencana,
Kesiapsiagaan dan Mitigasi
PRA KRISIS :
Pengurangan Risiko Bencana,
Pencegahan, Kesiapsiagaan, MItigasi
SAAT BENCANA : TANGGAP DARURAT
Rapid Asesmen, Aktivasi
Posko,Koordinasi, Mobilisasi Relawan,
Detail Asesmen, dll layanan TDB
SAAT KRISIS : TANGGAP DARURAT
(Rapid Health Assessment /RHA,
Aktivasi Klaster Kesehatan, Mobilisasi
TCK,EMT), dll layanan klaster
Kesehatan
PASCA BENCANA :
Rehabilitasi & Rekonstruksi
(Pengkajian Sektoral Kebutuhan Pasca
Bencana, Rencana Bantuan Pasca
Bencana)
PASCA KRISIS :
Rehabilitasi & Rekonstruksi
(Pengkajian Kebutuhan Pasca
Bencana Bidang Kesehatan, Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi)
Siklus Manaj Bencana PMI dan Siklus Manaj Krisis Kesehatan

33. Nasional
Provinsi
Kab/Kota
Presiden
Gubernur
Bupati/Wal
PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA/KRISIS
KESEHATAN

34. • Otomatis berlaku status krisis kesehatan ketika ada
penetapan status bencana oleh Presiden atau Kepala
Daerah; dan/atau
• Hasil penilaian cepat kesehatan (RHA) menunjukkan
adanya situasi krisis kesehatan, tetapi belum ada
penetapan bencana oleh Presiden/Kepala Daerah.
Sehingga penetapan bisa dilakukan oleh:
• Menteri Kesehatan untuk tingkat nasional
• Kadinkes provinsi untuk tingkat provinsi
• Kadinkes kabupaten/kota untuk tingkat
kabupaten/kota
Penetapan status krisis kesehatan
(berdasarkan Permenkes No. 75/2019)

35. MASA BERLAKU PENETAPAN
STATUS KEADAAN DARURAT
BENCANA
Status keadaan darurat bencana kabupaten/kota
dpt diberlakukan 7 – 14 hari atau dpt
diperpanjang sesuai hasil pengkajian cepat
lapangan.
Status keadaan darurat bencana provinsi dpt
diberlakukan 14 – 30 hari atau dpt diperpanjang
sesuai hasil pengkajian cepat lapangan.
Status keadaan darurat bencana nasional dpt
diberlakukan 30 – 90 hari atau dpt diperpanjang
sesuai hasil pengkajian cepat lapangan.

36. Prinsip2 Dlm Penanganan Bencana
• Cepat dan Tepat
• Prioritas
• Koordinasi dan keterpaduan
• Berdaya guna dan berhasil guna
• Transparansi dan akuntabilitas
• Kemitraan
• Pemberdayaan
• Nonproselitisi (dilarang menyebarkan agama, keyakinan/
• kepentingan tertentu pd saat keadaan darurat, terutama melalui
pemberian bantuan dan pelayanan darurat)

37. Respon TDB PMI
• PMI Kab/Kota melaksanakan strategi “6-Jam
Tiba” dengan memanfaatkan sumber daya
TDB yang tersedia, yaitu:
Kepemimpinan/Komando, Tim Satgana,
termasuk SIBAT, Alat-Kelengkapan
Operasional, Barang Bantuan dan dana
darurat bencana;

38. Pelayanan TDB PMI (1)
Mencakup :
1) Peringatan Dini dan Informasi Bencana;
2) Assessment;
3) Penyelamatan dan Pertolongan Korban Bencana
(Pertolongan Pertama);
4) Evakuasi;
5) Pemulihan Hubungan Keluarga;
6) Reporting;
7) Media Coverage.

39. Pelayanan TDB PMI (2)
8) Dapur Umum;
9) Pelayanan Kesehatan;
10) Pelayanan Ambulance;
11) Dukungan Sosial Psikologi
12) Penampungan darurat / Shelter
13) Layanan Air dan Sanitasi (WASH)
14) Pendistribusian Relief
15) Pemberdayaan (advokasi, edukasi,
sosialisasi)

40. PENGORGANISASIAN TANGGAP DARURAT BENCANA di PMI
Tingkat
Wilayah
Operasi
Rel/Dist
PPK Wash
Assmnt RFL
DU
Ev/Shelter Medis
Tim
Ambulans
PSP
Pengarah Operasi
(PMI Provinsi)
Koordinator
Lapangan
Perwakilan Mitra
Adm Keu
Telkom Humas Logistik
Ketua Posko
(PMI Kab/ Kota)

41. pusatkrisis@kemkes.go.id infopkk pkk_kemkes Tenagacadangankesehatan.kemkes.go.id
KLASTER BENCANA
41
SK Kepala BNPB No. 173/2014
• Penanggulangan
krisis kesehatan
dilakukan sistem
klaster
• Klaster kesehatan
dibentuk di pusat dan
daerah pada situasi
prakrisis kesehatan.
• Klaster kesehatan
merupakan bagian
integral dari klaster
penanggulangan
bencana.
KESEHATAN
PENCARIAN DAN
PENYELAMATAN
LOGISTIK
PENGUNGSIAN DAN
PERLINDUNGAN
PENDIDIKAN
SARANA DAN
PRASARANA
EKONOMI
PEMULIHAN DINI

42. • Berdasarkan hasil evaluasi pengalaman penanganan bencana
di Indonesia termasuk Pandemi COVID 19 Kementerian
Kesehatan mencanangkan transformasi sistem kesehatan
untuk menciptakan sistem ketahanan kesehatan yang kuat
dan tangguh dalam memberikan respons kesehatan untuk
bencana nasional maupun global melalui penguatan sistem
penanganan bencana dan kegawatdaruratan kesehatan.
• Sasaran strategis untuk penguatan sistem penanganan
bencana dan kedaruratan kesehatan adalah terbentuknya
Klaster Kesehatan dan HEOC di level nasional/provinsi/
kabupaten/kota serta terbentuknya tenaga cadangan
kesehatan yang teregistrasi dan terlatih.

43. KOORDINATOR KLASTER KESEHATAN
• Menteri Kesehatan melalui Kepala Pusat Krisis Kesehatan
1 Koordinator Klaster Kesehatan Nasional
• Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
2 Koordinator Klaster Kesehatan Provinsi
3 Koordinator Klaster Kesehatan Kabupaten/Kota
• Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
• Saat darurat krisis Kesehatan Koordinator Klaster
Kesehatan mengaktivasi Pusat Kendali Operasi
Kedaruratan Kesehatan/Pusdalopkes (Health
Emergency Operation Center/HEOC)
• Koordinator Klaster Kesehatan juga sebagai
koordinator HEOC

44. Integrasi Sistem Klaster Dengan Incident Command System
HEOC adalah sistem manajemen
kesehatan yang mengintegrasikan
berbagai fasilitas, perangkat, prosedur,
sumber daya terlatih dan sistem teknologi
informasi dan komunikasi sebagai pusat
kendali, koordinasi, kolaborasi untuk
memantau, mendeteksi, mencegah, dan
merespons krisis kesehatan dalam
sebuah organisasi yang terukur.
Ketua HEOC
(Koordinator
Klaster
Kesehatan)
Administrasi
Koordinator
Rencana Operasi
Koordinator
Operasional
Koordinator
Logistik
Koordinator Data,
Informasi dan
Surveilans
Koordinator
Keuangan dan
Pendanaan
Sub Klaster
Promosi
Kesehatan
Sub Klaster
Pelayanan
Kesehatan
(Medis)
Sub Klaster
P2P dan
Kesling
Sub Klaster
Kesehatan
Reproduksi
Sub Klaster
DVI
Sub Klaster
Kesehatan
Jiwa
Sub Klaster
Gizi
Tim Logistik
Tim Data,
Informasi dan
Surveilans
Tugas HEOC
Memberikan pelayanan dan
pelindungan kesehatan kepada
masyarakat terdampak melalui
kegiatan tanggap darurat krisis
kesehatan
1
Menjalankan fungsi komando,
koordinasi dan kolaborasi dengan
semua pemangku kebijakan yang
bergerak di bidang kesehatan saat
terjadi krisis kesehatan.
2

45. pusatkrisis@kemkes.go.id infopkk pkk_kemkes Tenagacadangankesehatan.kemkes.go.id
Konsep Tenaga Cadangan Kesehatan
45
Tenaga Cadangan adalah sumber daya manusia (tim atau perorangan) baik nakes maupun non
nakes yang disiapkan pada masa pra krisis kesehatan, untuk dimobilisasi pada situasi darurat
krisis kesehatan (alam, non alam, sosial) dalam rangka memperkuat kapasitas tenaga
kesehatan dan program kesehatan di wilayah terdampak.
Krisis kesehatan
(alam, non alam,
sosial)
Respons oleh
kapasitas
SDM
kesehatan
setempat
Assessment
memadai Tidak memadai
Mobilisasi tenaga
cadangan (nakes
dan non nakes)
Pelayanan

46. Mobilisasi TCK
• Apabila dibutuhkan bantuan Tenaga Cadangan
Kesehatan maka Koordinator Klaster Kesehatan
kabupaten-kota/provinsi dan Kementerian Kesehatan
melihat dashboard Tenaga Cadangan Kesehatan.
• Dashboard tersebut digunakan untuk men-skrining
Tenaga Cadangan Kesehatan yang potensial
dimobilisasi berdasarkan kebutuhan dari hasil RHA.
• Adapun Tenaga Cadangan Kesehatan yang
diutamakan untuk dimobilisasi adalah Tenaga
Cadangan Kesehatan yang terdekat dengan lokasi
terdampak, memiliki akses tercepat, dalam kondisi
sehat, memiliki kecocokan level dan kompetensi,
serta siap untuk dimobilisasi.

47. JENIS
PEMBINAAN
IMPLEMENTASI
Pengembangan
Kompetensi
a. Pelatihan
b. Peningkatan Kapasitas
c. Workshop , Seminar
d. Pendidikan ( Pengembangan kurikulum Manajemen Bencana
terpadu pendidikan tinggi kesehatan )
e. Sertifikasi
Monitoring
Kesehatan
Secara Berkala
Pemeriksaan kesehatan secara berkala:
a. Fisik
b. Mental
Pemeriksaan kesehatan secara berkala dilakukan sekurang-kurangnya 6
bulan sekali melalui self assessment fisik dan mental menggunakan aplikasi
yang tersedia dalam website Tenaga Cadangan Kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan lainnya, antara lain: pemeriksaan fisik, tekanan
darah, berat badan, tinggi badan, pemeriksaan laboratorium (kadar gula
darah, profil lipid: kadar kolestrol, LDL, HDL, trigliserida), foto rontgen
thorax.
PEMBINAAN TENAGA CADANGAN KESEHATAN

48. Level Deskripsi Level Jenis pelatihan kompetensi yg
dibutuhkan
Pre
elementary (0)
Telah melakukan registrasi dan lulus,
Belum pernah mengikuti pelatihan dan
tidak memiliki pengalaman
kebencanaan
• Briefing Manajemen Bencana
• Basic Life Support (BLS)
Dasar (1) Telah mengikuti pelatihan/kompetensi
level 0 dan/atau telah memiliki
pengalaman bencana
Pelatihan Inti (Kebijakan manajemen krisis
kesehatan di Indonesia,Konsep dasar
manajemen bencana dan krisis
kesehatan,Rapid Health assessment
(RHA),Pelaksanaan registrasi, laporan
harian dan laporan akhir tugas ke klaster
kesehatan.
Menengah (2)  Telah mengikuti pelatihan level dasar
 Memiliki pengalaman ikut pelatihan/simulasi
terkait kebencanaan, atau
 Pernah berpartisipasi aktif dalam kegiatan-
kegiatan non emergency (prabencana)
Pelatihan Inti
Pelatihan Penunjang (Pilihan):
Mahir (3)  Memenuhi standar level menengah,Memiliki
pengalaman dalam kedaruratan/bencana,
Mempunyai kemampuan kepemimpinan pada
situasi bencana (dilihat dari pengalaman dia
menjadi koordinator tim, atau dari sertifikat
pelatihan kepemimpinan)

49. pusatkrisis@kemkes.go.id infopkk pkk_kemkes Tenagacadangankesehatan.kemkes.go.id
TINGKATAN LEVEL TENAGA CADANGAN (Individu)
49
Benchmarking menggunakan level Medical Reserve Corps.
LEVEL DESKRIPSI LEVEL PELATIHAN/KOMPETENSI YANG DIBUTUHKAN
0
(Pre
Elementary)
Telah melakukan registrasi dan lulus kredensialing
Belum pernah mengikuti pelatihan dan tidak memiliki
pengalaman kebencanaan
• Briefing Manajemen Bencana
• Basic Life Support (BLS)
1
Dasar
Telah mengikuti pelatihan/kompetensi level 0 dan/atau telah
memiliki pengalaman bencana
Pelatihan Inti
1) Kebijakan manajemen krisis kesehatan di Indonesia
2) Konsep dasar manajemen bencana dan krisis kesehatan
3) Rapid Health assessment (RHA)
4) Pelaksanaan registrasi, laporan harian dan laporan akhir tugas ke klaster
kesehatan.
2
Menengah
 Telah mengikuti pelatihan level dasar
 Memiliki pengalaman ikut pelatihan/simulasi terkait
kebencanaan, atau
 Pernah berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan
non emergency (prabencana)
Pelatihan Inti
1) Jenis-jenis perencanaan bencana
2) Penerapan keamanan dan keselamatan selama melakukan operasi tugas di
daerah bencana
3) Kepemimpinan dalam bencana dan krisis kesehatan (incident command
system)
4) Operasionalisasi HEOC/ klaster kesehatan
Pelatihan Penunjang (Pilihan):
1) Tracing (pelacak kontak erat)
2) Radio komunikasi
3) Penggerak masyarakat untuk kesehatan
4) Manajemen data dan informasi bencana
3
Mahir
 Memenuhi standar level menengah
 Memiliki pengalaman dalam kedaruratan/bencana
 Mempunyai kemampuan kepemimpinan pada situasi
bencana (dilihat dari pengalaman dia menjadi
koordinator tim, atau dari sertifikat pelatihan
kepemimpinan)
Menyelesaikan semua kompetensi penunjang

50. • Melalui Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Kemenkes sejak 2023 itu telah menyampaikan bahwa
pembekalan keilmuan tentang kebencanaan serta
peningkatan ketrampilan dalam manangani bencana
di Poltekkes Kemenkes perlu diintegrasikan dalam
mata kuliah Penanggulangan Krisis Kesehatan pada
Bencana (PKKB).
• mahasiswa Poltekkes Kemenkes sebagai calon tenaga
kesehatan perlu dibekali pengetahuan dan
keterampilan penanggulangan krisis kesehatan pada
bencana.
Terkait pengembangan kurikulum manajemen bencana
terpadu Pendidikan tinggi kesehatan

51. Kondisi Saat Ini
• Program PKK mahasiswa keperawatan Poltekkes di PMI Kota
Makassar
• Pemberian kegiatan Orientasi Kepalangmerahan dan
Manajemen Bencana
• Pengalaman PMI & Sumber Daya/TUK LSP PMI
• Pedoman Nasional Penanggulangan Krisis Kes, diantaranya ttg
Tenaga Cadangan Kesehatan (juknis dari Permenkes 75/2019)
• Pedoman Implementasi MK Penanggulangan Krisis Kesehatan
Pada Bencana
• Pengalaman jajaran Kemenkes-Dinkes dan Sumber Daya
• Regulasi (PB, Kesehatan, Program MBKM , dll)

52. PENYELAMATAN DAN EVAKUASI
Pencarian dan penyelamatan korban
Pertolongan darurat
Evakuasi korban
Prioritas pd korban luka
parah (gawat darurat)
dan kelompok rentan

54. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
• Air bersih : distribusi air bersih, perbaikan
kualitas sumber air bersih dan pengawasan
kualitas air bersih
• Sanitasi dan Higiene : penyediaan sarana,
penyuluhan, PHBS
• Pangan dan Gizi : distribusi bhn makanan,
penyelenggaraan dumlap, pengawasan kualitas
makanan, surveilans gizi
• Sandang : distribusi logistik
• Pelayanan kesehatan/termasuk
psikososial/kes jiwa
• Hunian : penyediaan shelter

55. PELAYANAN KESEHATAN
 Pelayanan pengobatan , pendampingan
 Pengendalian penyakit menular (pengendalian vektor,
surveilans, imunisasi, distribusi sarana)
 Pelayanan gizi (pemantauan status gizi, distribusi kapsul vit,
penanganan balita gizi kurang/buruk)
 Pelayanan psikososial/kesehatan jiwa
 Pelayanan kesehatan reproduksi
• Perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita, anak-
anak, ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan berkebutuhan
khusus) & layanan kesehatan lainnya

56. 1. Program pengembangan kampus siaga bencana & krisis kesehatan
, dengan tahapan kegiatannya adalah :
• Persiapan dan Konsolidasi dengan Pihak kampus
• Pengkajian dan Penilaian Mandiri di awal program
• Pelatihan untuk tenaga pendidik dan kependidikan
• Pelatihan bagi peserta (mahasiswa) dan pembentukan tim kes siaga
bencana kampus – Tenaga Cadangan Kesehatan.
• Penyusunan rencana aksi
• pengkajian resiko bencana secara bersama
• Penyusunan protap untuk masa pra, darurat dan pasca bencana
• Penyusunan renkon
• Melakukan simulasi teratur ( 1 kali setahun )
• Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat
• Melakukan evaluasi pelaksanaan dan pemutakhiran rencana aksi
Ket : Secara umum program kampus siaga bencana membutuhkan 3-4 bln utk bisa
diimplementasikan di kampus.
Bahan Masukan(1)

57. 2. Program pengembangan masyarakat dan atau Pengabdian melalui
kegiatan berbasis masyarakat (Pembentukan Desa/Kel Binaan), tahapan
kegiatannya adalah :
• Pembentukan Komite Kerja —penyusunan tujuan, TOR Seleksi area,
HVCA/PRA, dan Asesmen Komprehensif
• Baseline dan KAP
• Membina kepercayaan, Pembentukan komite desa/kel dan Pelatihan
• Mobilisasi komite dan tim relawan
• Pemetaan BKRK
• Perencanaan partisipatif
• Advokasi dan sosialisasi
• Promosi prilaku sadar bencana, prilaku hidup sehat (PHBS), bakti
kesehatan
• Upaya mitigasi pengurangan risiko bencana dan kesehatan
• Monev partisipatif.
Ket : secara umum program ini membutuhkan 3 – 4 Minggu
Bahan Masukan (2)

58. 3. Program PKK Plus, dengan tahapan kegiatan adalah :
• Pengkajian Persiapan dan Konsolidasi dengan Pihak kampus /
Pembentukan Tim Bersama
• Penyusunan TOR dan Identifikasi Awal (administrasi)
• Memobilisasi ke lokasi PKK dan Penerimaan serta Orientasi Lokasi
Praktek
• Pembekalan manajemen bencana dan krisis kesehatan
• Pembekalan bekerja di masyarakat
• Praktek Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat (di sekolah/
masyarakat)
• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Ket : secara umum program ini membutuhkan 2 – 3 minggu.
Bahan Masukan (3)

59. 4. Program Layanan Tanggap Bencana & Kesehatan di lokasi Bencana
dengan tahapan kegiatan adalah :
• Koordinasi/ Penyiapan Tim Kesehatan /Penyiapan sumber daya
• Kaji Cepat / Asesmen /RHA
• Penyiapan Rencana aksi / operasi
• Mobilisasi Tim Kesehatan/TCK untuk bantuan penanggulangan
bencana & kesehatan
• Melaksanakan layanan sesuai tugas dan fungsi
• Pemberdayaan dan Pengabdian Masyarakat
• Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Ket : waktunya tentative tergantung jenis & kejadian bencana, intensitas,
tingkat keparahan, kebutuhan dan kebijakan penugasan dari institusi.
Bahan Masukan (4)

60. Pasca Orientasi ini??? :
• Pokja/FGD untuk perencanaan pembentukan TCK,
perencanaan pengembangan mata kuliah
Manajemen Bencana/Penanggulangan Krisis
Kesehatan pada Bencana, perencanaan kampus siaga
bencana, Lokakarya perjurusan utk follow up
• Pelatihan Manajemen Bencana dan Krisis Kesehatan
• Pelatihan RHA
• Pembekalan untuk kajian risiko, penyusunan sop dan
renkon, simulasi
• Pelaksanaan pengabdian masyarakat, mungkin
melalui pengembangan desa binaan/mitra?
• Uji kompetensi utk memperoleh sertifikasi BNSP dpt
melalui LSP PMI

61. Di LSP PMI
• Penanganan darurat bencana dan krisis
kesehatan, kaji cepat .
• PRB
• Pertolongan pertama, pencarian pertolongan
dan evakuasi.
• Pelayanan darah
• Pendistribusian bantuan
• Program Berbasis Masyarakat

62. Terima kasih