Penyelesaian sengketa pada proyek konstruksi

1. PENYELESAIAN
SENGKETA KONSTRUKSI
JUMHAR FEBRIKO B.QS
FJUMHAR2@YAHOO.COM
081266300236

2. APA JASA
KONSTRUKSI ITU?
PEKERJAAN
JASA
KONSTRUKSI
PELAKU
JASA
KONSTRUKSI
USAHA
JASA
KONSTRUKSI
PENYEDIAJASA
PENGGUNA JASA
PERENCANA
KONSTRUKSI
SWASTA
PEMERINTAH
PELAKSANA
KONSTRUKSI
PENGAWAS
KONSTRUKSI
TERINTEGRASI
BENTUK
USAHA
JENIS
USAHA
KUALIFIKASI
KLASIFIKASI
- BANGUNAN, INFRASTRUKTUR, PROSES
- ARSITEKTURAL, SIPIL, MEKANIKAL, ELEKTRIKAL,
TATA LINGKUNGAN
HUBUNGAN KERJA:
KONTRAK KERJA
KONSTRUKSI
JASA
KONSTRUKSI
BADAN
PERORANGAN
BADAN HUKUM
BUKAN BADAN
HUKUM
BESAR,
MENENGAH, KECIL
A S M E T
2

3. PENYEBAB TERJ
ADINYA SENGKETA
Penyebab risiko terjadinya sengketa hukum dapat berupa
faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal
adalah faktor-faktor luar yang dapat menimbulkan risiko
dalam suatu pelaksanaan pekerjaan. Faktor-faktor eksternal
ini tidak dapat diubah, atau dipengaruhi, akan tetapi jadi
penentu yang bersifat given. Penyebab risiko terjadinya
sengketa hukum yang berasal dari faktor internal terdapat
pada level pasar atau market level, sektor atau perusahaan
dan pada level proyek. Penyebab risiko ini masih dapat
diatasi dengan melakukan tindakan internal.

4. PENYEBAB
INTERNAL
PERUBAHAN
BIAYA
PENGGUNA
JASA
(Pemilik Proyek)
PENYEDIA
JASA
(PelaksanaProyek)
PERUBAHAN
MUTU
PERUBAHAN
WAKTU
Penyebab sengketa
Obyek sengketa
Unsur
penyebab
sengketa
MASALAH PERUBAHAN PEKERJAAN:
 Apakah merupakan cidera janji / wanperestasi
 Diatur atau tidak diatur dalam kontrak.
 Siapa yang berhak untuk memerintahkan, menyetujui, mengesahkan.
 Bagaimana implikasi kepada kontrak tentang hak dan tanggung jawab.
 Status hukum dari perubahan pekerjaan.
Masalah
4
PENYEBABTERJ
ADINYA SENGKETA FAKTOR
INTERNAL

5. PERUBAHAN
BIAYA
PENYEBAB
EKSTERNAL
EKO
NOMI
SOSBUD POLITIK
PEME
RINTAH
ALAM
CUACA
PERUBAHAN
MUTU
PERUBAHAN
WAKTU
Penyebab sengketa
Obyek sengketa
Unsur
penyebab
sengketa
MASALAH PERUBAHAN PEKERJAAN:
 Apakah masuk atau tidak dalam force majeure
 Diatur atau tidak diatur dalam kontrak.
 Siapa yang berhak untuk menyetujui, mengesahkan akibat perubahan ini.
 Bagaimana implikasi kepada kontrak tentang hak dan tanggung jawab.
 Status hukum dari perubahan pekerjaan.
Masalah
PENYEBABTERJ
ADINYA
SENGKETA FAKTOR
EXTERNAL
5

6. DALAM
IDENTIFIKASI SENGKETA
KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
6
PENYEBAB
INTERNAL
BUKAN FORCE MAJEURE
PENGGUNA
JASA
(PemilikProyek)
PENYEBAB
EKSTERNAL
PENYEDIA
JASA
(PelaksanaProyek)
EKO
NOMI
SOSBUD POLITIK
PEME
RINTAH
ALAM
CUACA
Penyebabsengketa
Objek
sengketa
Faktor
penyebab
sengketa
Jenis
sengketa
PERUBAHAN PEKERJAAN
PERUBAHAN
BIAYA
PERUBAHAN
MUTU
PERUBAHAN
WAKTU
BUKAN WANPRESTASI FORCE MAJEURE
PERUBAHAN PEKERJAAN
PERUBAHAN
BIAYA
PERUBAHAN
MUTU
PERUBAHAN
WAKTU
WANPRESTASI
SENGKETA

7. MASALAH-MASALAH YANG SERING
DIPERSENGKETAKAN DALAM
BIDANG JASA KONSTRUKSI
7
Masalah-masalah yang sering dipersengketakan dalam bidang
konstruksi:
a. Keterlambatan waktu pelaksanaan,yang dapat terjadi karena: kelalaian Kontraktor,atau karena
Pemilik tidak memenuhi kewajibannya, atau disebabkan oleh faktor-faktor diluar kontrol
Kontraktor akan tapi bukan oleh kesalahan Pemilik.
b. Perubahan pada Schedule Kerja akibat dari perintah Pemilik atau Perencana.
c. Construction Changes.
d. Keadaan lapangan yang berbeda.
e. Keadaan cuacayang tidak normal.
f. Percepatan jadwal pembangunan.
g. Penundaan dan penghentian pekerjaan.
jasa

8. MASALAH-MASALAH YANG SERING
DIPERSENGKETAKAN DALAM
BIDANG JASA KONSTRUKSI
8
h. Change Orders: dalam suatu proses pembangunan. Klaim tambahan
waktu dan harga akibat dari change orders sering memicu terjadinya
sengketa.
i. Kegagalan pembayaran oleh Pemilik.
j. Perbedaan antara gambar dan keadaan lapangan.
k. Fast Track Construction.
l. Kenaikan harga material yang tidak normal.
m. Perubahan Peraturan Pemerintah.
n. Pengertian ganda.
o. Kelemahan administrasi proyek.
p. Penggunaan sebagian dari pekerjaan sebelum Serah Terima.
q. Timbulnya kerusakan pekerjaan oleh Kontraktor lainnya.
r. Kurangnya komunikasi atau terjadinya mis-komunikasi antara para
pihak.

9. KETENTUAN UUJK – NO.002TAHUN
2017
9
BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 88
Sengketa yang terjadi dalam Kontrak Kerja Konstruksi diselesaikan dengan prinsip
dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dalam hal musyawarah para pihak
sebagaimana tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, para pihak menempuh tahapan
upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Dalam
hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi, para
pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara
penyelesaian sengketa yang akan dipilih.
Tahapan upaya penyelesaian sengketa meliputi:
a. mediasi;
b. konsiliasi; dan
c. arbitrase.
Selain upaya penyelesaian sengketa, para pihak dapat membentuk dewan sengketa.
Dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan membentuk dewan sengketa,
pemilihan keanggotaan dewan sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip
profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Ketentuan lebih lanjut
mengenai penyelesaian sengketa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

10. PENYEBAB
INTERNAL
CHANGE ORDER
Tidak berkekuatan
hukum
PERUBAHAN
BIAYA
KETIDAKSEPAKATAN
KESEPAKATAN
PENGGUNA
JASA
(Pemilik Proyek)
PENYEBAB
EKSTERNAL
PENYEDIA
JASA
(Pelaksana Proyek)
EKO
NOMI
SOSBUD POLITIK
PEME
RINTAH
ALAM
CUACA
PERUBAHAN
MUTU
PERUBAHAN
WAKTU
ADENDUM
KONTRAK
Berkekuatan hukum
SENGKETA HUKUM
SENGKETA ADM/TEKNIS
NON-ADJUDIKASI
- Musyawarah
- Mediasi
- Konsiliasi
- Dewan Sengketa
KESEPAKATAN
Tidak berkekuatan hukum
PUTUSAN
Berkekuatan hukum
ADJUDIKASI
- Pengadilan
- Arbitrase
Penyebab sengketa
Obyek sengketa
Unsur
penyebab
sengketa
Pilihan
penyelesaian
sengketa
Hasil sengketa
Hasil
penyelesaian
sengketa
Bentuk
sengketa
PENYELESAIAN SENGKET
ADALAM KONTRAK KERJA KONSTRUKSI
10

11. Penyelesaian Sengketa
Sengketa hukum
Adjudikasi
Non-Litigasi
Sengketa teknis/adm
> Non-Adjudikasi
• Musyawarah
• Mediasi
• Konsiliasi
• Dewan Sengketa
Litigasi
Pengadilan Arbitrase
Putusan Pengadilan
Berkekuatan hukum
tetap setelah melalui
proses banding,
kasasidan PK
PutusanArbitrase
Berkekuatan
hukum tetap
Kesepakatan
 Tidak berkekuatan
hukum
Mediasi Mediasi
Eksekusi
Putusan
Pendapat Hukum
LembagaArbitrase
(Pasal 52 - 53
UU 30 th 1999)
 Berkekuatan
hukum
Adendum
Kontrak
(Pasal 1338
KUHPerdata)
 Berkekuatan
hukum
Penyelesaian Hukum
Terjadinya Sengketa
Adendum
Kontrak
(Pasal 1338
KUHPerdata)
 Berkekuat
an hukum
Dewan
Sengketa
Putusan
DS
Tidak
berkeku-
atan hukum
=
Keterangan:
Ubah dari voluntary
menjadi compulsary
Pilihan baru
Compulsary
Ketidak -
sepakatan
Interpertasi
kontrak
PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI
11
Tidak sepakat