Hubungan hukum antara Yayasan Wijaya Kusuma dan PT Sinar Waringin Adikarya dalam pembangunan gedung Mini Tower Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Proses penentuan pemenang lelang yang mengikatkan kedua belah pihak dalam perjanjian konstruksi untuk melaksanakan pembangunan gedung. Penulis ingin mengetahui hubungan hukum yang diatur dalam perjanjian dan faktor penyelesaian proyek.

1. PROPOSAL TESIS
PENENTUAN LELANG DAN HUBUNGAN
HUKUM DALAM PERJANJIAN PEKERJAAN
JASA KONSTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG
(STUDI PEMBANGUNAN GEDUNG MINI TOWER
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA)
Oleh
H. SULISTIYO
NPM. : 21310002
PROGRAM STUDI HUKUM PADA PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022

2. BAB I
Latar Belakang Masalah
Hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa
konstruksi diikat dengan perjanjian yang dikenal dengan perjanjian
pekerjaan konstruksi atau kontrak konstruksi. Pekerjaan Konstruksi
adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan. (Pasal 1 Angka 3 (Tiga) Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi) Pengikatan dalam bentuk
kontrak konstruksi ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.
Pada penelitian ini PT Sinar Waringin Adikarya ditentukan sebagai
pemenang lelang atas proyek pembangunan mini tower tersebut,
nantinya para pihak akan diikat dengan adanya perjanjian konstruksi
mengenai pembangunan gedung dimana didalam perjanjian tersebut
diatur mengenai hubungan hukum dari para pihak yang disepakati
antara Yayasan Wijaya Kusuma dengan PT Sinar Waringin Adikarya.
Perjanjian pelaksanaan konstruksi, sebagai pemenang lelang dituangkan
dalam keputusan pengurus Yayasan Wijaya Kusuma Nomor 2 Tahun
2022 tanggal 13 Januari 2022.

3. Perjanjian pekerjaan konstruksi memberikan hak dan kewajiban yang setara
antara kedua belah pihak. Pengguna jasa memperoleh hak atas hasil jasa
konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan,
serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta
kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Dalam pelaksanaan
pekerjaan konstruksi pembangunan Gedung Mini Tower tersebut, Yayasan
Wijaya Kusuma menugaskan PT Sinar Waringin Adikarya untuk melaksanakan
kewajibannya. Penugasan ini meliputi pendanaan, perencanaan teknis,
pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.
Penulis ingin mengetahui bagaimana proses atau tahapan dalam pemilihan
penyedia jasa pada pekerjaan konstruksi pembangunan mini tower serta faktor –
faktor apa saja yang menyebabkan PT Sinar Waringin Adikarya menjadi
pemenang lelang dari penawaran proyek pembangunan mini tower yang
dilakukan oleh Yayasan Wijaya Kusuma. Serta penulis juga tertarik ingin
mengetahui hubungan hukum apa saja yang diatur didalam perjanjian pekerjaan
konstruksi pembangunan gedung mini tower antara Yayasan Wijaya Kusuma
dengan PT. Sinar Waringin Adikarya dan faktor yang menyebabkan berakhirnya
pekerjaan konstruksi pembangunan gedung ini.
BAB I
Latar Belakang Masalah

4. Rumusan Masalah
Bagaimanakah proses penentuan dan
pelaksanaan pemilihan penyedia jasa yang
dilakukan oleh Yayasan Wijaya Kusuma pada
pekerjaan konstruksi pembangunan gedung Mini
Tower Universitas Wijaya Kusuma Surabaya?
Untuk mengetahui proses penentuan
pelaksanaan pemilihan penyedia jasa
konstruksi dalam penyelenggaraan
pembangunan gedung Mini Tower
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
Untuk mengetahui hubungan hukum
antara masing-masing pihak dalam
pelaksanaan perjanjian pekerjaan
konstruksi.
Bagaimanakah hubungan hukum antara
Yayasan Wijaya Kusuma dengan PT Sinar
Waringin Adikarya dalam perjanjian
pekerjaan konstruksi pembangunan
gedung Mini Tower Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya?
1
2
2
1
Tujuan Penelitian

5. BAB II
TINJAUAN
PUSTAKA
Perjanjian dapat dirumuskan sebagai :“Perjanjian adalah suatu persetujuan
dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
suatu hal mengenai harta kekayaan.” (Abdulkadir Muhammad. Op.Cit.
hlm.224.)
Suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat
yang ditetapkan oleh undang-undang, seperti yang ditegaskan dalam Pasal
1320 KUH Perdata, yaitu :
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. Suatu pokok persoalan tertentu;
d. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Menurut ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak
dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak.
A. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian

6. BAB II
TINJAUAN
PUSTAKA
B. Hukum Jasa Konstruksi
Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi meliputi tahap perencanaan dan
tahap pelaksanaan beserta pengawasannya yang masing-masing tahap
dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan dan pengakhiran.
Dalam pekerjaan konstruksi tertentu, pelaksana konstruksi dan pengawas
konstruksi dapat menunjuk sub pelaksana dan sub pengawas yang
mempunyai keahlian khusus setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
dari pengguna jasa.
Bentuk-bentuk pemilihan penyedia yang diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah yang keempat kalinya
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 meliputi Pelelangan,
Penunjukkan Langsung, Pengadaan Langsung, serta Sayembara dan
Kontes.

7. BAB II
TINJAUAN
PUSTAKA
C. Kontrak Kerja Konstruksi
Berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017
tentang Jasa Konstruksi disebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi adalah
keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara
pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai :
(Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi).
1. Para pihak
2. Rumusan pekerjaan
3. Masa pertanggungan
4. Hak dan kewajiban yang setara
5. Penggunaan tenaga kerja konstruksi
6. Cara pembayaran
7. Wanprestasi
8. Penyelesaian perselisihan
9. Pemutusan kontrak kerja konstruksi
10.Keadaan memaksa
11.Kegagalan bangunan
12.Perlindungan pekerja
13.Perlindungan terhadap pihak ketiga
selain para pihak dan pekerja
14.Aspek lingkungan
15.Jaminan atas risiko
16.Pilihan penyelesaian sengketa
konstruksi.

8. BAB II
TINJAUAN
PUSTAKA
D. Jaminan Pada Pelaksanaan Jasa Konstruksi
Hukum jaminan merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang
mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam
kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit
(Salim HS, 2008, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja
Grafindo Persada,Jakarta, Hlm. 6)
Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberian jaminan bertujuan
untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan
nonbank. Adapun jenis-jenis jaminan dalam pekerjaan konstruksi adalah
sebagai berikut:
1. Jaminan penawaran
2. Jaminan pelaksanaan
3. Jaminan pembayaran uang muka
4. Jaminan pemeliharaan

9. BAB III METODE PENELITIAN
Metode
Pendekatan
Penelitian ini merupakan
penelitian normatif yang
mana berusaha untuk
mengkaji dan mendalami serta
mencari jawaban tentang apa
yang seharusnya dari setiap
permasalahan yang
mendasarkan pada norma.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan perundang-undangan
(statue approach). Pendekatan ini digunakan
karena dalam menyelesaikan permasalahan
dalam penelitian ini, akan mengacu pada
Undang-Undang yang ada dan terkait.

10. Bahan Hukum
1. KUHPerdara (Burgerlijk Wetboek);
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430)
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Perjanjian antara Yayasan Wijaya Kusuma dengan PT. Sinar Waringin
Adikarya.
Bahan yang digunakan
dalam penelitian ini
adalah artikel, literatur,
karya ilmiah, situs
internet, karya tulis para
sarjana, yang berkaitan
tentang perjanjian
pelaksanaan kerja
pembangunan gedung
perkantoran dan
perkuliahan Tahap IV
Universitas Wijaya
Kusuma Surabaya
Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Sekunder

11. METODE ANALISIS
3
4
Semua bahan hukum primer
akan dikategorikan, dan bahan
hukum sekunder dikumpulkan
dengan sistem kartu ikhtisar
(memuat ringkasan pendapat
asli penulis), dan juga kartu
ulasan (berisi analisis dan
catatan khusus penulis).
Selanjutnya semua bahan
hukum dipergunakan untuk
membahas permasalahan dalam
skripsi ini.
Metode analisa yang
digunakan dalam skripsi ini
yaitu metode deskriptif analisis.
Bahan hukum yang diperoleh
berdasarkan fakta itu kemudian
dikaitkan dengan penerapan,
peraturan, perundang-undangan
yang berlaku, kemudian
dibahas, di analisa, kemudian
ditarik kesimpulan yang
akhirnya digunakan untuk
menjawab permasalahan yang
ada.
Metode Analisa Bahan Hukum Metode Pengumpulan Bahan Hukum

12. T E R I M A K A S I H