💊💊 OBAT PENGGUGUR KANDUNGAN BANDUNG 082223109953 ATAU CARA GUGURKAN JANIN KLI...
2. UU jakon.pptx
1. PENGATURAN DALAM
UU NO 2 Thn 2017 TENTANG JASA
KONSTRUKSI
Oleh :
AFANDI ANDI BASRI, ST.,MT
2. 2
LATAR BELAKANG
UU NO 2 Tahun 2017 JASA KONSTRUKSI
UU No. 18/ 1999
• Konstrain : sektor PU
• Lingkup : Jasa (Pengguna dan
Penyedia)
• Pembinaan : sentralisasi
1. Lingkup : Jasa dan usaha penyediaan
bangunan, rantai pasok
2. Pembinaan : desentralisasi
3. Perlindungan Hukum
4. Keterbukaan informasi memanfaatkan
teknologi
5. Klasifikasi usaha mendukung daya saing.
6. Kemudahan dalam berusaha
7. Pengembangan berkelanjutan (CPD,
CBD)
8. Jaminan mutu produk konstruksi
9. Peningkatan standar Remunerasi Tenaga
Kerja
10. Reformasi peran masyarakat
TERBITNYA UU
KETENAGAKERJAAN, UU
ESDM, UU INSINYUR,
STANDAR
INTERNASIONAL, UU
ITE, UU KIP
TUNTUTAN
MUTU PRODUK
KONSTRUKSI
PERKEMBANG
AN SISTEM
DELIVERY
PERDAGANGAN
BEBAS, MEA,
TRANS-PASIFIC
PARTNERSHIP
TUNTUTAN
GOOD
GOVERNANCE
UU JASA KONSTRUKSI
3. 3
TUJUAN DILAKUKAN REVISI UUJK
• Reformasi tata kelola jasa konstruksi
• Reformasi kelembagaan jasa konstruksi
• Reformasi peran masyarakat jasa konstruksi dengan meningkatkan peran asosiasi jasa
konstruksi
• Harmonisasi dengan peraturan perundangan lain.
PRINSIP DASAR
Agar sektor konstruksi Indonesia memiliki :
• Nilai tambah yang meningkat secara berkelanjutan
• Profesional dan berdaya saing
• Bagi setiap pekerjaan konstruksi harus memiliki sertifikat (SBU/SKA/SKTK) dan IUJK
• Adanya kesertaraan antara pengguna dan penyedia jasa
STATUS
• UU No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diundangkan pada tanggal
12 Januari 2017
TUJUAN, PRINSIP DASAR, DAN STATUS
4. PERBANDINGAN STRUKTUR UU NO 18 TAHUN
1999 TENTANG JASA KONSTRUKSI DENGAN
UU JASA KONSTRUKSI
UU NO 18 Tahun 1999
TTG JASA KONSTRUKSI
BAB I. KETENTUAN UMUM
BAB II. ASAS DAN TUJUAN
BAB III. USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB IV. PENGIKATAN JASA KONSTRUKSI
BAB V. PENYELENGGARAAN JASA
KONSTRUKSI
BAB VI. KEGAGALAN BANGUNAN
BAB VII. PERAN MASYARAKAT
BAB VIII. PEMBINAAN
BAB IX. PENYELESAIAN SENGKETA
BAB X. SANKSI
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XII. KETENTUAN PENUTUP
UU NO 2 Tahun 2017 TTG JASA KONSTRUKSI
BAB I. KETENTUAN UMUM
BAB II. ASAS DAN TUJUAN
BAB III. TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
BAB IV. USAHA JASA KONSTRUKSI
BAB V. PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI
BAB VI. KEAMANAN, KESELAMATAN, KESEHATAN DAN
KEBERLANJUTAN
BAB VII. TENAGA KERJA KONSTRUKSI
BAB VIII. PEMBINAAN
BAB IX. SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI
BAB X. PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB XI. PENYELESAIAN SENGKETA
BAB XII. SANKSI ADMINISTRATIF
BAB XIII. KETENTUAN PERALIHAN
BAB XIV. KETENTUAN PENUTUP
TERDIRI ATAS 14 BAB DENGAN 106 PASAL
TERDIRI ATAS 12 BAB DENGAN 46 PASAL 4
5. PERUBAHAN
INTI
UU
NO.2/2017 mencakup:
• Pembagian Tanggung jawab dan kewenangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan jasa konstruksi
• Perbaikan klasifikasi dalam usaha jasa konstruksi
• Pengaturan terkait badan usaha asing
• Pengaturan proses dalam penyelesaian sengketa yang
lebih mengedepankan musyawarah mufakat dan
meminimalisir penyelesaian melalui pengadilan
• Perbaikan proses penetapan kegagalan bangunan
• Penguatan tenaga kerja konstruksi dan pengaturan
tenaga kerja asing
• Penguatan kelembagaan yang mencakup unsur-unsur
kelembagaan dan pembiayaan kelembagaan, dan
• Meniadakan kriminalisasi dengan menghilangkan
ketentuan pidana
5
DITJEN BINA KONSTRUKSI-KEMENTERIAN PUPR
6. DEFINISI
• Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
• Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi
pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan
konstruksi suatu bangunan.
• Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan,
pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
• Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Konsultansi
Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
• Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
• Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya
bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
• Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang
perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
• Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan
kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
6
DITJEN BINA KONSTRUKSI-KEMENTERIAN PUPR
7. KONSEPSI TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT KEWENANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT
KEWENANGAN SEBAGAI PIMPINAN
DAERAH OTONOM
• Meningkatnya kemampuan dan
kapasitas usaha Jasa Konstruksi
nasional
• memberdayakan BU jaskon, pengawasan
proses IUJK-tertib usaha-rantai pasok
dan fasilitasi kemitraan BUJK
Selain melaksanakan tanggung jawab
sebagai wakil dari pemerintah pusat,
Gubernur juga memiliki kewenangan
sebagai daerah Otonom yaitu :
a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli
Jasa Konstruksi
b. Penyelenggaraan Sistem Informasi
Cakupan daerah Provinsi
Kewenangan Bupati/Walikota sebagai
daerah Otonom
a. Penyelenggaraan pelatihan tenaga
terampil konstruksi.
b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa
konstruksi cakupan Daerah
kabupaten/kota.
c. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi
nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan
besar
d. Pengawasan tertib usaha, tertib
penyelenggaraan dan tertib
pemanfaatan jasa konstruksi.
• Terciptanya iklim usaha yang kondusif,
transparan, persaingan usaha yang
sehat dan jaminan kesetaraan hak-
kewajiban pengguna dan penyedia jasa
• menyelengarakan pengawasan pemilihan
penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi,
tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan
Jakon di Provinsi
• Terselenggaranya usaha konstruksi
sesuai standar keamanan, keselematan,
kesehatan dan keberlanjutan (K4)
• menyelenggarakan pengawasan
penerapan standar keamanan,
keselematan, kesehatan dan
keberlanjutan (K4)
• Meningkatnya kompetensi,
profesionalitas, produktivitas tenaga
kerja konstruksi nasional
• menyelenggarakan pengawasan sistem
SKA, pelatihan dan upah tenaga kerja
konstruksi
• Meningkatknya kualitas dan
penggunaan material dan peralatan
konstruksi, serta teknologi konstruksi
dalam negeri
• menyelenggarakan pengawasan
penggunaan MPK dan tekhnologi
konstruksi, fasilitasi kerjasama institusi
litbang, fasilitasi pengembangan
tekhnologi prioritas, penggunaan Standar
mutu material dan peralatan sesuai SNI
• Meningkatnya partisipasi masyarakat • memperkuat kapasitas lembaga,
meningkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengawasan penyelenggaraan dan
usaha penyediaan bangunan
• Tersedianya sistem informasi usaha
konstruksi
• mengumpulkan data dan informasi Usaha
Konstruksi di Provinsi
Selaras dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
untuk Sub Urusan Jasa Konstruksi
Pasal 4-10
7
9. 9
PENGATURAN
TENAGA
KERJA
KONSTRUKSI Pasal 68-73
Klasifikasi keilmuan terkait Jaskon
Kualifikasi a. operator
b. teknis atau analis
c. ahli
Sertifikat Kompetensi Kerja
Dilatih agar
meningkatkan
produktivitas kerja
a. Sesuai dengan Standar Kompetensi
kerja
b. Dilakukan oleh Diklat dan Pelatihan
Kerja yang diregistrasi oleh Menteri
1. Diperoleh melalui Uji Kompetensi Kerja sesuai
Standar Kompetensi Kerja
2. SKK diregistrasi oleh Menteri
3. Pelaksana Uji Kompetensi LSP sesuai
ketentuan kompetensi
LSP dibentuk :
• Asosiasi Profesi terakreditasi
• Diklat
MENTERI
Asosiasi Profesi
terakreditasi
1. Jumlah dan sebaran anggota
2. Pemberdayaan kepada anggota
3. Pemilihan pengurus secara
demokratis
4. Sarana dan prasarana di tingkat
pusat dan daerah
5. Pelaksanaan kewajiban sesuai
dengan ketentuan perundang-
undangan
akreditasi
Berhak atas imbalan jasa
layak
registrasi
(Tanda Daftar Pengalaman
Profesional)
Memuat :
a. Jenis Layanan Profesional yang
diberikan
b. Nilai Pekerjaan Konstruksi terkait
hasil layanan professional
c. Tahun pelaksanaan pekerjaan
d. Nama pengguna jasa
10. KUALIFIKASI DAN KLASIFIKASI TENAGA
KERJA KONSTRUKSI
TK. KONSTRUKSI
KUALIFIKASI Ahli
Teknisi atau Analis
Operator
KLASIFIKASI
klasifikasi di bidang keilmuan
yang terkait dengan bidang
konstruksi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi
diatur dengan Peraturan Menteri.
Pasal 68
10
11. KOMPONEN PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
Pembina Pemerintah Pusat Gubernur Walikota/Bupati
Substansi 1. Arah kebijakan nasional
2. Kebijakan strategis, lintas
negara, lintas provinsi,
berdampak nasional
3. Pemantauan Evaluasi
terhadap penyelengaraan
kebijakan
4. Pengembangan kerja sama
dengan Pemerintah Daerah
provinsi
5. dukungan kepada
Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat
1. Penetapan pedoman
teknis pelaksanaan
kebijakan nasional di
provinsi
2. Penyelenggaraan
Kebijakan lintas kab/kota
3. Monev penyelenggaraan
kebijakan di provinsi
4. Pemberdayaan
pemerintah daerah
kabupaten / kota
1. Penyelenggara
an Kebijakan
berdampak
hanya di
kab/kota
2. Monev
penyelenggara
an kebijakan
di kab/kota
Pengawasan 1. Tertib penyelenggaraan
2. Tertib persyaratan usaha dan perijinan tata bangunan
3. Tertib pemanfaatan dan Kinerja penyedia jasa
Pendanaan APBN APBD
FUNGSI PEMBINAAN Pasal 76-79
11
12. PARTISIPASI MASYARAKAT
(KELEMBAGAAN)
• Badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan
permohonan Sertifikat Badan Usaha
kepada Menteri melalui lembaga
Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk
oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.
Setiap tenaga konstruksi di bidang
konstruksi wajib memiliki sertifikat
kompetensi
Setiap Pengguna Jasa dan/atau
Penyedia Jasa wajib mempekerjakan
tenaga kerja konstruksi yang memiliki
Sertifikat Kompetensi Kerja
Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh
melalui uji kompetensi yang dilakukan
oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP)
LSP dapat dibentuk oleh asosiasi profesi
terakreditasi dan lembaga diklat yang
sesuai persyaratan.
LSP diberikan lisensi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan setelah mendapat
rekomendasi dari Menteri.
Penyelenggaraan sebagian kewenangan
Pemerintah Pusat mengikutsertakan
masyarakat Jasa Konstruksi melalui lembaga
yang dibentuk oleh Menteri
Pengurus Lembaga ditetapkan oleh Menteri
setelah mendapatkan persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat.
Lembaga dibiayai oleh APBN dan/atau
sumber lain yang sah
Biaya yang diperoleh dari masjakon atas
layanan penyelenggaraan sebagai
kewenangan lembaga merupakan PNBP
sesuai ketentuan per-UU
Pasal 84
12
13. 13
AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
KETENTUAN TENTANG TENAGA KERJA KONSTRUKSI
13
TENAGA KERJA
KONSTRUKSI
WAJIB memiliki Sertifikasi
Kompetensi Kerja, diperoleh
melalui Uji Kompetensi oleh
Lembaga Sertifikasi Profesi dan
diregistrasi oleh Menteri
Pasal 70 ayat (1)
Setiap pengguna dan/atau
penyedia jasa wajib
memperkerjakan tenaga kerja
konstruksi yang bersertifikat
Pasal 70 ayat (2)
Pengguna
Jasa
Penyedia
Jasa
Setiap pengguna dan/atau
penyedia jasa yang
memperkerjakan tenaga kerja
konstruksi yang tidak memiliki
sertifikat kompetensi kerja
dikenai sanksi administratif
dan/atau penghentian
sementara kegiatan layanan
konstruksi
Pasal 70 ayat (3)
UU No 18 Tahun 1999, Pasal 9
(4) Tenaga Kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada
pelaksana konstruksi harus memiliki sertifikat ketrampilan dan keahlian kerja
14. Tenaga kerja yang bekerja di
bidang Jasa Konstruksi tidak
memiliki SERTIFIKAT
KOMPETENSI KERJA sesuai
pasal 70 (1)
•Pemberhentian dari tempat kerja.
Penyedia Jasa dan/atau
Pengguna Jasa yang
mempekerjakan tenaga kerja
tidak bersertifikat sesuai Pasal
70 (2):
• Denda administratif,;dan/atau
• Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.
Setiap LSP yang tidak
mengikuti ketentuan
pelaksanaan uji kompetensi
dikenai sanksi sesuai pasal 70
(3):
• Peringatan tertulis;
• Denda administratif;
• Pembekuan lisensi; dan/atau
• Pencabutan lisensi.
Pasal 99
14
SANKSI ADMINISTRATIF
15. Asosiasi profesi yang tidak
melakukan kewajiban
sesuai pasal 71 (5):
• Peringatan tertulis;
• Pembekuan akreditasi; dan/atau
• Pencabutan akreditasi.
Pemberi tenaga kerja
konstruksi asing yang tidak
memiliki RPTKA dan IMTA
sesuai pasal 74 (1) dan
mempekerjakan tenaga
kerja asing yang tidak
memiliki registrasi dari
Menteri sesuai pasal 74
(3):
• Peringatan tertulis;
• Denda administratif;
• Penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
• Pencantuman dalam daftar hitam.
Setiap tenaga kerja
konstruksi asing pada
jabatan ahli yang tidak
melakukan alih
pengetahuan dan alih
teknologi sesuai pasal 74
(5):
• Peringatan tertulis;
• Denda administratif;
• Pemberhentian dari pekerjaan; dan/atau
• Pencantuman dalam daftar hitam.
* KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF AKAN DIATUR DALAM
PERATURAN PEMERINTAH
Pasal 100-101
15
SANKSI ADMINISTRATIF
16. STANDAR KEAMANAN, KESELAMATAN,
KESEHATAN, DAN KEBERLANJUTAN
Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, wajib
memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan paling sedikit meliputi:
o standar mutu bahan;
o standar mutu peralatan;
o standar keselamatan dan kesehatan kerja;
o standar prosedur pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
o standar mutu hasil pekerjaan konstruksi;
o standar operasi dan pemeliharaan;
o pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan
o standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam penyusunannya perlu diperhatikan kondisi geografis dan keamanan
lingkungan bangunan.
Pasal 59
16
17. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Petugas Keselamatan Konstruksi adalah orang atau petugas K3
Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja
yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga
atau instansi yang berwenang sesuai dengan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
1
PETUGAS KESELAMATAN KONSTRUKSI
Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2019
tentang Pedoman SMKK
1
18. 18
BALAI JASA
KONSTRUKSI
WILAYAH I ACEH
Pengguna
Jasa
1.204
Penyedia Jasa 2.146
Jumlah 3.350
BALAI JASA
KONSTRUKSI
WILAYAH V
BANJARMASIN
Pengguna Jasa 492
Penyedia Jasa 1.479
Jumlah 1.971
BALAI JASA
KONSTRUKSI
WILAYAH VI
MAKASSAR
Pengguna
Jasa
710
Penyedia
Jasa
1.054
Jumlah 1.764
BALAI JASA
KONSTRUKSI
WILAYAH II
PALEMBANG
Pengguna
Jasa
745
Penyedia Jasa 522
Jumlah 1.267
BALAI JASA
KONSTRUKSI
WILAYAH III JAKARTA
Pengguna
Jasa
634
Penyedia Jasa 936
Jumlah 1.570
BALAI JASA
KONSTRUKSI
WILAYAH IV
SURABAYA
Pengguna
Jasa
650
Penyedia Jasa 2.629
Jumlah 3.279
BALAI JASA
KONSTRUKSI
WILAYAH VII
JAYAPURA
Pengguna
Jasa
795
Penyedia Jasa 1.424
Jumlah 2.219
TOTAL
KESELURUHAN
Pengguna
Jasa
5.230
Penyedia
Jasa
10.190
Jumlah 15.420
1
DATA PETUGAS K3 KONSTRUKSI TAHUN 2016
S.D. 2019
per Balai Jasa Konstruksi
1
Data per 31 Desember 2019
Sumber: Direktorat Bina Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi
19. Aturan turunan UU No.2 thn 2017
• Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 2 thn 2017
• Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2021
Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU
No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.
19
