Dokumen tersebut membahas tentang pengetahuan dasar KUHAP, meliputi prinsip-prinsip, landasan tujuan, penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.

1. PENGETAHUAN DASAR
KUHAP

2. ILUSTRASI:
• Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu
orang yang benar-benar penegak keadilan....(QS.
An-Nisaa ayat 135)
• Betapapun baiknya perangkat perundang-undangan
jika aparat penegak hukumnya
berwatak buruk maka hasilnya akan buruk pula
(Herman Mannheim dalam bukunya yang berjudul
“Criminal Justice and Social Reconstruction”)
• Anda memperlihatkan langit padaku, tapi apalah
artinya cakrawala, bagi manusia kecil melata yang
hanya mampu merangkak terseok-seok. (LBH
Filipina; Dr. Salvador Laurel)

3. PRINSIP-PRINSIP KUHAP
• Asas legalitas
• Asas keseimbangan
• Asas praduga tak bersalah
• Prinsip pembatasan penahanan
• Asas ganti rugi dan rehabilitasi
• Penggabungan pidana dengan tuntutan ganti rugi
• Asas unifikasi
• Prinsip deferensiasi fungsional
• Prinsip saling koordinasi
• Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan
• Prinsip peradilan terbuka untuk umum

4. LANDASAN TUJUAN KUHAP
1. Penigkatan kesadaran hukum masyarakat
2. Meningkatkan sikap mental aparat penegak hukum
– Pembinaan APH sesuai fungsi dan wewenangnya
– Pembinaan profesionalisme
– Pembinaan sikap mental
1. Tegaknya hukum dan keadilan
2. Melindungi harkat dan martabat manusia
– Perlakuan yang adil dan tepat (due process)
– Penjelasan yang terang atas tindakan yang dikenakan
– Hasil penyelidikan jangan dipublikasikan
– Hindari cara perlakuan yang kasar
– Beri kesempatan untuk mengutarakan pendapat
– Mengenal lebih dalam peri kehidupan tersangka atau terdakwa
1. Menegakkan ketertiban dan kepastian hukum
– Penegakan hukum secara tepat
– Penegakan hukum secara tegas-lugas tapi manusiawi
– Tercipta penegakan hukum dan putusan peradilan yang seragam-kasus
yang sama

5. PENYELIDIKAN
Sumber data awal:
• Laporan/ pengaduan masyarakat/ LSM
• Berita dari surat kabar/ media lainnya
• Hasil deteksi sendiri
Fungsi dan wewenang Penyelidik:
• Menerima pengaduan/ laporan
• Sprint LID
• Renlid
• Puldata
• Laphaslid
• Ekspos: ditingkatkan ke LID
dihentikan LID
• Dapat ditingkatkan ke Dik
• Membuat matriks perkara

6. PENYIDIKAN
• Pengertian: Pasal 1 butir 1 dan 2
• Pejabat Penyidik : Polda (Pasal 2 ayat
(2) PP No. 27/1983
• Penyidik Pembantu : Pasal 3 PP No.27/1983
sekurang-kurangnya Serda Pol.
PNS Golongan III/a (Polisi)
• PPNS (Pasal 6 ayat (1) huruf b)

7. • UU Darurat No.7/1955 = TPE
• UU Telkom No.3/1989 = TP
Telekomunikasi
• UU Merek No.19/1992 = TP Merek
• UU Paten No.6/1989 = TP Paten
• UU Pasar Modal No.8/1998 = TP Pasar
Modal
• UU Kehutanan No.14/1994 = TP
Kehutanan
• UU Perikanan No.9/1985
• UU No.5/1983 Perwira TNI AL

8. • PPNS oleh UU diberi wewenang khusus
melakukan Penyidikan (lex specialis)
• PPNS dibawah Korwas Polri (Pasal 107
KUHAP)
• Pasal 107 ayat (3) KUHAP: PPNS-ke PU
melalui Polri
• Surat Menteri Kehakiman No. MPW
073.762 tanggal 15 Juli 1986 SPDP +
Penyampaian hasil DIK langsung ke PU.
• Kapolri – Pasal 7 (2) KUHAP – SPDP +
hasil DIK melalui Polri (tidak boleh
langsung ke PU)

9. BERITA PANGGILAN
• Syarat Surat Panggil: Pasal 12, 19, dan
227 KUHAP
• Surat Pemanggilan:
• Alasan pemanggilan: untuk apa, sebagai
apa, kebutuhan
• Ditanda tangani oleh pejabat Penyidik +
cap (Pasal 112 ayat (1) KUHAP)

10. • Tenggang waktu yang wajar/layak:
selambat-lambatnya 3 hari sebelumnya
(Pasal 112 ayat (1) KUHAP)
• Tata Cara Pemanggilan:
• Langsung ke alamat ybs.
• Harus bertemu (Relas) Pasal 227 (1)
• Pasal 216 KUHAP

11. PEMANGGILAN
• Yang dipanggil
a.Tersangka – karena bukti permulaan/ patut
diduga sebagai pelaku TP
b.Saksi yang perlu diperiksa:
– Mendengar sendiri
– Melihat sendiri
– Mengalami sendiri

12. Bentuk panggilan
• Surat panggilan yang sah – Pasal 112-119
dan 227 KUHAP
- Memuat alasan pemanggilan, untuk apa,
sebagai apa (jgn kabur/ tdk jelas)
- SP ditandatangani Pejabat, diberi cap.
• Memperhatikan tenggang waktu yang wajar
(3 hari) – Pasal 112 ayat (1) KUHAP

13. Tata cara pemanggilan
• Ke alamat ybs
• Ke alamat yang terakhir (Pasal 227 ayat
(1) KUHAP)
• Bertemu sendiri (Pasal 216 KUHAP)

14. • Memenuhi panggilan adalah kewajiban hukum
(legal obligation), tidak dapat diwakilkan/ surat
kuasa kecuali pelanggaran lalu lintas
• Kewajiban penyidik untuk memberi tahu
– SPDP ke PU (wajib)
– Memberitahu haknya kepada tersangka – Pasal
114 KUHAP
• Kedudukan Penasehat hukum:
– Pasal 115 KUHAP
– Pasal 69 KUHAP – setiap waktu (jam kerja kantor)
– Pasal 70 KUHAP – setiap waktu (jam kerja kantor)
– Kep. Menkeh: M-14-PW07.03/1983 – jam kerja
kantor

15. Tata cara Pemeriksaan DIK
• Periksa terhadap tersangka – tata cara Periksa –
Pasal 117 – BAP
• Pengajuan keberatan atas penahanan penyidik
• Dapat mengajukan praperadilan atas penahanan
• Mengajukan saksi yang menguntungkan
• Periksa saksi
• Keterangan saksi yang bermula dari alat bukti
• Periksa ahli:
– langsung
– Keterangan tertulis
• Bedah mayat (133-134)
• Penggalian mayat
• Penghentian DIK (SP3)

16. Penggeledahan
(Pasal 32-37 (Bab V), Pasal
125-127, Bab XIV)
• Harus ada surat izin PN setempat
• Petugas membawa/ memperlihatkan surat
tugas
• Setiap penggeledahan rumah/ tempat
kediaman harus ada pendamping
• Berkewajiban membuat Berita Acara
Penggeledahan
• Penjagaan rumah atau tempat – Pasal
127 KUHAP

17. Penyitaan
• Harus ada surat izin PN setempat
• Memperlihatkan/ menunjukkan tanda pengenal
• Memperlihatkan benda yang akan disita (Pasal
129 KUHAP)
• Harus disaksikan oleh Kepala Desa/ RT/ RW/ + 2
saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP)
• Membuat Berita Acara Penyitaan (Pasal 129 ayat
(2) KUHAP)
• Menyampaikan turunan BAP
• Membungkus benda sitaan

18. Penyitaan Surat
• Surat/ tulisan yang dicurigai
• Surat yang dapat memberi keterangan
Surat izin KPN

19. Penahanan
• Dasar Penahanan
• Unsur yuridis
• Unsur keadaan kekhawatiran
• Dipenuhi syarat pasal 21 ayat (1)

20. Penahanan
• Batas Kewenangan Penyidik: 20 + 40
(Pasal 25 (1) & 25 (2)
• Batas Maksimum kewenangan PU 20 – 30
(Pasal 26 (1) & 26 (2)
• Batas maksimum kewenangan Hakim 30 + 60
(Pasal 26 (2)
• Batas maksimum kewenangan Hakim Tinggi 30 + 60
(Pasal 27 (1) & 27 (2)
• Batas maksimum kewenangan Hakim Agung 50 + 60
(Pasal 28 (1) & 28 (2)
400 hari

21. Hak Tahanan dalam Rutan:
• Hak yang bersifat umum
• Hak atas perawatan kesehatan
• Hak atas perawatan rohani
• Larangan wajib kerja
• Hak mendapat kunjungan: Keluarga
PH

22. Penangguhan Penahanan
• Terjadinya penangguhan
• Syarat penagguhan penahanan
• Jaminan penangguhan penahanan
– Berupa uang – hal 217
– Berupa orang – Pasal 35-36 PP No.27/1983
Tata cara Pengeluaran Tahanan karena
Penangguhan
• Pencabutan Penahanan

23. Tata cara Penahanan
• Surat Perintah Penahanan
• Tembusan diberikan kepada keluarga
• Buat Berita Acara Pelaksanaan
Penahanan

24. Jenis Penahanan
• Rutan – diawasi
• Tahanan Rumah
• Tahanan Kota (melapor – pasal 22 ayat
(3))

25. Penangkapan
• Alasan penangkapan
• Cara penangkapan
• Batas waktu penangkapan
• Larangan penangkapan

26. Penyimpanan
• Rumusan:
Pasal 27 ayat (1) PP No.27/1983 jo. Pasal
1 Peraturan Menkeh No. M05-UM
01.06/1983
• Penyimpanan Lelang:
– Mudah rusak
– Biaya penyimpanan yang tinggi = Pasal 45
KUHAP

27. Tata cara:
• Sedapat mungkin mendapat persetujuan
tersangka/ kuasanya
• Pejabat yang melakukan lelang dari tahap
proses pemeriksaan
• Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Kantor
Lelang Negara

28. Diluar daerah wewenang:
• Dapat melakukan sendiri – Pasal 37 & 38
• Izin KPN daerah penyidik
• Ada S.P.
• Melaporkan penyitaan ke KPN setempat
• Didampingi pejabat Penyidik setempat
• Harus disaksikan Kades/ RT/ RW
• Meminta bantuan/ pendelegasian

29. Hak tersangka/ terdakwa:
• Segera mendapat pemeriksaan
• Untuk melakukan pembelaan
• Apa yang disangkakan
• Apa yang didakwakan
• Mendapat bantuan hukum – Pasal 54
KUHAP (memilih P.H)
• Dalam TP tertentu – wajib mendapat
bantuan hukum (pasal 56) tak mampu
Ancaman pidana
5 tahun/ lebih

30. Hak tersangka/ terdakwa:
• Sewaktu berada di dalam tahanan
• Di muka persidangan
• Mengajukan saksi ade charge (yang
menguntungkan terdakwa – Pasal 161
(3))
• Menggunakan upaya hukum
• Menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

31. Bantuan Hukum
Penasehat Hukum adalah seorang
yang memenuhi syarat yang ditentukan
oleh atau berdasarkan UU untuk memberi
bantuan hukum:
• Advokat – biasa disebut pengacara
• Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
– LBH swasta – rakyat/ orang miskin
– LBH yang bernaung di perguruan tinggi

32. Penyerahan Berkas Perkara
• Penyerahan Tahap Pertama – Pasal 110
dan Pasal 138 KUHAP/ Pratut
• Penyerahan Tahap Kedua

33. PRA
PENUNTUTAN
Berkas perkara
(BP) hasil DIK BP lengkap
JPU teliti BP
Limpah ke PN
BP tidak
lengkap
Kembali ke
Penyidik
untuk
dilengkapi
33

34. Hubungan Penyidik dengan PU
• Surat Pemberitahuan Dimulainya
Penyidikan (SPDP)
• Pemberitahuan SP3 – Pasal 109 ayat (1)
• Perpanjangan Penahanan – Pasal 24 ayat
(2)
• Penyerahan Berkas Perkara Tahap I dan
II (APB+APS)
• Penyerahan Berkas Perkara APC/ Tipikor/
Lalu Lintas
• Permintaan Pra Peradilan atau SP3

35. Surat Dakwaan
1. Pengertian Umum
–Surat akta
–Memuat rumusan Tindak Pidana yang
didakwakan kepada terdakwa
–Perumusan dari hasil periksa DIK
dihubungkan dengan unsur delik pada
pasal yang dilanggar
–Surat Dakwaan tersebut menjadi dasar
pemeriksaan bagi hakim dalam sidang
pengadilan.

36. Prinsip Surat Dakwaan
• Dibuat secara sempurna dan berdiri
sendiri oleh P.U
• Dasar pemeriksaan Hakim
• Hanya JPU yang berhak dan berwenang
untuk menghadapkan dan mendakwa
seseorang di muka sidang

37. Syarat Surat Dakwaan
• Syarat Formal
– Diberi tanggal, ditandatangani oleh PU
– Nama lengkap, tempat lahir, umur/ tanggal
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat
tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa
• Syarat Materil
– Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai
tindak pidana yang didakwakan
– Menyebut waktu dan tempat tindak pidana
tersebut dilakukan (T.d & L.d) – Pasal 143
KUHAP

38. Bentuk Surat Dakwaan
• Tunggal
• Alternatif
• Subsidiair
• Kumulatif

39. Penghentian Penuntutan
(Pasal 140 (2))
• Tidak punya pembuktian yang cukup
• Bukan merupakan tindak pidana
• Perkara ditutup demi hukum:
– Terdakwa meninggal dunia (77 KUHP)
– Nebis in idem (76 KUHP)
– Kadaluwarsa (78-80 KUHP)

40. Pelimpahan Berkas Perkara ke
Pengadilan (Pasal 140 ayat (1))
• Melimpahkan perkara ke PN
• Dengan surat pelimpahan perkara
• Dilampirkan surat dakwaan
• Berkas perkara
• Permintaan agar PN segera mengadili
(Pasal 143 (1))
• Perubahan Surat Dakwaan – Pasal 144
KUHAP