SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
PENYELIDIKAN
DAN
PENYIDIKAN
Dalam suatu peristiwa pidana baik yang diketahui
secara langsung maupun yang dilaporkan kepada
yang berwajib/polisi, maka diperlukan suatu
p r o s e s p e n y e l i d i k a n t e r l e b i h d a h u l u .
Pengertian PENYELIDIKAN dalam Pasal 1 angka
5 KUHAP adalah :
“serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan pelaku tindak
pidana, guna menentukan dapat tidaknya
penyelidikan menurut cara yang diatur dalam
u n d a n g - u n d a n g ” .
PENYIDIK adalah :
“pejabat polisi negara RI, Pejabat Pegawai Negeri
Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang”.
Menurut KUHAP terdapat istilah penyelidikan dan
penyidikan :
•Penyelidikan : dilakukan oleh seluruh
anggota kepolisian dari
pangkat terendah sampai
dengan tertinggi.
Penyelidik terdapat dalam pasal 4 KUHAP dan
bersifat preventif (mencegah).
Tugas dan kewenangan (Pasal 5 KUHAP)
a. Karena kewajibannya:
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang
adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.
b. Atas perintah penyidik
1. penangkapan, larangan, meninggalkan tempat,
penggeledahan, dan penyitaan.
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik
Jalur Diketahui TP
Laporan:
Pemberitahuan yang disampaikan seorang krn hak
/ kewjban berdasarkan UU kpd pejabat
berwenang ttg telah atau sedang atau diduga akan
terjadi peristiwa pidana. (pasal 1 butir 24)
Dilaporkan oleh semua orang yang mengalami,
melihat, mendengar suatu peristiwa pidana.
Tidak dapat dicabut kembali = delik umum
Bukan merupakan syarat untuk dilakukannya
proses penyidikan.
Pasal 103 dan Pasal 108 KUHAP
Jalur Diketahui TP
2. Pengaduan:
Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak
yang berkepentingan kpd pejabat berwenang
untuk menindak menurut hukum seorang yang
telah melakukan TP aduan yang merugikannya.
(pasal 1 butir 25)
Dilakukan oleh korban /calon korban/pihak yg
berkepentingan menurut UU.
Dapat dicabut kembali
Merupakan delik aduan
Merupakan syarat untuk dilakukannya proses
penyidikan.
Jalur Diketahui TP
3. Tertangkap Tangan:
Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan
TP atau dengan segera setelah bebrapa saat TP
dilakukan. Atau sesaat kemn diserukan oleh khalayak
ramai sebg orng yg melakukannya. (Pasal 1 butir 19
KUHAP).
Revisi KUHAP: setiap org dapat menangkap tersangka
guna diserahkan kpd penyidik.
Setiap org yang mempunyai wewenang dlm tgs
ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib
menangkap tsk guna diserahkan kpd penyidik. (dgn
atau tanpa barbuk).
PENYIDIKAN
Pengertian (Pasal 1 angka 2)
Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya
Pejabat yang berwenang
– KUHAP
Pejabat polisi dengan pangkat tertentu
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
– UU Lain
Jaksa
KPK
TNI AL
Tugas dan Kewenangan (Pasal 7 KUHAP)
1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya
tindak pidana;
2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangka;
4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan
penyitaan;
5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;
8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara;
9. mengadakan penghentian penyidikan;
10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Menyerahkan SPDP kepada PU (Pasal 109 ayat (1))
Pemanggilan oleh penyidik
Who? Tersangka atau saksi (legal obligation)
How? Dengan surat panggilan yang sah.
Tatacara:
- disampaikan secara langsung kepada orang
yang dipanggil di kediamannya.
- Disampaikan paling lambat 3 hari sebelum
tanggal pemeriksaan. (Persidangan).
- Pasal 227 KUHAP: harus mencatat secara
tersendiri bila terpanggil tidak mau
menandatangani surat penerimaan panggilan. Jk
tidak ditemukan: Kades/RT/RW setempat
PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK
Who? Tersangka, saksi, korban atau ahli.
Jika berhalangan untuk hadir karena alasan yang
sah, penyidik bisa mendatangani tempat
kediaman terpanggil. Pasal 113
Hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan
hukum
Peranan Pengacara (Pasal. 115)
PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK
Diperiksa sendiri-sendiri atau bersama2 (konfrontir)
Menyatakan yang sebenarnya, dan tersangka
memiliki hak untuk mendatangkan ahli yang
meringankan. Pasal 116
Tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun
(Pasal. 117)
Dibuat berita acara, ditandatangani oleh pemeriksa
dan terperiksa. Jika tidak mau ditandatani oleh
terperiksa, harus dibuat berita acara tersendiri
mengenai alasannya. Pasal. 118
Penghentian Penyidikan
Harus dilaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum
Alasan penghentian:
1. Kurang bukti
2. Bukan merupakan tindak pidana
3. Demi hukum: Pasal. 76, 77, 78 KUHP.
Proses Penyidikan:
(Revisi KUHAP)
Laporan/
Pengaduan
Penyidik
(selama 14hari)
Setelah 14hr
tidak ada
tindakan:
JPU memeriksa
JPU sebagai
Penyidik
memeriksa:
1.Cukup Bukti
2. Tidak Cukup
Bukti
1. Meminta
Penyidik
u/melaksanakan
Penyidikan
Penyidik
Setelh 14hr JPU
memerintahkan
No Action?
JPU bertindak
sbg Penyidik
dan PU

More Related Content

What's hot

Mengenal Trafficking dan Problematika Trafficking
Mengenal Trafficking dan Problematika TraffickingMengenal Trafficking dan Problematika Trafficking
Mengenal Trafficking dan Problematika Traffickingwulandari1996
 
Presentasi terorisme
Presentasi terorismePresentasi terorisme
Presentasi terorismeadi setyawan
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanayudikrismen1
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasionalpuput riana
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataLisa SYP
 
Contoh Notis Taksiran (Palsu - Bagi kegunaan pembelajaran sahaja)
Contoh Notis Taksiran (Palsu - Bagi kegunaan pembelajaran sahaja)Contoh Notis Taksiran (Palsu - Bagi kegunaan pembelajaran sahaja)
Contoh Notis Taksiran (Palsu - Bagi kegunaan pembelajaran sahaja)surrenderyourthrone
 
Kertas pertuduhan, fakta kes, saman dan waran tangkap
Kertas pertuduhan, fakta kes, saman dan waran tangkapKertas pertuduhan, fakta kes, saman dan waran tangkap
Kertas pertuduhan, fakta kes, saman dan waran tangkapILKKM SG BULOH
 
Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)NaimAlmashoori
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraFakhrul Rozi
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusiadichasenja
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKsayidmuhfaldy
 
KAEDAH PENYAMPAIAN I QRAR MENURUT EKMSS
KAEDAH PENYAMPAIAN I QRAR MENURUT EKMSSKAEDAH PENYAMPAIAN I QRAR MENURUT EKMSS
KAEDAH PENYAMPAIAN I QRAR MENURUT EKMSShafizuddinhussin
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negaraaishkhuw fillah
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Mengenal Trafficking dan Problematika Trafficking
Mengenal Trafficking dan Problematika TraffickingMengenal Trafficking dan Problematika Trafficking
Mengenal Trafficking dan Problematika Trafficking
 
Presentasi terorisme
Presentasi terorismePresentasi terorisme
Presentasi terorisme
 
Sistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidanaSistem peradilan pidana
Sistem peradilan pidana
 
Hukum laut internasional
Hukum laut internasionalHukum laut internasional
Hukum laut internasional
 
Ppt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdataPpt hukum acara perdata
Ppt hukum acara perdata
 
Contoh Notis Taksiran (Palsu - Bagi kegunaan pembelajaran sahaja)
Contoh Notis Taksiran (Palsu - Bagi kegunaan pembelajaran sahaja)Contoh Notis Taksiran (Palsu - Bagi kegunaan pembelajaran sahaja)
Contoh Notis Taksiran (Palsu - Bagi kegunaan pembelajaran sahaja)
 
Kertas pertuduhan, fakta kes, saman dan waran tangkap
Kertas pertuduhan, fakta kes, saman dan waran tangkapKertas pertuduhan, fakta kes, saman dan waran tangkap
Kertas pertuduhan, fakta kes, saman dan waran tangkap
 
Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
Kanun Prosedur Jenayah (Akta 593)
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Bahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acaraBahan Kuliah - hukum-acara
Bahan Kuliah - hukum-acara
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAKSISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
 
KAEDAH PENYAMPAIAN I QRAR MENURUT EKMSS
KAEDAH PENYAMPAIAN I QRAR MENURUT EKMSSKAEDAH PENYAMPAIAN I QRAR MENURUT EKMSS
KAEDAH PENYAMPAIAN I QRAR MENURUT EKMSS
 
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
Eksekusi Hukum Acara Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi NegaraHukum Administrasi Negara
Hukum Administrasi Negara
 
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutan
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana terorisme dan mengenal BNPT ...
 
Studi kasus hukum tata negara
Studi kasus hukum tata negaraStudi kasus hukum tata negara
Studi kasus hukum tata negara
 
PPT SISKAMLING.pptx
PPT SISKAMLING.pptxPPT SISKAMLING.pptx
PPT SISKAMLING.pptx
 
JAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptxJAMINAN PERORANGAN.pptx
JAMINAN PERORANGAN.pptx
 

Similar to LIDIK SIDIK.ppt

2 awal proses hukum acara pidana
2  awal proses hukum acara pidana2  awal proses hukum acara pidana
2 awal proses hukum acara pidanaGradeAlfonso
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataMakmurZakaria
 
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Idik Saeful Bahri
 
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhap
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapKitab undang undang hukum acara pidana kuhap
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapaanpalisury
 
Kitab undang undang hukum acara pidana
Kitab undang undang hukum acara pidanaKitab undang undang hukum acara pidana
Kitab undang undang hukum acara pidanaSei Enim
 
Materi 5.ppt
Materi 5.pptMateri 5.ppt
Materi 5.pptSneekPeak
 
10 penyitaan barangbukti
10 penyitaan barangbukti10 penyitaan barangbukti
10 penyitaan barangbuktiRonalto_Tan
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum Acara Pidana militer.ppt
Hukum Acara Pidana militer.pptHukum Acara Pidana militer.ppt
Hukum Acara Pidana militer.pptMANLEAFAMILY
 
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020CIkumparan
 
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin jaPedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin jamerdekacom
 

Similar to LIDIK SIDIK.ppt (20)

HUKUM ACARA PIDANA.ppt
HUKUM ACARA PIDANA.pptHUKUM ACARA PIDANA.ppt
HUKUM ACARA PIDANA.ppt
 
2 awal proses hukum acara pidana
2  awal proses hukum acara pidana2  awal proses hukum acara pidana
2 awal proses hukum acara pidana
 
11988944.ppt
11988944.ppt11988944.ppt
11988944.ppt
 
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdataRangkuman hukum acara pidana & perdata
Rangkuman hukum acara pidana & perdata
 
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...
Pendidikan anti korupsi - Proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dal...
 
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhap
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhapKitab undang undang hukum acara pidana kuhap
Kitab undang undang hukum acara pidana kuhap
 
Kitab undang undang hukum acara pidana
Kitab undang undang hukum acara pidanaKitab undang undang hukum acara pidana
Kitab undang undang hukum acara pidana
 
Kuhap
KuhapKuhap
Kuhap
 
Materi 5.ppt
Materi 5.pptMateri 5.ppt
Materi 5.ppt
 
Materi 5.ppt
Materi 5.pptMateri 5.ppt
Materi 5.ppt
 
Kuhap
KuhapKuhap
Kuhap
 
10 penyitaan barangbukti
10 penyitaan barangbukti10 penyitaan barangbukti
10 penyitaan barangbukti
 
Kuhap
KuhapKuhap
Kuhap
 
KUHAP.ppt
KUHAP.pptKUHAP.ppt
KUHAP.ppt
 
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Pendidikan anti korupsi - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Hukum formil tindak pidana korupsi (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum Acara Pidana militer.ppt
Hukum Acara Pidana militer.pptHukum Acara Pidana militer.ppt
Hukum Acara Pidana militer.ppt
 
Tugas hukum pidana
Tugas  hukum pidanaTugas  hukum pidana
Tugas hukum pidana
 
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
PEDOMAN NO. 7 TAHUN 2020
 
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin jaPedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
Pedoman 7.2020 ttg pemberian izin ja
 

Recently uploaded

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxkhairunnizamRahman1
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 

Recently uploaded (6)

Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptxSlaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
Slaid Transkrip Temuramah 2 (Falsafah Dalam Kehidupan) (1).pptx
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 

LIDIK SIDIK.ppt

  • 2. Dalam suatu peristiwa pidana baik yang diketahui secara langsung maupun yang dilaporkan kepada yang berwajib/polisi, maka diperlukan suatu p r o s e s p e n y e l i d i k a n t e r l e b i h d a h u l u . Pengertian PENYELIDIKAN dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah : “serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan pelaku tindak pidana, guna menentukan dapat tidaknya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam u n d a n g - u n d a n g ” .
  • 3. PENYIDIK adalah : “pejabat polisi negara RI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang”. Menurut KUHAP terdapat istilah penyelidikan dan penyidikan : •Penyelidikan : dilakukan oleh seluruh anggota kepolisian dari pangkat terendah sampai dengan tertinggi. Penyelidik terdapat dalam pasal 4 KUHAP dan bersifat preventif (mencegah).
  • 4. Tugas dan kewenangan (Pasal 5 KUHAP) a. Karena kewajibannya: 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. b. Atas perintah penyidik 1. penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. 2. Pemeriksaan dan penyitaan surat 3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang. 4. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik
  • 5. Jalur Diketahui TP Laporan: Pemberitahuan yang disampaikan seorang krn hak / kewjban berdasarkan UU kpd pejabat berwenang ttg telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana. (pasal 1 butir 24) Dilaporkan oleh semua orang yang mengalami, melihat, mendengar suatu peristiwa pidana. Tidak dapat dicabut kembali = delik umum Bukan merupakan syarat untuk dilakukannya proses penyidikan. Pasal 103 dan Pasal 108 KUHAP
  • 6. Jalur Diketahui TP 2. Pengaduan: Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kpd pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan TP aduan yang merugikannya. (pasal 1 butir 25) Dilakukan oleh korban /calon korban/pihak yg berkepentingan menurut UU. Dapat dicabut kembali Merupakan delik aduan Merupakan syarat untuk dilakukannya proses penyidikan.
  • 7. Jalur Diketahui TP 3. Tertangkap Tangan: Tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan TP atau dengan segera setelah bebrapa saat TP dilakukan. Atau sesaat kemn diserukan oleh khalayak ramai sebg orng yg melakukannya. (Pasal 1 butir 19 KUHAP). Revisi KUHAP: setiap org dapat menangkap tersangka guna diserahkan kpd penyidik. Setiap org yang mempunyai wewenang dlm tgs ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tsk guna diserahkan kpd penyidik. (dgn atau tanpa barbuk).
  • 8. PENYIDIKAN Pengertian (Pasal 1 angka 2) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Pejabat yang berwenang – KUHAP Pejabat polisi dengan pangkat tertentu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) – UU Lain Jaksa KPK TNI AL
  • 9. Tugas dan Kewenangan (Pasal 7 KUHAP) 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; 3. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; 4. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 6. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 7. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 8. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 9. mengadakan penghentian penyidikan; 10. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab Menyerahkan SPDP kepada PU (Pasal 109 ayat (1))
  • 10. Pemanggilan oleh penyidik Who? Tersangka atau saksi (legal obligation) How? Dengan surat panggilan yang sah. Tatacara: - disampaikan secara langsung kepada orang yang dipanggil di kediamannya. - Disampaikan paling lambat 3 hari sebelum tanggal pemeriksaan. (Persidangan). - Pasal 227 KUHAP: harus mencatat secara tersendiri bila terpanggil tidak mau menandatangani surat penerimaan panggilan. Jk tidak ditemukan: Kades/RT/RW setempat
  • 11. PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK Who? Tersangka, saksi, korban atau ahli. Jika berhalangan untuk hadir karena alasan yang sah, penyidik bisa mendatangani tempat kediaman terpanggil. Pasal 113 Hak Tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum Peranan Pengacara (Pasal. 115)
  • 12. PEMERIKSAAN OLEH PENYIDIK Diperiksa sendiri-sendiri atau bersama2 (konfrontir) Menyatakan yang sebenarnya, dan tersangka memiliki hak untuk mendatangkan ahli yang meringankan. Pasal 116 Tanpa tekanan dari siapapun dalam bentuk apapun (Pasal. 117) Dibuat berita acara, ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa. Jika tidak mau ditandatani oleh terperiksa, harus dibuat berita acara tersendiri mengenai alasannya. Pasal. 118
  • 13. Penghentian Penyidikan Harus dilaporkan kepada Jaksa Penuntut Umum Alasan penghentian: 1. Kurang bukti 2. Bukan merupakan tindak pidana 3. Demi hukum: Pasal. 76, 77, 78 KUHP.
  • 14. Proses Penyidikan: (Revisi KUHAP) Laporan/ Pengaduan Penyidik (selama 14hari) Setelah 14hr tidak ada tindakan: JPU memeriksa JPU sebagai Penyidik memeriksa: 1.Cukup Bukti 2. Tidak Cukup Bukti 1. Meminta Penyidik u/melaksanakan Penyidikan Penyidik Setelh 14hr JPU memerintahkan No Action? JPU bertindak sbg Penyidik dan PU