Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana militer di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa hukum acara pidana militer diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 dan berlaku asas-asas yang sama dengan KUHAP. Dokumen ini juga mendefinisikan hukum acara pidana militer, menjelaskan subjek dan objeknya, serta tahapan-tahapan proses hukum mulai dari penyidikan, penahanan, hingga kekuasaan lemb

1. HUKUM ACARA PIDANA MILITER
OLEH
A.RESOPIJANI, SH. MH DAN TEAM

2. • Berbicara mengenai hukum acara pidana militer
yg di atur dlm UU nomor 31 Tahun 1997 tidak
bisa dipisahkan dengan hukum acara pidana yg
diatur dlm UU nomor 8 Tahun 1981 yaitu
KUHAP. KUHAP sebagai hukum formal umum
sedangkan HAPidana militer sebagai hukum
formal khusus.
• Demikian asas-asas umum yg diatur dlm
KUHAP berlaku juga dlm HAPidana militer.

3. • Pengertian: Hukm acara pidana militer adalah
Ketentuan atau aturan yang mengatur tentang
cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara
di bidang militer menyelesaikan tindak pidana
militer mulai dari tahap penyidikan hingga
pelaksanaan putusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.
• Definisi di atas mengindikasikasikan bahwa
pengertian HAPidana militer sama dgn
HAPidana , perbedaannya hanya terletak pada
subjek dan objek tindak pidana dan lembaga yg
diberi wewenang untuk menegakkan peraturan
di bidang militer.

4. • Salah satu perbedaan yg dimaksud adalah pada
subjeknya: yaitu militer dan orang yg
dipersamaan dengan militer.
• Yg dimaksud dengan militer ialah ketiga
angkatan yaitu: TNI AD, TNI AU dan TNI AL.
sebelumnya termasuk Kepolisian namun
sekarang Polisi tidak masuk lagi dlm jajaran
militer.

5. Yg dipersamakan dgn militer adalah orang yg
karena UU menandatangi keputusan untuk
menjadi militer atau berdasarkan kondisi tertentu
melakukan tugas dan fungsi militer misalnya
Sukarelawan, wajib bela negara, Gol. atau
badan yg dipersamakan: buruh atau pegawai yg
dalm keadaan darurat dipaksa utk membela
negara.
• Yg dipersamakan dgn militer juga yaitu mereka
yg tidak termasuk penggolongan di atas tetapi
karena keputusan Panglima yg disetujui

6. menteri Hukum dan HAM untuk diadili di
pengadilan militer dan pelaku tindak pidana
koneksitas yg diputuskan untuk diadili di
pengadilan militer.

7. ASAS-ASAS DLM HAPIDANA MILITER
• Karena KUHAP sebagai hukm acara pidana
formal umum maka asas-asas yg berlaku dlm
KUHAP berlaku juga dalm hukum acara pidana
militer.
• Asas Presumption of Inno Sence ( Praduga tak
bersalah)
• Azas peradilan cepat sederhana dan biaya
ringan
• Azas sidang terbuka untuk umum
• Azas aqusatoir dan Inquisitoir

8. • Azas oportunitas

9. Kekuasaan Oditurat
Oditurat terdiri dari:
1. Oditur militer
2. Oditur militer tinggi
3. Oditur Jenderal
4. Oditur militer Pertempuran.
Kewenangan oditurat:
Oditur Militer menuntut perkara yg
terdakwanya berpangkat dibawah kapten

10. - Mereka yang dipersamakan dgn prajurit
dengan tingkat kepangkatan kapten ke
bawah.
Oditur militer juga dapat melaksanakan
penetapan hakim, putusan pengadilan dan
dapat melakukan pemeriksaan tambahan.
Kewenangan OMlLTI : - menuntut terdakwa
yang berpangkat moyor ke atas; atau
mereka yang dipersamakan yg tingkat
kepangkatannya setngkat mayor ke atas.

11. • Oditur Jenderal tidak memilki fungsi
penuntutan melaikan fungsi pembinaan,
pengendalian, pengawasan pelaksanaan
tugas dan wewenang Oditurat.
• Salah stu fungsinya: memberikan
pertimbangan kepada Presiden mengenai
Grasi pada hukuman mati dan Amnesti,
Abolisi serta Rehabilitasi

12. Oditur Militer Pertempuran:
- Melakukan penuntutan terhadap pelaku
tindak pidana saat
pertempuran.melaksanakan penetapan
hakim, melaksanakan putusan pengadilan.

13. Jenis-jenis Pengadilan
1. Pengadilan militer
2. Pengadilan militer Tinggi
3. Pengadilan militer Utama
4. Pengadilan militer Pertempuran.

14. • Kekuasan dan kewenangan:
1. Pengadilan Militer: mengadili terdakwa
yang berpangkat Kapten ke bawah; atau
mereka yg dipersamakan dengan
pangkat setingkat kapten kebawah.
2. Pengdilan militer Tinggi: mengadli
terdakwa yg berpangkat mayor ke atas
atau yg dipersamakan dengan tingkat
kepangkatan setingkat mayor ke atas.

15. Mengadili juga sengketa Tata Usaha militer
yg diputus pengadilan MILTI yg
dimintakan banding. Mengadili tentang
sengketa mengadili atau kompetensi
mengadili. Menyelesaikan juga perbedaan
pendapat antara Perwira penyerah
perkara, dan Oditur.
Pengadilan Militer Pertempuran: mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir tindak
pidana disaat pertempuran. Bersifat

16. PENYIDIKAN
• Penyidik (ps1.1) dilakukan oleh penyidik;
penyidik adalah pejabat militer yg diberi
wewenang untk melakukan tugas penyidikan
sedangkan penyidikan (ps 1.2) adalah
serangkaian tindakan penyidik militer untuk
mencari dan mengumpulkan bukti yg dgn bukti
itu membuat terang tindak pidana yg terjadi
guna menemukan tersangkanya

17. • Penyidik terdiri dari: a. Ankum
b. Polisi militer
c. Oditur militer.
• Penyidik pembantu terdiri dari:
a. Provos TNI AD
b. Provos TNI AU
c. Provos TNI AL.
• Ankum mempunyai wewenang penyidikan namun
dalam praktek kewenangan itu didelegasikan ke POM
dan Ankum fokus pada tugas pokoknya.
• Penyidik dapat melakukan penyidikan berdasarkan
laporan, pengaduan,informasi atau tertangkap tangan….

18. • Setelah menerima laporan atau pengaduan penyidik
wajib memberikan bukti penerimaan, laporan atau
pengaduan dapat dilakukan oleh korban,yg mengetahui
terjadinya tindak pidana atau permufakatan jahat.
• Penyidikan diawali dgn pemanggilan saksi dan
tersangka dengan memperhatikan jangka waktu
pemanggilan.Jika dua kali tidak hadir tanpa alasan yg
sah maka penyidik dapat memerintahkan POM untuk
menjemput secara paksa ybs. (psl 103).
• Jika dgn alasan yg wajar mereka tidak bisa hadir maka
pemeriksaan dapat dilakukan ditmpat kediaman atau
tmpat lain yg ditentukan penyidik.

19. • Saksi tidak boleh di sumpah saat penyidikan kecuali
diduga tidak bisa hadir lagi dlm persidangan,
keterangannya mempunyai nilai pembuktian seperti
saksi yg memberikan keterangan di atas sumpah di
pengadilan.Boleh berbohong……..?
• Saksi bisa diperiksa sendiri maupun dikonfrontir. Saksi
dapat terdiri dari yg memberatkan maupun saksi yg
meringankan.
• Pemeriksaan tersangka yg ditahan segera dilakukan
satu hari sesudah ditahan. Tersangka atau saksi yg
berada di luar daerah hukum dapat diperiksa oleh
penyidik setempat.

20. • Keterangan tersangka atau saksi diambil tanpa tekanan
atau intimidasi, hasil pemeriksaan dicacat dalam berita
acara ditandatangani bersama setelah disetujui oleh
pemberi keterangan.
• Jika tersangka atau saksi menolak menandatangani
maka berita acara hanya ditandatangani penyidik saja
dan alasan penolakan dicatat dlm BAP bagian akhir.
• Selain keterangan saksi kadang dibutuhkan keterangan
ahli, tdk setiap kasus dibuthkan ket. Ahli. Ada perbedaan
ket. Saksi dan kerengan ahli.

21. • Dalam melakukan penyidikan tersangka bisa didampingi
penasihat hukum (psl 25 – 216), bantuan hukm dapat
berlangsung pd setiap tingkat pemeriksaan, diutamakan
dari dinas TNI atau dari luar jika diijinkan
Panglima,dalam praktek ijin diberikan oleh Papera.
• Jika TP yg disangkakan ancaman pidananya 15 thn ke
atas atau seumur hidup atau hukuman mati Papera
wajib menunjuk PH.
• PH ini dapat membantu dengan Cuma-Cuma (hal ini tdk
populer diluar negeri). Saat pemeriksaan berlangsung
PH pasip, pada TP terhadap keamanan negara bisa lihat
tanpa mendengan materi pemeriksaan

22. UPAYA-UPAYA PAKSA
• Dalam melakukan penyidikan penyidik dapat
melakukan upaya-upaya paksa sbb:
1. Penangkapan. Penangkapan adalah suatu
tindakan penyidik TNI berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau
terdakwa apabila terdapat cukup bukti
guna kepentingan penyidikan, penuntutan atau
pemeriksaan pengadilan.
Penangkapan dilakukan berdasarkan surat
perintah dari Ankum atau komandan.
Penangkapan dilakukan bila terdapat bukti
permulaan yg cukup.

23. • Bukti permulaan sesuai penjelasan psl 75 yaitu:
laporan polisi ditambah salah satu bukti lain misalnya
BAP saksi, BAP di TKP dan laporan hasil penyidikan,
inilah yg dijadikan alasan untuk melakukan penangkan.
KUHAP kurang jelas aturannya.
• Pelaku pelanggaran tidak ditangkap kecuali dua kali
berturut-turut dipanggil namun tdk menghadap tanpa
alasan yg sah.
• Penangkapan diluar kedudukan Ankum dapat dilakukan
oleh penyidik dimana tersangka dapat ditemukan. Waktu
penangkkapan paling lama 1 x24 jam.

24. • Syarat : penangkapan harus dilakukan berdasarkan
surat tugas, surat tugas memuat: identitas tersangka,
alasan penangkapan, uraian singkat perkara yg
disangkakan dan tempat ybs diperiksa.
• Prosedur penangkapan: Penangkapan dilakukan oleh
polisi militer atau bawahan Ankum. Sebelum dilakukan
penangkapan diperlihatkan surat perintah penangkapan
(SPP)
• Setelah penangkapan dilakukan turunan SPP segera
diberikan kepada keluarga, tindakan penangkan harus
diberitahukan kepada Ankum.
• Dlm haal tertangkap tangan penangkapan dapat
dilakukan tanpa SPP.

25. PENAHANAN
• Pengertian: penahanan psl 1.21 adalah penempatan
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik
TNII atas perintah Ankum, Papera atau hakim ketua atau
kepala pengadilan dgn penetapannya. Dalam hal dan
menuut cara yang diatur men UU ini
• Berdasarkan pengertian di atas maka yg berwenang
menahan adalah: Ankum, Papera, ketua majelis atau
kepala pengadilan.
• Syarat penahanan: hrs dilakukan berdasarkan surat
perintah penahanan.
• Alasan penahanan: secara teoritis dikenal A.syarat
subjektif (Prof. Moelyyatno) dan oleh Mr.
W.A.P.F.L.Winkel

26. menyebutnya dgn istilah: groden van nod zakelijkheid
atau pertimbangan berdasarkan keadaan. Jadi tesangka
dapat ditahan berdasarkan pertimbangan keadaan atau
penilaian subjektif yg menimbulkan kekawatiran bahwa:
tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan
barang bukti, mengulangi tindak pidana, membuat
keonaran.KUHAP beda dgn militer.
B. Syarat objektif (prof. Moelyatno) atau oleh Winkel
disebut Groden van recht matige heid atau penahan
berdasarkan pertimbangan hukum.

27. • Pertimbangan hukum atau syarat objektifnya
adalah: tersangka diduga melakukan tindak
pidana atau percobaan atau pembantuan dalam
tindak pidana yg ancaman pidananya 3 bulan
atau lebih. Beda dgn KUHAP.
• Apakah penahanan berdasarkan komulasi
kedua persyaratan atau alternatif?
• Prosedur penahanan: jika dilakukan penahanan
maka tembusan SPP atau perpanjangan
penahanan segera diberikan kepada keluarga.
Tempat penahanan di Rutan militer atau tempat
lain yg ditentukan panglima.

28. • Penangguhan penahan adalah hak tersangka atau
terdakwa untuk memohon agar diproses tanpa menjalani
penahanan. Permohohan diajukan oleh tersangka.
• Yg berwenang memberikan penangguhan penahanan
adalah ankum atau Papera setelah mendengar saran dr
POM atau Oditur Militer.
• Penangguhan penahanan dilakukan tanpa jaminan beda
dgn KUHAP, namun perlu dipenuhi persyaratan yaitu:
syarat umum koperatif tdk melarikan diri dstnya syarat
khusus adalah wajib lapor.
• Penangguhan penahaan dpt dicabut jika persyaratan
dilanggar.

29. • Jangka waktu penahanan
Yg menhan I Perpanj.Oleh II Perpanj. Berikutnya jk dibthkan.
Penydik
Hkm PM/PMT
PMT
PMU
20
30
30
30
Papera
Kpl PM/PMT
Kpl PMT
Kpl PMU
30
60
60
60
6x30 = 180 hari
90 hr
90 hr
90 hr

30. • Setiap kali perpanjangan penahanan krn kebutuhan
pada tingkat penyidikan bisa mencapai 180 hari.(psl 78)
Tersangka bisa dikeluarkan daritahanan sebelumnya jika
kepntingan penyidikan tidak membutuhkan lagi atau
setelah 200 hari tersangka hrs dikeluarkan dari tahanan
demi hukum.
• Penahan pada tingkat pemerisaan pengadilan juga
demikian bisa dikeluarkan dari tahanan sebelum
jangkanya atau dikeluarkan demi hukum. Psl 137)
• Pengecualian perpanjangan penahanan (138) bagai
perhitungannya?

31. PENGGELEDAHAN
• Penggeledahan terdiri dari:
1. Penggeledahan rumah
2. Pengeledahan pakaian / badan.
Ad. 1. Pengertian penggeledahan (Psl 1 butir 19). Dlm
melukukan penyidikan Polisi militer atau Oditur dapat
melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup
lainnya.Rumah adalah tmpat tinggal, atau tmpat lain
yg dijadikan tempat tinggal atau penginapan.
Tujuan penggeledahan adalah untuk melakukan
pemeriksaan dan / atau penyitaan dan / atau
penangkapan dalam kaitan dgn pembuktian.

32. • Syarat penggeledahan: Penggeledahan dilakukan
berdasarkan surat perintah dari komandan atau kepala
penyidik.
• Prosedur penyitaan. Saat dilakukan penyitaan harus
disaksikan oleh 2 org saksi bila penghuni menyetujui bila
menolak selain 2 saksi hrs didampingi dgn kepala desa
atau Lurah atau ketua RT atau kepala lingkungan ABRI
atau ketua Asrama.
Bila penggeledahan dlm Asrama disaksikan 2 org dan
kepala Asrama. Penggeledahan dilakukan dgn berita
acara dlm tempo 2 hr berita acara harus dikirim ke
penghuni.

33. Dlm keadaan mendesak dapat dilakukan
penggeledahan tanpa surat perintah. Keadaan
mendesak yaitu jika di tmpat itu terdapat tersangka yg
dikuatirkan akan melarikan diri atau memusnakan atau
memindahkan benda yg akan disita. Tindakan
penggeledahan harus dilaporkan ke Komandan.
Kecuali tertangkap tangan penyidik tidak boleh
memasuki:- ruang sidang MPR, DPR, DPRD.
-ruang yg berlangsung ibadah
-ruang sidang pengadilan
-tempat ABRI yg berdasarkan ketentuan tdk
boleh dimasuki.

34. Ad. 2. Penggeledahan Pakaian. Pengertian (Psl 1 butir 18).
Tujuannya adalah untuk mencari benda yg diduga ada
pada badannya atau dibawa serta untuk disita guna
kepentingan pembuktian. Apa yg dimaksud dgn
pakaian? Seluruh pakaian luar dan dalam. Yg dimaksud
dgn badan yaitu rongga badan …
Penggeledahan pada wanitta dilakukan oleh tentara
wanita.
Terhadap semua penggeledahan dibuatkan berita acara
ttg jalannya dan hasil penggeledahan yg dibacakan
kepada penghuni kemudian ditandatangani bersama
saksi. Jika penghuni menolak alasan penolakan
dicatat(Psl 113).

35. PENYITAAN (Psl 87)
• Pengertian (Psl 1 butir 16). Pengambilalihan atau upaya
untuk menyimpan dibawah penguasaan benda –benda
yg berkaitan dgn dugaan suatu kejahatan.
Tujuan: untuk kepentingan pembuktian, dlm hal
penyidikan, penuntutan dan persidangan.
Syarat: harus dilakukan berdasarkan surat perintah
penyitaan dari Komandan. Dalam keadaan mendesak
penyitaan dapat dilakukan tanpa surat perintah dari
komandan, tindakan penyitaan harus dilaporkan ke
komandan untuk mendapat persetujuan.
• Dlm kondisi mendesak penyitaan hanya dilakukan pada
benra bergerak saja.

36. • Tindakan penyitaan dibuatkan berita acara yg
memuat jenis, isi, jumlah atau sifat barang.
Berita acara ditandatangani oleh yg menyita
dan dari siapa benda disita.
• Jika dari siapa benda disita menolak
menandatangani berita acara, maka alasan
penolakan dicatat.
• Penyitaan terhadap surat-surat dapat dilakukan,
khusus surat yg berkaitan dengan rahasia
negara maka penyitaan harus berdasarkan ijin
dari pengadilan.

37. PENYITAAN BENDA SITAAN
• Benda sitaan disimpan di RUBASAN di lingkungan
peradilan militer. Bila belum ada RUBASANnya maka
benda dapat disimpan di kantor POM, kantor Oditurat,
kantor pengadilan, Bank pemerintah atau di tempat
benda itu disita.
• Tanggung jawab terhadap benda sitaan sesuai tingkat
pemeriksaan (tanggung jawab fisik maupun
administratif).
• Benda sitaan dilarang untuk digunakan oleh siapapun
juga (psl 93 ayat 2).
• Jika benda sitaan terdiri dari benda yg lekas rusak atau
membahayakan atau biaya pemeliharaan tinggi maka

38. dengan persetujuan tersangka dapat dilakukan:
a) Jika perkara di tangan penyidik atau oditur benda dpt
dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau oditur
disaksikan tersangka atau kuasanya.
b) Jika pada tahapan proses di pengadilan dijual lelang
atau diamankan oleh Oditur atas ijin hakim yg
menyidangkan disaksikan terdakwa atau kuasanya.
• Uang hsl penjualan dijadikan barang bukti dan
sebagian kecil benda disisihkan untuk kepentingan
pembuktian dlm pemeriksaan perkara selanjutnya.
• Benda terlarang dapat dimusnakan atau dirampas
untuk negara.

39. PENGEMBALIAN BENDA SITAAN
• Benda sitaan dikembalikan pada orang yg berhak jika:
a) Kepentingan penyidikan dan penuntutan tdk
memerlukan lagi
b) Perkara tdk dituntut krn tdk cukup bukti atau krn bukan
tindak pidana
c) Perkara ditutup demi hukum, atau kepentingan militer.
Jika perkara sudah diputus maka benda dikembalikan pada
mereka yg disebut dlm putusan kec. diputuskan untuk
dimusnahkan atau dirampas utk negara atau
digunakan lagi sebagai barang bukti utk perkara lain.

40. PENYERAHAN BERKAS PERKARA
• Setelah melakukan penyidikan melalui pemeriksaan
saksi,pemeriksaan tersangka dan penilaian barang-
barang bukti maka dibuatlah kesimpulan lalu
dilaporkan kepada Papera (Komandan komando
Resort Militer dpt bertindak sebagai Papera).
• Papera menentukan sikap setelah mempelajari
laporan penyidikan itu. Terdapat dua kemungkinan
pendapat papera:
1. jika dinilai perkara merupakan pelanggaran disiplin
prajurit maka perkara itu diselesaikan melalui hukm
disiplin prajurit
2. Jika disimpulkan bahwa perkara itu adalah tindak
pidana maka diserahkan ke Oditur Militer.

41. • Seteleh Oditur Militer menerima berkas perkara maka
ia mempelajari berkas perkara itu. Terdapat dua
kemungkinan pada berkas perkara yg diterimanya:
1. Berkas perkara belum lengkap; kekurangan dapat
terjadi pada dua hal: pertama kekurangan secara
formal maka dimintakan kepada penyidik untuk
melengkapinya misalnya nama atau pangkat (Psl 124);
bisa terjadi kekurangan secara materil. Jika terjadi
kekurangan secara materil maka kemungkinan
pertama adalah Oditur bisa melakukan pemeriksaan
tambahan….. Kedua Oditur mengembalikan berkas
perkara kepada penyidik disertai petunjuk untuk
dilengkapi. >>>

42. Dalam perkara disersi yg tersangkanya tdk ditemukan
keterangan tersangka tidak menjadi syarat lengkapnya
berkas perkara. Berita acar tdk ditemukan tersangka
diajukan dalam persidangan.
2. Jika berkas perkara dinilai telah lengkap; Oditur
menyampaikan pendapat hukum kepada Papera.
Pendapat itu berupa:
a. Permintaan agar perkara segera diserahkan ke
pengadilan
b. Permintaan agar perkara segera diselesaikan menurut
disiplin prajurit jika perkara pelanggaran disiplin
c. Permintaan agar perkara ditutup demi ukum atau demi
kepentingan umum/kepentingan militer …(SP3)

43. • Perkara ditutup demi kepentingan hukum dgn alasan:
1. Tidak cukup bukti
2. Bukan tindak pidana
3. Kadaluars
4. Nebis in idem; 5. pengaduan telah dicabut dlm delik
aduan; 6. tersangka / terdakwa meninggal.
• Jika papera tdk sependapat dgn Oditur ia wajib
memberi jawaban secara tertulis. Jika terjadi
perbedaan pendapat antara Oditur dan Papera
tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara maka
perbedaan itu dapat diajukan ke pengadilan Militer
utama untuk memutuskannya.?

44. • Perbedaan juga bisa terjadi pada kewenangn
mengadili apakah diajukan ke pengadilan umum atau
militerl masalah ini dapat diselesaikan juga oleh
pengadilan militer utama.
• Jika Oditur dan Papera sependapat maka Papera
membuat Skepera dapat berupa:
1. Bila keputusan menyatakan perkara diselesaikan lewat
hkm disiplin maka diteruskan ke ankum untk
diselesaikan.
2. Bila kptusan perkara ditutup demi hukum keptusan
harus disampaikan ke penyidik dan Oditur.
3. Bila kptusannya perkara diserahkan ke pengadilan

45. maka penyerahan dilakukan melalui Oditur militer,
tembusan penyerahan perkara disampaikan kepada
tersangka (psl 126a).

46. PENUNTUTAN
• Yg berwenang menuntut pelaku tindak pidana dlm
proses peradilan militer adalah Oditur militer. Jika
berkas perkara yg diterima dari Papera dinilai telah
lengkap maka Oditur mempersiapkan dakwaannya.
• Jenis-jenis dakwaan:
1. Dakwaan tunggal
2. Dakwaan Komulatif
3. Dakwaan subsidair atau dakwaan Alternatif.
Tugas Buatlah dakwaan dalam bentuk dakwaan Tunggal,
Komulatif dan dakwaan alternatif dalm Hukum acara
pidana militer.

47. • Oditur bisa melakukan penggabungan dakwaan atau
bisa juga dispits.Dakwaan digabungkan apabila dalam
waktu yg sama atau hampir bersamaan oditur menerima
beberapa berkas perkara dalam hal:
a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh orang yg sama.
b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan
yg lainnya misalnya: beberapa org bekerjasama dlm
waktu yg sama; beberapa org tempatnya berbeda tetapi
ada permufakatan sebelumnya; tidak ada sangkut paut
tindak pidana itu tapi ada hubungan misalnya membuat
alat untuk melakukan tindak pidana.

48. • Dakwan dapt displits jika oditur menerima satu berkas
perkara yg memuat beberapa tindak pidana yg dilakukan
oleh beberapa tersangka namun tidak berhubungan atau
tdk ada sangkutpautnya.
• Syarat-syarat Surat Dakwaan (Psl 132 ayat 2)terdiri dr:
1. Syarat formil: berkaitan dgn identitas ( nama lengkap,
pangkat, tempat dan tgl lahir / umur, jenis kelamin,
kewarganegaran, agama dan tempat tinggal terdakwa.
2. Syarat materil yaitu uraian secara cermat, jelas dan
lengkap mengenai tindak pidana yg didakwakan dgn
menyebutkan wktu dan temat TP dilakukan.

49. `
• Jika surat dakwaan tdk memenuhi syarat materil maka
SD batal demi hukum.
• Salinan keputusan penyerahan perkara dan surat
dakwaan disampaikan kpd tersangka atau penasihat
hukumnya saat yg sama disampaikn juga ke pengadilan,
tembusan disampaikan ke penyidik.
• Perubahan Surat Dakwaan
• Perubahan surat dakwaan dpt dilakukan paling lambat 7
hari sebelum persidangan. Perubahan dgn tujuan untuk
menyempurnakan.

50. • Surat dakwaan hanya dapat diubah satu kali saja.
Salinan perubahan disampaikan kepada terdakwa atau
penasihat hukum dan Papera.
• Apa saja yg dapat dirubah pada surat dakwaan? Dlm
praktek yg dapat dirubah adalah:
- Locus dan tempus delicti
- Kalimat-kalimat yg salah nama kurang lengkap
- merubah dari dakwaan tunggal menjadi dakwaan
komulatif atau alternatif.
• Merubah feit tidak boleh, surat dakwaan hasil perubahan
disampaikan pd terdakwa atau PH dan Papera,

51. PEMERIKSAAN PERSIDANGAN
• Jika PM / PMT menerima berkasperkara dari Otmil /
OmilTi maka yg perlu diperhatikan adalah kewenangan
mengadilinya. Jika kepla PM / PMT berpendapat bahw
tindak pidana itu tdk termasuk kewenangan pengadilan
yg dipimpinnya maka dibuatlah penetapan dgn
menyebut alasannya dan berkas perkara dikembalikan
pada Otmil / OtmilTi utk diteruskan ke PM / PMT yg
berwenang.
• Jika Otmil / OtMilti keberatan ia melakukan perlawanan
ke PM / PMT dgn alasannya dlm tempo 7 hari sesudah
penetapan diterima.

52. • Lewat waktu 7 hari berakibat perlawanan batal demi
hukum. Sengketa diteruskan ke PMU; Dlm waktu 14 hari
sesudah menerima perlawanan PMU sudah hrs
menetapkan menguatkan atau menolak perlawanan.
• Bila PMU menguatkan perlawanan maka dgn
penetapannya memerintahkan PM / PMT untuk
menyidangkan perkara itu. Jika menolak maka
penetapan dikirim ke PM / PM yg berwenang dan
salinan penetapan dikirim ke Otmil / OtMilTi.
• Jika PM / PMT berwenang mengadili perkara yg
dilimpahkan OtMil atau OtMilTi maka kepala menunjuk
majelis Hakim.

53. • Hakim ketua setelah mempejari berkas perkara
menetapkan hari sidang dan memerintahkan Oditur utk
memanggil terdakwa dan saksi.
• Terdakwa dan saksi akan dipanggil secara sah dan
wajar dengan identitas jelas dan dlm perkara apa
mereka dipanggil.
• Pemanggilan melalui Ankum; untuk yg sipil langsung ke
ybs atau melalui ketu RT, Kepdes atau kepolisian, bagi
mereka yg diluar negeri melalui perwakilan RI.
• Agar dpt dipertanggungjawabkan perlu ada bukti
penerimaan penggilan.

54. Pemeriksaan perkara berlangsung melalui beberapa acara:
A. Acara pemeriksaan Biasa: Dasar pemeriksaan dlm
acara ini adalah surat dakwaan. Apa yg menjadi fungsi
dari surat dakwaan?
Sidang diawali dengan pembukaan oleh hakim ketua dgn
menyatakan sidang terbuka utk umum kecuali:
1. perkara kesusilaan
2. perkara yg berkaitan dgn rahasia militr / negara.

55. • Pada perkara Disersi yg terdakwanya tidak ditemukan
pengadilan melakukan sidang secara In absensia.
• Setelah sidang dibuka terdakwa diperintahkan untuk
memasuki ruang sidang, dilanjutkan dgn pengecekan
identitas termasuk pangkat dan kesatuan serta
Penasihat hukum…….?
• Selanjutnya pembacaan dakwaan oleh Oditur Militer,
saat itu terdakwa berdiri dgn sikap sempurna. Hakim
menanyakan apakah dakwaan dipahami jika ada yg
tidak jelas hakim memberikan kesempatan Oditur utk
menjelaskannya

56. EKSEPSI / KEBERATAN HUKUM
• Dasar hukum Psl 145.
• Ruang lingkup eksepsi:
1. menyakut kompetensi mengadili terdapat dua
kewenangan:
a. Kewenangan absulut yaitu: pengadilan tdk sejenis.
b. kewenangan relatif: pengadilan sejenis namun locus
delicti yg dipersoalkan
2. Tentang dakwaan: tdk memenuhi syarat materil
3. Dakwaan tidak dapat diterima krna:
a. delik aduan tanpa ada pengaduan atau telah dicabut
b. Nebis in idem

57. c. Terdakwa telah meninggal
d. Daluarsa.
Putusan Dlm Eksepsi:
1. Eksepsi diterima maka perkara pokok tdk dilanjutkan
2. Eksepsi ditolak maka perkara pokok dilanjutkan
3. Putusan sela dijatuhkan bersama pokok perkara.

58. Upaya Hukum Dalam Eksepsi
• Jika eksepsi dikabulkan maka Oditur dpt melakukan
verset ke Pengadilan Militer tinggi, melalui pengadilan
militer. Jika PMT mengabulkan perlawanan maka
diperintahkan pengadilan militer utk melanjutkan
pemeriksaan, jika menolak maka pengadilan Tinggi dpt
menunjuk pengadilan yg berwenag mengadili.
• Tanpa eksepsipun hakim ketua krn jabatannya dapat
mengatakan berwenang atau tdk mengadili suatu
perkara

59. Kewajiban Mengundurkan Diri.
• Terdapat kewajiban utk mengundurkan diri jika terdapat
hubungan kel. Sedara atau semenda sampe derajat ke
tiga antara Panitera dgn Oditur; Hakim, panitera, Oditur
dgn terdakwa. Atau terdapat kepentingan yg terkait
dengan masalah yg diadili.
• Jika setelah perkara diputus baru diketahui hubungan
dimaksud maka perkara diperiksa ulang dgn susunan yg
berbeda.

60. PEMBUKTIAN.
• Teori pembuktian: akan dipelajari pada hukum
pembuktian.
• Pembuktian pada hukum acara pidana militer
menggunakan teori gabungan. Hal ini dpat dilihat pada
psl 171 UU no. 31 Thn 1997 yaitu hakim tdk boleh
menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila
dgn se-kurang-kurangnya dua alat bukti yg sah ia
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan terdakwalah yg salah
melakukannya. Apakah ketentuan ini dijalankan secara
kaku?

61. • Apa yg dimaksud dgn alat bukti yg sah?
• Yaitu alat bukti yg telah ditentukan secara limitatip dlm
UU. Dlm psl 172 UU no. 31 Tahun 1997 alat-alat
bukti:
a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Keterangan terdaka
d. Surat
e. Petunjuk

62. • Keterangan Saksi: saksi adalah org yg mengalami,
menyaksikan atau mendengan sendiri tentang terjadinya
suatu peristiwa pidana.
• Saksi bisa meringankan bisa juga memberatkan. Di
penyidikan saksi kemungkinan disumpah, jika sudah dan
ia tdk hadir nilai ket. sama dgn saksi yg disumpah di
pengadilan. Menolak bersumpah di pengadilan bisa
disandera RUTN Militer 14 hari (psl 154 ayat 5.
• Kemungkinan ket di penyidikan berbeda dgn di sidang
hakim dapt meminta penjelasan untuk itu, setelah
memberi ket Oditur dan PH dapt mengajukan
pertanyaan pd saksi perihal kesaksiannya.

63. • Hakim dapt menanyakan sikap terdakwa terhadap ket
saksi apakah menolak atau menyetujui.
• Pengecualian Sebagai Saksi:
• Kel sedarah atau semenda sampe derajad ke tiga
• Saudara terdakwa atau sama-sama terdakwa, saudara
ibu atau bapak
• Suami isteri walau sudah cerai
• Ketentuan ini menggunakan kata dapat artinya kalau ia
mau boleh

64. • Walau bersedia jadi saksi tapi terdakwa dan Oditur tdk
setuju maka kesaksian diberikan tanpa sumpah, bila
setuju disumpah terlebi dahulu kekuatan
pembuktiannya tdk sama dgn kesaksian di bawah
sumpah.
• Ada pekerjaan / jabatan tertentu yg menghendaki
dibebaskan sbgai saksi berdasarkan ketentuan UU
atau sesuai penilaian hakim.misalnya Dr, Pastor.
• Ada juga saksi tertentu tdk wajib disumpah:
1. Anak yg belum berumur 15 tahun atau belum pernah
kawin
2. Orang yg sakit ingatan atau sakit jiwa yg terkadang
sembuh.

65. • Saksi yg merasa tertekan jika memberikan ket
dihadapan terdakwa dapt memberikan ket tanpa
hadirnya terdakwa, setelah itu terdakwa dipersilahkan
masuk dan hakim memberitahukan terdakwa.
• Saksi yg memberikan ket tidak jujur diperingatkan dgn
ancaman; Jika tdk berubah maka atas permintan
terdakwa Oditur atau hakim krn jabatannya dpt
memerintahkan agar saksi dapat ditahan utk disidik dlm
TP pemberian ket palsu (Psl 164 ayat 2).
• Prosedurnya: panitera buat berita acara tentang ket
palsu ditanda tangani hakim diserahkan ke Oditur utk
diproses.

66. • Jika terjadi demikian perkara pokok dapt ditunda hingga
mendapat kejelasan tentang ket. palsu atau tdk.
• Ket. saksi sebagai alat bukti adalh ket yg diberikan di
pengadilan.
• Ket seorang saksi ditambah satu alat bukti dapat
membuktikan kesalahan terdakwa.
• Ket saksi yg berdiri sendiri dapat dijadikan alat bukti jika
terdapat hubungan yg dapat membenarkan adanya
suatu kejadian.
• Pendapat, rekaan tdk merupakan ket saksi, termasuk
Testimonium de auditu atau Hiar say avidance.

67. • Dalam menilai ket saksi hakim harus memperhatikan:
1. Persesuaian ket. yang satu dgn lainnya
2. Persesuaian ket saksi dan alat bukti
3. Alasan saksi memberi keterangan
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi, hal-hal lain yg dapat
mempengaruhi keterangan saksi.

68. PEMERIKSAAN TERDAKWA
• Pemeriksaan terdakwa dilakukan tanpa tekanan ataupun
intimidasi, terdakwa dapat menolak memberikan
jawaban; jika terjadi demikian hakim menganjurkan
untuk menjawab, jika terdapt tingkahlaku yg
mengganggu hakim dapt menegur dan jika tidak
diindahkan perkara dapt diperiksa tanpa hadirnya
terdakwa.
• Jika terus berulah perkara tetap dilanjutkan namun sikap
demikian dapat merugikan terdakwa.
• Keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah
keterangan yg diberikan di pengadilan

69. • Ket yg diperoleh di luar sidang hanya digunakan untuk
membantu menemukan bukti di sidang……?
• Keterangan terdakwa saja tdk cukup membuktikan
bahwa ia bersalah terhadap suatu tindak pidana harus
disertai alat bukuti lainnya……..?
• Terdakwa mempunyai se-luas luasnya untuk membela
diri baik langsung maupun melalui penasihat hukumnya.
• Keterangan Ahli adalah ket. yg diberikan bukan krn
mengalami atau menyaksikan terjadinya peristiwa
mlainkan ket. diberikan berdasarkan pengetahuan atau
keahlian yg dimiliki.

70. • Ahli terdiri dari:
1. Dr ahli kedokteran kehakiman
2. Dokter
3. Ahli lainnya.
• Terhadap ket ahli dapat dilakukan keberatan oleh
terdakwa atau penasihat hukum.Jika terjadi demikiam
maka hakim ketua dapat memerintahkan untuk
penelitian ulang.

71. • Surat: surat sebagai alat bukti yaitu surat yg dibuat
atas sumpah jabatan, atau surat yg dibuat menurut
peraturan perundang-undangan, atau surat yg dibuat
oleh seorang ahli atau surat lain.
• Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat
sebagai alat bukti terdiri dari:
1. akta authentik akta ini mempunyai nilai pembuktian
sempurna dibuat pejabat berwenang
2. Akta dibawah tangan yaitu dibuat pejabat yg
berwenang secara sepihak mempunyai nilai
pembuktian bebas

72. 3. Surat ini di buat bukan untuk pembuktian namun
memiliki nilai pembuktian bebas dan relatif.
• Petunjuk: Petunjuk adalah suatu kesimpulan yg
diperoleh hakim berdasarkan penelitian yg cermat dan
arif terhadap perbuatan, fakta atau keadaan
berdasarkan keterangan saksi, terdakwa atau surat.
• Kesimpulan dapat menguatkan keyakinan hakim dalam
mengambil suatu keputusan.

73. REQUISITOIR DAN PLEDOI
• Sesudah pemeriksaan tersangka, saksi dan penilaian
terhadap barang bukti maka selanjutnya dilakukan
penuntutan pidana (requisitoir).
• Terdakwa atau penasihat hukum diberi kesempatan
untuk melakukan pledoi atau pembelaan, pembelaan
dan jwbaban dapat dilakukan secara lisan untuk perkara
yg mudah pembuktiannya dan dicatat panitera, dan
tertulis bagi perkara yg tdk mudah pembuktiannya.
• Perkembangan jawaban dapat berlangsung dalam:
Replik oleh Oditur
Duplik oleh Terdakwa/PH
Rereplik oleh Oditur dan Reduplik oleh Terdakwa

74. • Dalam jawab menjawab terdakwa atau penasihat hukm
selalu mendapat giliran terakhir. Jika dipandang cukup
oleh hakim maka sidang ditutup namun dapat dibuka
sekali lagi jika ada kepentingan dgn menyebutkan
alasannnya baik atas inisiatip hakim ketua maupun atas
permintan Oditur, terdakwa atau penasihat hukumnya.
PENGGABUNGAN GUGATAN GANTI KERUGIAN
• Jika suatu perbuatan yg menjadi dasar dakwaan pada
PM / PMT menimbulkan kerugian bagi orang lain
(termasuk korban) maka hakim ketua atas permintaan
orangitu dapat menggabungkan gugatan ganti keugian
pada perkara pidana (Psl 183 UU no 31 Tahun 1997).

75. • Tujuan penggabungan agar perkara dapat diputus
bersamaan. Permintaan penggabungan ini dilakukan
sebelum requisitoir dibacakan.
• Yang dapat dituntut adalah biaya yg dapat dibuktikan.
Dalam hal gugatan ganti rugi, jika perkara pokok inkrach
maka tuntutan ganti kerugian inkrach. Ddemikian jika
perkara pokok tidak mengajukan banding maka dengan
sendirinya perkara ganti kerugian tdk dapat mengajukan
banding. Ketentuan ini merupakan ketentuan yg tidak
berpihak kepada korban tindak pidana.
• Pola gugatan ganti kerugian sama dengan gugatan
dalam perkara perdata.

76. • Pelaksana putusan ganti kerugian ialah Jurusita.
MUSYAWARAH DAN MUFAKAT
• Setelah pemeriksaan perkara ditutup, dilakukan
musyawarah majelis hakim secara tertutup dan rahasia.
• Dasar musyawarah adalah surat dakwaan dan segala
sesuatu yg terbukti dalam persidangan. Dalam
musyawarah ketua majelis mengajukan pertanyaan
mulai dari hakim termuda (atasan bawahan menurut
hukm disiplin prajurit) dan ketua selalu mendapatkan
giliran terakhir.

77. PUTUSAN PENGADILAN
• Pada prinsipnya putusan Pengadilan militer dicapai
melalui permufakatan namun jika tidak putusan dapat
diambil melalui Voting, jika tidak dicapai juga putusan
dipilih dari pendapat hakim yg paling menguntungkan
terdaka, pendapat hakim yg berbeda ditatat secara
kusus dan bersifat rahasia.
Jenis-jenis Putusan:
1. Vreijs prack apabila dakwaan Oditur tidak terbukti
secara sah dan meyakinkan.
2. Onslag van recht vervolging jika dakwaan terbukti
namun bukan perbuatan pidana.

78. Jika terjadi kondisi sesuai point 1 dan 2 dan hakim
menilai perbuatan itu tdk layak dlm disiplin prajurit maka
perkara diserahkan ke Papera utk diselesaikan menurut
hukm disiplin prajurit ( jika blm ada hukuman disiplin).
3. pemidanaan: jika dakwaan oditur terbukti secara sah
dan meyakinkan. Dalam pemidanaan terdakwa dapat
diperintahkan segera ditahan atau tetap dalam tahanan
atau segera dibebaskan jika terdapat alasan cukup utk
itu. Penjatuhan putusan diperhitungkan dgn masa
penahanan termasuk pada penerapan hukuman disiplin
prajurit.

79. Pembacaan Putusan
• Putusan dapt disampaikan setelah musyawarah atau
pada waktu lain yg diberitahukan pada para pihak.
Putusan hrs diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum. Jika terdapt beberapa terdakwa putusan dapat
dihadiri salah satu terdakwanya. Terdakwa bisa tidak
hadir jika uu menentukan lain.
• Setelah putusan hak-hak terdakwa diberitahukan,
Petikan putusan diberikan pada terdakwa / PH dan
Oditur.Salinan putusan diberikan pada Papera, Oditur,
POM dan Ankum.

80. Upaya Hukum
A. Upaya Kukum Biasa:
1. Banding: - Putusan Pengadilan Miter ke
Pengadilan MILTI. Banding putusan
Pengailan Militer Tinggi ke Pengadilan
militer Utama. Putusan bebas dan lepas
tidak diperkenankan banding. Banding
bisa dimintakan oleh terdakwa atau
Oditur. Jangka waktu 7 hari untuk yang
hadir saat putusan dan 7 hari bagi yg
tidak hadir dihitung dari saat

81. Lewat 7 hari dianggap menerima putusan.
Banding bisa dicabut kembali tapitidak bisa
dimintakan lagi. Dalam waktu 14 hari
momori banding sudah harus diserahkan.
2. Kasasi: ditujukan ke MA, 14 hari. Lewat
14 hari dianggap menerima putusan.
Kasasi daat dicabut. Permohan kasai
hanya satu kali saja.

82. • Upaya Hukum Luar Biasa:
1. Kasasi demi kepentingan hukum
2. Peninjuana kembali.

83. Pengertian Pengadilan Tata Usaha Militer
• Keputusan Tata Usaha Militer merupakan Produk hukum yang
bersifat Administrasi diLingkungan Tentara Nasional Indonesia
dalam rangka pelaksanaan fungsi untukpembinaan dan
penggunaan TNI serta pengelolaan pertahanan keamanan
Negara,yang dituangkan dalam bentuk penetapan tertulis oleh
Badan atau Pejabat Tata UsahaMiliter.Pejabat Tata Usaha Militer
dalam menerbitkan suatu keputusan yang termasukdalam kualifikasi
Tata Usaha Militer harus berisikan tindakan hukum yang
berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan harus berkaitan denganpenyelenggaraan pembinaan
dan penggunaan TNI atau pengelolaan Pertahanankeamanan
Negara, baik itu di bidang personel, materiil, fasilitas dan jasa dan
bersifatkongkret, individual dan final yang menimbulkan akibat
hukum bagi orang atau badanhukum
perdata. Apabila kita menelaah defenisi diatas secara umum dapat k
ita simpulkan bahwakemungkinan kerugian yang ditimbulkan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Militer bisasaja terjadi, dan proses

84. • untuk tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama untuk tingkat
banding dengan caraorang atau Badan Hukum Perdata yang
merasa dirugikan mengajukan Gugatan.Ketentuan demikian selaras
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 2 huruf f secara
limitatifdirumuskan “Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata
tidak termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara”,
• dalam kaitan hal tersebut maka oleh parapembuat undang-undang
merumuskan Penyelesaian sengketa Tata Usaha Militerdirumuskan
dalam UU Nomor 31 Tahun 1997. Sebelum kita lebih jauh ada
baiknya kitamelihat siapa saja yang merupakan Pejabat Tata Usaha
Militer, berdasarkan ketentuanpasal 1 ayat 3 UU Nomor 31 Tahun
1997 secara limitatif telah ditentukan siapa sajayang termasuk
dalam pejabat Tata Usaha Militer yaitu :1

85. • 1. Badan atau Pejabat di lingkungan TNI yaitu Institusi TNI yang
dijabat olehseorang Pejabat yang sah berdasarkan peraturan
perundangan yang ada yangmempunyai wewenang mengeluarkan
Surat Keputusan baik itu berdasarkanUndang-undang maupun
Peraturan/keputusan Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan
• 2. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, yaitukementerianda
lamPemerintahIndonesiayang membidangi urusanpertahananyang
dipimpin olehseorang Menteri, dengan kata lain Kementerian
Pertahanan menjadi bagian darisub system TNI dalam melaksankan
tugas pokok TNI untuk mempertahankandan menjaga kedaulatan
NKRI
• 3. Pejabat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-
undanganberwenang mengeluarkan keputusan yang berkaitan
dengan penyelenggaraanpembinaan TNI serta pengelolaan
pertahanan keamanan Negara, misalnyaKepala Daerah dalam
suatu keadaan Darurat Sipil.

86. Obyek Peradilan Tata Usaha Militer
• kontradiktif dengan ketentuan yang terdapat pada Kitab Undang-
Undang HukumPidana Mililiter (KUHPM) dan asas-asas serta
doktrin TNI yang hidup dalam tatakehidupan militer. Kondisi
demikian yang menjadi alasan utama agar ketentuanPeradilan Tata
Usaha Militer yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 31
tahun1997 harus direvisi terlebih dahulu, jika tidak maka Peradilan
Tata Usaha Militer akanbertentangan dengan kepentingan Militer,
padahal dalam sejarah lahirnya Pengadilan Militer adalah “untuk
kepentingan militer”, unsur kepentingan militer tidak boleh
• dikesampingkan dengan alasan apapun termasuk alasan
Demokrasi atau Hak AsasiManusia.